You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
4 Opini<br />
Kolom Amak Syariffudin<br />
Lagi-lagi Tenaga Kerja China jadi Masalah<br />
DALAM KOLOM tabloid ini <strong>edisi</strong> 217<br />
(Juli 2015) judul “Tenaga Asing Aktif tapi<br />
Murah”, secara panjang lebar saya uraikan<br />
mengenai membanjirnya tenaga-kerja China<br />
asal Tiongkok yang dipekerjakan pada<br />
proyek-proyek pembangunan kerja sama<br />
Indonesia-Tiongkok (RRT) yang tersebar<br />
mulai dari Sumatera Utara hingga Maluku<br />
Utara dan Selatan. Terbesar jumlahnya<br />
justru tenaga-kerja ilegal ketimbang yang<br />
resmi tercatat dalam perjanjian kerja sama<br />
itu. Sewotnya lagi, justru banyak sebagai<br />
tenaga kerja kasar. Mungkin di Tiongkok<br />
sana semula jadi penarik ricksaw (becak<br />
yang ditarik manusia), dijadikan mandor<br />
tenaga kerja illegal di negara kita. Pendek<br />
kata, mau menyebarkan penduduk China<br />
yang jumlahnya paling padat di dunia itu<br />
ke negara-negara Asia-Afrika. Terutama<br />
Indonesia yang dianggapnya buminya subur<br />
makmur. Dalam Juni-Juli 2015 saja, sudah<br />
10.000 orang-orang China illegal yng dirangkap<br />
Imigrasi kita plus puluhan lagi dari<br />
mereka yang melakukan kejahatan cyber<br />
crime yang bisa diringkus di Jawa Barat dan<br />
lain provinsi. Tahun lalu itu, Ketua Bidang<br />
UKM dan Ketenagakerjaan BPP Himpunan<br />
Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi),<br />
Yuke Yurike (7/7-2015) yang mengeluh:<br />
“Pasar tenaga kerja domestik sangat rawan<br />
dijebol oleh masuknya t tenaga kerja asing<br />
legal maupun ilegal. Kami tidak terlalu yakin<br />
dengan mentalitas birokrasi semacam<br />
sekarang. Siapa (yang bisa) menjamin bila<br />
tenaga kerja asing tidak leluasa memasuki<br />
pasar domestik?”<br />
Kondisi pasar bebas Asean dan Asia,<br />
perkembangan teknologi dan komunikasi<br />
global, terbukanya negara kita demi menarik<br />
wisatawan mancanegara (wisman), menja-<br />
Oleh :<br />
Adig Suwandi<br />
Pemerhati Sosial-Ekonomi<br />
Menghadapi Ekonomi 2017<br />
TAHUN baru dipersepsikan datang dengan membawa harapan dan tantangan baru yang<br />
mesti dihadapi siapa saja secara arif diikuti perilaku adaptif dan inovatif. Berbagai harapan<br />
akan kondisi lebih baik digantungkan. Bagaimana korelasinya terhadap ekonomi Indonesia?<br />
Kondisi perekonomian Indonesia pada tahun baru 2017 masih dihadapkan berbagai tantangan<br />
tidak ringan dan bisa mengejutkan, baik yang datang dari lingkungan eksternal maupun<br />
internal atau domestik. Walaupun demikian, Bank Indonesia (BI) meyakini ekonomi Indonesia<br />
akan berada pada kondisi lebih baik. Prediksinya tidak jauh dari target pertumbuhan ekonomi<br />
dalam asumsi makro RAPBN 2017 yang praktis berada di kisaran 5,1-5,5 persen. Memang<br />
angka tersebut lebih rendah dari prediksi BI sebelumnya atas pertumbuhan ekonomi<br />
Indonesia 2017 sebesar 5,2-5,6 persen. Sejumlah faktor menjadi pertimbangan menurunkan<br />
prediksi, salah satunya berasal dari turunnya prediksi pertumbuhan ekonomi global 2017 versi<br />
Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia.<br />
Perekonomian global saat ini cenderung bias ke bawah. Fenomena tersebut jelas sebagai<br />
dampak pemulihan ekonomi global yang masih cenderung lambat dan tidak merata. Terpilihnya<br />
Donald Trump sebagai presiden ke-45 Amerika Serukat dengan kecenderungan perilaku<br />
proteksionis dan mengutamakan kepentingan domestiknya, diperkirakan bakal menyeret<br />
dunia ke dalam ketidakpastian baru. Sebelumnya, IMF memprediksi ekonomi global tumbuh<br />
3,1 persen (2016) dan 3,4 persen (2017). Juni 2016, Bank Dunia menurunkan proyeksi<br />
ekonomi menunjukkan pertumbuhan ekonomi 2017 dikoreksi menjadi lebih rendah. Potensi<br />
bias ke bawah didorong perkiraan pertumbuhan ekonomi AS yang tidak sekuat proyeksi sebelumnya<br />
dan ekonomi Tiongkok masih mengalami perlambatan. Kebijakan suku bunga Bank<br />
Sentral AS (Fed Fund Rate) turut menimbulkan ketidakpastian pasar dan mempengaruhi<br />
perkembangan ekonomi global. Fakta lain mengindikasikan bahwa normalisasi kebijakan The<br />
Fed berpotensi memicu capital outflows, sehingga dapat menimbulkan tekanan pasar keuangan<br />
di kawasan, tak terkecuali Indonesia.<br />
Konsumsi Swasta<br />
Untuk faktor dalam negeri, ekonomi nasional akan ditopang oleh kondisi permintaan<br />
domestik lebih baik dengan tetap kuatnya konsumsi dan membaiknya investasi. Konsumi<br />
masyarakat akan tetap kuat seiring terjaganya daya beli, membaiknya perlindungan sosial,<br />
dan peningkatan jumlah kelas menengah. Menguatnya permintaan domestik mendorong<br />
angka pertumbuhan ekonomi kita menjadi terbesar di kawasan Asia Tenggara pada paruh<br />
pertama 2016. Bank Pembangunan Asia (ADB) melihat, pertumbuhan 2017 diperkirakan meningkat<br />
meskipun lebih rendah dari prakiraan pada bulan Maret 2016, sebagai refleksi belanja<br />
investasi lebih rendah dari diharapkan. Inflasi berada di tingkat lebih kecil dari dugaan dan<br />
bahkan pada 2016 menjadi yang terendah sepanjang 16 tahun terakhir, sehingga proyeksi<br />
diturunkan untuk 2016 dan 2017. Demikian pula untuk defisit transaksi berjalan lebih rendah<br />
dari proyeksi Maret<br />
Kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia boleh dikatakan tetap stabil. Antara lain ditopang<br />
konsumsi swasta dan didukung peningkatan belanja pemerintah. Stabilitas ekonomi<br />
terjaga, walaupun investasi pemerintah pada triwulan terakhir tidak terlalu baik. Karena kita<br />
sedang meng-adjust perkembangan ekonomi, namun cadangan devisa meningkat, dan inflasi<br />
juga terkendali. Pasca-pemerintah melakukan reformasi di bidang ekonomi. 2014 lalu, telah<br />
dialihkan subsidi bahan bakar minyak ke pembangunan infrastruktur dan bantuan sosial.<br />
Perubahan alokasi subsidi yang awalnya hanya untuk bahan bakar minyak pun kemudian<br />
dialihkan ke infrastruktur menjadi dasar guna lebih meyakinkan negara lain berinvestasi.<br />
dikan RRT melihat celah yang lebar untuk<br />
penyebaran tenaga kerjanya (yang ahli dan<br />
banyak yang tenaga kasar) untuk mencari<br />
rejeki di luar negeri. Banyak negara-negara<br />
Afrika yang dikuasai Tiongkok yang punya<br />
duit, teknologi dan sekaligus manusianya!<br />
Sebagian bakal jadi “negara satelitnya”,<br />
karena simpul-simpul strategis negara-negara<br />
itu dikuasainya. Baik dari aspek sainsteknologi,<br />
perputaran moneternya sampaipun<br />
skill manusia pemegang pemerintahan<br />
setempat. Malahan dapat menyelundup pula<br />
para teroris China keturunan suku Iughur<br />
yang menjadi anggota ISIS.<br />
Kegalauan macam itu juga menyentuh<br />
ormas Islam-nusantara terbesar, yakni Nahdlatul<br />
Ulama. Pengurus Besarnya (PBNU)<br />
menyoroti maraknya keberadaan pekerja<br />
kasar asal China itu menyebabkan keresahan<br />
sebagian masyarakat, sebab bisa menyebabkan<br />
dampak negatif bagi pekerja local.<br />
Ketua Umum Pengurus Besar NU (PBNU),<br />
K.H. Said Agil Siradj menyatakan (20/12):<br />
“PBNU mendesak kepada pemerintah untuk<br />
mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh<br />
rakyat Indonesia seperti yang tertuang dalam<br />
Pancasila.” Dia mencontohkan di Banten<br />
pada Agustus lalu, polisi mengamankan 70<br />
orang buruh ilegal asal Tiongkok yang dipekerjakan<br />
oleh kontraktor China pada pembangunan<br />
pabrik semen Puloampel, Serang.<br />
Termasuk pula komposisi jumlah buruh<br />
yang dipekerjakan “njomplang”. Yakni 30<br />
persen tenaga kasar local, sisanya asal China.<br />
“Bayaran yang mereka (buruh China) terima<br />
superbesar dibanding buruh lokal.” katanya.<br />
Buruh asing terima Rp 15 juta/bulan, buruh<br />
lokal Rp 2 juta/bulan. “Karenanya, pemerintah<br />
harus sensitif menjaga perasaan rakyat.<br />
Sekaligus mengkaji ulang kebijakan pembangunan<br />
kita yang dalam praktik mengajak<br />
rakyat sebagai mitra, dalam hal ini sebagai<br />
pekerja. Pemerintah dan pengusaha harus<br />
memperhatikan lagi hal-hal mendasar sebelum<br />
mempekerjakan tenaga asing di Indonesia.<br />
Salah satunya terkait dengan fakta<br />
jumlah penganggur di tanah air sebesar lebih<br />
dari 7 juta orang,” ujar Ketum PBNU itu.<br />
Sedangkan peneliti LIPI, Siti Zuhro,<br />
juga minta pemerintah selektif menjelaskan<br />
berbagai isyu seputar kegiatan WNA. Dia<br />
mengaitkan kasusnya termasuk masuknya<br />
narkoba dan pemalsuan e-KTP, lalu masalah<br />
pembangunan perumahan untuk tenaga<br />
kerja asal Tiongkok.<br />
Sementara itu, kabar mengenai ditemukannya<br />
tenaga-tenaga kerja kasar ilegal<br />
untuk pembangunan maupun yang bergiat<br />
di sektor perekononiman rakyat, mengalir<br />
terus dari berbagai kota provinsi. Awal tahun<br />
ini puluhan dari mereka ditangkap di Sulawesi<br />
Tenggara, di Maluku, di Kalimantan<br />
Barat dan lain-lain. Kemudian berita mengenai<br />
ribuan dari mereka memasuki Kalbar<br />
secara ilegal, apakah langsung lewat laut,<br />
udara ataupun menyeberangi perbatasan<br />
Indonesia-Malaysia Timur di Entikong. Kalau<br />
melihat struktur demografi Kalbar, sejak<br />
dulu kala provinsi itu merupakan kantong<br />
warga negara kita yang keturunan China.<br />
Mereka hidup sebagai petani, nelayan, pedagang<br />
kecil, sampaipun pengemudi becak<br />
dan lain-lain. Jadi, lokasi demikian menjadi<br />
sasaran orang-orang China asal Tiongkok<br />
untuk bersembunyi dan menyamar seolaholah<br />
WNI.<br />
Bagaimana kita menyikapinya?<br />
Bagi tenaga kerja kita (lokal) disektor<br />
kehidupan/pekerjaan apapun juga yang<br />
berkemungkinan dapat “disaingi” tenagatenaga<br />
China asal RRT itu, adalah memahami<br />
cara/aktivitas mereka sehari-hari.<br />
Disiplin, kerja keras dan punya arah (goal),<br />
untuk apa pekerjaan tersebut dan bagaimana<br />
bisa sukses dalam mengerjakannya. Bagi<br />
EDISI <strong>292</strong>/TAHUN 06, 26 DESEMBER 2016 - 1 JANUARI 2017<br />
pihak pemerintah tentunya sudah tahu diri,<br />
apa yang meresahkan masyarakat itu dan<br />
bagaimana seharusnya dilakukan. Terutama<br />
disinilah para pejabat dan petugas di bawah<br />
Ditjen Imigrasi ditakar mentalitas, kemampuan<br />
dan kegesitannya. Karena mereka<br />
yang utama mengawal gerbang-gerbang<br />
masuknya manusia luar negeri ke Indonesia.<br />
Begitu pula yang bertugas di kantor-kantor<br />
imigrasi yang di kawasan kekuasaannya di<br />
mana terdapat proyek-proyek pembangunan<br />
hasil kerja sama dengan RRT, maupun<br />
di mana terdapat kepadatan penduduk yang<br />
mungkin disusupi para pendatang tenaga<br />
kerja ilegal China, maupun para penjahat<br />
serta terorisnya.<br />
Adalah kebijakan yang perlu dilakukan<br />
secara berhati-hati namun tegas dari<br />
Menteri Tenaga Kerja Hanif Dardiri, dari<br />
Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto<br />
dan Kepala BKPM Thomas Lembong untuk<br />
menyikapi keresahan sebagian masyarakat<br />
dan terutama tenaga kerja kita mengenai<br />
membanjirnya tenaga kerja asing ilegal<br />
yang terbanyak dari Tiongkok itu. Indonesia<br />
memang membutuhkan investasi yang<br />
antara lain dari Tiongkok, namun jangan<br />
sampai dibarengi penyelundupan manusia<br />
tenaga kerjanya untuk menyebarkan manusianya<br />
yang bakal mencekik ekonomi<br />
kita serta merusak budaya kita dan akhirnya<br />
menguasai politik nasional maupun internasional<br />
kita. Sudah berulangkali kasus<br />
warga negara China itu jadi masalah. Lagilagi<br />
tenaga kerja ilegal China yang menjadi<br />
masalah. ***<br />
Pertumbuhan lebih tinggi juga didorong reformasi fiskal melalui pengurangan subsidi<br />
dan penargetan lebih baik diikuti strategi penerimaan jangka menengah fokus keberlanjutan.<br />
Kemudian pemerintah melihat perlunya melanjutkan reformasi struktural Paket Kebijakan<br />
Ekonomi Tahap 2. Investasi menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi 2017 dengan<br />
target 5,3 persen. Pemerintah mengaku tidak memiliki banyak alternatif pendorong ekonomi<br />
akibat lesunya belanja negara, konsumsi rumah tangga dan pemerintah, serta ekspor-impor.<br />
Untuk menaikkan pertumbuhan menjadi 7 persen GDP langkah yang perlu ditempuh memang<br />
harus dilakukan dengan menarik investasi asing, khususnya di sektor industri manufaktur<br />
dan memangkas aturan birokrasi penghalang investasi.<br />
Dalam RAPBN 2017, belanja negara hanya dialokasikan sebesar Rp 2.070,5 triliun;<br />
turun Rp 12,4 triliun dari belanja dalam APBN Perubahan 2016. Adapun nilai ekspor pada<br />
Januari-Juli 2016 hanya USD 79,08 miliar; turun 12,02 persen dibanding 2015. Memang tak<br />
banyak pilihan, tapi paket kebijakan ekonomi diharapkan berdampak terhadap perbaikan<br />
iklim investasi pada tahun 2017. Sejumlah target pertumbuhan beberapa sektor prioritas pun<br />
ditetapkan : komunikasi dan informasi merupakan sektor yang ditarget tumbuh 10,6 persen<br />
dengan alasan didukung penggunaan telepon, internet, serta Palapa Ring (proyek pembangunan<br />
serat optik) menjangkau 34 provinsi. Berikutnya yang disorot adalah sektor konstruksi<br />
dengan target tumbuh 8,1 persen dinilai realistis karena dana repatriasi mulai membanjir<br />
pada akhir 2016. Sedangkan sejumlah sektor lain : industri pengolahan diperkirakan tumbuh<br />
5,4 persen, pertanian dipatok tumbuh 3,9 persen berkat pencetakan sawah baru dan perbaikan<br />
irigasi, serta transportasi dan pergudangan ditargetkan 7,1 persen sebagai efek berantai<br />
meningkatnya bisnis pengiriman produk melalui e-commerce.<br />
Sudah tepat langkah pemerintah menetapkan investasi sebagai tulang punggung ekonomi.<br />
Sebab, iklim investasi memang sedang membaik. Indikatornya antara lain meningkatnya<br />
efisiensi perizinan serta menurunnya keluhan soal infrastruktur. Realisasi investasi sepanjang<br />
triwulan II/2016 (nilai Rp 151,6 triliun) naik 12,3 persen dibanding kuartal I/2016 (nilai Rp<br />
146,5 triliun). Dengan demikian, total investasi kumulatif sepanjang Januari hingga September<br />
2016 mencapai Rp 453,4 triliun, meningkat 13,4 persen dibandingkan periode sama 2015.<br />
BKPM pun menyiapkan strategi untuk menggenjot realisasi investasi. Sektor industri seperti<br />
pabrik pengolahan mineral (smelter), pengolahan, dan manufaktur (terutama komponen<br />
otomotif) disiapkan sebagai sektor investasi utama.Peningkatan daya saing industri sendiri<br />
dijelaskan dilakukan melalui hilirisasi, sedangkan akselerasi melalui pengembangan perwilayahan<br />
industri di luar Jawa, Pertumbuhan populasi industri dan peningkatan produktivitas<br />
serta daya saing, terutama untuk industri kimia, tekstil, aneka; logam, mesin, alat transportasi,<br />
elektronika; dan agroindustri.<br />
Tantangan<br />
Tantangan domestik kita diwarnai tendensi pertumbuhan ekonomi melambat, defisit fiskal<br />
diperkirakan masih membesar, utang luar negeri mengalami kenaikan, dan pertumbhan<br />
kredit yang masih rendah diikuti risiko peningkatan kredit bermasalah (non-performing loan).<br />
Berdasarkan laporan Indeks Daya Saing Global 2016-2017 dirilis World Economic Forum<br />
(WEF), daya saing Indonesia merosot dari peringkat 37 menjadi 41 atas survai terhadap 138<br />
negara. Kondisi tadi jelas mengindikasikan perlunya bekerja keras lagi untuk dapat bersaing<br />
di lingkungan perekonomian dunia. Berkaca pada tantangan tersebut, bauran kebijakan yang<br />
mengutamakan stabilitas ekonomi untuk mendukung pertumbuhan menjadi urgen. Kondisi<br />
makroekonomi yang stabil, terutama pencapaian inflasi menuju sasaran ditetapkan, dan<br />
menurunkan defisit transaksi berjalan akan menjadi pertaruhan di sini.<br />
Apa pun yang terjadi, berbagai perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia sejak lama<br />
mengeluhkan soal munculnya kecenderungan kebijakan ekonomi yang semakin bercorak<br />
nasionalistik, khususnya terkait pengelolaan sektor sumber daya alam, korupsi merajalela,<br />
dan belum memadainya infrastruktur. Tentu semuanya harus dijelaskan secara arif agar kita<br />
tidak kehilangan momentum dalam menarik investasi. Keseimbangan antara perlindungan<br />
ekonomi dan industri domestik dari perangkap penguasaan asing yang menjadi amanah<br />
konstitusi untuk diarahkan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat perlu direformulasikan.<br />
Wajib dipilah secara jelas untuk sektor mana asing boleh masuk. Kemudahan dalam berbisnis<br />
memang harus terus diperbaiki, tetapi kepentingan nasional tentu harus tetap terjaga. Selamat<br />
Tahun Baru 2017.<br />
TABLOID<br />
Pemimpin umum<br />
Nyoman Sudapet<br />
Pemimpin Redaksi/<br />
Penanggung Jawab<br />
Bambang Wiliarto<br />
Redaktur Pelaksana/Korlip<br />
Samudera Ghozuwan<br />
Redaktur<br />
Antonius Andhika<br />
Wartawan Senior<br />
HM Taufiq<br />
Anggota Redaksi<br />
Antonius Andhika, Lely Yuana,<br />
Romadhona, Samudera,<br />
Yenny Noer R<br />
Gresik<br />
Samudera Ghozuwan<br />
Mojokerto<br />
Nyoto Eko Sudarmanto,<br />
Kartiwi,<br />
Machradji Machfud<br />
Malang & Batu<br />
Erno<br />
Lamongan<br />
Samudra<br />
Blitar<br />
Khoirul Abadi<br />
Tuban<br />
Imam Suroso<br />
Madiun<br />
Ajun Ally<br />
Ngawi & Magetan<br />
Eko Setiyowati<br />
Probolinggo<br />
Yusron Fuadi<br />
Fotografer<br />
Romadhona Yulian BW<br />
Marketing<br />
Noor NH<br />
Desain Grafis<br />
M. Hadi Widjaja<br />
Alamat Redaksi/Iklan/Sirkulasi<br />
- Raya Darmo Permai III A5-A8<br />
<strong>Surabaya</strong><br />
Telp. 031-7317457 Fax. 031-7315994<br />
- Permata Darmo Bintoro 22 -23 Jalan<br />
Ketampon <strong>Surabaya</strong><br />
Telp. 031 5668432, 5633456. Fax. 031<br />
5675240.<br />
Email<br />
editor_bisnis@yahoo.co.id<br />
Penerbit :<br />
PT <strong>Bisnis</strong> <strong>Surabaya</strong> Pos<br />
Rekening Bank Jatim<br />
075-1004-753<br />
a/n PT Tarukan Media Dharma<br />
Pencetak :<br />
PT Percetakan Bali Post<br />
Jl. Kebo Iwa 63A Denpasar Barat<br />
Perwakilan :<br />
Jalan Kepundung 67 A, Telp. 0361<br />
225764, 225765. Fax. 0361 227418<br />
Denpasar, Jalan Palmerah Barat 21 F,<br />
Telp. 021 5357602. Fax. 021 5357605<br />
Jakarta.<br />
Iklan Peluang Emas Tarif Iklan<br />
Mini/Baris : Rp 11.000 (30 Karakter)<br />
minimum 2 baris, maksimum 10 baris<br />
(bayar dimuka),<br />
Iklan Display Full Colour : Rp<br />
15.000/mmk<br />
Advertorial Colour : Rp 10.000/mmk<br />
Iklan Keluarga/Sosial : Rp 5.000/<br />
mmk<br />
Informasi dan Pemasangan Iklan<br />
Hubungi : 031 5668432/5633456,<br />
Fax. 031 5675240<br />
“ Jika pers merugikan,<br />
jangan main hakim sendiri,<br />
gunakan hak jawab atau<br />
adukan ke Dewan Pers”<br />
( Pesan ini disampaikan <strong>Bisnis</strong><br />
<strong>Surabaya</strong> dan Dewan Pers )<br />
Gedung Dewan Pers, Lantai 7-8, Jl.<br />
Kebon Sirih 34, Jakarta 10110 Tel.<br />
(021) 3521488, 3504874, 3504874 -<br />
75, Fax (021) 3452030,<br />
E-mail : dewanpers@cbn.net.id<br />
Twitter : @dewanpers<br />
Website : www.dewanpers.or.id /<br />
www.presscouncil.or.id<br />
WARTAWAN BISNIS SURABAYA SELALU<br />
MEMBAWA TANDA PENGENAL , DAN<br />
TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/<br />
MEMINTA APAPUN DARI NARASUMBER
Change language