E-Magazine|Free

More documents

Recommendations

Info

INTERNET Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tersebut, BPPT dalam hal Government Certification Authority, menjadi penyelenggara sertifikat digital yang berfungsi sebagai pihak ketiga terpercaya yang berwenang menerbitkan, melakukan validasi dan mengelola sertifikat digital yang diperuntukkan bagi sistem elektronik di lingkungan Kementerian/ Lembaga. Layanan i-OTENTIK kata Hammam, dilakukan oleh Balai Jaringan Informasi dan Komunikasi (BJIK-BPPT). Diungkap lebih lanjut, sertifikat digital menggunakan teknologi terkini, pun memerhatikan kriteria sertifikasi digital. Hal ini lanjutnya juga, sejalan dengan empat asas hukum transaksi elektronik dalam UU ITE. “Empat kriteria itu adalah autentifikasi, integritas yang terjaga, kerahasiaan dan nirsangkal. Dengan adanya sertifikat digital maka proses transaksi data atau informasi secara digital, dapat mengikat dan sudah sah,” kata Hammam dalam acara Temu Pelanggan dan Peresmian Pemanfaatan iOTentik Pada Dokumen Kepegawaian Negara, yang digelar di Kantor BPPT, Jakarta. Hal senada dikatakan Sekretaris Utama BPPT, Soni Solistia Wirawan, yang menyebut bahwa BPPT memiliki wewenang sebagai salah satu penyelenggara Sertifikat Digital untuk kalangan instansi pemerintah. “BPPT memiliki fungsi otoritas untuk mengintegrasikan pihakpihak yang melakukan transaksi secara elektronik di kalangan pemerintahan,” tambah Soni. BPPT kata Soni, siap membantu semua Kementerian/Lembaga, terkait dengan layanan i-Otentik ini yang tentunya masih terkait dengan Agenda Reformasi Birokrasi. “Seperti BKN dalam urusan kepegawaian sekian ribu file dan dokumen, kita akan membuat suatu sertifikasi dengan cara elektronik”, tutupnya. Pada kesempatan yang sama, Kepala BKN, Bima Haria Wibisana berharap kerjasama dengan BPPT akan mendukung akselerasi proses digitalisasi, sebagai bagian dari reformasi birokrasi. “Dengan adanya kerjasama dengan BPPT diharapkan dokumen yang BKN keluarkan adalah sah dan benar serta bisa dipertanggung jawabkan,” tandasnya. Sebagai informasi, Badan Kepegawaian Negara (BKN) akhir November lalu meresmikan Layanan Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) dan Penetapan Pensiun Otomatis (PPO). KPO dan PPO adalah layanan berbasis online yang akan mempermudah setiap PNS dalam mengajukan usulan pangkat reguler dan pensiun, tanpa banyak menyiapkan persyaratan dokumen -less paper- sehingga seluruh proses berjalan dengan singkat. Dalam pelaksanaannya, BKN menggandeng Kementerian PAN-RB dan BPPT sebagai perwakilan instansi pusat yang akan mulai mengimplementasikan layanan KPO dan PPO di tahun 2017 mendatang. C 24 Majalah I No. 51 Desember 2016 T
PENYIARAN Teknologi Menjadi Faktor Utama Perubahan RRI Menuju Era Digital Teknologi merupakan faktor yang teramat penting dalam mecapai RRI menjadi renaisance. ”Faktor utama dalam mewujudkan RRI bisa mejadi renaisance adalah teknologi,” ujar Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara pada Semiloka “Redefinisi dan Revitalisasi Public Service Broacasting in the Era Digital yang diselenggarakan LPP RRI di Jakarta. Ditambahkan Menkominfo Rudiantara bahwa RRI pada hakekatnya adalah milik generasi masyarakat mendatang. Kita ini yang dititipkan untuk memastikan bahwa masa depan RRI untuk menyiapkan landasan yang siap untuk generasi tersebut, jadi bukan untuk short term pada saat ini saja. Rudiantara kemudian menjelaskan faktor-faktor yang juga perlu diperhatikan RRI dalam menuju Era Digital pada saat. Ini. “Setelah saya coba cermati ada beberapa, datanya saya coba tanyakan ke LPP RRI juga, faktor yang peru dibahas dalam mengembangkan RRI ke arah perkembangan digital saat ini. Yakni SDM, Keuangan, Operasional dan Teknologi,” jelas Menkominfo. “RRI harus memiliki desain potur SDM menjadi LPP. Intinya ke depan dilakukan dua hal yaitu right sizing dengan melihat kualitas dan kuantitas. Dengan melihat kekuatan APBN, kalau kualitas akan dibagi lebih sedikit dan bisa dibawa pulang lebih besar kalau kuantitas pembaginya lebih banyak. Kedua, fokus kepada kompetensi kapasitas seperti apa yang dibutuhkan dengan memberikan komparasi,” tandas Rudiantara. Sementara sisi keuangan, data yang diterima Mekominfo yang diperoleh LPP RRI sendiri, belanja modal dan barang RRI pada tahun 2014 sebesar 37%. APBN habis untuk gaji sedangkan belanja barang 55%. RRI harus berani mengembangkan semacam konten atau program dimana publik bisa mendengarkan selama dalam beberapa waktu tertentu sehingga orang terus mengenal RRI secara kontinyu. “Sisi kinerja, RRI mau kemana, RRI ada 79 lokasi, kalau RRI hanya untuk kota besar maka tidak jalan lain RRI harus masuk IT Base. Ataukah mo tetap teristerial dengan harus ditentukan ke wilayah mana, khususnya wilayah perbatasan,” tutur Rudiantara. Menkominfo juga menambahan faktor teknologi, “Saat ini telah memasuki era Majalah I C T No. 51 Desember 2016 325
Page 1 and 2: E-Magazine|Free www.majalahict.com
Page 3 and 4: DAFTAR ISI Wajah Baru’ UU ITE Tet
Page 5 and 6: LAPORAN UTAMA pemerintah dan DPR RI
Page 7 and 8: LAPORAN UTAMA Daftar Panjang Korban
Page 9 and 10: LAPORAN KHUSUS R&D Apple Siap Diban
Page 11 and 12: TELEKOMUNIKASI Penggunaan Frekuensi
Page 13 and 14: TELEKOMUNIKASI Produk Gadget Diperm
Page 15 and 16: TELEKOMUNIKASI mendefenisikan role
Page 17 and 18: E-BISNIS BI Hadirkan Layanan Keuang
Page 19 and 20: E-BISNIS Blue Bird Lengkapi Aplikas
Page 21 and 22: INTERNET Mengandung Pornografi, Big
Page 23: INTERNET i-Otentik BPPT, Tingkatkan
Page 27 and 28: GALERI TelkomGroup Dirikan Posko Be
Page 29 and 30: GALERI pelanggan dalam menikmati mu
Page 31 and 32: BEDAH GADGET Canon EOS M5 Kamera Mi
Page 33 and 34: BEDAH GADGET speed, dan tombol pint
Page 35: Anda memiliki aplikasi, konten maup

E-Magazine|Free

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?