Tanya Jawab Koperasi - Smecda

10
masalah perdata dan/atau pidana, maka sanksi yang ada tunduk
dan digunakan ketentuan pada KUHP/Perdata.
Penyelenggaraan Koperasi di Indonesia, di atur dalam Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian,
dan dalam hal penyelenggaraan ke giatan usaha juga diatur
dalam peraturan perundang an terkait. Ada ketentuan peraturan
perundangan yang harus dipegang dan ditegakkan.
Koperasi yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam per aturan
perundang an perkoperasian, atau peraturan perundangan
lain, ataupun pelanggaran yang bersifat pidana maupun perdata,
maka ranah penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan
yang berlaku dalam peraturan perundangan perkoperasian,
peraturan perundangan terkait maupun KUHP/perdata.
Pertanyaan : kalau Koperasi tingkat kabupaten ingin menjadi
Koperasi tingkat nasional apakah perlu dibubarkan dulu ?
Penjelasan : Tidak perlu. Tetapi Koperasi tersebut harus
melakukan proses Perubahan Anggaran Dasar (PAD) yang
memungkinkan masyarakat dari luar wilayah kedudukan Koperasi
yang bersangkutan, untuk menjadi anggota Koperasi
tersebut.
• Apabila Koperasi di Kabupaten ingin ”mengembangkan”
wilayah keanggotaannya maka harus melakukan proses
PAD sebagaimana telah disebut diatas, untuk PAD ikuti ketentuan
dalam PP Nomor 4 Tahun 1994 dan Permen 01/2006
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan
Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi
• Apabila ada Koperasi yang ”ngotot” ingin mendapatkan
”pengesahan badan hukum lagi untuk menjadi ” Koperasi
tingkat nasional ” maka badan hukum yang lama harus dicabut
dibubarkan karena satu Koperasi tidak bisa mempunyai
2 badan hukum. Sisi penting yang perlu dipahami oleh
masyarakat, bahwa status badan hukum Koperasi itu adalah
satu dan sama. Tidak ada arti bahwa status badan hukum
yang diterbitkan di kabupaten/kota, lebih rendah dibanding-
- 5 -