Habar Bappeda Edisi 01

Dari hasil identifikasi unsur-unsur kekuataDari
hasil pembobotan diatas, maka tiga strategi
utama yang paling besar pengaruhnya adalah
strategi Peningkatan koordinasi dan sinergisitas
antar lembaga terkait di daerah dan pusat,
strategi kedua adalah Strategi pencegahan
dan pengawasan terhadap anak dari pergaulan
yang kurang baik dan strategi ketiga adalah
peningkatan peran sekolah, guru dan tokoh
agama untuk mengurangi perkawinan dini.
Dalam study kasus penyusunan Rencana Aksi
Penurunan Angka perkawinan usia dini di Provinsi
Kalimantan Selatan, dengan menggunakan
strategi Peningkatan koordinasi dan sinergisitas
antar lembaga terkait di daerah dan pusat, maka
perlu dilakukan koordinasi yang lebih baik
dengan berbagai lembaga pusat yang ada di
daerah dan pemerintah kabupaten dan kota di
kalimantan selatan dan seluruh dinas dan badan
terkait seperti:
1. Kanwil Agama Provinsi Kalimantan Selatan
dan kantor agama seluruh kabupaten kota
2. Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan dan
Bappeda Kabupaten/ Kota se Kalimantan
Selatan
3. Badan Pemberdayaan Perempuan dan
perlindungan anak provinsi dan kabupaten/
kota se Kalimantan selatan
4. Dinas Pendidikan Provinsi dan dinas
pendidikan Kabupaten/ Kota se Kalimantan
Selatan
5. Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas
kesehatan kabupaten /kota se Kalimantan
Selatan
6. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
pemerintahan desa provinsi dan Kabupaten/
kota se Kalimantan Selatan
7. BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan
8. Dinas Sosial Prov Kalsel Biro Kesejahtraan
Rakyat Provinsi Kalsel
Untuk menuangkan strategi Peningkatan
koordinasi dan sinergisitas antar lembaga terkait
tersebut diatas kedalam program dan kegiatan
yang nyata maka diperlukan Rencana Aksi
yang lebih kongkrit yang memuat program dan
kegiatan beserta waktu pelaksanaannya, sebagai
penjadwalan berikut:
Tabel 5. Rencana Aksi strategi Peningkatan Koordinasi dan Sinergisitas Dalam Rangka
Penurunan Pernikahan dini di Kalimantan Selatan
di daerah. Untuk melaksanakan strategi dimaksud
maka disarankan untuk melakukan hal-hal
sebagai berikut:
1. Perlu adanya sinergisitas kebijakan
pembangunan antara pemerintah pusat
dalam hal ini Departemen Agama dengan
pemerintah provinsi dan dengan Pemerintah
kabupaten/Kota dalam upaya penurunan
angka perkawinan usia dini,
2. Perlu adanya komitmet yang kuat dari
pemerintah kabupaten/kota untuk
melaksanakan berbagai upaya untuk
mengurangi perkawinan usia dini di masingmasing
daerahnya
3. Perlu adanya pendataan yang lebih akurat
terkait dengan penduduk miskin yang
memiliki anak usia sekolah agar terus bisa
dilakukan pembinaan dan di pantau agar
tidak terjadi putus sekolah
4. Meningkatkan peran tokoh-tokoh agama,guru
dan tokoh masyarakat dan seluruh pihakpihak
terkait untuk berperan dalam upaya
penurunan pernikahan dini
5. Perlu sosialisasi efek negatif dari pernikahan
dini di sekolah sekolah dan pesantren di
seluruh Kalimantan Selatan.
E. Penutup
Pemilihan dari beberapa alternatif sangatlah
penting dilakukan tujuan dapat tercapai secara
efektif dan efisien dan sekaligus dapat mengatasi
suatu permasalahan.Beberapa tahapan yang
harus dilalui sebelum menetapkan strategi antara
lain dimulai dari inventarisasi data dan informasi
dalam rangka untuk memetakan permasalahan,
untuk merumuskan permasalahan pokok yang
dihadapi.
Dari permasalahan pokok tersebut dilakukan
analisis permasalahan untuk menemukan
alternatif solusi dan mebuat analisis hubungan
sebab dan akibat dari permasalahan tersebut
melalui logical framework sehingga di peroleh
suatu gambaran hubungan apakah suatu masalah
itu merupakan penyebab atau sebagai akibat
dari suatu masalah lainnya, selanjutnya dengan
menggunakan metode SWOT diperoleh berbagai
alternatif strategi yang akan dilakukan dalam
upaya mengatasi permasalahan dan dari beberapa
alternatif strategi dimaksud dipilih beberapa
alternatif yang strategi yang paling berpengaruh,
paling serius berdampak pada terjadinya masalah
dan perkembangannya sangat signifikan.
Dari study kasus permasalahan tingginnya
pernikahan dini di Kalimantan Selatani, maka
salah satu alternatif strategi yang berpengaruh
untuk menurunkan angka pernikahan dini di
Kalimantan Selatan adalah strategi peningkatan
koordinasi dan sinergisitas antar lembaga terkait
DAFTAR PUSTAKA
1. Undang Undang Republik Indonesia No 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Nomor
01 Tahun 2010 tentang standar pelayanan
minimal
3. Biro Pusat Statistik IndiKator Perekonomian
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86
Tahun 2014, Tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah
5. Nunuk Dwi Renandari Panduan Latihan
Perencanaan Jenjang Fungsional Perencana,
UGM Yogyakarta
22
23