E-Magazine|Free

E-Magazine|Free 

www.majalahict.com

DARI REDAKSI 

Pembaca Majalah ICT dimanapun berada, 

Tak terasa kita sudah memasuki penghujung 

tahun 2016. Begitu banyak perkembangan, 

tantangan, aturan dan juga layanan teknologi 

informasi dan komunikasi yang hadir di 2016 

ini. Selain hadirnya Roadmap E-Commerce, 

yang membuat harapan e-commerce yang akan 

memberikan kontribusi 130 miliar dolar AS pada 

2020 bukan sekadar dongeng menjelang tidur, 

yang juga menyita perhatian publik di akhir 

2016 ini adalah kehadiran UU No.19 Tahun 2016 

tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik. 

Kehadiran UU No.19 Tahun 2016 ini akan 

menjadi bahasan di edisi pamungkas Majalah ICT di 

tahun 2016. Sebab, walaupun ini merupakan revisi 

dan dapat dikatakan perbaikan terhadap UU ITE 

sebelumnya, No. 11/2008, dengan pengurangan 

sanksi khususnya untuk soal pencemaran nama 

baik atau fitnah sebagaimana diatur dalam 

Pasal 27 ayat 3, namun UU baru dianggap tetap 

mengancam. Tercatat, setelah UU ini disahkan 

Paripurna DPR, banyak yang kemudian dijadikan 

tersangka dengan menggunakan UU ITE ini. 

Hal lainnya, yang juga kami angkat dalam edisi 

ini adalah rencana pemerintah untuk reorientasi 

dan mempermudah sertifikasi perangkat 

telekomunikasi telepon seluler, komputer 

genggam, dan komputer tablet. Kemudian 

ada juga informasi penghentian penggunaan 

frekuensi 1900 MHz yang digunakan Smart 

Telecom. Pembersihan frekuensi 1900 MHz 

ini penting mengingat ada dua blok frekuensi 

di rentang 2,1 GHz yang digunakan untuk 3G 

hingga kini menganggur tak terpakai. Padahal, 

frekuensi merupakan sumber daya terbatas 

dengan nilai yang cukup besar jika dirupiahkan. 

Tak ketinggalan, ada juga ulasan seputar 

perkembangan terkini teknologi informasi dan 

komunikasi lainnya. 

Melalui forum ini dapat kami sampaikan, kami 

tetap menanti Sidang Pembaca untuk memberi 

masukan, kritikan maupun pertanyaan melalui 

redaksi@majalahict.com atau melalui form navigasi 

Redaksi yang ada di laman www.majalahict.com. 

Selamat membaca, Selamat merayakan Natal 

dan Tahun Baru 2017. Semoga di tahun 2017, 

memberikan harapan baru perkembangan teknologi 

informasi dan komunikasi Indonesia. Maju terus 

ICT Indonesia. 

• Redaksi 

C 

2 Majalah I No. 51 Desember 2016 

T 

TARIF IKLAN 

DESAIN COVER: ISA 

Cover 

184 x 50 mm = Rp10 Juta/edisi 


Halaman Belakang 

Full page = Rp10 Juta/edisi 

Half page = Rp8,5 Juta/edisi 


50 x 50 mm = Rp1,5 Juta/edisi 

Halaman Dalam 

Full page = Rp8,5 Juta/edisi 

Half page =Rp5 Juta/edisi 



REDAKSI 

Alamat Redaksi: Villa Cemara No. 22 

Jl. Sawangan Raya-Depok 

Email: redaksi@majalahict.com 

IKLAN & PROMOSI 

Email: marketing@majalahict.com 

Telepon: (021) 7750301, 

Fax. 021- 7756782

DAFTAR ISI 

Wajah Baru’ UU ITE Tetap 

Mengancam................................. 4 

Blue Bird Lengkapi Aplikasi 

‘My Blue Bird’ untuk Mudahkan 

Pengguna...................................19 

Ada 50 Situs Berisi SARA dalam 

Pilkada DKI Jakarta, 30 Situs 

Diblokir.......................................20 

Mengandung Pornografi, 

Bigo Live Kena Blokir................21 

i-Otentik BPPT, Tingkatkan 

Keabsahan Layanan Transaksi 

Data Elektronik Pemerintah.....23 

Daftar Panjang Korban 

UU ITE.......................................... 7 

R&D Apple Siap Dibangun......... 9 

Penggunaan Frekuensi 1900 

MHz Smart Telecom Resmi 

Dihentikan..................................11 

Produk Gadget Dipermudah 

Sertifikasinya.............................13 

Indosat Ooredoo Kontrak 

5 Tahun Terapkan Ericsson 

Revenue Manager.....................14 

Untuk Perluas Akses Pasar, 

UKM Disarankan Gunakan 

E-Commerce..............................16 

BI Hadirkan Layanan Keuangan 

Digital untuk Pesantren............17 

Teknologi Menjadi Faktor Utama 

Perubahan RRI Menuju Era 

Digital..........................................25 

KPI Terima Kunjungan Delegasi 

Korea Communications 

Commission (KCC)...................26 

TelkomGroup Dirikan Posko 

Bencana dan Salurkan Bantuan 

di Aceh........................................27 

Streaming Musik Tanpa Batas 

Bersama Smartfren...................28 

Paska Gempa Aceh, Indosat 

Hadirkan Posko Bantuan..........30 

Canon EOS M5, Kamera 

Mirrorless untuk Beragam 

Kebutuhan Foto & Video..........31 

Majalah I 

C 

T 

No. 51 Desember 2016 

33

LAPORAN UTAMA 

‘Wajah Baru’ UU ITE 

Tetap Mengancam 

Naskah Undang-Undang tentang 

Perubahan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi 

Elektronik telah ditandatangani Presiden 

Joko Widodo pada tanggal 25 November 

2016. UU ITE baru ini resmi berubah 

menjadi Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2016. Sebelumnya naskah 

Undang-Undang tersebut telah disahkan 

pada Rapat Paripurna DPR RI tanggal 27 

Oktober 2016. 

Naskah Undang-Undang tersebut 

tercatat dalam Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

251 dan Tambahan Lembaran Negara 

No 5952 dan mulai diundangkan sejak 

tanggal diundangkan pada 25 November 

2016. 

Dijelaskan Plt Kepala Biro Humas 

Kementerian Kominfo Noor Iza, Undang- 

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik 

(ITE) adalah hukum yang mengatur 

penggunaan dan pemanfaatan teknologi 

informasi yang pertama di Indonesia. 

Awalnya, UU ini dimaksudkan untuk 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

Indonesia dengan menjadi payung 

hukum untuk kegiatan transaksi atau 

perdagangan elektronik di dunia maya 

(e-commerce). 

Seiring perkembangan penggunaan 

media sosial, kata Noor, sejumlah pasal 

dalam UU ITE dianggap merugikan, 

bahkan mengancam kebebasan 

berekspresi dan berpendapat. 

Penyebabnya, sejumlah pasal cenderung 

multitafsir dan tumpang tindih dengan 

peraturan hukum lain. Polemik pun 

muncul setelah banyaknya kasus 

hukum terkait pelanggaran UU ITE. 

“Setelah melalui serangkaian prosedur 

dan kegiatan sejak 2015, akhirnya 

C 


T

LAPORAN UTAMA 

pemerintah dan DPR RI sepakat 

mengesahkan muatan materi perubahan 

UU ITE, ” ujar Noor. 

Adapun muatan materi pokok 

revisi UU ITE yang diharapkan mampu 

menjawab dinamika TIK di Indonesia 

meliputi, pertama, menambahkan 

sejumlah penjelasan untuk menghindari 

multitafsir terhadap “ketentuan 

penghinaan/pencemaran nama baik” 

pada Pasal 27 ayat 3. Di antaranya, 

Pertama, menegaskan ketentuan 

tersebut adalah delik aduan dan unsur 

pidana mengacu pada ketentuan 

pencemaran nama baik dan fitnah yang 

diatur dalam KUHP. 

Kedua, menurunkan ancaman pidana 

pencemaran nama baik dari paling lama 

6 tahun menjadi 4 tahun dan denda 

dari Rp 1 miliar menjadi Rp 750 juta. 

Selain itu, menurunkan ancaman pidana 

ancaman kekerasan dan atau menakutnakuti 

pada pasal 29 dari paling lama 

12 tahun penjara menjadi 4 tahun dan 

denda dari Rp 2 miliar menjadi Rp 750 

juta. 

Ketiga, melaksanakan putusan 

Mahkamah Konstitusi atas pasal 31 ayat 

4 yang mengamanatkan pengaturan 

tata cara intersepsi ke dalam Undang- 

Undang. Selain itu, menambahkan 

penjelasan pasal 5 terkait keberadaan 

informasi elektronik sebagai alat bukti 

hukum yang sah. 

Keempat, melakukan sinkronisasi 

ketentuan hukum acara pada pasal 43 

ayat 5 dan ayat 6 dengan ketentuan 

hukum acara pada KUHAP, yakni 

penggeledahan dan/atau penyitaan yang 

semula harus mendapatkan izin Ketua 

Pengadilan Negeri setempat, disesuaikan 

kembali dengan ketentuan KUHAP. 

Selain itu, penangkapan penahanan yang 

semula harus meminta penetapan Ketua 

Pengadilan Negeri setempat dalam 

waktu 1 x 24 jam, disesuaikan kembali 

dengan ketentuan KUHAP. 

Kelima, memperkuat peran penyidik 

pegawai negeri sipil (PPNS) UU ITE pada 

pasal 43 ayat 5, dengan menambahkan 

kewenangan untuk memutuskan akses 

terkait tindak pidana teknologi informasi 

dan kewenangan meminta informasi dari 

penyelenggara sistem elektronik terkait 

tindak pidana teknologi informasi. 

Keenam, menambahkan ketentuan 

“right to be forgotten” atau kewajiban 

menghapus konten yang tidak relevan 

bagi penyelenggara sistem elektronik. 

Pelaksanaan “right to be forgotten” 

dilakukan atas permintaan orang yang 

bersangkutan berdasarkan penetapan 

pengadilan. 

Ketujuh, memperkuat peran 

Pemerintah untuk mencegah 

penyebarluasan konten negatif 

di internet dengan menyisipkan 

kewenangan tambahan pada ketentuan 

pasal 40, yakni pemerintah wajib 

melakukan pencegahan penyebarluasan 

informasi elektronik yang memiliki 

muatan yang dilarang. 

“Melalui revisi UU ITE, Pemerintah 

juga berwenang memutus akses dan/ 

atau memerintahkan penyelenggara 

sistem elektronik untuk memutus akses 

terhadap informasi elektronik yang 

bermuatan melanggar hukum. Revisi 

UU ITE diharapkan dapat memberikan 

perlindungan hukum bagi masyarakat. Di 

sisi lain, masyarakat diharapkan semakin 

cerdas dalam menggunakan internet, 

menjaga etika dalam berkomunikasi 

dan menyebarkan informasi, serta 

menghindari konten berunsur SARA, 

radikalisme, dan pornografi,” yakin Noor 

Iza. 

Mengancam 

Stigma pasal karet yang selama ini 

Majalah I 

C 

T 


35

LAPORAN UTAMA 

menempel pada UU ITE No.11/2008 

khususnya pada Pasal 27 ayat 3 

nampaknya tak berubah karena Pasal 

tersebut tidak dicabut dalam versi 

revisinya. Pasal tersebut selama ini 

selalu menjadi senjata andalan untuk 

mengajukan tuntutan pencemaran nama 

baik, sehingga mengancam kebebasan 

berekspresi di internet. Pemerintah yang 

diharapkan menambahkan sejumlah 

penjelasan untuk menghindari multitafsir 

terhadap ketentuan penghinaan atau 

pencemaran nama baik pada Pasal 27 

ayat 3, ternyata memutuskan hanya 

mengurangi ancaman hukumannya. 

“Pemerintah seharusnya mencabut 

ketentuan Pasal 27 ayat (3), 

tidak hanya mengurangi ancaman 

hukumannya,” tutur peneliti dari 

lembaga kajian Institute for Criminal 

Justice Reform (ICJR) Anggara. Menurut 

Anggara, argumen pemerintah itu lemah. 

ICJR dan LBH Pers berpandangan bahwa 

norma dan praktik perubahan tersebut 

masih tetap berpotensi mengancam 

kebebasan ekspresi. Selain itu, katanya, 

ada persoalan duplikasi tindak pidana 

karena ketentuan–ketentuan yang 

sama dalam KUHP masih mampu untuk 

menjangkau perbuatan–perbuatan yang 

dilakukan dengan medium internet. 

Ditandaskan Anggara, mengurangi 

ancaman hukuman tidak menjawab akar 

masalah karena dalam praktik, aparat 

penegak hukum kerap menggunakan 

tuduhan ganda, pasal berlapis, sehingga 

ancaman pidana yang ada dapat 

menahan sesorang yang dilaporkan 

atas pasal 27 ayat (3). “Problem 

yang terjadi adalah pasal-pasal pidana 

tersebut terbukti masih bersifat 

karet, multi intrepretasi, dan gampang 

disalahgunakan,” kata Anggara. 

Sementara itu, Koordinator Regional 

Southeast Asia Freedom of Expression 

Network (SafeNet) Damar Juniarto 

mengaku sangat kecewa terhadap 

pengesahan UU ITE yang baru. 

“Kecewa saya. Jokowi adalah presiden 

yang punya visi ke depan karena 

memperhatikan dunia digital. Namun 

reformasi hukum UU ITE ini masih 

minimalis,” kata Damar. Menurutnya, 

revisi UU ITE masih berpotensi 

mengancam kebebasan berekspresi 

masyarakat Indonesia di ranah digital. 

Dan aturan tersebut bisa jadi ganjalan 

dalam pelaksanaan demokrasi ke depan 

dengan lebih banyak orang dipenjarakan 

karena ekspresinya diberangus dengan 

alasan pencemaran nama, penodaan 

agama, dan pengancaman. 

C 


T

LAPORAN UTAMA 

Daftar 

Panjang 

Korban 

UU ITE 

Sejak diundangkan pada tahun 

2008, UU ITE ini sendiri sudah 

beberapa kali memakan korban 

karena multi tafsir. Menurut data 

SAFENet, sejak tahun 2008 hingga 

November 2015, ada 118 netizen yang 

menjadi korban UU ITE. Di tahun 2015 

sendiri, ELSAM mencatat ada sekitar 47 

korban yang terjerat UU ITE. Menariknya, 

menurut data Remotivi dalam rentang 

periode 28 Agustus 2008 hingga 23 

Agustus 2016, dari total 126 laporan 

terkait UU ITE yang tercatat, 50 kasus 

di antaranya dilaporkan oleh mereka 

yang merupakan aparatur negara, seperti 

kepala daerah, anggota legislatif di 

tingkat daerah, hakim atau jaksa serta 

aparat penegak hukum. 

UU ITE ini juga banyak digunakan 

oleh kalangan profesional dan pelaku 

bisnis. Alasan yang paling sering 

digunakan adalah penghinaan terhadap 

pejabat negara. Di samping itu, tuduhan 

lain seperti melakukan korupsi dan 

kekerasan juga menjadi alasan kuat 

mengapa mereka melakukan pelaporan. 

Laporan paling banyak ditujukan kepada 

aktivis LSM sehingga wartawan serta 

masyarakat awam. Dari data ini dapat 

disimpulkan bahwa penggunaan UU ITE 

banyak digunakan oleh orang-orang yang 

memiliki kekuasaan, baik yang memiliki 

jabatan, kekuatan politik ataupun pemilik 

modal. 

Masalah dalam UU ITE ini sendiri 

adalah kerap kali UU ITE, khususnya 

pasal 28 ayat 2 dan pasal 27 ayat 3, 

yang digunakan bukan pada porsinya. 

Pasal-pasal tersebut sering kali dipelintir 

oleh pengadunya untuk menghukum 

seseorang karena dianggap melakukan 

penodaan agama atau pencemaran nama 

baik. 

Sejak diketok palu pada akhir Oktober 

di Paripurna DPR, daftar korban UU 

ITE bukan kian menghilang, namun 

meningkat dengan sangat signifikan. 

Gubernur DKI Jakarta non aktif Basuki 

Tjahaja Purnama alias Ahok, ditetapkan 

sebagai tersangka atas kasus dugaan 

penistaan agama. Ia dikenai pasal 156 

a KUHP juncto pasal 28 ayat 2 UU No 

11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (UU ITE). Meski 

kemudian, di sidang pengadilan, Pasal 

28 ayat 2 dari UU ITE dihilangkan dari 

dakwaan. Namun, di sisi lain, seorang 

pengunggah video Ahok saat berpidato 

di Kepulauan Seribu, Buni Yani, dijadikan 

tersangka dengan menggunakan pasal 

27 dan pasal 28 terkait penyebar 

kebencian terkait SARA dalam UU ITE. 

Tak berhenti di Buni Yani, UU ITE 

kemudian juga dikaitkan dengan isu 

makar terhadap pemerintahan yang 

sah, menyusul demo besar-besaran 

yang dihaluskan menjadi menjadi 

aksi damai pada 4 November dan 2 

Desember 2016 ini. Pada 2 Desember, 

Kepala Biro Penerangan Masyarakat 

Divisi Humas Polri Komisaris Besar 

Majalah I 

C 

T 


37

LAPORAN UTAMA 

Rikwanto menjelaskan bahwa kepolisian 

menangkap 10 orang yang diduga 

melakukan permufakatan jahat. Delapan 

orang diduga merencanakan makar atau 

penggulingan terhadap pemerintahan 

yang sah, dan dua orang diduga 

melanggar Undang-undang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (UU ITE). 

“Telah ditangkap 10 orang tadi pagi 

antara jam 3-6 pagi. Inisial mereka 

adalah AD, E, AD, KZ, FA, RA, RS, SB, JA, 

dan RK,” kata Rikwanto. 

Rikwanto menjelaskan, 

delapan pelaku dijerat 

dengan Pasal 107 juncto 

Pasal 110 juncto Pasal 

87 Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana yang 

mengatur tentang pidana 

makar. “Sedangkan, JA 

dan RK dikenakan Pasal 28 

UU ITE,” kata Rikwanto. 

Inisial JA adalah Jamran 

dan RK adalah Rizal Kobar. 

Dalam 

perkembangannya, 

Kepala Divisi Humas 

Polri, Irjen Boy Rafli Amar 

mengatakan, penangkapan 

dan penahanan aktivis 

Sri Bintang Pamungkas 

berkaitan dengan konten 

dalam media sosial 

terutama di Youtube 

ajakan penghasutan. 

“Barang bukti sudah 

diamankan penyidik, dan 

dalam proses pemeriksaan. 

Dikenakan UU ITE,” 

tuturnya. 

Tak berhenti di situ, 

sebab selanjutnya ada 

aktivis Hatta Taliwang 

yang ditangkap polisi 

dengan tuduhan makar. 

8 Majalah I C T 


Hatta Taliwang juga dijerat Undangundang 

Informasi dan Transaksi 

Elektronik (ITE) atas dugaan penyebaran 

kebencian dan permusuhan berdasarkan 

SARA. Wakil Ketua Advokat Cinta Tanah 

Air (ACTA) Ahmad Leksono mengakui, 

Hatta Taliwang dipersangkakan Pasal 

107 jo Pasal 110 KUHP atas dugaan 

makar. Hatta Taliwang, kata dia juga 

dikenakan Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 

UU ITE. 

Revisi itu Hanya Ada 

Dipenjelasan 

Harapan publik akan perbaikan terhadap 

sejumlah pasal dalam UU ITE No.11/2008 

yang dianggap merugikan, bahkan mengancam 

kebebasan berekspresi dan berpendapat, 

nampaknya belum sepenuhnya diakomodasi 

dalam UU No.19/2016 mengenai Perubahan UU 

ITE. Penyebabnya, sejumlah penjelasan untuk 

menghindari multitafsir terhadap “ketentuan 

penghinaan/pencemaran nama baik” pada Pasal 27 

ayat 3, yang diharapkan jelas dan masuk di batang 

tubuh, ternyata hanya ditempatkan di bagian 

penjelasan UU No.19/2016. 

Adapun bunyi perubahannya terutama Pasal 27 

adalah sebagai berikut: 

“4. Ketentuan Pasal 27 tetap dengan perubahan 

penjelasan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) 

sehingga penjelasan Pasal 27 menjadi sebagaimana 

ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal 

Undang-Undang ini.” 

Dan diaturan Penjelasannya: 

Angka 4, Pasal 27, Ayat (3) 

Ketentuan pada ayat ini mengacu pada 

ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah 

yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP).

LAPORAN KHUSUS 

R&D Apple 

Siap Dibangun 

Pemerintah melalui Kementerian 

Komunikasi dan Informatika telah 

secara resmi menandatangani 

kesepakatan kerja sama dengan 

perusahaan teknologi Apple Inc. Kerja 

sama pemerintah dengan perusahaan 

berbasis di Cupertino Amerika Serikat 

ini akan meliputi bidang penelitian 

dan pengembangan (research and 

development - R&D) teknologi serta 

industri. 

“Kami sudah sign kerja sama dengan 

Apple, mereka setuju bangun R&D di sini 

dan siap merekrut orang-orang kita kerja 

sama mereka,” kata Menteri Komunikasi 

dan Informatika Rudiantara. Menurut 

Rudiantara, dari kerja sama tersebut, 

di bidang R&D pihaknya akan terjun 

langsung. “Di bidang R&D saya yang 

terjun langsung, kerja sama soal industri 

pekerjaanya Menteri Perindustrian,” 

ujarnya. 

Ditambahkannya, dalam kesepakatan 

kerja sama itu pada dasarnya adalah 

kesempatan Indonesia menjadi bagian 

dari rencana investasi Apple. “Nanti biar 

orang Apple yang kasih tahu. Bocorannya 

di atas Rp.100 miliar-lah,” jelasnya. 

Sebelumnya, setelah pengumuman 

pembangunan beberapa pusat riset 

dan pengembangan di India dan China, 

Apple disebutkan akan membangun 

pusat R&D di Jakarta tahun depan. Hal 

ini disebut-sebut sebagai upaya Apple 

untuk memastikan hubungan baik dengan 

negara-negara pasarnya, sehingga 

mereka memberikan izin bagi Apple 

untuk menjual produk-produknya. 

Khusus Indonesia, pembangunan 

fasilitas ini adalah upaya Apple agar 

mereka bisa menjual ponsel 4G di 

Indonesia, yang merupakan negara 

dengan populasi terbesar ke-4 

setelah Tiongkok, India, dan Amerika 

Serikat. Sebab sebagaimana diketahui, 

pemerintah Indonesia memang telah 

menerapkan peraturan TKDN (Tingkat 

Kandungan Dalam Negeri) untuk ponsel 

4G. Pada bulan Juli, ditetapkan 2 skema 

TKDN, yaitu software dan hardware. 

Pada bulan September, Kementerian 

Perindustrian menetapkan satu skema 

baru, yaitu investasi. 

Sebagaimana dilansir 9to5Mac, 

Menteri Komunikasi dan Informatika 

Rudiantara mengungkapkan bahwa 

Apple akan mengonfirmasi tempat 

pembangunan fasilitas penelitian dan 

pengembangan tersebut pada bulan 

depan. Sedangkan proses konstruksi 

dan perekrutan karyawan akan dilakukan 

pada tahun 2017. Disebutkannya, pada 

pemerintah Apple telah menunjukkan 

nilai investasinya, tapi tidak untuk 

diumumkan ke masyarakat. 

Apple atau Foxconn? 

Mengenai rencana Apple di Indonesia, 

alih-alih berhasil membuat Apple ‘tunduk’ 

kepada pemerintah, namun ternyata 

ada kabar bahwa sesungguhnya Apple 

tidak membangun apa-apa dimanapun, 

melainkan Foxconn, vendor ponsel 

Apple. Demikian terungkap berdasar 

Majalah I 

C 

T 


39

LAPORAN KHUSUS 

tulisan yang dilansir dari Bloomberg. 

Dalam sebuah tulisan berjudul 

“Dear Mr. Trump, About Those U.S 

iPhone” yang disampaikan Terry Gou, 

Chairman, Foxconn Technology Group, 

disebut-sebut nama Indonesia di 

sana. Disampaikan Terry, menyangkut 

permintaan calon presiden terpilih 

AS Donald Trump agar iPhone 

membangun pabrik di AS sana, 

sebenarnya dirinya bisa membantu 

Trump mewujudkan hal tersebut. 

“Jika Anda melihat Brasil, Indonesia, 

India dan setengah lusin provinsi Cina, 

Anda akan melihat bahwa pekerjaan 

saya membuktikannya,” kata Terry. 

Namun kemudian, Terry 

menyingung Indonesia sebagai 

pencapaian terbesarnya. “Lihat 

Indonesia, yang merupakan salah satu 

prestasi paling membanggakan saya. 

Oh tidak, saya tidak membuat satupun 

iPhone di sana dan mungkin tidak akan 

pernah. Selama diskusi tertutup, mereka 

membiarkan diri mereka percaya bahwa 

saya mungkin menginvestasikan 10 miliar 

dolar untuk membangun pada pabrik 

ponsel. Ini bukan salahku beberapa 

politisi sangat bersemangat, tertarik 

untuk memoles reputasinya sebagai 

pemimpin yang bisa mewujudkan hal 

tersebut dengan mengoceh di media,” 

ungkapnya. 

Ditambahkannya, yang dirinya lakukan 

adalah menyampaikan tuntutan, dan 

kemudian “Saya menonton birokrat 

dan politisi berdebat tentang apakah 

mereka mampu untuk memiliki saya atau 

risiko jatuh dalam kampanye. Karena itu 

(pengalaman di Indonesia), Anda dan 

saya perlu bicara. 

Saya mendengar Anda sudah 

memberitahu orang-orang Anda akan 

mendapatkan Apple untuk membangun 

hal-hal di Amerika. Nah, Anda lihat, Tim 

Cook tidak membangun sesuatu, saya 

lakukan. Bahkan, saya mendapat 75 



miliar dolar pendapatan dari mereka 

tahun lalu,” tegasnya. 

Dari pernyataan Terry, memang maju 

mundurnya Foxconn membangun pabrik 

adalah sejak era akhir pemerintah Susilo 

Bambang Yudhoyono. Sampai pemerintah 

memastikan bahwa Foxconn tidka 

serius membangun pabrik di sini dengan 

mencari-cari alasan, termasuk lahan yang 

sangat-sangat luas dibutuhkan. 

Namun kemudian, kini Apple berniat 

membangun pusat R&D di Indonesia. 

Pemerintah melalui Kementerian 

Komunikasi dan Informatika menyatakan 

telah secara resmi menandatangani 

kesepakatan kerja sama dengan 

perusahaan teknologi Apple Inc. 

Kerja sama pemerintah dengan 

perusahaan berbasis di Cupertino 

Amerika Serikat ini akan meliputi bidang 

penelitian dan pengembangan (research 

and development – R&D) teknologi 

serta industri. Namun dari pernyataan 

Terry Gou jelas bahwa Apple tidak 

menggelontorkan dana, melainkan 

Foxconn. Dan mungkin, Indonesia 

menjadi pencapaian ‘korban’ terbaiknya 

seolah-olah Apple lah yang membangun 

itu semua, dan kita semua percaya itu.

TELEKOMUNIKASI 

Penggunaan 

Frekuensi 1900 

MHz Smart 

Telecom Resmi 

Dihentikan 

Pemerintah dalam hal ini 

Kementerian Komunikasi dan 

Informatika melakukan program 

penataan ulang spektrum frekuensi 

radio untuk mendapatkan tambahan 

bandwidth atau pita frekuensi yang lebih 

lebar serta meningkatkan kecepatan 

untuk kebutuhan mobile broadband 

secara nasional. 

Hal ini ditempuh melalui beberapa 

tindakan, yaitu melalui peningkatan 

(upgrade) teknologi, menambah jumlah 

menara telekomunikasi, dan menambah 

kapasitas bandwith spektrum frekuensi 

radio yang menunjang hal tersebut. 

Penataan ulang blok-blok frekuensi 

dilakukan agar terjadi keberurutan pita 

spektrum sehingga dapat meningkatkan 

utilitas suatu pita. 

Penataan juga dilakukan untuk 

menjaga spektrum 

frekuensi tertentu 

agar terbebas dari 

interferensi, dengan 

demikian pemanfaatan 

spektrum tertentu 

tersebut dapat 

mendorong percepatan 

pembangunan, peningkatan kapasitas 

pelanggan, dan penambahan kecepatan 

layanan mobile broadband. 

Menurut Plt Kepala Biro Humas 

Kementerian Kominfo Noor Iza, sebagai 

bagian dari penataan spektrum frekuensi 

secara nasional PT. Smart Telecom telah 

diminta untuk memindahkan spektrum 

1900MHz ke 2,3GHz agar pita 2,1GHz. 

Sebagai informasi, pita 2,1 GHz saat ini 

menjadi tumpuan utama Pita 3G nasional 

dengan penetrasi lebih dari 90% 

Majalah I 

C 

T 


311


Kabupaten/Kota di seluruh nusantara. 

“Dengan pemindahan tersebut, 

maka pita 2,1 GHz dapat terhindar 

dari interferensi sehingga pelanggan 

3G nasional dapat lebih optimal. Hal 

ini selaras dengan program ke depan 

Pemerintah untuk menyediakan 

tambahan spectrum broadband 

pada pita 2,1GHz yang akan dapat 

dimanfaatkan oleh masyarakat ke 

depannya,” katanya. 

Dijelaskan Noor, karena itu pada 

tanggal 14 Desember 2016, bertempat 

di Serpong diadakan penandatanganan 

Berita Acara Switch Off Pita Frekuensi 

Radio 1900 MHz antara Direktur Utama 

PT. Smart Telecom dan 18 Kepala 

UPT Monitoring Spektrum Frekuensi 

Radio, disaksikan oleh Direktur Jendral 

SDPPI Kominfo dan Para Anggota 

BRTI. Berita Acara ini ditandatangani 

setelah memastikan hasil pengukuran 

di 18 Propinsi yang merupakan wilayah 

layanan PT. Smart Telecom. 

“Switch off ini sesuai dengan amanat 

dari Peraturan Menteri Kominfo No : 22 

Tahun 2014 tentang Penggunaan Pita 

Frekuensi Radio 2,3 GHz untuk Keperluan 

Penyelenggaraan Telekomunikasi Bergerak 

Seluler dan Realokasi Penggunaan Pita 

Frekuensi Radio 1,9 GHz yang menerapkan 

Personal Commmunication System 

1900 ke Pita Frekuensi Radio 2,3 GHz. 

Switch off pita frekuensi 1900 MHz PT. 

Smart Telecom berakhir secara nasional 

per 14 Desember 2016 dan berpindah 

ke spektrum frekuensi pengganti yang 

dialokasikan pita frekuensi 2.3GHz,” 

tambahnya. 

Diungkapkannya, adapun upaya 

yang dilaksanakan oleh PT. Smart 

Telecom sebelum pelaksanaan switch 

off, antara lain pelaksanaan relokasi 

pita frekuensi 1900 MHz dimulai 

pada bulan November 2016 dengan 

memperhatikan keberlangsungan 

layanan pelanggan, relokasi pita 



frekuensi 1900 MHz dilaksanakan 

dengan cara mengurangi jumlah carrier 

secara bertahap di seluruh daerah 

hingga menyisakan 1 (satu) carrier pada 

tanggal 6 Desember 2016. 

Switch off secara nasional telah 

selesai secara nasional pada tanggal 

14 Desember 2016. Dalam pertemuan 

tersebut Direktur Jenderal SDPPI Dr. 

Ismail menyampaikan bahwa switch off 

penggunaan pita 1900 ini merupakan 

bagian dari penataan Pita Frekuensi 

Seluler Nasional secara keseluruhan 

dengan tujuan agar lebih efisien dan 

optimal dalam penggunaannya. 

Dengan switch off penggunaan 

1900 MHz oleh PT. Smart Telecom, 

Kementerian Kominfo dapat melakukan 

penataan kembali penggunaan blok 

11 dan 12 pada pita 2100 MHz 

yang selama ini terganggu dengan 

penggunaan pita 1900 MHz berteknologi 

CDMA,” ujarnya. 

Direktur Jenderal SDPPI Ismail 

menegaskan, meskipun pelaksanaan 

switch off 1900 MHz PT. Smart Telecom 

sudah dilaksanakan dan sesuai dengan 

jadwal yang telah ditentukan, Direktorat 

Jenderal SDPPI melalui Direktorat 

Pengendalian SDPPI beserta Unit 

Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen SDPPI 

tetap terus melakukan pengawasan dan 

pengendalian pita frekuensi 1900 MHz 

secara terus menerus untuk memastikan 

tidak adanya potensi gangguan yang 

merugikan pada pita frekuensi 2,1 GHz. 

Dengan demikian terhitung mulai 

tanggal 15 Desember 2016 pukul 

00.00 WIB layanan PT. Smart Telecom 

tidak akan ada lagi pada pita frekuensi 

1900MHz. Smart Telecom sendiri 

mendapat frekuensi pengganti nasional 

di 2,3 MHz sebesar 30 MHz. Jumlah 

frekuensi yang berkali lipat dibanding 

frekuensi Smart Telecom yang 

dialokasikan di 1900 MHz yang sebesar 

6,75 MHz.


Produk Gadget 

Dipermudah Sertifikasinya 

Perkembangan teknologi 

perangkat telekomunikasi 

telepon seluler, komputer 

genggam, dan komputer tablet 

sangat cepat dan dinamis, membuat 

diperlukannya percepatan layanan publik 

bidang Sertifikasi Alat serta Perangkat 

Telekomunikasi. Berdasarkan 

pertimbangan tersebut, Kementerian 

Komunikasi dan Informatika akan 

merevisi beleid mengenai Sertifikasi 

Perangkat Telekomunikasi Pesawat 

Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan 

Komputer Tablet. 

Dijelaskan Plt Kepala Biro Humas 

Kementerian Kominfo Noor Iza, substansi 

yang diatur dalam Rencana Peraturan 

Menkominfo (RPM) meliputi sertifikasi 

perangkat pesawat telepon seluler, 

komputer genggam, dan komputer 

tablet dapat dilakukan melalui evaluasi 

dokumen dan pengujian. “Perangkat 

dengan kategori merek global, merek non 

global dan merek lokal dapat mengajukan 

sertifikasi melalui dua cara tersbeut,” 

kata Noor. 

Ditambahkannya, evaluasi dokumen 

dilakukan melalui pernyataan diri (self 

declaration of conformity) serta ara lain 

sesuai ketentuan peraturan perundang 

undangan. “Untuk dapat masuk dalam 

kategori merek global kami mengusulkan 

agar harus memenuhi kriteria masuk 

dalam lima besar pangsa pasar dunia 

berdasarkan hasil survey lembaga 

independen internasional dan/atau 

memiliki sertifikat dari lembaga uji yang 

bereputasi Internasional,” terangnya. 

Sertifikasi melalui pernyataan diri 

(self declaration on conformity) 

diperuntukkan bagi perangkat dengan 

kategori merek global dan merek 

lokal, dengan ketentuan bagi merek 

global adalah hanya dapat dilakukan 

oleh Pemegang Merek dan Distributor 

resmi yang ditunjuk oleh pemegang 

merek, dilakukan untuk setiap tipe 

perangkat yang akan dimasukkan untuk 

diperdagangkan ke Indonesia, mekanisme 

pengajuan secara online melalui web 

e-sertifikasi dengan mengisi data 

teknis perangkat serta melampirkan 

hasil uji (test result); dan sertifikat 

Tingkat Komponen Dalam Negeri 

(TKDN) dari Kementerian Perindustrian. 

Sednagkan bagi merek lokal, yang 

dapat mengajukan sertifikasi melalui 

pernyataan diri (self declaration on 

conformity) ditetapkan oleh Dirjen 

SDPPI berdasarkan hasil supervisi yang 

dilakukan oleh Tim yang dibentuk 

oleh Dirjen SDPPI. Supervisi dilakukan 

oleh Tim terhadap semua pabrikan 

merek lokal. Merek lokal yang tidak 

mendapatkan penetapan Dirjen SDPPI 

untuk dapat mengajukan sertifikasi 

melalui pernyataan diri (self declaration 

on conformity), harus mengajukan 

sertifikasi melalui evaluasi dokumen atau 

pengujian dengan melampirkan hasil 

uji (test result); dan sertifikat Tingkat 

Komponen Dalam Negeri (TKDN) dari 

Kementerian Perindustrian. 

Dan berkenaan dengan tersebut, 

Direktur Jenderal Sumber Daya dan 

Perangkat Pos dan Informatika ( Dirjen 

Majalah I 

C 

T 


313


SDPPI) pada tanggal 16 Desember 

2016 mengirimkan surat kepada 

Pemilik Merek Alat dan Perangkat 

Telekomunikasi, agar melaporkan diri 

sebagai pemegang merek global. “Dalam 

rangka penyempurnaan proses sertifikasi 

untuk perangkat telekomunikasi jenis 

Pesawat Telepon Selular, Komputer 

Genggam, dan Komputer Tablet dengan 

ini kami memberi kesempatan kepada 

seluruh pemilik merek alat dan perangkat 

telekomunikasi asing untuk mengajukan 

formulir permohonan sebagai Merek 

Global (formulir terlampir) yang akan 

dievaluasi lebih lanjut dan mendapatkan 

penetapan Menteri Komunikasi dan 

Informatika,” demikian bunyi surat yang 

ditandatangani Dirjen SDPPI Ismail. 

Pemegang merek global tersebut 

diharapkan segera menyampaikan 

kelengkapan data-data yang dibutuhkan 

dan dapat diterima selambat-lambatnya 

pada tanggal 22 Desember 2016 melalui 

Loket Pelayanan Terpadu Ditjen SDPPI 

atau melalui surat elektronik dengan 

alamat gunarto@postel.go.id atau 

wahyu@postel.go.id. Penyampaian datadata 

sebagaimana dimaksud tidak serta 

merta memperoleh penetapan sebagai 

merek global. 

Indosat Ooredoo Kontrak 

5 Tahun Terapkan Ericsson 

Revenue Manager 

PT Indosat Ooredoo Tbk (Indosat) 

menjalin kerja sama dengan 

Ericsson dalam menerapkan 

Ericsson Revenue Manager. Kontrak 

antara Ooredoo Group dan Ericsson ini 

berdurasi 5 tahun. Penerapannya berlaku 

pada beberapa group perusahaan yang 

berada di wilayah Timur Tengah, Afrika 

Utara, dan Asia Tenggara serta Oceania. 

Presiden Director & CEO 

Indosat Ooredoo Alexander Rusli 

menjelaskan, sistem ini akan mulai 

dijalankan pertama kali di Indosat 

Ooredoo, sebelum digelar secara 

keseluruhan di tahun 2016 dan 2017. 

Ditambahkannya, sistem penagihan 

dan pembayaran terbaru ini membuat 

Indosat Ooredoo mampu memberikan 



sebuah layanan produk dan paket sesuai 

dengan permintaan pelanggan yang ada 

di Indonesia. 

“Indosat Ooerdoo adalah pemimpin 

Data Experience, yang mana kami 

akan memberikan apa yang dibutuhkan 

oleh pelanggan. Seiring kerja sama 

dengan Ericsson, kami akan secara 

cepat memberikan penawaran berupa 

produk data terbaru serta layanan yang 

mendukung pertumbuhan portofolio 

layanan Digital, yang pada akhirnya akan 

memungkinkannya Internet of Things.” 

katanya. 

Alex mengungkapkan, sistem yang 

dinamakan, ericsson revenue manager, 

adalah sistem penagihan pembayaran 

yang berbasis Cloud dengan kemampuan


mendefenisikan role dari Business 

Support System(BSS). Sistem ini 

menawarkan inovasi dalam era layanan 

digital telekomunikasi yang mampu 

memberikan kecepatan dan efisiensi dari 

berbagai industri. 

Menurutnya, pemanfaatan Software 

Ericsson dan juga teknologi Cloud akan 

membantu Indosat Ooredoo dalam 

proses transformasi bisnis digital. 

Dan dengan mengganti sistem yang 

lama dengan menggunakan evolusi 

teknologi terbaru dari Ericsson, Indosat 

Ooredoo akan mampu menghemat biaya 

penagihan dan pembayaran. 

Sementara itu, Thomas Jul, Head of 

Ericsson Indonesia and Timor Lesete, 

mengungkapkan, Ericsson Revenue 

mManager akan membantu Indosat 

Ooredoo dalam banyak hal 

seperti memperbarui produk 

dan pengembangan inovasi 

digital di Indonesia. 

Konfigurasi simpel seperti 

mengurangi dependesi pada Technical 

Departments, mempermudah dan 

mempercepat peluncuran layanan 

baru serta mendukung future-proof 

operations dalam menghadapi perubahan 

permintaan dari pelanggan serta 

gangguan teknologi. 

“Kami bangga bisa bekerja sama 

dengan Indosat Ooredoo dalam strategi 

transformasi digital di Indonesia. 

Kolaborasi ini membuktikan Inovasi 

Ericsson Revenue Manager memberikan 

pengalaman berbeda bagi pelanggan. 

Perjanjian kerja sama ini menjadi sorotan 

utama kami dalam proses transformasi 

pelanggan kami dalam membentuk 

dan mempercepat network society di 

Indonesia,” katanya. 

Majalah I 

C 

T 


315

E-BISNIS 

Untuk Perluas Akses 

Pasar, UKM Disarankan 

Gunakan E-Commerce 

Menteri Koperasi dan UKM, AAGN 

Puspayoga menyatakan, pelaku 

usaha kecil dan menengah 

(UKM) di seluruh Indonesia untuk 

memperluas akses pasar, UKM juga perlu 

menggunakan pemasaran melalui online 

(e-Commerce). Demikian dikatakan 

Puspayoga saat meresmikan gedung 

PLUT-KUMKM dan launching Kampung 

UKM Digital Kabupaten Tulungagung, di 

Tulungagung, Jawa Timur 

“Pemasaran melalui online itu sebuah 

keharusan. Bila tidak, maka kita akan 

ketinggalan. Saya juga berharap 

PT Telkom mengadakan pelatihanpelatihan 

bagi UKM agar bisa melakukan 

pemasaran secara online,” katanya. 

Di Tulungagung, Menkop Puspayoga 

memberikan apresiasi atas kehadiran 

Kampung UKM Digital 

di Tulungagung, 

sebagai upaya dalam 

pengembangan kinerja 

UKM memperluas akses 

pasar. Menurutnya, 

Tulungagung, memiliki 

potensi produk-produk 

unggulan yang bisa 

dikembangkan. 

“Potensi yang 

luar biasa itu harus 

dikemas secara optimal 

dan dimanfaatkan 

bagi kepentingan 

ekonomi masyarakat 

Tulungagung. Pilihannya hanya dua, 

yaitu menangkap peluang yang ada atau 

menciptakan peluang,” tandasnya. 

Ditambahkannya, pelaku UKM 

di seluruh Indonesia harus mampu 

memproduksi produk yang memang 

diterima atau laku di pasaran. 

Untuk itu diperlukan produk 

berkualitas. Menurutnya, agar bisa 

hasilkan produk berkualitas, pelaku usaha 

kecil dan menengah bisa memanfaatkan 

pusat layanan usaha terpadu (PLUT) 

dengan sebaik-baiknya. 

“Dengan kreativitas kita bisa 

memberikan nilai tambah atas sebuah 

produk. Produktivitas juga bisa kita 

tingkatkan. Tapi, bila produk tersebut 

tidak laku di pasaran, ya percuma saja,” 

pungkasnya. 

C 


T

E-BISNIS 

BI Hadirkan Layanan 

Keuangan Digital untuk 

Pesantren 

Bank Indonesia hadirkan 

layanan keuangan digital 

untuk pesantren. Hal 

tersebut terlaksana setelah 

BI bekerjasama dengan Kantor Wilayah 

Kementerian Agama Sulsel, Majelis 

Ulama Indonesia Sulsel, dan Perbankan 

di Kota Makassar yang terdiri dari 

BNI, Bank Mandiri, dan BRI untuk 

mengimplementasikan Layanan 

Keuangan Digital (LKD). 

Untuk penggunaan instrumen non 

tunai kepada 150 Pondok Pesantren 

akan dipusatkan di tiga tempat. Masingmasing 

di Kota Makassar, Kabupaten 

Luwu, dan Kabupaten Bulukumba. 

Tujuan dari implementasi LKD yaitu 

untuk mendorong perluasan akses 

keuangan kepada masyarakat dan 

membiasakan transaksi non tunai yang 

mudah, murah dan praktis. Melalui 

implementasi LKD juga diharapkan 

dapat mewujudkan kemandirian 

ekonomi pesantren. 

Majalah I 

C 

T 


317

E-BISNIS 

Kepala Kantor Perwakilan (KPw) 

BI Sulsel, Wiwiek Sisto Widayat 

mengatakan, dari hasil sosialisasi 

tersebut, terdapat 42 Pondok 

Pesantren yang berminat dan 

berkomitmen untuk perluasan 

implementasi LKD. “Untuk tahap 

awal dilaksanakan Launching LKD 

di PP Darul Aman bekerjasama 

dengan Bank Negara Indonesia, 

Pondok Pesantren Showatul Is’ad di 

Kab. Pangkep dengan Bank Rakyat 

Indonesia, dan Pondok Pesantren 

Babussalam di Kab. Takalar dengan 

Bank Mandiri,” ungkapknya. 

Upaya Bank Indonesia (BI) terus 

mendorong program digitalisasi 

jasa keuangan alias Financial 

Technology (fintech) dinilai dapat 

meningkatkan efisiensi transaksi 

keuangan dan mempermudah 

masyarakat mendapatkan akses 

keuangan. Menurut Direktur Eksekutif 

Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi 

di Jakarta, melalui pengembangan 

fintech dan regulasinya, Indonesia 

diharapkan mampu bersaing di 

tengah era globalisasi teknologi 

keuangan. 

“Artinya masyarakat yang 

menggunakan uang cash itu lebih 

sedikit. Sehingga mungkin kalau dari 

segi teknologi informasi, banyak 

sudah sektor keuangan itu yang 

menggunakan fintech. Ini yang saya 

pikir akan meningkatkan efisiensi di 

sektor perbankan,” kata Heru. 

Dijelaskannya, meskipun 

pengembangan digital teknologi 

di sektor perbankan itu tidak 

murah, namun Heru berpendapat 

jika masyarakat seluruh Indonesia 

antusias dengan langkah pemerintah 

dan BI mengembangkan fintech 

hingga ke pelosok negeri, tidak akan 

menimbulkan biaya yang besar. 

“Memang, pengembangan 

teknologi itu kan tidak murah ya, tapi 

kalau yang menggunakan banyak, 

dan pemerintah bisa memaksimalkan 

hingga ke pedalaman Indonesia, 

itu jadinya tidak lagi mahal. Karena 

penggunanya banyak, dan mereka 

tahu ini praktis. Ini yang harus kita 

dorong agar pemanfaatan teknologi 

ini menjadi hal yang umum,” 

yakinnya. 

Bahkan, Heru memperkirakan, 

hingga 2018, finansial teknologi 

di sektor perbankan bisa tumbuh 

sampai double digit. Sedangkan 

untuk 2017, diperkirakan akan 

tumbuh sekitar 8 persen. 

Sementara itu, ekonom PT Bank 

Permata Josua Pardede melihta, 

Fintech di Indonesia mampu 

meminimalisir terjadinya fraud dan 

cyber crime di sektor perbankan 

nasional. Apalagi, menurutnya, 

di tengah era globalisasi saat 

ini, pengembangan Fintech pun 

menjadi prioritas. “Jika dibandingkan 

dengan perbankan ASEAN, sekarang 

kita kurang bersaing. Sehingga, 

(pengembangan Fintech) memang 

harus didukung,” ujar Josua. 

Ditambahkannya, pengembangan 

fintech memiliki dampak positif 

bagi perbankan nasional. Salah 

satunya, yaitu meningkatkan efisiensi 

perbankan. Dengan hal itu, peluang 

untuk semakin memperluas akses 

keuangan kepada masyarakat pun 

terbuka lebar. 

“Sektor perbankan bisa 

menciptakan efisiensi, khususnya 

bagaimana pemanfaatan teknologi 

bisa dimanfaatkan untuk transaksi 

perbankan dan keuangan,” kata 

Josua. 

C 


T

E-BISNIS 

Blue Bird 

Lengkapi Aplikasi 

‘My Blue Bird’ 

untuk Mudahkan 

Pengguna 

Blue Bird terus melengkapi aplikasi 

‘My Blue Bird’ untuk memudahkan 

penggunanya menggunakan Taksi 

Blue Bird secara langsung. Hal 

ini tentu berbeda dengan taksi online 

lainnya dimana penggunanya harus 

melakukan pemesanan terlebih dahulu 

dan menungggu sampai sopirnya datang. 

Dijelaskan Marketing Director Blue 

Bird, Febby Intan, melalui fitur baru 

tersebut, pengguna aplikasi My Blue 

Bird bisa langsung naik ke dalam Taxi 

Blue Bird. Pemesanan lewat aplikasi bisa 

dilakukan di dalam taksi dengan cara 

memasukkan nomor kode taksi, dan 

kemudian akan keluar kode khusus untuk 

disampaikan kepada sopir tersebut. 

“Dengan aplikasi ini, pengguna Blue 

Bird tidak harus menunggu lama sampai 

taksi yang dipesannya datang. Mereka 

bisa langsung naik taksi terdekat, dan 

pemesanan lewat aplikasi bisa dilakukan 

di dalam taksi,” jelas Febby. 

Ditambahkannya, aplikasi yang 

diluncurkan sejak pertengan 2016 lalu 

ini, juga sudah mulai bisa menggunakan 

pembayaran non tunai. Hal itu setelah 

pihaknya menjalin kerja sama dengan 

Mastercard, sehingga pembayaran 

dapat dilakukan dengan kartu kredit 

Mastercard. 

Sementara itu, fitur lainnya yang 

sudah lebih dahulu hadir di aplikasi My 

Blue Bird di antaranya kemampuan 

melihat taksi yang 

tersedia di sekitar 

lokasi, sistem penilaian 

untuk pengemudi, 

hingga advanced 

booking. Saat ini 

peng guna Blue Bird 

memang masih di do– 

mi nasi oleh metode 

pesan langsung di 

jalan. Walapun, peng– 

guna aktif aplika si nya 

juga sudah 250.000 

per hari. 

Majalah I 

C 

T 


319

INTERNET 

Ada 50 Situs Berisi SARA 

dalam Pilkada DKI Jakarta, 

30 Situs Diblokir 

Kementerian Komunikasi dan Informatika 

menengarai adanya 50 situs yang bermuatan 

SARA (suku, ras, agama, dan antargolongan) 

terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 

DKI Jakarta 2017. Dari 50 situs tersebut, 30 situs 

diantaranya diblokir. 

Demikian dikatakan Plt Kepala Biro Humas 

Kementerian Komunikasi dan Informatika Noor Iza. “Ada 

30 situs online yang kami blokir,” katanya. Dari 50 situs 

yang ada, 20 situs lainnya dinilai memiliki informasi 

negatif. 

Sayangnya, situs-situs yang juga berpotensi 

menimbulkan keresahan di masyarakat tersebut, belum 

masuk pengaduan secara resmi dari Bawaslu DKI Jakarta 

kepada Kementerian Kominfo. “Konten negatif ini 

bermuatan mengandung fitnah, mencemarkan nama 

baik, maupun SARA,” ujarnya. Dan 20 situs tersebut, 

statusnya kini masih didalami sebelum dilakukan 

pemblokiran. 

Dijelaskannya, isu SARA paling potensial 

disalahgunakan dalam masa kampanye Pilkada 2017. 

Terutama adalah dalam kampanye di media sosial 

(medsos). “Ini utamanya terjadi di Pilkada DKI Jakarta,” 

katanya. 

Dalam kesempatan tersebut, Noor Iza berharap 

masyarakat waspada terhadap konten-konten berbau 

SARA di medsos selama masa kampanye. “Jangan mudah 

terpancing dan mengirim ulang. Sebab jika terbukti 

melanggar, pelaku bisa terancam sanksi sesuai dengan 

revisi UU ITE, yang diatur dalam pasal 27 ayat 4, pasal 

28 ayat 2, dan pasal 29,” pungkasnya. 

C 


T

INTERNET 

Mengandung Pornografi, 

Bigo Live Kena Blokir 

Aplikasi Bigo Live saat ini 

‘booming’ di kalangan 

anak-anak muda, namun 

aplikasi ini dinilai 

mengandung banyak muatan 

pornografi. Sehingga, ada 10 

DNS Bigo Live yang dinotifikasi 

Kementerian Kominfo untuk diblokir. 

Demikian diungkapkan Plt. Kepala 

Biro Humas Kementerian Kominfo 

Noor Iza. Ditegaskan Noor, dengan 

adanya permintaan blokir sebagian 

DNS milik Bigo tersebut diharapkan 

dapat mengurangi penyebaran konten 

yang berbau dengan pornografi 

memanfaatkan platform streaming 

itu. “Sementara ini memang diblokir 

dulu DNS-nya karena Kominfo telah 

melakukan komunikasi dengan Bigo 

tetapi tidak ada respon,” kata Noor. 

Pihak Kementerian juga mengirim 

melalui email ke kantor Bigo di 

Singapura, namun email tidak berjawab. 

Dan di Indonesia, Bigo belum memiliki 

kantro perwakilan. Aplikasi Bigo Live 

sendiri berasal dari Singapura yang 

berbasis Android dan iOS. Aplikasi ini 

membawa pengguna untuk melakukan 

siaran langsung dari perangkat mobile 

mereka seperti seorang presenter. 

Bigo Live dimiliki oleh Bigo Ltd dan 

telah memiliki lebih dari 40 paten 

dalam teknologi VoIP dan Video. Sejak 

diluncurkan pada Maret 2016 lalu, 

Bigo Live menjadi aplikasi yang sangat 

populer diseluruh dunia termasuk 

di Indonesia. aplikasi ini tercatat 

menempati peringkat pertama di Apple 

App Store Thailand dan Vietnam. 

Maraknya konten pornografi itu tak 

bisa lepas dari konsep mengumpulkan 

gift dari pengunjung dimana pemilik 

akun bisa menukarkan hadiah tersebut 

menjadi uang tunai. Misalnya saja, 

minimal penarikan 6.700 diamond 

disebut-sebut setara dengan 

Rp.2 Juta. Sehingga, banyak yang 

kemudian mengumbar pornografi demi 

mendapatkan hadiah dan ditukar menjadi 

uang. 

Setelah diblokir, akhirnya manajemen 

Bigo pun menyambangi Kantor 

Menkominfo. Bigo Technology Pte.Ltd. 

(Bigo Live) yang berbasis di Singapura 

yang melakukan kunjungan ke Kominfo 

terdiri atas Presiden Direktur dan 

founder Bigo Davie Li, co-founder Jay 

He, Marketing Direktur Teng Yee Kiong 

serta Country Manager Steven Zhang 

Majalah I 

C 

T 


321

INTERNET 

dan langsung diterima Menteri Kominfo, 

Rudiantara didampingi oleh Direktur 

Jenderal Aplikasi Informatika, Semuel 

Abrijani Pangerapan. 

Dijelaskan Steven, Bigo Live hadir di 

Indonesia dan memastikan diri untuk 

bekerja sesuai dengan lingkungan yang 

positif dan sehat. “Dengan mematuhi 

hukum dan regulasi, sesuai arahan dari 

Kominfo, kami akan terus berusaha 

untuk mencapai level terbaik untuk 

menyensor dan memblok konten yang 

terlarang yang tidak sesuai dengan 

norma social atau nilai masyarakat 

Indonesia,” kata Steven. 

Menurutnya, pihaknya memahami nilainilai 

sensitif yang dianut masyarakat 

lokal. “Misi kami adalah mempromosikan 

C 


T 

keindahan Indonesia keseluruh dunia, 

dan membantu membangun social 

media yang sehat, serta menjalankan 

e-bisnis yang lebih bagus buat negara 

Indonesia,” tambahnya. 

Selain itu, Bigo nampaknya sedang 

mempertimbangkan untuk membuka 

cabangnya di Indonesia. 

Menanggapi hal itu, Rudiantara 

menyambut baik apabila Bigo dapat 

berinvestasi di Indonesia terutama 

meningkatkan ekonomi pada masyarakat 

Indonesia dan lebih menyiarkan 

unggahan yang berbau positif seperti 

pariwisata, edukasi juga ajang 

pemberitaan informasi yang berguna 

hingga masyarakat mendapatkan 

tayangan yang saling bermanfaat.

INTERNET 

i-Otentik BPPT, 

Tingkatkan 

Keabsahan 

Layanan Transaksi 

Data Elektronik 

Pemerintah 

Era Teknologi Informasi 

dan Komunikasi saat ini 

seakan membuat dunia 

tak berjarak. Berbagai 

proses dapat dilakukan secara 

online karena dianggap dapat 

memangkas waktu pelayanan, 

khususnya layanan pemerintah 

kepada publik. Tentu dalam 

pelayanan yang sifatnya 

online ini, banyak terjadi 

pertukaran data yang tentu 

membutuhkan validasi untuk 

keabsahan data. 

Deputi BPPT Bidang 

Teknologi Informasi, Energi 

dan Material (TIEM) , Hammam 

Riza, menuturkan bahwa 

BPPT diberi mandat oleh 

Kementerian Komunikasi dan 

Informatika (Kominfo) sebagai 

penyelenggara sertifikasi 

elektronik di lingkungan 

instansi pemerintah, 

berdasarkan Peraturan 

Pemerintah No. 82 Tahun 

2012. 

Berupaya keras untuk 

mencipta inovasi guna 

meningkatkan keamanan dan 

keabsahan transaksi data 

digital, BPPT sebut Hammam, 

telah menghadirkan inovasi 

layanan sertifikat digital yang 

dinamakan i-Otentik. 

Majalah I 

C 

T 


323

INTERNET 

Sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah No. 82 Tahun 

2012 tersebut, BPPT dalam hal 

Government Certification Authority, 

menjadi penyelenggara sertifikat 

digital yang berfungsi sebagai pihak 

ketiga terpercaya yang berwenang 

menerbitkan, melakukan validasi 

dan mengelola sertifikat digital yang 

diperuntukkan bagi sistem elektronik 

di lingkungan Kementerian/ 

Lembaga. 

Layanan i-OTENTIK kata 

Hammam, dilakukan oleh Balai 

Jaringan Informasi dan Komunikasi 

(BJIK-BPPT). Diungkap lebih lanjut, 

sertifikat digital menggunakan 

teknologi terkini, pun memerhatikan 

kriteria sertifikasi digital. Hal ini 

lanjutnya juga, sejalan dengan 

empat asas hukum transaksi 

elektronik dalam UU ITE. 

“Empat kriteria itu adalah 

autentifikasi, integritas yang 

terjaga, kerahasiaan dan nirsangkal. 

Dengan adanya sertifikat digital 

maka proses transaksi data 

atau informasi secara digital, 

dapat mengikat dan sudah sah,” 

kata Hammam dalam acara 

Temu Pelanggan dan Peresmian 

Pemanfaatan iOTentik Pada 

Dokumen Kepegawaian Negara, yang 

digelar di Kantor BPPT, Jakarta. 

Hal senada dikatakan Sekretaris 

Utama BPPT, Soni Solistia Wirawan, 

yang menyebut bahwa BPPT 

memiliki wewenang sebagai salah 

satu penyelenggara Sertifikat Digital 

untuk kalangan instansi pemerintah. 

“BPPT memiliki fungsi otoritas 

untuk mengintegrasikan pihakpihak 

yang melakukan transaksi 

secara elektronik di kalangan 

pemerintahan,” tambah Soni. BPPT 

kata Soni, siap membantu semua 

Kementerian/Lembaga, terkait 

dengan layanan i-Otentik ini yang 

tentunya masih terkait dengan 

Agenda Reformasi Birokrasi. 

“Seperti BKN dalam urusan 

kepegawaian sekian ribu file dan 

dokumen, kita akan membuat suatu 

sertifikasi dengan cara elektronik”, 

tutupnya. 

Pada kesempatan yang sama, 

Kepala BKN, Bima Haria Wibisana 

berharap kerjasama dengan BPPT 

akan mendukung akselerasi proses 

digitalisasi, sebagai bagian dari 

reformasi birokrasi. “Dengan 

adanya kerjasama dengan BPPT 

diharapkan dokumen yang 

BKN keluarkan adalah sah dan 

benar serta bisa dipertanggung 

jawabkan,” tandasnya. 

Sebagai informasi, Badan 

Kepegawaian Negara (BKN) 

akhir November lalu meresmikan 

Layanan Kenaikan Pangkat 

Otomatis (KPO) dan Penetapan 

Pensiun Otomatis (PPO). KPO dan 

PPO adalah layanan berbasis online 

yang akan mempermudah setiap 

PNS dalam mengajukan usulan 

pangkat reguler dan pensiun, tanpa 

banyak menyiapkan persyaratan 

dokumen -less paper- sehingga 

seluruh proses berjalan dengan 

singkat. Dalam pelaksanaannya, 

BKN menggandeng Kementerian 

PAN-RB dan BPPT sebagai 

perwakilan instansi pusat yang 

akan mulai mengimplementasikan 

layanan KPO dan PPO di tahun 

2017 mendatang. 

C 


T

PENYIARAN 

Teknologi Menjadi Faktor Utama 

Perubahan RRI Menuju Era Digital 

Teknologi merupakan faktor yang 

teramat penting dalam mecapai 

RRI menjadi renaisance. ”Faktor 

utama dalam mewujudkan RRI 

bisa mejadi renaisance adalah teknologi,” 

ujar Menteri Komunikasi dan Informatika 

Rudiantara pada Semiloka “Redefinisi dan 

Revitalisasi Public Service Broacasting in 

the Era Digital yang diselenggarakan LPP 

RRI di Jakarta. 

Ditambahkan Menkominfo Rudiantara 

bahwa RRI pada hakekatnya adalah milik 

generasi masyarakat mendatang. Kita ini 

yang dititipkan untuk memastikan bahwa 

masa depan RRI untuk menyiapkan 

landasan yang siap untuk generasi 

tersebut, jadi bukan untuk short term 

pada saat ini saja. 

Rudiantara kemudian menjelaskan 

faktor-faktor yang juga perlu 

diperhatikan RRI dalam menuju 

Era Digital pada saat. Ini. “Setelah 

saya coba cermati ada beberapa, 

datanya saya coba tanyakan ke LPP 

RRI juga, faktor yang peru dibahas 

dalam mengembangkan RRI ke arah 

perkembangan digital saat ini. Yakni 

SDM, Keuangan, Operasional dan 

Teknologi,” jelas Menkominfo. 

“RRI harus memiliki desain potur SDM 

menjadi LPP. Intinya ke depan dilakukan 

dua hal yaitu right sizing dengan melihat 

kualitas dan kuantitas. Dengan melihat 

kekuatan APBN, kalau kualitas akan 

dibagi lebih sedikit dan bisa dibawa 

pulang lebih besar kalau kuantitas 

pembaginya lebih banyak. Kedua, fokus 

kepada kompetensi kapasitas seperti apa 

yang dibutuhkan dengan memberikan 

komparasi,” tandas Rudiantara. 

Sementara sisi keuangan, data yang 

diterima Mekominfo yang diperoleh 

LPP RRI sendiri, belanja modal dan 

barang RRI pada tahun 2014 sebesar 

37%. APBN habis untuk gaji sedangkan 

belanja barang 55%. RRI harus berani 

mengembangkan semacam konten 

atau program dimana publik bisa 

mendengarkan selama dalam beberapa 

waktu tertentu sehingga orang terus 

mengenal RRI secara kontinyu. 

“Sisi kinerja, RRI mau kemana, RRI 

ada 79 lokasi, kalau RRI hanya untuk 

kota besar maka tidak jalan lain RRI 

harus masuk IT Base. Ataukah mo tetap 

teristerial dengan harus ditentukan 

ke wilayah mana, khususnya wilayah 

perbatasan,” tutur Rudiantara. 

Menkominfo juga menambahan faktor 

teknologi, “Saat ini telah memasuki era 

Majalah I 

C 

T 


325

PENYIARAN 

teknologi konvergensi yg beda konten 

dan cara menyajikannya. Menkominfo 

mencontohkan Kemenaker yang telah 

memiliki TV streaming yang bekerja sama 

dengan I-Plus tanpa harUs menggunakan 

frekwensi lagi. Konvergensi di RRI 

harus berani menerapkan ini juga dan 

mengurangi penyiaran teristerial,” 

pungkas Rudiantara. 

Semiloka “Redefinisi dan Revitalisasi 

Public Service Broacasting in the Era 

Digital turut menyajikan makalah 

dari Anggota Dewas LPP RRI Frederik 

Ndolo. Selain Menkominfo Rudiantara, 

narasumber lain yang mengisi semiloka 

ini adalah Anggota Komisi I DPR RI 

Fayakun Andriadi, serta Akademisi 

Universitas Indonesia Nina Mutmainnah 

Armando. Acara dihadiri pula para 

Komisioner Dewan Pengawas LPP RRI, 

Pimpinan LPP RRI Jakarta, dan Bogor, 

tokoh penyiar LPP RRI. 

KPI Terima Kunjungan Delegasi Korea 

Communications Commission (KCC) 

Komisi Penyiaran Indonesia 

(KPI) Pusat menerima 

kunjungan delegasi KCC (Korea 

Communications Commission), 

di Hotel Sari Pan Fasific. Salah satu 

agenda pertemuan KPI Pusat dan 

KCC itu dalam rangka mempererat 

kerjasama kedua lembaga terutam 

bagi pengembangan dunia penyiaran 

di masing-masing negara. KCC 

merupakan lembaga setingkat dengan 

KPI yang juga mengurusi bidang 

penyiaran. 

Delegasi KCC di pimpin 

Bae Jung Seob (Director 

General of Broadcasting 

Infrastructure Bereau 

KCC) diterima langsung 

Ketua KPI Pusat Yuliandre 

Darwis, Wakil Ketua KPI 

Pusat Sujarwanto Rahmat 

Arifin, Komisioner KPI Pusat 

Ubaidillah dan Agung Suprio 

serta Kepala Sekretariat KPI Pusat 

Maruli Matondang. 

Pertemuan yang berlangsung 

hangat dan dinamis itu diselingi 

bincang-bincang mengenai 

pengalaman di masing-masing negara 

salah satunya soal implementasi 

digitalisasi penyiaran di Korea Selatan. 

Selain itu, pertemuan kedua lembaga 

juga membahas rencana MoU antara 

KPI dan KCC dalam waktu dekat. 

C 


T

GALERI 

TelkomGroup 

Dirikan Posko 

Bencana dan 

Salurkan 

Bantuan 

di Aceh 

Menindaklanjuti bantuan tanggap 

darurat pasca gempa bumi Aceh 

sekaligus untuk mempercepat 

distribusi bantuan kepada 

para korban, PT Telkom Indonesia 

(Persero) Tbk (TelkomGroup) dalam 

kerangka BUMN Hadir untuk Negeri, telah 

mendirikan Posko Bencana di Pidie Jaya, 

Aceh. Posko ini akan 

meng koordinasikan 

berbagai bantuan yang 

dihimpun oleh BUMN. 

Vice President 

Corporate 

Communication 

Telkom Arif Prabowo 

mengungkapkan, 

melihat skala kerusakan 

akibat gempa bumi 

di Pidie Jaya, Aceh 

yang terjadi Rabu 

pagi, BUMN Indonesia 

telah berkoordinasi 

untuk secepat mungkin 

menghimpun dan 

mendistribusikan 

bantuan untuk masyarakat yang 

terdampak gempa bumi tersebut. 

Menurut Arif, TelkomGroup yang 

telah ditunjuk sebagai salah satu 

koordinator bantuan BUMN bekerja 

sama dengan aparat setempat telah 

mendirikan tiga posko, dimana satu 

posko difungsikan sebagai posko utama 

untuk mengkoordinasikan bantuan 

dari BUMN dan dua posko lainnya 

difungsikan sebagai dapur umum serta 

penampungan pengungsi. Dijelaskan Arif, 

posko memang dipusatkan di Pidie Jaya 

mengingat daerah tersebut mengalami 

kerusakan yang paling parah. 

Posko tersebut menyediakan 

obat obatan ringan dan fasilitas 

telepon gratis. “TelkomGroup telah 

mengalokasikan bantuan senilai Rp500 

juta. Dana tersebut antara lain digunakan 

untuk operasional ketiga posko selama 

lima hari kedepan serta penyediaan 

Majalah I 

C 

T 


27

GALERI 

sembako dan obat-obatan,” demikian 

Arif Prabowo. 

Menurut Arif, dengan telah berdirinya 

ketiga posko tersebut diharapkan 

penyaluran bantuan dari BUMN dapat 

didistribusikan secara lebih efektif dan 

sesuai dengan kebutuhan di lapangan. 

Adapun masyarakat yang memerlukan 

bantuan maupun informasi dapat 

mendatangi Posko Gempa Aceh BUMN, 

di Plasa Telkom Meureudu. Jl. Iskandar 

Muda Meureudu Kabupaten Pidie Jaya 

dengan Nomor Telepon Posko: 0653- 

51200 

Menyinggung dapur umum, pihaknya 

membuka dua buah dapur umum, 

masing-masing berlokasi di Pesantren 

Al-Hijrah, Gampong (kampung) Mesjid 

Tuha Kecamatan Meureudu Kota 

Meuredu dan Mesjid Jamik Kecamatan 

Ulim Pidie Jaya. 

Selain dapur umum dan posko, 

TelkomGroup segera setelah kejadian 

bencana, juga telah menerjunkan TERRA 

atau TelkomGroup Emergency Response 

and Recovery Activity guna memberikan 

pertolongan serta memberikan bantuan 

kepada masyarakat yang terkena 

dampak bencana. 

TelkomGroup bersama BUMN lain 

yang tergabung dalam program BUMN 

Hadir untuk Negeri memberikan bantuan 

kepada masyarakat di Aceh yang 

terdampak gempa bumi dengan harapan 

agar masyarakat dapat secepatnya 

beraktivitas kembali. 

Streaming Musik Tanpa 

Batas Bersama Smartfren 

PT Smartfren Telecom Tbk 

(Smartfren), salah satu 

perusahaan telekomunikasi 

terdepan dengan jaringan 4G 

LTE terluas di Indonesia, merilis 

paket internet Music Unlimited, 

sebuah paket internet khusus 

dari Smartfren dengan kuota 

tanpa batas yang memungkinkan 

pelanggan untuk mengakses 

situs streaming tanpa khawatir 

kehabisan kuota. Music Unlimited 

dihadirkan bagi para pelanggan 

Smartfren prabayar maupun 

pascabayar. 

“Kehadiran paket internet Music 

Unlimited merupakan wujud 

komitmen kami untuk selalu 

menawarkan pengalaman 

terbaik kepada para pelanggan. 

Melalui program ini, Smartfren 

menjawab kebutuhan para pecinta 

musik dengan memberikan 

kemudahan streaming musik 

sepuasnya tanpa batasan 

kuota. Selain itu dilengkapi 

dengan onground activity seperti 

konser, meet and greet, dan lain 

sebagainya guna menyempurnakan 

pengalaman pelanggan dalam 

menikmati musik.” ujar Revie 

Sylviana, Senior Vice President 

Digital Services Smartfren. 

Smartfren menggandeng 

beberapa mitra ternama 

guna memenuhi kebutuhan 

C 


T

GALERI 

pelanggan dalam menikmati 

musik. Kuota unlimited yang 

terdapat pada paket Music 

Unlimited dapat digunakan 

untuk mengakses layananlayanan 

berikut melalui aplikasi/ 

website/wap; Smartmusic yang 

memiliki 3 juta lagu local dan 

internasional, JOOXyaitu salah 

satu layanan streaming musik 

terbaik di Indonesia, Nada 

Kita untuk mendengarkan musik 

secara gratis, Prambors, Trax 

FM dan HitzFM, iRadio, dan 

Hardrock sebagai radio-radio 

yang popular di kalangan 

generasi muda dengan jangkauan 

luas dan beragam segmen 

pendengar, Maverick yang 

merupakan solusi lengkap untuk 

hiburan yang terdiri dari radio dan 

beberapa fashion market place. 

Paket Music Unlimited dapat 

dibeli oleh pelanggan walaupun 

sudah memiliki paket internet 

lain. Paket Music Unlimited juga 

memberikan kuota internet 

yang memungkinkan pelanggan 

dapat membeli secara terpisah, 

layanan premium di masingmasing 

partner yang tergabung 

dalam Music Unlimited. Pelanggan 

hanya dapat berlangganan satu 

jenis paket Music Unlimited selama 

paket tersebut berlaku. 

Selain itu, layanan tidak 

hanya terbatas pada penyediaan 

paket prabayar saja namun juga 

pascabayar. Pada saat membuka 

layanan partner yang tergabung 

dalam Music Unlimited. Secara 

otomatis yang terkonsumsi terlebih 

dahulu adalah kuota tanpa batas 

dari paket Music Unlimited, namun 

hal tersebut tidak berlaku bagi para 

pelanggan paket internet unlimited 

prabayar harian (Rp. 15,000), 

paket internet unlimited prabayar 

bulanan (Rp. 60,000, Rp. 100,000 

dan Rp. 200,000), paket internet 

unlimited pascabayar (Connex 

Super, Super Pro, Super Advance, 

Super Basic). Kecepatan paket 

internet Music Unlimited akan 

mengikuti kecepatan internet yang 

ada. 

Majalah I 

C 

T 


329

GALERI 

Paska Gempa Aceh, 

Indosat Hadirkan 

Posko Bantuan 

C 


T 

Gempa yang terjadi di 

wilayah Pidie-Aceh 

ternyata berdampak 

cukup luas dan 

hingga hari ini masih banyak 

wilayah di pedalaman yang 

belum terjamah bantuan 

sehingga kondisinya cukup 

memprihatinkan. Hingga hari 

ini, Indosat Ooredoo masih 

terus berupaya menyalurkan 

bantuan dan menambah 

posko-posko bantuan hingga 

pedalaman. Posko Indosat 

Ooredoo yang didirikan di Ulee 

Glee, Meuredu menyediakan 

dapur air, penampungan 

pengungsian dan distribusi air, 

serta Posko Indosat Ooredoo di 

Cot Trieng untuk memberikan 

fasilitas kesehatan gratis. 

Selain layanan kesehatan 

gratis, Indosat Ooredoo juga 

telah membagikan kartu 

telepon gratis kepada para 

korban di berbagai 

pengungsian, serta 

membuat posko telepon 

gratis di Meunasah 

Juroung, Kecamatan 

Meurah Dua, Kabupaten 

Pidie Jaya. Fasilitas 

telepon gratis ini dapat 

dimanfaatkan masyarakat 

untuk menghubungi 

keluarga dan kerabat. 

Indosat Ooredoo juga 

bermitra dengan Lembaga 

Swadaya Masyarakat 

Inspirasi Pemuda Aceh 

(LSM IPA). LSM IPA 

membantu menyalurkan 

bantuan Indosat Ooredoo 

berupa sembako, kursi 

roda, genset, dan lain-lain 

di 8 kecamatan seperti 

Bandar Baru, Pante Raja, 

Trienggadeng, Meureudu, 

Meurah Dua, Ulim, Jangka Buya, 

dan Bandar Dua. Sinergi di 

lapangan ini sangat dibutuhkan 

agar bantuan yang disalurkan 

semakin cepat, merata dan 

terkoordinasi. 

Selain menyalurkan bantuan 

perusahaan, Indosat Ooredoo 

juga mengajak pelanggannya 

berpartisipasi membantu 

korban melalui program donasi 

yang bisa disalurkan melalui 

rekening Dompetku dan 

SMS Donasi. Untuk Rekening 

Dompetku, masyarakat dan 

pelanggan dapat melakukan 

donasi dengan mentransfer 

dana ke rekening no: 0815 823 

1111. Sementara untuk SMS 

Donasi, dapat dilakukan dengan 

cara ketik Aceh dan kirim ke 

5000. Setiap SMS yang dikirim 

akan didonasikan sebesar 

Rp5.000.

BEDAH GADGET 

Canon EOS M5 

Kamera 

Mirrorless 

untuk 

Beragam 

Kebutuhan 

Foto & 

Video 

Canon melalui PT Datascrip 

sebagai distributor produk 

pencitraan digitalnya di Indonesia 

memperkenalkan generasi 

terbaru kamera mirrorless Canon EOS 

M5. Kamera ini mengusung teknologi 

Dual Pixel CMOS AF, Electronic 

Viewfinder (EF) beresolusi tinggi, 

Pengolahan Gambar RAW langsung di 

kamera hingga kecanggihan prosesor 

DIGIC 7 yang disematkan untuk 

menghadirkan kinerja dan performa 

tinggi pada kamera ini. 

Canon EOS M5 dilengkapi dengan 

sensor CMOS APS-C 24.2 Megapiksel 

dengan kualitas hasil foto yang tajam 

dan cemerlang. Teknologi Dual Pixel 

CMOS AF yang digunakan di jajaran 

kamera DSLR Canon kelas atas, turut 

dihadirkan di seri kamera mirrorless EOS 

M5 ini sehingga sistem fokus kamera 

bekerja cepat dan akurat. 

Tidak hanya itu, untuk pertama 

kalinya dalam generasi EOS M dihadirkan 

teknologi predictive AF yang bekerja 

mengejar fokus dengan cepat dan presisi 

terhadap subjek yang sedang bergerak. 

Teknologi ini tidak hanya membidik fokus 

gerakan dari sisi kanan-kiri, atas-bawah, 

namun juga mengejar fokus pada subjek 

yang bergerak mendekat atau menjauh 

dari kamera. 

Teknologi predictive AF ini 

menganalisa gerakan dan kecepatan 

subjek, lalu secara otomatis mengatur 

titik fokus tepat untuk memotret subjek 

tersebut pada saat kamera menjepret. 

Canon EOS M5 mengusung kecepatan 

pemotretan beruntun secara kontinu 

hingga 7fps dengan fokus yang terus 

mengejar atau hingga 9fps pada posisi 

fokus terkunci. Alhasil, semua momen 

tak terkecuali subjek yang bergerak 

cepat pun dapat diabadikan dengan 

tajam dan jelas. 

“Hadirnya Canon EOS M5 semakin 

Majalah I 

C 

T 


331

BEDAH GADGET 

melengkapi jajaran kamera mirrorless 

Canon. Beragam fitur dan teknologi 

canggih di kamera ini menjawab 

kebutuhan para pecinta fotografi yang 

menginginkan kualitas dan performa 

prima dari sebuah kamera mirrorless,” 

ujar Sintra Wong – Division Manager, 

Canon Image Communication Product 

Div. Datascrip. 

Prosesor DIGIC 7 

Prosesor DIGIC 7 menjadi penggerak 

utama kamera ini. Ketika memotret 

dengan bukaan kecil, prosesor DIGIC 7 

menghadirkan tingkat ketajaman yang 

tinggi pada foto serta mengoptimalkan 

pengaturan tingkat kecerahan dan 

ketajaman pada gambar. Berkat 

kemampuan koreksi difraksi sinar, detail 

gambar tetap terjaga terutama pada 

saat memotret di lingkungan yang 

sangat terang. 

Selain itu, kamera Canon EOS 

M5 sangat memudahkan pengguna 

melakukan pemotretan kreatif dengan 

teknik panning. Subjek bidikan yang 

bergerak cepat, seperti mobil, kereta 

dan sebagainya dapat direkam dengan 

optimal karena performa 

kamera yang tinggi. 

Berbeda dengan generasi 

pendahulunya, Canon EOS 

M5 dilengkapi dengan jendela 

bidik/viewfinder elektronik 

(EVF) yang memiliki 

resolusi tinggi, 2,36 juta 

titik berteknologi OLED. 

Hadirnya viewfinder elektronik 

berteknologi tinggi ini 

menghadirkan pengalaman 

yang sama seperti saat 

menggunakan viewfinder di 

DSLR dan memberikan 

komposisi gambar yang 

mendekati warna aslinya 

dengan kejernihan tinggi. 

Di bagian belakang kamera terdapat 

LCD layar sentuh beresolusi tinggi 

berukuran 3,2 inci yang dapat ditekuk 

hingga 85 derajat ke atas maupun 

180 derajat ke bawah untuk memberi 

kebebasan pengguna menghasilkan foto 

yang lebih variatif dan kreatif. Mengambil 

foto selfie atau wefie dengan kamera ini 

pun tak menjadi masalah. 

Ketika sedang memotret maupun 

merekam video melalui EVF, pengguna 

dapat memanfaatkan fungsi Touch 

& Drag AF untuk memindahkan area 

yang mau difokus melalui sentuhan dan 

gerakan jari di layar LCD. Fitur ini dapat 

dengan mudah diaktifkan atau dimatikan 

lewat tombol khusus di bodi kamera. 

Melengkapi fungsi EVF, terdapat 

tombol empat fungsi yang mudah 

diakses pada saat menggunakan EVF, 

yaitu pengaturan mode pemotretan, 

kompensasi eksposur, bukaan lensa/ 

aperture atau kecepatan rana/shutter 

C 


T

BEDAH GADGET 

speed, dan tombol pintas. Tombol pintas 

dapat digunakan untuk beberapa fungsi 

seperti untuk mengatur white balance, 

ISO Speed, dan mode AF. 

EOS Movie & Konversi RAW di 

Kamera 

Dengan kombinasi lensa berfitur IS 

(Image Stabilizer) dan penstabil gambar 

digital di dalam kamera, kamera akan 

bekerja dengan stabilisasi lima axis 

ketika kamera sedang bergerak sehingga 

guncangan kamera saat merekam video 

sambil bergerak dapat diredam. 

Kamera Canon EOS M5 hadir dengan 

teknologi perekaman video beresolusi 

Full HD 60p dengan hasil rekaman yang 

halus dan tajam. 

Salah satu fitur canggih yang ada 

pada kamera Canon EOS M5 adalah 

kemampuan untuk mengubah format file 

foto RAW secara langsung di kamera 

tanpa bantuan perangkat komputer 

sehingga pengguna dapat melihat hasil 

akhirnya dengan cepat dan bahkan dapat 

mengeditnya langsung di kamera. 

Canon EOS M5 juga sudah dilengkapi 

dengan koneksi Wi-Fi dan NFC yang 

dapat mempermudah transfer file 

antar perangkat, seperti smartphone, 

tablet dan komputer melalui Canon 

Image Gateaway. Sekali terhubung, 

pengguna dapat mengirim gambar dan 

video ke perangkat-perangkat tersebut 

dan mengunggahnya ke Canon Image 

Gateway, jejaring media sosial, serta 

layanan penyimpanan di cloud. 

Hadirnya fitur koneksi nirkabel 

tersebut juga dapat membantu 

pengguna memotret dari jarak jauh 

melalui perangkat gadget. Hal ini 

cukup berguna untuk memotret dari 

sudut yang kreatif maupun pada 

saat memotret secara grup. Berbekal 

perangkat gadget dan aplikasi Canon 

Camera Connect, pengguna secara realtime 

dapat mengendalikan pengaturan 

kamera seperti shutter speed, memilih 

titik fokus yang diinginkan, self-timer 

dan masih banyak lagi dari jarak jauh. 

EOS M5 dapat menggunakan koneksi ini 

untuk terhubung ke perangkat GPS yang 

berfungsi untuk menyisipkan geotag 

pada foto. 

Yang terbaru dan teristimewa dari 

Canon yang dihadirkan di EOS M5 adalah 

Majalah I 

C 

T 


333

BEDAH GADGET 

fitur koneksi Bluetooth yang hemat 

energi. Dengan hadirnya pilihan koneksi 

ini, EOS M5 bisa terus dihubungkan ke 

perangkat pintar tanpa perlu khawatir 

menguras baterai dan tanpa perlu 

memindah-mindahkan koneksi WiFi jika 

perangkat pintar kita sedang terhubung 

ke jaringan WiFi lain. 

“Canon EOS M5 yang hadir dengan 

beragam fitur dan teknologi terbaru, 

memberikan kepuasan bagi para 

fotografer baik pemula maupun 

profesional. Baik untuk pemotretan foto 

maupun perekaman video, Canon EOS M5 

memberikan hasil berkualitas tinggi dan 

performa kamera yang istimewa,” ujar 

Merry Harun, Canon Division Director, 

Datascrip. 

Datascrip sebagai distributor tunggal 

produk pencitraan digital Canon di 

Indonesia, memasarkan EOS M5 dengan 

harga untuk Canon EOS M5 body 

Rp14.200.000, Canon EOS M5 dengan 

lensa EF-M 15-45mm: Rp15.700.000, 

dan Canon EOS M5 dengan lensa EF-M 

18-150mm: Rp19.900.000 

Jajaran Lensa EF-M Terbaru 

Melengkapi pilihan lensa di seri 

kamera mirrorless-nya, Canon 

menghadirkan lensa EF-M18-150mm 

f/3.5-6.3 IS STM dengan dua pilihan 

warna, graphite dan silver. Seri ini 

juga merupakan lensa telefoto yang 

dihadirkan untuk memberikan kualitas 

yang prima dengan spektrum yang lebar 

untuk menghasilkan kualitas gambar 

yang tinggi dengan menggunakan 

lensa ini. Dengan dimensi yang kompak 

dan penuh gaya, lensa ini memiliki 

C 


T 

rasio zoom hingga 8,3x dan memberikan 

hasil jepretan foto yang berkualitas 

prima dengan rentang jarak fokus yang 

luas, sehingga sangat membantu untuk 

pemotretan landscape yang lebar dari 

jarak jauh. 

Selain lensa ini, EOS M5 bisa 

dipasangkan dengan lensa-lensa seri 

EF-M lainnya, serta bila dipasangkan 

dengan mount-adapter, Canon EOS M5 

dapat memberi keleluasaan pemotretan 

tanpa batas dengan puluhan jajaran lensa 

Canon EF/EF-S lainnya. 

Selain lensa EF-M18-150mm f/3.5- 

6.3 IS STM, Canon turut menghadirkan 

lensa makro terbaru yang dilengkapi 

dengan macro lite, Canon EF- 

M28mm f/3.5 Macro IS STM. Lensa 

makro ini juga merupakan lensa yang 

pertama dilengkapi dengan macro 

lite di dalamnya. Hadirnya macro lite 

selain memudahkan fotografer untuk 

melakukan pemotretan makro secara 

lebih kreatif dengan pilihan pengaturan 

cahaya yang beragam. 

Canon terus melengkapi jajaran 

lensa untuk seri EOS M, di antaranya 

lensa wide, pancake, hingga lensa telefoto. 

PT. Datascrip sebagai distributor 

tunggal produk pencitraan digital Canon 

di Indonesia, turut memasarkan jajaran 

lensa seri EOS M, EF-M11-22mm f/4-5.6 

IS STM dengan harga Rp5.925.000, EF- 

M18-55mm f/3.5-5.6 IS STM dengan 

harga Rp4.575.000, EF-M22mm f/2 STM 

dengan harga Rp3.675.000, EF-M55- 

200mm f/4.5-6.3 IS STM dengan harga 

Rp4.825.000, EF-M18-150mm f/3.5- 

6.3 IS STM dengan harga Rp7.500.000 

dan EF-M28mm f/3.5 Macro IS STM 

dengan harga Rp4.675.000.

Anda memiliki aplikasi, konten maupun produk terkait 

teknologi informasi dan komunikasi? 

Ingin beriklan dan diketahui pembaca Majalah ICT 

dalam dan luar negeri? 

Ayo manfaatkan kesempatan langka ini 

BERIKLAN 

GRATIS 

Selama DUA BULAN di MAJALAH ICT 

Kirimkan informasi aplikasi, konten dan produk Anda ke 

redaksi@majalahict.com 

Syarat dan Ketentuan 

• Redaksi berhak menentukan besaran iklan dan menyesuaikan dengan etika 

periklanan 

• Redaksi berhak untuk menentukan edisi penayangan dan memilih iklan yang 

akan ditayangkan sesuai dengan segmen, visi dan misi Majalah ICT 

• Iklan gratis hanya diberikan maksimal untuk dua bulan atau dua edisi e-paper Majalah 

ICT dan bisa tidak berurutan 

• Beriklan gratis di Majalah ICT ini hanya berlaku sepanjang tahun 2016. 

Manfaatkan 

Beriklan 

Gratis 

di 

MAJALAH ICT

E-Magazine|Free

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?