Laporan Aktualisasi Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Kemdikbud
PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) PADA MATA KULIAH HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU) UNIVERSITAS PATTIMURA
PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)
PADA MATA KULIAH HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH
PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU)
UNIVERSITAS PATTIMURA
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Gambar 3.1. RPS Hukum
Pemerintahan Daerah
Fakultas Hukum Universitas
Pattimura, sumber:
https://fh.unpatti.ac.id/
Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah dokumen
perencanaan pembelajaran yang disusun sebagai panduan bagi
mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan selama satu
semester untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
Dosen belum optimal dalam melengkapi dokumen Rencana Pembelajaran
Semester (RPS) menjadi salah satu isu di PSDKU Universitas Pattimura
saat ini. Dokumen RPS ini digunakan untuk mencapai suatu tujuan seperti
Capaian Pembelajaran Lulusan dari suatu mata kuliah. RPS yang
merupakan bagian perangkat pembelajaran seharusnya menyesuaikan
Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang merupakan program
yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang
bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai bidang
keilmuan untuk bekal memasuki dunia kerja. Namun Beberapa mata kuliah
tidak memiliki RPS yang sesuai kurikulum Merdeka Belajar Kampus
Merdeka, salah satunya yaitu mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah.
2) Beberapa dosen yang belum registrasi akun Sistem Informasi Akademik
(SIAKAD).
SIAKAD adalah suatu sistem yang dirancang untuk keperluan
pengelolaan data-data akademik dengan penerapan teknologi komputer.
Sehingga, seluruh proses kegiatan akademik dapat dikelola menjadi
informasi pengelolaan perguruan tinggi dan pengambilan keputusan bagi
pengambil keputusan di perguruan tinggi.
24