Laporan Aktualisasi Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Kemdikbud

Aparatur Sipil Negara mempunyai peran yang amat penting untuk
menyelenggarakan kebijakan pemerintah dan pelayanan publik dalam rangka
menciptakan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern,
demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi secara adil dan merata, menjaga
persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada pancasila dan
Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Untuk itu diperlukan karakter ASN yang
kompeten dalam menjalankan tanggung jawab dan pekerjaannya. Namun dalam
kenyataannya birokrasi masih menjadi hambatan pelayanan serta memiliki
persepsi negatif dari publik dalam hal pelayanan. Sehingga diperlukan
pembangunan aparatur sipil Negara yang memiliki integritas, profesional, netral
dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme,
serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu
menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945.
Untuk mengembangkan nilai-nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, serta
profesionalisme secara terintegrasi di tengah perkembangan zaman, kemajuan
teknologi dan informasi, serta kondisi sosial budaya yang dinamis, maka sesuai
dengan pasal 63 ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 2014 dan pasal 34 ayat (1) dan (2)
PP Nomor 11 Tahun 2017 jo. PP 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS
dinyatakan bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) wajib menjalani masa
percobaan yang selanjutnya disebut sebagai masa prajabatan selama 1 tahun.
Sejalan dengan aturan tersebut, Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor
10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perlan nomor 1 tahun 2021 tentang
Pelatihan Dasar CPNS menjelaskan bahwa pelaksanaan pelatihan dasar CPNS
dilaksanakan melalui proses pelatihan terintegrasi untuk membangun integritas
moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter
kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat
profesionalisme serta kompetensi bidang tugas, sehingga mampu bersikap dan
bertindak profesional dalam mengelola tantangan dan mengelola masalah
keragaman sosial budaya dengan menggunakan perspektif whole of
government yang didasari nilai-nilai dasar PNS berdasarkan kedudukan dan
perannya dalam NKRI.
2