E-Magazine|Free

More documents

Recommendations

Info

LAPORAN UTAMA Rikwanto menjelaskan bahwa kepolisian menangkap 10 orang yang diduga melakukan permufakatan jahat. Delapan orang diduga merencanakan makar atau penggulingan terhadap pemerintahan yang sah, dan dua orang diduga melanggar Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). “Telah ditangkap 10 orang tadi pagi antara jam 3-6 pagi. Inisial mereka adalah AD, E, AD, KZ, FA, RA, RS, SB, JA, dan RK,” kata Rikwanto. Rikwanto menjelaskan, delapan pelaku dijerat dengan Pasal 107 juncto Pasal 110 juncto Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang pidana makar. “Sedangkan, JA dan RK dikenakan Pasal 28 UU ITE,” kata Rikwanto. Inisial JA adalah Jamran dan RK adalah Rizal Kobar. Dalam perkembangannya, Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Boy Rafli Amar mengatakan, penangkapan dan penahanan aktivis Sri Bintang Pamungkas berkaitan dengan konten dalam media sosial terutama di Youtube ajakan penghasutan. “Barang bukti sudah diamankan penyidik, dan dalam proses pemeriksaan. Dikenakan UU ITE,” tuturnya. Tak berhenti di situ, sebab selanjutnya ada aktivis Hatta Taliwang yang ditangkap polisi dengan tuduhan makar. 8 Majalah I C T No. 51 Desember 2016 Hatta Taliwang juga dijerat Undangundang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) atas dugaan penyebaran kebencian dan permusuhan berdasarkan SARA. Wakil Ketua Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) Ahmad Leksono mengakui, Hatta Taliwang dipersangkakan Pasal 107 jo Pasal 110 KUHP atas dugaan makar. Hatta Taliwang, kata dia juga dikenakan Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 UU ITE. Revisi itu Hanya Ada Dipenjelasan Harapan publik akan perbaikan terhadap sejumlah pasal dalam UU ITE No.11/2008 yang dianggap merugikan, bahkan mengancam kebebasan berekspresi dan berpendapat, nampaknya belum sepenuhnya diakomodasi dalam UU No.19/2016 mengenai Perubahan UU ITE. Penyebabnya, sejumlah penjelasan untuk menghindari multitafsir terhadap “ketentuan penghinaan/pencemaran nama baik” pada Pasal 27 ayat 3, yang diharapkan jelas dan masuk di batang tubuh, ternyata hanya ditempatkan di bagian penjelasan UU No.19/2016. Adapun bunyi perubahannya terutama Pasal 27 adalah sebagai berikut: “4. Ketentuan Pasal 27 tetap dengan perubahan penjelasan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) sehingga penjelasan Pasal 27 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang ini.” Dan diaturan Penjelasannya: Angka 4, Pasal 27, Ayat (3) Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
LAPORAN KHUSUS R&D Apple Siap Dibangun Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika telah secara resmi menandatangani kesepakatan kerja sama dengan perusahaan teknologi Apple Inc. Kerja sama pemerintah dengan perusahaan berbasis di Cupertino Amerika Serikat ini akan meliputi bidang penelitian dan pengembangan (research and development - R&D) teknologi serta industri. “Kami sudah sign kerja sama dengan Apple, mereka setuju bangun R&D di sini dan siap merekrut orang-orang kita kerja sama mereka,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara. Menurut Rudiantara, dari kerja sama tersebut, di bidang R&D pihaknya akan terjun langsung. “Di bidang R&D saya yang terjun langsung, kerja sama soal industri pekerjaanya Menteri Perindustrian,” ujarnya. Ditambahkannya, dalam kesepakatan kerja sama itu pada dasarnya adalah kesempatan Indonesia menjadi bagian dari rencana investasi Apple. “Nanti biar orang Apple yang kasih tahu. Bocorannya di atas Rp.100 miliar-lah,” jelasnya. Sebelumnya, setelah pengumuman pembangunan beberapa pusat riset dan pengembangan di India dan China, Apple disebutkan akan membangun pusat R&D di Jakarta tahun depan. Hal ini disebut-sebut sebagai upaya Apple untuk memastikan hubungan baik dengan negara-negara pasarnya, sehingga mereka memberikan izin bagi Apple untuk menjual produk-produknya. Khusus Indonesia, pembangunan fasilitas ini adalah upaya Apple agar mereka bisa menjual ponsel 4G di Indonesia, yang merupakan negara dengan populasi terbesar ke-4 setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Sebab sebagaimana diketahui, pemerintah Indonesia memang telah menerapkan peraturan TKDN (Tingkat Kandungan Dalam Negeri) untuk ponsel 4G. Pada bulan Juli, ditetapkan 2 skema TKDN, yaitu software dan hardware. Pada bulan September, Kementerian Perindustrian menetapkan satu skema baru, yaitu investasi. Sebagaimana dilansir 9to5Mac, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengungkapkan bahwa Apple akan mengonfirmasi tempat pembangunan fasilitas penelitian dan pengembangan tersebut pada bulan depan. Sedangkan proses konstruksi dan perekrutan karyawan akan dilakukan pada tahun 2017. Disebutkannya, pada pemerintah Apple telah menunjukkan nilai investasinya, tapi tidak untuk diumumkan ke masyarakat. Apple atau Foxconn? Mengenai rencana Apple di Indonesia, alih-alih berhasil membuat Apple ‘tunduk’ kepada pemerintah, namun ternyata ada kabar bahwa sesungguhnya Apple tidak membangun apa-apa dimanapun, melainkan Foxconn, vendor ponsel Apple. Demikian terungkap berdasar Majalah I C T No. 51 Desember 2016 39
Page 1 and 2: E-Magazine|Free www.majalahict.com
Page 3 and 4: DAFTAR ISI Wajah Baru’ UU ITE Tet
Page 5 and 6: LAPORAN UTAMA pemerintah dan DPR RI
Page 7: LAPORAN UTAMA Daftar Panjang Korban
Page 11 and 12: TELEKOMUNIKASI Penggunaan Frekuensi
Page 13 and 14: TELEKOMUNIKASI Produk Gadget Diperm
Page 15 and 16: TELEKOMUNIKASI mendefenisikan role
Page 17 and 18: E-BISNIS BI Hadirkan Layanan Keuang
Page 19 and 20: E-BISNIS Blue Bird Lengkapi Aplikas
Page 21 and 22: INTERNET Mengandung Pornografi, Big
Page 23 and 24: INTERNET i-Otentik BPPT, Tingkatkan
Page 25 and 26: PENYIARAN Teknologi Menjadi Faktor
Page 27 and 28: GALERI TelkomGroup Dirikan Posko Be
Page 29 and 30: GALERI pelanggan dalam menikmati mu
Page 31 and 32: BEDAH GADGET Canon EOS M5 Kamera Mi
Page 33 and 34: BEDAH GADGET speed, dan tombol pint
Page 35: Anda memiliki aplikasi, konten maup

E-Magazine|Free

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?