bahasa

Para guru kian risau dan sakit hati karena perhatian terhadap mereka
amat rendah. Juga sering terdengar jika anggaran terkait dengan guru selalu
sulit disetujui DPRD, bahkan dipangkas. Namun, bila anggaran terkait
dengan kepentingan wakil rakyat, misalnya rumah atau sarana prasarana
mudah diterima.
Dalam situasi seperti ini, kesenjangan kian lebar antara pengambil
keputusan dan yang menderita akibat keputusan tersebut.
Di sisi ada ketidakadilan dan ketidakpekaan wakil rakyat dalam
melihat masalah pendidikan. Biasanya para guru akan senang melaksanakan
tugas mendidik anak bangsa bila kesejahteraannya sedikit dinaikkan dan
haknya tidak dilanggar.
Kenaikan tunjangan fungsional guru yang hanya Rp 200.000 per bulan
sudah amat membantu mereka untuk semakin berdedikasi. Bahkan, banyak
dari mereka yang mengeluarkan dana dari gajinya yang kecil untuk dapat
mengajar demi anak didik.
Gambar 1.1: guru yang sedang mengajar/dalam proses mengajar
Pengurangan anggaran dan tidak diberikannya hak para guru sungguh
menyakitkan nurani mereka. Para guru tidak mengerti pola pikir para
pengambil keputusan. Para guru semakin tidak mengerti karena pengambil
keputusan mengatakan sebagai wakil rakyat mereka pikir demi kemajuan
warga, bangsa, termasuk pendidikan anak bangsa.
Meski demikian alasan-alasan itu, pemogokan guru dapat dibenarkan,
muncul pertanyaan, bagaimana nasib 62.900 siswa? Para siswa tidak
mengetahui persoalan tetapi harus menanggung akibatnya. Bagaimana
menanggapi hal ini? Dalam hal ini, siswa tidak boleh dirugikan. Guru boleh
protes, boleh mogok, tetapi siswa tidak boleh menderita.
Masalahnya, dalam hal ini siapa yang harus bertanggung jawab?
Apakah ini merupakan kesalahan guru yang mogok, wakil rakyat yang
menyebabkan guru mogok, atau masyarakat yang ada di tengahnya dan diam?
Kita semua bersalah! Guru yang hanya memikirkan kepentingan diri,
meski alasannya benar, menyebabkan banyak siswa rugi, jelas tidak tepat.
www.ekatjiptafoundation.org
Bab I ~ Pendidikan Nasional
3