Tanya Jawab Koperasi - Smecda

15
16
nya prinsip dan jati diri Koperasi.
Pertanyaan : Pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian
Koperasi dan UKM seharusnya ikut menangani Perkoperasian
dan membuatkan aturan-aturan rinci untuk membina
teknis Perkoperasian di daerah.
Penjelasan : Mengenai pertanyaan ini kita harus proporsio nal.
Berkaitan kewenangan, semua mengacu pada peraturan perundangan
khususnya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah
Daerah Kabupatan/ Kota. Satu hal yang harus sama
persepsinya, yaitu bahwa urusan Koperasi dan usaha kecil
adalah urusan wajib di daerah. Jadi, sebenarnya operasio nalisasi
pengembangan Koperasi, ada dan menjadi urusan wajib
provinsi, kabupaten/kota. Pemerintah pusat bersifat mendukung.
Memang ada kebijakan-kebijakan yang bersifat makro
dan nasional tetap menjadi tugas pemerintah, Kementerian
Koperasi dan UKM.
Pertanyaan : Di lapangan kita sering dihadapkan urus an kepailitan,
yang kita sendiri kurang tahu dan diluar kewenangan
kita. Kita juga dihadapkan dengan urusan bantuan pemerintah.
Dimana kewenangan daerah ?
Penjelasan : Seperti sudah dijelaskan pada pertanyaan Nomor
8 dan Nomor 9, ada berbagai peraturan perundangan
terkait yang harus dipahami dan dipedomani oleh pembina
Dinas KUKM dalam membina Koperasi di lapangan. Mengenai
kepailitan (yang dijadikan acu an pembubaran Koperasi)
tunduk dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun
- 8 -