Tanya Jawab Koperasi - Smecda

3
4
(terutama perlakuan akuntansi) antara pola konvensional
de ngan pola syariah, jawabannya, betul harus jelas dan berbeda.
Sekali lagi bukan persoalan anggaran dasarnya, tetapi
perlakuan polanya.
Pertanyaan : sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 40 Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 1992 bahwa Koperasi dapat
meminta jasa audit kepada akuntan publik terhadap laporan
keuangan yang dikelola oleh pengurus Koperasi. Apakah ada
batasan terhadap lama beroperasinya Koperasi untuk dimintakan
jasa audit dari akuntan publik.
Penjelasan : lingkup pertanyaan ini agar dikembalikan ke
pokok kepentingannya, yaitu berkaitan dengan penyelenggaraan
fungsi pengawasan. Pelaksana fungsi pengawasan itu,
dilakukan oleh pengawas, dan apabila perlu dapat meminta
bantuan jasa audit ke akuntan publik. Sepanjang penyelenggaraan
dan hasil fungsi pengawasan tersebut, valid dan dapat
dipertanggung jawabkan, kemungkinan pengawasan dilakukan
sendiri secara internal. Sepanjang koperasi menganggap
perlu minta bantuan dari akuntan publik, silahkan di audit oleh
akuntan publik. Mengenai batasan waktu atau umur Koperasi,
tidak ada ketentuan yang mengatur batasan waktu.
Pertanyaan : ada ketentuan tentang audit independen bagi Koperasi
yang omzetnya di atas Rp 1 milyar. Padahal di provinsi
tertentu, belum ada akuntan publik dan harus ke provinsi lain,
tentu biaya menjadi tinggi, bagaimana solusinya ? Apakah
ada sanksi terhadap Koperasi yang telah lama beroperasi
dan omzetnya di atas Rp 1 milyar tapi belum pernah di audit
oleh akuntan publik ?.
Penjelasan : agar dipahami terlebih dahulu ketentuan audit
bagi Koperasi yang omzet pinjaman telah di atas Rp 1 milyar
(satu milyar) per tahun wajib diaudit oleh akuntan publik, sebagaimana
termuat dalam Permen No 19/Per/M.KUKM/XI/2008
- 88 -