Mautnya Batubara - (r)Evolusi Alam

[1]

Mautnya Batubara 

Pengerukan Batubara & Generasi Suram Kalimantan 

Penulis:_ 

-_Abu_Meridian 

-_Ade_Fadli 

-_Andi_Manurung 

-_Arif_Wicaksono 

-_Indra_Russu 

-_Kahar_Al_Bahri 

-_Merah_Johansyah 

-_Purnomo_Susanto 

-_Pradarma_Rupang 

-_Siti_Maemunah 

Editor:_ 

-_Arif_Wicaksono 

-_Siti_Maemunah 

Desain & Tata letak 

Dodo 

Daftar Isi 

Cetakan_Pertama,_Februari,_2010_ 


Pengerukan_Batubara_&_Generasi_Suram_Kalimantan 

Cet._I_-_Jakarta:_Jatam,_2010_ 

210_x_297_mm 

Diterbitkan_oleh: 

Jaringan Adovaksi Tambang/JATAM 

Jl._Mampang_Prapatan_II_no.30_RT.04_RW.07 

Jakarta_Selatan_-_12790 

Tlp:_021-79181583 

Fax:_021-7941559 

Website:_jatam@jatam.org 

Email:_www.jatam.org 

Kata Pengantar _________________________________________________________ 

Bagian Satu: 

Pembangunan:_Keledai_yang_terperosok_ratusan_kali_di_lubang_yang_sama____________ 

Bagian Dua : 

Kalimantan,_Lepas_dari_Mulut_Harimau_Jatuh_ke_Mulut_Buaya______________________ 

Kalimantan_Selatan__ _____________________________________________________ 

Bagian Tiga : 

Bagai_Menggali_Kubur_sendiri_______________________________________________ 

PT_KPC_Menjamin_Suramnya_Kutai_Timur______________________________________ 

Pesta_Perizinan_dan_Korupsi_di_Kutai_Kertanegara__ _____________________________ 

Generasi_Suram_Kutai_Barat________________________________________________ 

Banjir,_Berkah_Batubara_Samarinda___________________________________________ 

Paser,_Kabupaten_Konservasi_menuju_Kabupaten_Bencana________________________ 

Perampokan_Energi_Warga_Kalimantan_Selatan__ _______________________________ 

Serangan_terhadap_Meratus________________________________________________ 

Pengerukan_Tinggi,_kemiskinan_Tinggi_________________________________________ 

Batubara_Maut:_Envirocoal_atau_Deadlycoal?__ _________________________________ 

Bagian Empat : 

Penegakkan_Keadilan_Antargenerasi_Tidak_Dapat_Ditunda!________________________ 

3 

6 

10 

14 

16 

18 

20 

22 

24 

26 

28 

30 

32 

34 

36 

KATA PENGANTAR 

Batubara Mematikan 

Ambruknya satuan-satuan sosio-ekologik Pulau Kalimantan 

adalah bukti tak-terbantahkan gagalnya industri 

pertambangan menjadi pintu kesejahteraan penduduknya. 

Sejak tahun 1968 PT Unocal/Chevron telah menyedot minyak 

bumi Kalimantan Timur, yang digenapi oleh pengerukan 

emas oleh Rio Tinto di Kelian sejak 1986 yang bahkan telah 

mewariskan 77 juta ton tailing di provinsi yang sama. Kini 

warga berhadapan dengan pengerukan batubara skala raksasa 

(gigantik) yang mencapai lebih 200 juta ton per tahun. 

Dari rejim kekuasaan satu ke rejim berikutnya Kalimantan 

diperlakukan sebagai komoditas dagang guna mengamankan 

kinerja ekonomi makro nasional ketimbang sebagai ruang 

yang mampu menjamin keselamatan warga. Hasil jual beli 

komoditas itu mengucurkan keran devisa - membiayai 

pembangunan Indonesia yang laju, tetapi senantiasa 

melibatkan terus meningkatnya kasus korupsi, pelanggaran 

HAM dan kerusakan lingkungan. Pengerukan dan 

penghisapan Pulau Kalimantan hanya bergeser dari satu 

komoditas ke komoditas lain: Kayu, minyak, emas, dan kini 

batubara. 

Sejak industri ekstraktif menjadi dewa penggerak ekonomi, 

ketahanan pangan dan energi Kalimantan Timur dan 

Kalimantan Selatan porak poranda. Batu bara membuat 

pengurus provinsi lupa daratan. Bukan kemakmuran 

dan kesejahteraan yang dinikmati warga, justru derita 

berkelanjutan yang mengarah kepada kebangkrutan sosialekologik-ekonomik. 

Semua kisah derita di atas dilakukan secara terencana dan 

sistematik oleh pengurus negara. Pola serupa terlihat jelas 

pada pulau besar lain di Indonesia; Sumatera, Sulawesi 

dan Papua – sebuah paradoks Indonesia. Pulau-pulau yang 

memiliki kekayaan alam melimpah, tapi penduduknya bagai 

ayam mati di lumbung padi. 

Laporan batubara mematikan (deadly coal) ini ingin 

menunjukkan bagaimana pengerukan batubara telah menjadi 

alat penghancur masa depan warga Pulau Kalimantan. 

Laporan yang merupakan hasil studi dan putaran belajar 

Jatam dan Walhi Kalsel sepanjang 2007 hingga 2009 ini adalah 

alarm bagi pengurus negara dan warga Pulau Kalimantan 

agar segera melakukan tindakan penyelamatan sebelum 

kehilangan masa depan akibat kemerosotan kemampuan 

ekologiknya tidak terpulihkan. 

Mari merenung, berpikir mencari jalan keluar dan bertindak 

bersama!

Bagian Satu 

Pembangunan: Keledai yang terperosok 

ratusan kali di lubang yang sama 

Setelah kapasitas yang mampu dikeruk dari Pulau Jawa rontok, kemudian Pulau 

Sumatra juga dikeruk habis-habisan sepanjang lebih dari satu abad, praktikpraktik 

keruk skala kolosal pun dilanjutkan di Pulau Kalimantan. 

Durian runtuh industri minyak – gas di awal tahun 70an 

(oil bonanza) yang pernah dinikmati rejim Suharto 

tidak akan pernah kembali. Demikian halnya dengan 

masa-masa penebangan kolosal hutan-hutan alam di 

pulau-pulau di Indonesia, lewat Hak Pengusahaan Hutan 

(HPH), yang marak dan intensif pada akhir 70an hingga 

kemerosotannya pada awal 90an. Ketika terjadi krisis 

politik, yang dibuka oleh kejadian pembakaran lahan 

besar-besaran, bencana asap dan kekeringan panjang, 

dilanjutkan anjloknya kinerja ekonomi makro Indonesia 

pada periode 1977 – 1998, mestinya ada satu evaluasi 

serius tentang pilihan paradigma pembangunan pada 

masa rejim Suharto berkuasa. Tetapi ini Indonesia, 

Bung! Model dan pendekatan pembangunan ekonomi 

masa rejim Suharto menguat kembali sejak masa 

rejim Megawati hingga saat ini. Sekarang adalah masa 

pertunjukkan ulang model pembangunan a la Suharto, 

dengan buruh migran, kelapa sawit dan batubara sebagai 

komoditi keruknya! 

Cara berpikir linear seperti itu secara gamblang telah 

membuktikan beberapa hal kunci, bahwa pembangunan 

ekonomi makro yang dipraktekkan Indonesia sejak masa 

rejim Suharto hingga sekarang senantiasa: 

• Membutuhkan stabilitas sosial dan politik, yang 

diwujudkan dengan penggunaan alat-alat dan 

pendekatan memaksa, baik secara halus maupun 

melibatkan tindak kekerasan; 

• Membutuhkan lahan-lahan luas yang dapat diperoleh 

secara mudah oleh kuasa-kuasa modal, yang 

diwujudkan melalui kebijakan pertanahan yang 

menafikkan keberadaan hak-hak adat atas tanah, 

perjinan perolehan lahan untuk investasi dan usaha 

yang dipermudah; 

• Membutuhkan kapasitas terpasang buruh-buruh taktrampil 

dan tak-terdidik yang murah, ini diwujudkan 

dengan produksi skala kolosal populasi buruh 

tersebut lewat konversi populasi petani pemilik dan 

penggarap menjadi buruh, seperti pengambilalihan 

dan konversi lahan-lahan produktif menjadi 

sarana umum skala besar, lahan-lahan industri dan 

perumahan; 

• Membutuhkan teknologi siap-pakai yang dikabarkan 

telah teruji di negara lain, yang diwujudkan 

lewat importasi skala kolosal teknologi-teknologi 

produksi dan pencangkokkan pengetahuan untuk 

pengoperasiannya; 

• Membutuhkan sarana dan prasarana (infrastruktur) 

pelayan industri, yang diwujudkan lewat pembukaan 

jejaring jalan raya, jembatan, pelabuhan laut dari 

berbagai kelas, hingga bandar udara, demi kelancaran 

pengaliran bahan-bahan mentah yang telah dikeruk 

menuju ke pasar; 

• Membutuhkan perangkat-perangkat kepastian 

hukum yang memudahkan tumbuhnya investasi 

modal, lewat kebijakan-kebijakan debirokratisasi 

investasi dan usaha serta kemudahan-kemudahan 

pajak (fiskal). 

Komoditi andalan saat ini, buruh migran, kelapa sawit dan 

batubara, memang menunjukkan angka-angka tolok-ukur 

pertumbuhan ekonomi makro yang mencengangkan. 

Namun ongkos sesungguhnya yang diemban rakyat 

dan lingkungan tidak ditampilkan sejelas potret-potret 

kemilau dan tabel-tabel pertumbuhan pembangunan 

yang disiarkan pemerintah. Ongkos tersebut ditampilkan 

sebagai bentuk kebodohan dan ketidakpahaman rakyat 

terhadap pembangunan. Bahkan kerap menjadi tuduhan 

anti-pembangunan yang terwujud lewat kriminalisasi 

rakyat penentang pengambilalihan lahan-lahan produktif 

yang selama bergenerasi-generasi telah mereka kuasai 

dan olah. Kini lahan-lahan itu dijadikan ruang keruk bagi 

industri skala besar oleh pemerintah sebagai wujud 

kebijakan yang mempermudah perolehan lahan investasi 

dan usaha. Potret ini tergambar gamblang tidak hanya 

di pulau-pulau besar dan utama, seperti Jawa, Sumatra, 

Kalimantan, Sulawesi dan Papua, juga terjadi di gugusgugus 

pulau kecil, seperti Bali dan Nusatenggara, serta 

Maluku. 

Pulau Kalimantan tergolong pulau yang secara geologik 

berumur tua dan bersifat stabil, dicirikan absennya 

gunung-gunung berapi aktif. Artinya, kemerosotan 

kemampuan ekologik baik yang terjadi secara alami 

maupun akibat kegiatan keruk manusia sulit untuk 

dipulihkan. Kekayaan alam Pulau Kalimantan, yang 

meliputi hutan alam dataran rendah dan hutan mangrove, 

ekosistem gambut, ekosistem karst, batubara, sungaisungai 

besar, serta potensi minyak dan gas, tidak berarti 

membuat rakyat di pulau ini hidup selamat dan sejahtera. 

Setelah kapasitas yang mampu dikeruk dari Pulau Jawa 

rontok, kemudian Pulau Sumatra juga dikeruk habishabisan 

sepanjang lebih dari satu abad, praktik-praktik 

keruk skala kolosal pun dilanjutkan di Pulau Kalimantan. 

Proyek pengadaan lahan-lahan sawah guna mencapai 

swasembada pangan nasional dengan membuka 

ekosistem gambut seluas satu juta hektar di Kalimantan 

Tengah adalah bukti kongkret cara berpikir linear rejim 

pembangunan Indonesia. Rejim yang secara sengaja dan 

terencana mengenyampingkan biaya sosial dan ekologik 

yang diemban rakyat, terutama masyarakat yang hidup 

di kawasan tersebut. Proyek yang membutuhkan biaya 

trilyunan rupiah itu, sudah meratakan lahan penduduk, 

jauh sebelum Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 

(AMDAL) disetujui. Sejak program Pengembangan Lahan 

Gambut (PLG ) diluncurkan 19951 , baru 300.000 hektar 

yang dimanfaatkan, termasuk untuk lahan pertanian, 

hingga jatuhnya Suharto dari kekuasaan pada Mei 1998. 

[6] 

[7]

Kegagalan rejim Suharto menangani tantangantantangan 

fisik ekosistem gambut menjadikan proyek 

kolosal ini neraka bagi masyarakat adat dan masyarakat 

setempat. Pembukaan kanal-kanal yang membelah 

ekosistem sensitif ini telah menyebabkan penurunan 

tabel air, yang mendorong kemerosotan ketersediaan air, 

anjloknya produksi perikanan masyarakat, serta menjadi 

kawasan rawan kebakaran. Bahkan pada 1997 kawasan 

Proyek PLG ini menyumbang persebaran asap yang luas 

akibat kegiatan penebangan hutan rawa gambut dan 

pembukaan lahan perkebunan ketika terjadi musim 

kemarau berkepanjangan yang dipicu gejala El Nino. 

Kebijakan melakukan rehabilitasi ekosistem gambut yang 

ditinggalkan begitu saja oleh rejim Suharto dimulai sejak 

rejim Megawati, yang kemudian diwujudkan rejim SBY- 

MJK, dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) No 

2 Tahun 20072 . Inpres tersebut boleh dikatakan tidak lebih 

dari sekedar janji di atas kertas, karena tidak ada arahan 

penganggaran yang jelas untuk pelaksanaannya, serta 

lebih berorientasi kepada pilihan-pilihan investasi keruk 

lain setelah diperbaiki dan dipulihkan. Kenyataannya, 

tanpa menanti selesainya Rencana Induk Rehabilitasi 

dan Revitalisasi, ijin-ijin untuk pembukan lahan-lahan 

perkebunan kelapa sawit dan penambangan batubara 

terus mengalir dari kabupaten-kabupaten setempat. 

Pembukaan dan pengeringan ekosistem gambut di 

Kalimantan Tengah, menimbulkan oksidasi yang pada 

gilirannya akan meningkatkan emisi karbondioksida, 

selain emisi yang dilepas dari meluasnya kebakaran 

gambut. Menurut Laporan Wetland International (2006) 3 , 

emisi CO dari lahan gambut diseluruh Asia Tenggara 

2 

pada tahun 1997 hingga 2006 adalah sekitar 2 Gt per 

tahun (1,400 Mt dari kebakaran hutan dan 600 Mt dari 

dekomposisi yang disebabkan oleh drainase). Sekitar 1.8 

Gt (90%) diperkirakan berasal dari Indonesia. Pembukaan 

ekosistem gambut di Kalimantan Tengah merupakan 

penyumbang emisi karbondioksida terbesar, bersama 

Provinsi Riau, Sumatra, yang mendongkrak posisi 

Indonesia menjadi nomor tiga pengemisi karbondioksida 

terbesar di tingkat global setelah Amerika Serikat dan Cina 

pada tahun 20064 . 

Sejak Konvensi Para Pihak (Convention of the Parties, COP) 

dari Kerangka Kerja Konferensi PBB untuk Perubahan Iklim 

(UNFCCC) ke-13 dilaksanakan di Bali, pada Desember 

2007, seluruh mata dunia mengarah kepada Kalimantan 

Tengah. Kontribusi Kalimantan Tengah, berupa emisi 

karbondioksida terhadap perubahan iklim global, 

dipandang sebagai peluang bagi peluang prakarsaprakarsa 

penghimpunan dana melalui skema pembiayaan 

berbasis karbon, melalui skema Pemangkasan Emisi 

dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD). Sedikit 

sekali pembahasan tentang langkah-langkah kongkret 

menanangani faktor-faktor penyebab tingginya emisi 

karbondioksida dari ekosistem gambut di Kalimantan 

Tengah, karena logika yang digunakan adalah, upaya 

rehabilitasi tidak akan pernah terlaksana tanpa biaya. 

Rehabilitasi yang dibutuhkan ekosistem gambut di 

Kalimantan Tengah dikatakan harus dilakukan pada skala 

luas, sehingga membutuhkan biaya yang luar biasa besar. 

Yang menjadi ironi, praktik-praktik ‘bisnis seperti biasanya’ 

atau business as usual, tetap berlangsung tertib dan rapih. 

Kegiatan pengerukan batubara di kawasan-kawasan 

sepanjang hulu Sungai Kapuas seperti tidak terganggu 

oleh gaung upaya-upaya penanganan perubahan iklim 

yang akan dilaksanakan di Kalimantan Tengah. Demikian 

halnya dengan perluasan perkebunan-perkebunan 

kelapa sawit. Tapi politik infrastruktur yang telah terbukti 

efektif menghancurkan tatanan sosial dan ekologik, 

karena tujuannya yang lebih melayani industri ketimbang 

meningkatkan jaminan keselamatan dan produktifitas 

masyarakat, kembali dilakukan di Kalimantan Tengah. 

Salah satunya lewat rencana pengembangan sarana 

kereta api yang diprioritaskan untuk mengangkut hasilhasil 

keruk ke pasar, baik itu untuk komoditi batubara, 

hasil hutan maupun hasil perkebunan. Demikian halnya 

dengan rencana pengembangan jalan raya Trans- 

Kalimantan, yang hingga saat ini masih dalam tahap 

perencanaan. 

Hiruk-pikuk rencana-rencana pembangunan tersebut 

sama sekali tidak ada urusannya dengan kenyataan pahit 

yang diemban rakyat, berupa pemadaman listrik yang 

berlangsung teratur, mulai dari satu kali dalam sehari 

hingga beberapa kali dalam sehari. Karena kekayaan 

alam Pulau Kalimantan memang tidak ditujukan untuk 

memenuhi kebutuhan rakyat Pulau Kalimantan, tetapi 

untuk memenuhi kebutuhan ekspor. Pemerintah tidak 

kenal lelah meyakinkan publik bahwa kebutuhan rakyat 

akan dipenuhi dari hasil perdagangan komoditi ekspor, 

yang jelas-jelas menghina akal sehat, karena tidak belajar 

dari kegagalan rejim Suharto yang menganut paradigma 

“jual mentah-jual murah-jual habis”, baik untuk minyak – 

gas, mineral, hutan, kelapa sawit, hingga beras. 

[8] 

[9]

Dulu, tahun 80-an, 

Kalimantan Timur 

memasok kayu ke Cina, 

Korea, Jepang, Malaysia 

dan Eropa 

Bagian Dua 

America Utara 1,2% 

(Amerika Serikat 1,22%) 

2 million ton 

Kalimantan, 

Lepas dari Mulut Harimau 

Jatuh ke Mulut Buaya 

America Selatan 0,35% 

(Chili 0,3%, Mexico 0,1%) 

550.000 ton 

Dulu, tahun 80-an, Kalimantan Timur (Kaltim) memasok kayu 11 juta meter kubik5 , yang sebagian besar dikirim ke 

negara lain. Saat ini, penebangan berganti pengerukan batubara. Bahkan paling tinggi angkanya di Indonesia, sekitar 

120 juta ton per tahun. 

Meski kekayaan alamnya melimpah. Kalimantan Timur terus identik dengan kemiskinan, ketertinggalan dan 

keterbelakangan di hampir semua bidang dibanding daerah lain. Bahkan, penghuni asli pulau – sang tuan rumah, 

masyarakat adat dayak di kawasan-kawasan tepi hutan, makin miskin dan menyusut populasinya. 

Pemerintah, dulunya di pusat, hingga era otonomi daerah saat ini, lebih suka memperlakukan hutan-hutan Kalimantan 

Timur sebagai komoditas dibanding ekosistem penopang hidup warga. Hasil jual beli komoditas mengucurkan keran 

devisa untuk membiayai pembangunan Indonesia, dengan catatan skandal korupsi yang tak sedikit. 

Gelombang eksploitasi sumber daya alam, mulai kayu, minyak, mineral hingga batubara, hanya berubah komoditasnya. 

Sebelum 1980, kayu-kayu dipasarkan ke Cina, Korea, Jepang, Malaysia dan Eropa. Tak beda dengan era pengerukan 

batubara kini. Moda pengerukan, aktor yang terlibat, dan kucuran pendapatan, tak berubah. 

Kalimatan Timur bagai lepas dari mulut harimau, jatuh ke mulut buaya. 

Eropa 10% 

(Italia 3%, Swiss 2,1%, Belanda 2,1%, 

Spanyol 1,9%, Inggris 1,3%) 

18 million ton 

Afrika 0,1% 

(Shiera Leone 0,04%, Marocco 0,04%, 

Andorra 0,03%) 

170.000 ton 

Kini industri perkayuan limbung, berganti 

industri ekstraktif lainnya, pengerukan 

mineral, batubara dan migas 

Tujuan eksport 

Batubara Kalimantan 

Asia 88% 

(Jepang 20%, Korea 

Selatan14%, Taiwan 13%, 

India 11%) 

140 million ton 

Australia Pacific 0,4% 

(Selandia Baru 0,37%, PNG 0,1%) 

650.000 ton 

Setahun setelah keluarnya UU Pokok Kehutanan No 5 tahun 1967, ditandai penebangan kolosal hutan alam seantero 

provinsi. Sungai Mahakam menjadi alat transportasi utama keluarnya kayu-kayu hutan Kalimantan ini ke Jawa, Sulawesi 

hingga Cina, Jepang dan Malaysia. Masa itu, 1968-1982 ini dikenal ramai dengan istilah banjir kap. 

Kini industri perkayuan limbung, keserakahan menebang kayu tanpa mau menanam, bak badai menghantam dan 

memukul industri ini. Pasokan kayu tak memenuhi kapasitas mesin-mesin mereka yang rakus. Celakanya hukuman bagi 

warga tepi hutan bertambah, kebakaran hutan kini langganan. Dalam kurun 20 tahun terakhir terjadi tiga kali kebakaran 

besar di Kutai6 . Tahun 1982, 1994, dan 1997. Hutan yang hancur karena pembalakan sebelumnya, sungguh-sungguh 

habis dilalap api. 

Dalam setahun terakhir, sejumlah industri kayu lapis dan HPH di Kaltim berhenti. Selain melakukan PHK, sejumlah 

perusahaan merumahkan 4.562 karyawan7, yang berpotensi di PHK juga. 

Era industri kayu, bersamaan juga datangnya industri ekstraktif lain, tambang, minyak dan gas. Ditandai kehadiran PT. 

Unocal dari Amerika Serikat di Kutai Kertanegara tahun 1968 dan perusahaan-perusahaan asing lainnya di pesisir dan 

Delta. Sementara di pegunungannya hadir Rio Tinto, tambang emas dari Inggris dan Australia, yang mewariskan sekitar 

77 juta ton limbah tailing di dam Namuk, Kelian Kutai Barat 8 . 

Era industri kayu Kalimantan Timur dilanjutkan era Perkebunan kelapa sawit skala besar dan pengerukan batubara. 

Dan, enam tahun terkahir, ada 33 Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dan 1.212 Kuasa 

[10] [11]

Kontrak: 1978 

Konsesi: 5.361 ha 

Produksi: 

• (2004) 1.8 juta ton 

• (2005) 1.6 juta ton 

• (2006) 1.6 juta ton 

• (2007) 0.0 juta ton 

• (2008) 0.0 juta ton 

Saham: 

Tahun 2008, PT. Indo Tambangraya Megah 

Tbk. (ITM) memiliki saham 99,99% PT. 

Kitadin 

Ekspor: 

Tercatat PT. Kitadin melakukan ekspor 

sekitar 80.000 ton ke Korea Selatan dan 

Taiwan 

Konsumen: 

Sino-Indo Co. Ltd. (Taiwan), Korea Western 

Power Co. Ltd. (Korea Selatan) 

3.112.690 

hektar luas 

konsesi 

tambang di 

Kalimantan 

Timur 

Sama dengan 

Luas provinsi 

Kalimantan 

Selatan, 

3.727.750 

hektar 

Kontrak: 1982 - 2023 


Produksi: 

• (1993) 1 juta ton 

• (2007) 20,5 juta ton, persentase 

penjualan: 

• 70% ekspor 

• 30% dalam negeri 

• (2008) diperkirakan 22 juta ton 

Saham: 

Saham dimiliki oleh: 

• 49% Samtan Co Ltd (Korea Selatan) 

• 46% PT. Indika Inti Corpindo (anak 

perusahaan PT. Indikia Energy Tbk 

(Indika Group (Indonesia) 

• 5% PT. Muji Inti Utama (Indonesia) 

Ekspor: 

Pada tahun 2008, persentase ekspor PT. 

Kideco Jaya Agung adalah: 

• 85% ke Asia (Korea Selatan 22%, 

Taiwan 13%, India 11%) 

• 12% ke Eropa (Inggris 5%, Slovenia 3%, 

Italia 2%). 

• 3% untuk negara lainnya (Selandia 

Baru) 

Konsumen: 

Korea East West Power Co. Ltd (Korea 

Selatan), TNB Fuel Services Sdn. Bhd. 

(Malaysia), Kumho Petrochemical Co. Ltd 

(Korea Selatan), J-Power Resources Co. Ltd 

(Jepang), China Minerals Co. Ltd. (Cina), 

Taiwan Power Company (Taiwan), Castle 

Peak Power Company Ltd Hk (Hongkong), 

Feni Industry (Slovenia), Genesis Power 

Ltd (New Zealand), International Power 

Fuel Company Ltd (Inggris), Korea 

Southern Power Ltd (Korea Selatan), dll 

Enam Penguasa Kalimantan Timur 

Kontrak: 1982 - 2021 


Produksi: 

• (1991) sebesar 2 juta ton 

• (2007) sebesar 38,4 juta ton, dimana 

persentase penjualan : 

• Ekspor 90% 

• Dalam negeri 5% 

• (2008) 37.5 juta ton, persentase ekspor 

adalah 87% 

Saham: 

Saham PT. Kaltim Prima Coal dipegang 

oleh: 

• 65 % PT. Bumi Resources Tbk 

(Indonesia) 

• 30 % Tata Power Ltd (India) 

• 5 % PT. Kutai Timur Energi (Indonesia 

Ekspor: 

Pada 2008, persentase ekspor PT. Kaltim 

Prima Coal adalah: 

• 83% ke Asia (Jepang 31%, Taiwan 19%, 

India 10%) 

• 16% ke Eropa (Swiss 6,9%, Belanda 

5,6%, Inggris 1,5% ) 

• dan sisanya ke Amerika 

Konsumen: 

Taiwan Power Company (Taiwan), NS 

Resource Net (Jepang), National Power 

Corporation (Filipina), IEG Limited 

(Hongkong), CLP Power Hong Kong 

Limited (Hongkong), TNB Fuel Services 

SDN, BHD (Malaysia), Toyota Tsuho 

Corporations (Jepang), Coaltal Energy 

Private, LTD (India), Hokuriku Electric 

Power Company (Jepang), BLCP Power 

(Thailand), Mitsubitshi Corporation 

(Jepang), Guangdong Power Industry Fuel 

Co. Ltd (Jepang), Korea Southern Power, 

Ltd (Korea Selatan), B.M.A. BV (Belanda), 

Nan Ya Plastics Corporation (Taiwan). 

Sedangkan konsumen dalam negeri 

adalah Indonesia Tanjung Jati B, Freeport, 

Inco. 

Pertambangan (KP) diterbitkan pemerintah9 . Otonomi daerah jadi pintu ampuh pejabat, korporasi lokal hingga 

internasional mendapatkan perijinan mengeruk batubara perut Kaltim. Meski dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah (RPJPD) provinsi 2005-2025 disebutkan, pencadangan lahan pertanian tanaman pangan dan 

hortikultura seluas 2,49 juta hektar. Justru 3,12 juta hektar lahannya malah dirubah konsesi tambang dengan perijinan 

KP. Ini hampir seluas Kalimantan Selatan, provinsi tetangganya. 

Cadangan terukur batubara sekitar 1,983 milyar ton membuat pemerintah dan warga Kaltim lupa daratan. Ditopang 

nilai Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kaltim mencapai 176,1 trilyun (2005) membuat pemerintah daerah 

mengandalkan industri ekstraktif penopang utama ekonomi provinsi terluas di pulau Kalimantan ini. Bagi pemerintah 

pusat, Kaltim adalah Auto-Teller Machine (ATM), pada 2008, sekitar 70 persen produksi batubara nasional berasal dari 

Kaltim10 . 

ATM Republik yang Compang-camping 

Angka penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan 

hingga Maret 200711 , berjumlah 324,8 ribu atau sekitar 

11,04 persen total penduduk, 2.957.465 jiwa. . Jumlah ini 

meningkat 25,7 persen dibanding tahun sebelumnya, 

berjumlah 299,1 ribu atau 10,57 persen. 

Tiga Daerah kantong pengangguran terbesar12 adalah 

Kota Samarinda, 31.959 jiwa disusul Kota Balikpapan, 

31.019 jiwa, serta Kabupaten Kutai kertanegara, 23.591 

jiwa. Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Kertanegara 

memiliki jumlah konsesi tambang terbanyak. Jika ditotal 

mencapai 687 konsesi13 . Mustahil memecahkan masalah 

pengangguran menggunakan industri tambang, yang 

padat modal dan padat teknologi. 

Ketahanan pangan Kaltim juga memble. Provinsi ini 

tak mampu memenuhi kebutuhan pangan mandiri 

penduduknya yang tumbuh 3,7 persen per tahunnya 14 . 

Pada 2008, produksi beras mencapai 570 ribu ton 15 , 

diprediksi tak akan mampu menutup kebutuhan. Dan 

harus mendatangkan 20 ribu ton beras dari Sulawesi 

Selatan dan Jawa 16 . Mereka juga harus mendatangkan 

83 persen kebutuhan proteinnya dari 490 ekor sapi yang 

mereka butuhkan pertahun dari Nusa Tenggara Barat dan 

Sulawesi Selatan 17 . 

Catatan ini belum ditambah daftar bencana lingkungan, 

penggusuran masyarakat, pelanggaran HAM, gangguan 

kesehatan dan lainnya, akibat pengerukan batubara. 

[12] [13] 

Kontrak: 1983 


Produksi: 

• (1994) sekitar 304 ribu ton 

• (2007) sekitar 11.821 juta ton, dimana 

persentase penjualan: 

• 60 % ekspor 

• 35% dalam negeri 

Saham: 

Saham Berau Coal dimiliki oleh: 

• 51% PT. Armadian Tritunggal 

(Indonesia) 

• 39% Rognar Holding B.V. (Netherlands) 

• 10% Sojitz Corporation (Japan) 

Ekspor: 


Berau Coal adalah: 

• Korea 26% 

• China 18% 

• India 16% 

• Negara lainnya 39% 

Konsumen: 

Adani Global Pte Ltd (Singapura), 

CLP Guangxi Fangchenggang Power 

Company, Ltd (Cina), Korea Western Power 

Co. Ltd (Korea Selatan), Sino-Indo Co. Ltd 

(Taipei Taiwan), Hua Yang Electric Power 

Co. Ltd 

Kontrak: 1988 


Produksi: 

• (2004) sekitar 7.9 juta ton 

• (2007) sekitar 11,5 juta ton 

Saham: 

Pada tahun 2008, PT. Indo Tambangraya 

Megah Tbk (ITM). memiliki 99,99% saham 

PT. Indominco Mandiri. 

Ekspor: 


Indominco Mandiri adalah: 

• 92% Ekspor ke Asia (Jepang 24%, Korea 

Selatan 16%, Cina 13%) 

• 8% Ekspor ke Eropa ( Italia7 %) 

Konsumen: 

CLP Guangxi Fangchenggang Power 

Company Ltd (Cina), Enel Tradespa (Italia), 

Ho-Ping Power Company (Taiwan), 

J-Power Resources Co. Ltd. (Jepang), 

National Power Corporation (Filipina), 

Sumitomo Corporation (Jepang), 

Formosa Plastic Corporation (Taiwan), 

Banpu International Ltd (Thailand), TNB 

Fuel Services Sdn. Bhd. (Malaysia), China 

Minerals Co. Ltd (Cina) 

Kontrak: 1997 


Produksi: 

• (2006) 213.000 ton 

• (2007) 223.000 ton 

Saham: 

Saham PT. Interex Sacra Raya dimiliki oleh: 

• 30% PT. Persada Capital Investama 

(Indonesia) 

• 30% PT. Sinar Ganda Jaya (Indonesia) 

• 25% Multi Corporation Pte. Ltd 

(Singapore) 

• 15% Individual investor (Indonesia) 

Ekspor: 

Ke Jepang. 

Interrex Sacra Raya 

Bersamaan meningkatnya 

pengerukan batubara, pemerintah 

daerah dan pusat gagal mengatasi 

permasalahan: 

Pemiskinan 

Pengangguran 

Kedaulatan pangan 

Bencana lingkungan 

Pelanggaran HAM 

Gangguan kesehatan dan lainnya

Kalimantan Selatan 

A 

Kontrak: 1999 


Produksi: 

- (2000) sekitar 246 ribu ton 

- (2007) sekitar 3,7 juta ton 

Saham: 

Saham PD Baramarta dimiliki 100% 

oleh Pemerintah Kabupaten Banjar 

(Indonesia) 

Eksport: 

Negara tujuan utama ekspor PD 

Baramarta adalah Hongkong, India, 

Thailand, Malaysia, dan Jepang 

Kontrak: 1981 - 2011 


Produksi: 

- (1990) sekitar 454 ribu ton 



Saham: 

Saham PT. Arutmin Indonesia dimiliki oleh 

- PT. Bumi Resources Tbk 99.99% 

(Indonesia) 

- PT. Amara Bangun Cesta 0.01% 

(Indonesia) 

Eksport: 

Pada tahun 2008, persentase eksport PT. 

Arutmin Indonesia adalah 

- 90% Asia 

- 10% Eropa 

Konsumen: 

Hongkong Qinfa Trading Ltd (Hongkong), 

Indocoal Resources (Cayman) Limited 

(Pulau Cayman) 

Tak beda tetangganya, hutan Kalimantan Selatan 

(Kalsel) hanya menjadi ajang kerukan, yang berubah 

komoditasnya dari waktu ke waktu. Masa Orde Baru, 

hutan dipelakukan sebagai tegakan kayu, lantas bergeser 

komoditasnya menjadi kebun sawit skala besar, lantas 

pembongkaran lantai hutan menjadi kawasan tambang. 

Hingga 1995/199618 , ada 11 buah ijin HPH meliputi luas 

1.054.240 hektar. Sebagian besarnya di wilayah hutan 

lindung Meratus, kawasan lindung terakhir provinsi 

ini. Sebanyak 30 persen hutan Pegunungan Meratus 

hilang pada periode 2000. Dinas Kehutanan pronvinsi 

menyatakan jumlah lahan kritis dalam kawasan hutan 

lindung mencapai 187.384,59 hektar. 

Pada awal 2000-an, perkebunan kelapa sawit skala 

besar mulai marak. Cadangan luas lahan yang bisa 

dikembangkan untuk perkebunan kelapa sawit mencapai 

Tiga Penguasa Kalimantan Selatan 

Kontrak: 1982 – October 2022 


Produksi: 

- (1992) sekitar 1 juta ton 

- (2007) sebesar 36,1 juta ton, dimana 

persentase penjualan: 

- (2008) 38,5 juta ton 

Saham: 

Saham PT. Adaro Indonesia dimiliki oleh 

- PT. Alam Tri Abadi 60.23% (Indonesia) 

- PT. Viscaya Investment 28.33% (Indonesia) 

- PT. Dianlia Setyamukti 5.84% (Indonesia) 

- Indonesia Coal Pty, Ltd 4.67% (Australia) 

- Mec Indo Coal, B.V. 0.93% (Belanda) 

Eksport: 

Pada tahun 2008, persentase ekspor PT. Adaro 

Indonesia adalah: 

- 69% Asia 

- 23% Eropa 

- 5% Amerika Utara 

- 2% Negara lainnya 

Konsumen: 

Adani Enterprises Ltd (India), Atel Energy SRL 

(Italia), Castle Peak Power (Hongkong), China 

Steel Corporation (Taiwan), Coaltrade Service 

International PTE Ltd (Singapura), Coral Bay 

Nickel Corporation (Filipina), Devendran Coal 

International Ltd (India), Donholm-Barwil 

Limited (Inggris), Eastern Energi Corporation 

(Singapura), Glencore International AG (Swiss), 

Guangdong Zhenrong Energy Co. Ltd (China), 

IEG Limited (Hongkong), IMR Metallurgical 

Group Resources A.G (Amerika Serikat), 

Indocoal Resources (Cayman) Limited (Pulau 

Cayman), Japan Kenzai Co. Ltd (Jepang), 

J-Power Resources Co. Ltd (Jepang), Matias 

Gonzales Chas, S.L (Spanyol), Mitsubishi 

Material Corporation (Jepang), PSEG Energy 

Resources & Trade LLC (Amerika Serikat), 

Taiwan Power Company (Cina), Tata Power 

Company Limited (India), TNB Fuel ServiceSDN 

BHD (Malaysia), Union Fenosa Generacion S.A 

(Spanyol) 

955.085 hektar19 , tersebar 8 Kabupaten. Hingga 2004 telah 

dikembangkan sebesar 318.551 hektar20 . Dan ekspansinya 

merengsek ke wilayah hutan. Tercatat 431.125,47 hektar 

kawasan hutan dipakai sektor perkebunan kelapa sawit21 . 

Itu termasuk 6.219,67 hektar kawasan Suaka Alam dan 

5.385,67 hektar kawasan Hutan Lindung. 

Kini hasil pengerukan mendominasi PDRB Kalimantan 

Selatan. Setidaknya, hingga tahun 2008 terdapat 280 

perusahaan pemegang ijin KP di kawasan hutan ini 

dengan konsesi seluas 553.812 hektar22 . Ini belum 

termasuk KP yang masih dalam proses pinjam pakai 

kawasan hutan (terdapat 97 perusahaan KP) dan 14 PKP2B 

seluas 50.278,59 hektar23 . 

Apa prestasi pengerukan ini bagi Kalimantan Selatan? 

[14] [15]

Bagian Tiga 

Bagai Menggali Kubur sendiri 

Gelap gulita bergilir merupakan hal biasa bagi warga Kota Samarinda, Ibukota Provinsi, yang jumlah penduduknya 

597.075 jiwa (2007) 24 . Lebih dari seperenam populasi penduduk tinggal di Kota Samarinda. Sepanjang Juli hingga 

November 2008, pemadaman bisa mencapai 6 – 10 jam setiap hari 25 . Sebuah potret ironi, karena Kalimantan Timur 

memasok lebih separuh produksi batubara Indonesia. Tujuh puluh persen batubara tersebut, atau sekitar 120,5 juta ton 

(tahun 2008), diekspor ke luar negeri 26 . 

Kabupaten Kutai Timur punya kisah berbeda. Hanya 37 desa dari 135 desa yang dihuni 50.175 rumah tangga yang bisa 

mendapatkan listrik 27 . Di saat sama, PT. Kaltim Prima Coal malah bebas menggunakan jatah listrik yang dapat digunakan 

21 ribu rumah tangga 28 demi melancarkan tambangnya beroperasi. Padahal 96% produksi perusahaan tersebut 

diekspor 29 . 

Provinsi bagai lilin yang membakar dirinya sendiri, agar dapat menghidupi pengusaha, korporasi raksasa dan negara 

lain. Tidak sebatas urusan energi. Lima kabupaten dan kota paling banyak dikeruk kekayaan batubaranya di provinsi ini 

– Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kabupaten Kutai Barat dan Kota Samarinda, 

justru harus menanggung daya rusak mematikan batubara. Mulai dari krisis air, banjir, pelanggaran HAM hingga 

gangguan kesehatan. 

[16] [17]

PT. KPC Menjamin Suramnya Kutai Timur 

68 ijin KP Batubara 

Jika diteruskan menyandarkan 

pada eksploitasi kekayaan alam 

yang tidak dapat diperbaharui, 

seperti batubara, Kabupaten 

Kutai Timur pasca tambang akan 

menjadi kota mati. 

Besarnya Angka 

Pengangguran 

Sektor pertambangan bukanlah solusi 

ketenagakerjaan. Keberpihakan Pemerintah 

Kabupaten Kutai Timur pada PAD dari 

sektor pertambangan hanya demi 

mengejar angka-angka kinerja ekonomi 

makro belaka. 

Masyarakat miskin terbesar seprovinsi 

Kalimantan Timur 

Jumlah penduduk Kabupaten Kutai Timur 

203.156 jiwa. Jika dikalikan dengan 48,25%, 

maka angka kemiskinannya adalah 98.025 jiwa. 

Hampir separuh penduduk Kabupaten Kutai 

Timur adalah masyarakat miskin! 

Krisis Listrik 

Dengan jumlah rumah tangga, 50.175. maka 

total kebutuhan hanya 45 MW. Artinya, 

kebutuhan KPC tiga kali lipat lebih besar 

dibandingkan kebutuhan listrik masyarakat di 

Kabupaten Kutai Timur sendiri. 

Lewat Sistem Mahakam, Kalimantan Timur memiliki daya terpasang 262 MW dan daya mampu 204 MW dengan beban 

puncak saat ini 196 MW 30 . Hanya 610 desa (43,26%) dari total 1.410 desa yang mampu dilayani 31 . Saat ini, daftar tunggu 

pelanggan listrik mencapai 180 MW 32 . 

Terdapat tiga kabupaten yang pemenuhan kebutuhan listrik paling rendah 33 , yakni Kutai Barat, Kutai Timur dan Berau. 

Hanya 27% hingga 38% dari total 475 desa di tiga kabupaten tersebut dialiri listrik. Sementara di daerah tersebut 

beroperasi empat perusahaan tambang raksasa yang memasok batubara paling banyak, yakni PT. Trubaindo, PT. 

Gunung Bayan Pratama, PT. Kaltim Prima Coal (KPC) dan PT. Berau Coal. Total produksi keempat perusahaan tersebut 

pada tahun 2008 mencapai 59 juta ton 34 . 

Kebobrokan tersebut gamblang di Kabupaten Kutai Timur. Pada 2008 kabupaten dihuni 50.175 rumah tangga yang 

tersebar di 135 desa 35 . Hanya 37 desa atau 27% desa yang mendapatkan pelayanan listrik pemerintah. Jika diasumsikan 

satu rumah menggunakan daya listrik sebesar 900 watt, maka total kebutuhan listriknya sebesar 45.157.500 Watt atau 

45 MW 36 . 

Tabel Konsumsi Energi PT. KPC 

2006 2007 

No Energy Sumber 

Produksi Listrik 

Konsumsi Bahan 

Bakar 

Produksi Listrik Konsumsi Bahan Bakar 

1 Listrik PLTU KPC 66.886,80 MWh 

40.464,30 ton 

batubara 

68.069,2 MWh 41.119,6 ton batubara 

2 Listrik Genset 31.318,89 MWh 8.520,78 kL solar 34.256,64 MWh 9.384,5 kL solar 

3 Listrik PLN Nil Nil Nil Nil 

Sumber : Laporan Pembangunan Berkelanjutan, 2007 

Menghabiskan 18,9 MW, atau setara listrik 

yang bisa menghidupi listik 21 ribu rumah 

tangga di Kutai Timur 

Di daerah yang sama beroperasi PT. Kaltim Prima Coal yang memproduksi 48 juta ton batubata37 . PT. KPC membangun 

PLTU Tanjung Bara yang berkapasitas 10 MW38 dan cadangan dua PLTD berkapasitas 8,9 MW39 . Mereka menghabiskan 

18,9 MW, atau setara listrik yang bisa menghidupi listik 21 ribu rumah tangga di Kutai Timur. 

PLTU yang berada di lahan seluas 1,8 ha setiap hari membutuhkan 96 ton batubara, 120 ribu liter air tawar untuk 

memasok ketel, dan sedikitnya 302.400 liter air laut untuk pendingin40 . Kegiatan tersebut menghasilkan limbah 2,3 ton 

abu terbang (fly ash) dan 1,5 ton abu dasar perhari. 

Tahun 2010 perusahaan merencanakan peningkatkan pengerukan batubara hingga 70 juta ton41 . Untuk itu dibutuhkan 

peningkatkan pasokan listrik hingga 152 MW42 . Ini setara dengan tiga kali lebih kebutuhan listrik warga Kutai Timur. 

Hampir setara dengan tingkat kebutuhan listrik Sistem Mahakam, yang meliputi Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan 

Kabupaten Kutai Kertanegara; Kota Tenggarong, Loa Janan dan Samboja, yang mencapai 210 MW43 . 

[18] [19]

Pesta Perizinan dan Korupsi 

di Kutai Kertanegara 

Angka 

kemiskinan 

tahun 2009 menempati 

3 besar warga miskin di 

Kalimantan Timur dengan 

jumlah 30.125 kepala keluarga 

(KK) warga miskin. Demikian 

pula angka buta aksara 

yang menempati urutan 

tertinggi, yakni 18.681 

orang 

Pelanggaran HAM. 

6 tahun penjara 

Nama : Syaukani HR 

Jabatan : Bupati Kukar 

(2005-2010) 

Kasus : Korupsi Rp. 124 milyar 

4 tahun penjara 

Nama : Syamsuri Amsar 

Jabatan : Wakil Bupati Kukar 

(2005-2010) 

Kasus : Bansos Rp. 124 milyar 

Banding MA 

Nama : Rachmat Santoso 

Jabatan : Ketua DPRD Kukar 

(2005-2010) 

Terdakwa kasus Pembangunan 

Tapal Batas Rp. 800juta 

Kekayaan sumber daya Alam 

bukannya membuat rakyat 

Kutai Kertanegara sejahtera, 

tetapi malah menyuburkan 

Korupsi 

Kutai Kertanegara memiliki 687 perijinan KP 

hingga 2009 44 . Sepanjang 2007/ 2008 saja, 

dikeluarkan 247 perijinan 45 , artinya dalam dua 

hari minimal pemerintah mengeluarkan satu 

Ijin KP. Jika dibandingkan dengan jumlah desa 

di seluruh kabupaten yang hanya berjumlah 

227 desa, rasionya ada 2 perusahaan tambang 

dalam 1 desa. 

Kekayaan sumber daya Alam bukannya 

membuat rakyat Kutai Kertanegara sejahtera, 

tetapi malah menyuburkan Korupsi. 

Kabupaten ini dikenal paling korup di Kaltim. 

Ada 8 pejabat sejak 6 tahun terakhir yang 

ditangkap dan dipenjara karena kasus 

Korupsi 46 . Mulai Bupati, wakil Bupati, anggota 

dan ketua DPRD, juga kepala Dinas. Bupati 

Kutai Kertanegara (2005 - 2010) , dipenjara 

kerena korupsi 124 miliar rupiah 47 . Selain itu, 

ada 37 Anggota DPRD periode 2004 – 2009 

yang terlibat dalam kasus korupsi bantuan 

sosial (Bansos), tetapi dari 37 Anggota DPRD 

II hanya 2 Anggota DPRD yang menjadi 

tersangka 48 . 

Kasus korupsi membuat pergantian pejabat 

berlangsung begitu cepat. Dalam 4 tahun 

terakhir sudah terjadi 4 kali penggantian 

pelaksana tugas Bupati di sini 49 

Kriminalisasi warga terjadi pada 20 Agustus 2008 ketika Brimob Kepolisan Daerah (Polda) Kalimantan Timur dan Polres 

Kutai Kartanegara melakukan tindak kekerasan terhadap warga Kota Bangun yang saat itu warga sedang melakukan 

demostrasi menuntut lahan mereka yang diserobot perusahan PT. Arkon di Desa Semaleh, Kecamatan Kota Bangun 

Kutai Kartanegara. Mereka dipukul, ditendang dan ditembak. Dalam peristiwa pembubaran aksi damai tersebut satu 

warga yang bernama Serin tewas diterjang peluru aparat, empat orang terluka dan dua orang cacat seumur hidup, serta 

24 orang lainnya ditahan, dikriminalisasi. Belakangan mereka dijatuhi hukuman tujuh bulan penjara oleh Pengadilan 

Negeri Tenggarong dengan alasan membawa senjata tajam dan dituduh mengganggu ketertiban umum. Sementara 

proses hukum terhadap aparat kepolisian yang melakukan penembakan dan pembunuhan terhadap masyarakat tidak 

dilakukan. 

[20] [21]

Generasi Suram Kutai Barat 

Krisis Listrik. 

Ada 11 Kecamatan dari 21 Kecamatan yang 

belum merasakan listrik. Mereka biasanya 

membeli mesin dompeng untuk mengalirkan 

listrik di rumah. Hanya terdapat PLN Ranting 

Melak yang membawahi tujuh unit PLN 

dengan total 11.261 pelanggan. Sejak 2002 

hingga 2009 akumulasi daftar tunggu calon 

pelanggan PLN sudah mencapai 5.400 

rumah. Dengan pertumbuhan penduduk 

mencapai 1,7% pada 2006, membuat daftar 

antrian listrik semakin membengkak. 

Perijinan. 

Ada sekitar 87 ijin KP 

ditambah 3 ijin PKP2B yang 

tersebar pada 20 kecamatan. 

Hanya dari 3 perusahaan di 

dikeruk 9,7 juta ton pertahun. 

Jumlah Penderita ISPA Kutai Barat 

Generasi suram macam 

apa yang akan lahir di 

Kabupaten Kutai Barat, 

jika di usia begitu dini, 

sudah terserang ISPA 

dan terancam penyakit 

kelamin. 

Terdapat 21 kecamatan di Kabupaten Kutai Barat. Di sebagian besar kecamatan 

terdapat pengerukan batubara. Di lokasi-lokasi beroperasinya tambang 

batubara mudah ditemui lokasi-lokasi prostitusi, bahkan bisa mencapai tiga 

lokalisasi atau lebih. 

Kunjungilah Kecamatan Melak. Di kecamatan tersebut terdapat Kampung 

Muara Bunyut yang memiliki empat lokalisasi, berdekatan dengan tambang 

batu bara milik PT. Gunung Bayan Pratama Coal dan PT. Trubaindo Coal Mining. 

Keduanya adalah milik asing. 

Satu lokalisasi baru dipindahkan dari Kampung Muara Bunyut, karena 

berdekatan dengan rencana lokasi pemerintah membangun sebuah Sekolah 

Dasar (SD). Tetapi pemindahan ini tak terlalu jauh dari tempat lama. Kini, SD 

tersebut diapit beberapa lokalisasi serta menikmati pemandangan lalu lalang 

truk-truk tambang. 

Maraknya penyakit kelamin bukan hal baru di kawasan ini. Agustus 2009 lalu, 

Kaltim Post memberitakan penderita penyakit kelamin GO atau Gonorrhea 

sudah mencapai 39 orang warga. Tenaga medis Pusat Kesehatan Masyarakat 

(Puskesmas) setempat menyebutkan angka penderita GO bisa 

lebih tinggi daripada yang diberitakan media, sebab kebanyakan 

penderita datang langsung ke tempat praktik dokter swasta. 

Jarang yang mendatangai Puskesmas atau instansi fasilitas 

kesehatan publik lainnya. Maklum, penyakit kelamin masih 

mendapat stigma memalukan dan kotor. Celakanya, 

penderita GO adalah kelompok usia produktif yaitu 

20-40 tahun. 

Ini belum termasuk angka penderita Infeksi Saluran 

Pernafasan Akut (ISPA). Pada 2007, Dinas Kesehatan 

Kabupaten Kutai Barat mencatat 19.375 penderita 

ISPA, meningkat dari tahun sebelumnya, yang 

berjumlah 17.373 penderita. Catatan tahun 2008 

menunjukkan, sebanyak 2.233 penderita ISPA 

adalah bayi dan 5.071 anak-anak 50 . 

Bisa dibayangkan, generasi suram macam apa 

yang akan lahir di Kabupaten Kutai Barat, jika 

di usia begitu dini, sudah terserang ISPA dan 

terancam penyakit kelamin. 

[22] [23] 

Jumlah Penderita 

20.000 

19.500 

19.000 

18.500 

18.000 

17.500 

17.000 

16.500 

16.000 

2006 2007 

Tahun

Banjir, Berkah Batubara Samarinda 

Dulunya, banjir besar di kota hanya datang 3 sampai 5 

tahun sekali. Misalnya banjir yang terjadi pada Juli-agustus 

2008 di Samarinda Utara. Air datang dari sungai Mahakam 

(Pasang). Volume air yang datang memang semakin 

meningkat. 

Tapi yang tak biasa, sejak pengerukan batubara naik 

dalam empat tahun terakhir, banjir jadi rutin. Sepanjang 

November 2008 hingga Mei 2009, Samarinda menjadi 

langganan banjir, dan meluas di hampir semua kecamatan 

di Samarinda 51 . Sepanjang 6 bulan, terjadi 4 kali banjir 

besar. Sekali banjir menenggelamkan 10.204 keluarga 

pada 4 kecamatan, yaitu Samarinda Utara, Ulu, Ilir dan 

Sungai Kunjang 52 . Kawasan itu kini berubah jadi enclave 

rawan banjir. Hampir semua jalan utama Kota samarinda 

tergenang saat banjir datang. 

Sejak itu, banyak warga mulai menaikkan pondasi dan 

tiang rumahnya, bahkan banyak yang menjualnya 

dengan harga murah. Banjir membuat putaran ekonomi 

masyarakat menengah kebawah terganggu. Salah satunya 

transportasi, angkutan kota trayek B, yang jumlahnya 

sekitar 500 buah. Mereka melayani jalur kawasan banjir, 

yaitu Samarinda Utara, Ilir dan Ulu, harus mengutang 

setoran yang besarnya rata-rata Rp. 85.000 per hari. 

Mereka tidak bisa beroperasi saat banjir datang. 

Belum lagi, jalur banjir juga melawati tempat-tempat 

pasar tradisional seperti pasar Merdeka, Rahmad, Ijabah 

dan Segiri 53 . Banyak pembeli yang enggan belanja, setiap 

kali banjir datang. 

Akumulasi kerusakan sumber daya alam, khususnya 

akibat pengerukan batubara, telah membuat Samarinda 

menjadi kota banjir. Padahal pendapatan dari pengerukan 

itu tak seberapa jumlahnya bagi dompet daerah. Pada 

2008, pendapatan asli dari pertambangan batubara hanya 

Rp. 399.000.000,- atau 4,13 persen total Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda sebesar 112,5 miliar 

rupiah 54 . 

Celakanya untuk mengatasi banjir, biaya yang dibutuhkan 

lebih besar. Pada 2008 lalu, Kota Samarinda membiayai 

proyek penanggulangan banjir dan membangun folder 

(kolam raksasa penampung air). Biaya yang dibutuhkan 

perbuahnya mencapai 38 miliar rupiah. Biaya pembuatan 

folder air Hitam misalnya, menghabiskan biaya 36 miliar 

rupiah. Kini Kota Samarinda berencana akan membangun 

5 folder lagi. 

Sungguh, dompet daerah bisa jebol jika Kota Samarinda 

terus mengeruk batubaranya. 

Perijinan. 

Ada 76 Ijin Kuasa Pertambangan 

dan PKP2B , konsesinya meliputi 

71 persen atau 50.742.76 ha dari 

luas Kota Samarinda. Sekitar 25% 

atau 16,294 hektar dari luas kota 

samarinda merupakan daerah 

gambut yang yang cocok untuk 

resapan air yang sekarang sudah 

berubah fungsi. 

Pendapatan. 

Pada 2008 pendapatan daerah dari 

pertambangan batubara hanya 

sebesar 399 juta rupiah, hanya 4% 

dari total PAD Samarinda sebesar 

112,5 miliar 6 . Padahal, pada 2008 

lalu biaya pembangunan proyek 

penanggulangan banjir dengan 

membangun Folder Penampung 

Banjir, butuh biaya 38 miliar rupiah 

per folder 7 . 

Banjir. 

Di masa lalu banjir besar hanya datang 

tiga hingga lima tahun sekali, misalnya 

banjir yang terjadi pada Juli tahun 2008. 

Saat itu, banjir menyerang Kecamatan 

Samarinda Utara. Berbeda dengan 

banjir berikutnya, bulan November 

2008 hingga Mei 2009, luasan banjir 

terjadi di hampir semua kecamatan 

di Samarinda. Sepanjang tujuh bulan 

tersebut, terjadi empat kali banjir 

besar. Sekali banjir menenggelamkan 

10.204 keluarga pada empat kecamatan 

(Samarinda Utara, Ulu, Ilir dan Sungai 

Kunjang) kawasan-kawasan itu yang 

selama ini telah berubah jadi daerah 

kantung atau enclave rawan banjir di 

kota samarinda. 

Pengusahaan 

Hutan. 

Hutan kota Samarinda sekarang tinggal 0,8% 

atau 256,50 ha. Di Samarinda terdapat empat daerah 

aliran sungai atau DAS, yakni Karang Asam Besar, Karang 

Asam Kecil, Loa Bakung, dan Karang Mumus. Hampir 

semua DAS di Samarinda terus mengalami pendangkalan 

akibat kegiatan pertambangan, galian C, pembangunan 

properti dan perumahan 

[24] [25]

Paser, 

Kabupaten Konservasi menuju Kabupaten Bencana 

Ancaman terhadap 

Keanekaragaman 

Hayati di Kawasan 

Konservasi. 

Hutan Lindung Gunung Ketam di Kabupaten Paser seluas 

35.350 hektar dikeruk oleh tambang batubara, Interex Sacra 

Raya dengan luas konsesi 6.947,58 hektar, serta Bulungan 

Mandiri Lestari dengan luas konsesi 8.333,17 hektar. Kedua 

perusahaan ini mengancam DAS Kandilo dengan sepuluh 

anak sungainya, juga sedikitnya 58 jenis pohon kayu, 14 reptil, 

harimau kumbang, bekantan dan kumpulan jenis ikan tawar2 

yang menghuni hutan lindung ini. 

Perijinan 

Sekarang Terdapat 67 ijin KP dan empat ijin PKP2B, salah 

satu raksasa perusahaan pemegang konsesi PKP2B adalah 

Kideco Jaya Agung, yang menghasilkan 21 juta ton 

batubara tiap tahunnya. Sepanjang 2007 – 2009, terdapat 

sekitar 45 perijinan KP dikeluarkan pemerintah. 

DAS Kandilo Terancam Tambang, Lima 

Kecamatan Terancam Air Bakunya. 

Penduduk lima kecamatan di hilir DAS Kandilo, sejumlah 8.009 

kepala keluarga (KK), terancam terganggu dan terhenti pasokan 

air bersih. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Paser merugi, 

biaya produksi air bersih menggelembung empat kali lipat sejak 

2004, uji laboratorium menunjukkan tingkat kekeruhan tinggi, 

1600 NTU (Nephelometric Turbidity Unit), sehingga memaksa PDAM 

menggunakan bahan kimia hingga empat kali dari biasanya. 

DAS Kandilo adalah DAS terbesar di Kabupaten Paser, luasnya 

441.619 hektar atau 30 persen dari total luas Kabupaten Paser 55 . Aktivitas 

perusahaan tambang asal Korea Selatan, PT. Kideco Jaya Agung dan PT. 

Interex Sacra Raya di hulu Sungai Gunung Ketam-Kandilo adalah pihak 

yang harus dituntut pertanggungjawabannya. 

Penggusuran Masyarakat Adat 

Tambang juga memotong sungai, mencemari Sungai 

Samurangau dan Biu hingga tak layak lagi digunakan 

kebutuhan harian warga. Kini banjir makin sering terjadi, 

sedikitnya tiga kali setahun. Genangan banjir yang dahulu 

tidak mematikan, merusak sejumlah tanaman milik warga 

karena air sudah bercampur lumpur dan limbah tambang. 

Sejak menambang pada 1982, Kideco telah menggusur tanah 

keramat masyarakat adat Dayak Paser, sekitar 27.000 hektar 

lahan digusur56 , mereka dilarang berkebun atau melakukan 

kegiatan produktif lainnya 

Sejak mendeklarasikan diri sebagai Kabupaten Konservasi, 29 

Juni 2006, Paser telah memiliki empat hutan lindung, Hutan 

Gunung Ketam di Kecamatan Muara Komam, Hutan Sungai Sawang (Muara Samu), Hutan Gunung Lumut (Kuaro), 

Muara Komam, Long Ikis, Long Kali) dan Hutan Sungai Samu (Muara Samu, Muara Komam) dan dua cagar alam, Teluk 

Adang dan Teluk Apar. 

Tapi, diramalkan dua tahun lagi kabupaten ini akan menjadi kabupaten bencana. Bagaimana tidak, jika saat yang 

bersamaan Bupati Paser justru menambah jumlah ijin KP dari 22 menjadi 67 buah57 . Penambahan 45 ijin baru luasnya 

mencapai 248.978 hektar. Itu pun belum termasuk luas empat tambang batubara dengan ijin PKP2B. Padahal luas 

Kabupaten Paser hanya 1.148.209 hektar. 

Kawasan lindung yang kini terancam pengerukan batubara antara lain Hutan Lindung Gunung Ketam yang dirusak 

PT. Interex Sacra Raya (ISR) seluas 6.947,58 hektar58 , dan PT. Bulungan Mandiri Lestari (BML) seluas 8.333,17 hektar59 . 

Pertambangan ini mengancam keberadaan Sungai Kandilo berikut kesepuluh anak sungainya. 

Bencana itu akan datang dari sumber utama air baku masyarakat Paser, urat nadi pasokan air PDAM, yaitu DAS Kendilo 

yang luasnya 441.619 hektar atau sekitar 30 persen total wilayah Kabupaten Paser. Panjang DAS Kendilo sekitar 235 km 

dengan 9 sub DAS. Bencana bermuara dari sedimentasi akibat pengerukan bahan tambang. Pada November 2006, lebih 

seminggu layanan air PDAM macet. Dari uji laboratorium menunjukkan error atau tidak terbaca dengan angka 1600 

NTU, air berubah seperti warna kopi susu. Terdapat 43.161 rumah tangga di Kabupaten Paser yang terancam pasokan air 

bersihnya. 

Tak hanya dari perbukitan, tanda-tanda bencana juga datang dari kawasan laut. Sejak 2004, nelayan Desa Air Mati, salah 

satu dari 17 desa pesisir sepanjang Cagar Alam Teluk Adang dan Teluk Apar, berkali-kali melaporkan ambruknya sumber 

penghidupan mereka kepada DPRD Kabupaten Paser. Rengge, alat tangkap ikan tradisional, dirusak oleh lalu lalang 

tongkang PT. Kideco jaya Agung. Hal yang sama juga mengancam Desa Pondong, yang dihuni 1.337 jiwa, dimana 79 

persen-nya adalah nelayan tradisional, merengge dan sisanya petambak. 

[26] [27]

Merampok Energi Warga Kalimantan Selatan 

Tiap hari 

kebutuhan BBM 

truk batubara 

dapat menerangi 

21 ribu rumah di 

Kalsel 

Provinsi ini mengorbankan 

pemenuhan energi 

penduduknya, demi memenuhi 

kebutuhan asing 

PLTU asam-asam hanya 

menggunakan 1,06% 

batubara yang dikerjakan 

Kalimantan Selatan. 

Kalimantan Selatan memproduksi batubara terbesar kedua di Indonesia. Tapi, tiap harinya, ada saja daerah yang 

harus mengalami pemadaman bergilir. Alasannya penghematan energi. Tidak ada jam pasti, setiap harinya bisa 2 

hingga 3 jam, tiap dua hari sekali. Belum termasuk pembatasan penggunaan bagi industri hingga pemadaman lampu 

penerangan jalan. 

Kebutuhan listrik provinsi ini mencapai 270 MW60 , tapi PLN defisit 30 MW, akibat berbagai kendala pembangkit. Bahkan 

ada 21 ribu antrian calon pelanggan yang belum menikmati listrik61 . 

Provinsi ini mengorbankan pemenuhan energi penduduknya, demi memenuhi kebutuhan asing. 

Pengerukan batubara dan pasokan BBM Kalimantan Selatan tak dinikmati penduduknya. BBM Kalsel dirampok untuk 

mengangkut batubara dari ratusan tambang batubara berijin KP. Cerita ini dimulai dari jalan raya Kabupaten Tapin. 

Hingga tengah 2009, kepadatan angkutan batubara di sana mencapai 2.473 unit per hari62 , belum ditambah dari 

kabupaten lainnya. Di Kabupaten Banjar dan Banjarbaru saja, tidak kurang 1.300 truk angkutan batubara lalu lalang. 

Kasat mata, hitungan konsumsi BBM untuk truk angkutan batubara, jika 20 liter solar per truk, sekali jalan. Kebutuhan 

solar sehari bisa mencapai 49.460 liter63 . Jumlah ini bisa menerangi sedikitnya 21 ribu rumah di sana64 . Ini belum 

menghitung BBM yang digunakan tambang skala besar lewat ijin PKP2B yang jumlahnya ratusan kali lipat. 

Lebih 73 persen batubara Kalsel dikirim keluar negeri, 27 hingga 29 persen sisanya untuk kebutuhan dalam negeri, 

memasok konsumsi energi dan industri di Jawa, Sumatera, Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan sendiri. Celakanya, 

batubara yang diangkut bukan untuk kebutuhan warga. 

WALHI Kalsel memperkirakan batubara kebutuhan provinsi ini hanya berkisar 1,69 persen dari total produksi tahun 2008 

mencapai 78,5 juta ton. Listrik pun harus dibagi dengan tetangganya Kalimantan Tengah – sama-sama dipasok PLTU 

Asam-asam, yang berkekuatan 230 MW. 

Pengguna listrik terbesar kedua adalah pabrik semen, hanya 380.398 ton atau 0,6 persen-nya. Ditaksir kebutuhan 

Batubara Kalsel meningkat tajam tahun-tahun mendatang, seiring pembangunan berbagai industri boros energi, 

macam pengolahan biji besi dan industri kertas & bubur kertas (pulp), yang ujungnya diekspor juga. 

Pemerintah berencana membangun PLTU Mulut Tambang, sebesar 110 MW65 . Namun bila hampir semua perusahaan 

batu bara lebih suka menjual batubaranya keluar negeri, apakah rencana-rencana diatas akan berjalan? Apalagi 

yang menguasai produksi sebagian besar batubara Kalsel adalah perusahaan transnasional, yang terikat menjual 

batubaranya ke pihak asing. Hingga 2008, tiga pengerukan batubara utama kalsel adalah PT. Adaro Indonesia (38,5 juta 

ton pertahun), disusul PT. Arutmin Indonesia (16,8 juta ton per tahun) dan Perusahaan Daerah (PD) Baramarta sebesar 

3,7 juta ton. 

[28] [29]

Serangan Terhadap Hutan Lindung Meratus 


Meratus kaya ragam hayati66 . Di sana ada minimal 78 jenis dari 21 suku mamalia atau sekitar 35,14% mamalia 

Kalimantan, Avifauna sebanyak 316 jenis dari 47 suku atau sekitar 88.27% dari jumlah jenis burung di pulau 

Kalimantan yang mencapai 358 jenis67 . Ada juga 130 jenis dari 20 suku Herpetofauna, 65 jenis ikan jenis dari 25 

suku, dan 408 jenis serangga 408 dari 54 suku – dimana 173 jenis diantaranya adalah kupu-kupu. Tapi sejak lama 

kawasan ini terancam. 

Sebagai dampak maraknya pembalakan dan pertambangan liar, menurut Transtoto Handadhari68 , sebanyak 30% 

hutan Pegunungan Meratus telah hilang per periode 2000. Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel menyatakan jumlah 

luasan lahan kritis di dalam kawasan hutan lindung mencapai 187.384,59 hektar. 

Padahal, Meratus rumah ribuan etnis masyarakat Dayak Meratus yang oleh Tjilik Riwut dalam desertasi Noerid 

Haloei Raddam (1987) di sebut Dayak Bukit (gunung) termasuk dalam rumpun Dayak Ngaju yang mendiami daerah 

Peleihari, hulu Riam Kiwa, dan Pegunungan Meratus. Umumnya berdiam dalam kelompok-kelompok kecil yang 

disebut “balai”. Etnis minoritas ini populasinya menyusut dari tahun ke tahun. Pada tahun 1995, jumlah mereka 

sekitar 5.569 keluarga, menjadi 5.309 pada 199869 . Populasi mereka menyusut drastis pada 1997. Segala bentuk alih 

fungsi hutan Meratus telah berkontribusi terhadap pemusnahan etnis suku Dayak Meratus (Bukit) tersebut. 

Setelah pembalakan kayu dan perkebunan, ancaman Meratus berikutnya adalah pertambangan. Setidaknya, ada 

280 perusahaan KP di kawasan hutan ini dengan konsesi area seluas 553.812 hektar70 , jumlah ini belum termasuk KP 

yang masih dalam proses pinjam pakai kawasan hutan (terdapat 97 perusahaan KP) dan 14 PKP2B seluas 50.278,59 

hektar71 . Sebagian besar kawasan tambang berada di daerah aliran sungai penting. Selain masuk ke kawasan hutan, 

pertambangan juga merengsek ke kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) seluas 264.052 hektar72 . 

Hamparan Pegunungan Meratus 

dan Sungai Amandit 

Kawasan Tambang Meratus 

Masyarakat Meratus 

Anggrek Bulan Meratus. 

Satu dari keanekaragaman hayati Meratus 

Bekantan 

Satu dari berbagai jenis binatang 

yang ada di sekitar Meratus 

[30] [31]

Pengerukan Tinggi, Kemiskinan Tinggi 

Grafik Perbandingan 

Peringkat Produksi Batubara VS Indeks Pembangunan Manusia 

Serapan Tenaga Kerja Pertanian > Tambang 

Indeks Gini Rasio Kalimantan Selatan rendah dan cenderung menurun, yaitu 0,270 pada tahun 200473 menjadi 

0,239 tahun 200674 . Angka tersebut menggambarkan terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan sangat tinggi. 

Masyarakat miskin tetap miskin, sementara yang kaya semakin kaya. Hasil penilitian Udiansyah dkk, bersama 

Economy and Environment Program for Southeast Asia (EEPSEA), menunjukkan eksploitasi batubara Kalsel belum dapat 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dikarenakan: 1) bagian untuk daerah penghasil sangat kecil. 2) persentase 

"sewa" sumberdaya juga masih terlalu kecil, dan 3) walaupun sewa itu kecil, tetapi sangat berpotensi untuk dikorupsi. 

Saat ini, penduduk Kalsel berjumlah 3.250.100 orang (2008), dengan jumlah tenaga kerja 1.468.590 orang75 . Ada sekitar 

45 persen penduduk 660 ribu yang bekerja. Sektor pertanian menyerap hampir 51 persen tenaga kerja, sekitar 741 

298 orang76 . Sementara, pertambangan yang saat ini mendominasi perekonomian Kalsel, hanya menyerap 2 persennya, 

sekitar 33.738 orang77 . Inipun kebanyakan berasal dari luar desa bahkan dari luar provinsi. Besarnya output dan 

kebocoran (leakage) pendapatan keluar daerah mencapai 70 persen. 

Itupun, studi ini belum menyentuh ongkos mengurus daya rusak tambang. Ongkos yang harus ditanggung penduduk 

lokal sekitar tambang, bersama rusaknya bentang lahan, krisis air, hilangnya mata pencaharian hingga konflik sosial. 

[32] [33]



Sungai Mangkok tidak bisa lagi digunakan karena tingginya kandungan besi 

(Fe) di air sungai akibat penambangan batubara di hulu. Belum lagi konflik sosial 

berkepanjangan akibat sengketa lahan antara warga dan PT. Tanjung Alam Jaya. 

Tambang sebagian berada di hutan lindung pegunungan. Pengangkutan batubara dengan 

tongkang sejak 1999, telah membuat air sungai keruh, bercampur BBM. Sebelumnya 

nelayan Muara Sungai Satui menghasilkan 50 ribu hingga 200 ribu rupiah perhari 

menangkap ikan. Sekarang hanya 30.000 hingga 100.000 rupiah per hari. 

Pengerukan membuat Sungai Salajuan menjadi kering dan berwarna hitam, tak bisa lagi 

digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. 

Mwnderita batuk, sesak napas, dan sakit mata jika sering melewati jalan darat sepanjang 

Simapang Empat Sumpol, sudah biasa. 

Desa Tanta, Warukin, 

Kabupaten Tabalong 

ENVIROCOAL DEADLY COAL 

• Emisi gas dan partikel emisi udara lebih 

rendah daripada bahan bakar padat lain. 

• Jumlah limbah abu tertangkap sangat 

kecil pada dasar mutlak dan sangat 

rendah dibandingkan dengan batu bara 

• Komposisi kimia di udara dan menangkap 

limbah abu menjadikan mereka ramah 

dan cocok untuk daur ulang. 

• Mengurangi emisi SO2, penurunan emisi 

NOx, Limbah menurun. 

Desa Batang 

Banyu dan 

Mangkok, 

Kecamatan 

Pengaron, 

Kabupaten 

Banjar. 

Desa Sebamban dan Satui, 

Kabupaten Tanah Bumbu 

• Pencemaran sungai, pada desa-desa sekitar : Padang Panjang, 

Dahai, Maburai. Warga tidak bisa menggunakan air sungai lagi 

untuk keperluan sehari-hari. 

• Salah satu lubang pengerukan batubara PT. Adaro memiliki 

garis tengah 1 kilometer, sedalam 30-40 meter (PT. Adaro 

memiliki 2 lubang bekas tambang). Lubang di Desa Maburai, 

Murung Pudak itu kini menjadi genangan raksasa. 

• Sengketa lahan terjadi dengan warga atas 300 hektar lahan. 

Proses dan jumlah ganti tidak adil dan merugikan warga. 

Belum lagi muncul konflik horizontal antara masyarakat 

karena klaim perebutan lahan akibat ketidakberesan proses 

pembebasan lahan 

• Ada 2 desa, yaitu Desa Lamida Atas dan Juai, tergusur 

perluasan tambang tahun 2003. Premanisme kepada warga 

dan aktivis lingkungan meningkat seiring perusahaan 

beroperasi, sementara aparat keamanan seolah lepas 

tanggung jawab 

Warga Tamiang dan Pulau Ku’u selalu terkena banjir. 

Debu batubara merusak tanaman pertanian dan perkebunan warga Desa Bajut Warukin, 

Kecamatan Tanta. Debu, selain mengganggu pernafasan warga, juga mencemari. 

Banyaknya perkebunan karet yang tergusur akibat dari perluasan jalan dan kawasan 

pengerukan 

Timbulnya konflik horizontal antara masyarakat yang tidak mau melepas kebun karetnya 

dengan masyarakat yang bersikap sebaliknya. 

PT. Bahari Cakrawala Sebuku (BCS) menambang hutan suaka alam di Pulau Kecil Sebuku, tapi 

dibiarkan oleh Pemerintah. Akibatnya, sejak beroperasi 1994, Desa Kanibungan dan Sekapung 

krisis air. 

Sejak tambang masuk, produksi kebun karet warga turun. Tiga buah sungai-Matangkarang, 

Kanibungan dan Daeng Setuju dirubah alur sungainya. Bahkan kuburan dan pelabuhan 

Speedboat digusur, digali batubaranya, tahun 2003. 

Sungai Kanibungan dan Sarakaman tercemar air pencucian batubara. Hasil tangkapan ikan 

terutama Benur (bibit bandeng) dan nener (bibit udang) berkurang akibat pencemaran 

hingga ke laut. Ceceran batubara dan tumpahan minyak serta oli saat pengapalan batubara 

berakibat turunnya hasil tangkap ikan. Nener dan Benur yang terus berkurang karena hutan 

bakau (mangrove) di Selat Sebuku rusak. Biasanya dalam 3 hingga 4 jam sehari, warga bisa 

menangkap dan menjualnya hingga 200 ribu rupiah per hari, kini dibutuhkan 1 hingga 2 hari 

untuk medapat jumlah yang sama. 

Desa Sebuku, 

Kabupaten Kotabaru 

[34] [34 ] [35]

Bagian Empat 

Penegakkan Keadilan Antargenerasi 

Tidak Dapat Ditunda! 

Karut-marut kekacauan tata-kelola tanah dan kekayaan 

alam di Indonesia yang berlangsung sejak awal tahun 

70an hingga saat ini merupakan bom waktu bagi generasi 

ke depan. Ketika bom tersebut meledak Indonesia 

hanya menyisakan tanah-tanah tandus penuh lubanglubang 

menganga bekas galian tambang, sungai-sungai 

kering, laut penuh sampah dan bahan-bahan pencemar 

berbahaya, hutan yang gundul, serta udara tercemar 

yang menyebabkan meluasnya penyakit infeksi saluran 

pernapasan bagian atas (ISPA), yang mengancam 

degenerasi otak anak usia bawah lima tahun (balita). 

Di masa depan, jika tidak ada keseriusan dan 

kesungguhan pemerintah, termasuk para politikus, 

untuk menjamin keselamatan rakyat Indonesia dan 

produktifitasnya demi menjaga kemampuan mereka 

mempertahankan kelangsungan jasa alam, Indonesia 

hanya akan menjadi negeri penuh perang sipil, penyakit 

dengan tingkat kemiskinan tak terperikan, seperti yang 

kerap kita saksikan di negara-negara di benua Afrika yang 

telah habis terkuras kekayaan alamnya. Indonesia akan 

menjadi seonggok tubuh lemah penuh penyakit yang 

hidup bergantung kepada selang infus belas kasihan 

bantuan-bantuan asing. 

Semua kekhawatiran di atas sudah terjadi di negeri ini, 

meski masih sepotong sepotong. Indonesia adalah negara 

kaya yang diurus oleh orang-orang yang berilusi bahwa 

satu-satunya cara untuk mencapai kedaulatan yang 

hakiki hanya lewat pemompaan angka-angka kinerja 

ekonomi makro, dengan etalase buah pembangunan 

berupa gedung-gedung pencakar langit, jejaring jalan 

raya yang rumit, serta menguatnya kelompok masyarakat 

pengonsumsi barang dan jasa industrial. Sebuah mimpi 

yang dibangun di atas asumsi-asumsi berdasarkan contoh 

negara-negara maju di Eropa dan Amerika Utara, yang 

mengenyampingkan perbedaan mendasar latar-budaya, 

latar-sosial bahkan latar-geomorfologi yang dimiliki 

Indonesia. Mimpi yang dibangun hanya melalui peniruan 

(imitasi) dan pencangkokan (transplantasi) modelmodel 

pembangunan yang sudah banyak ditinggalkan 

di negara asalnya, karena memiliki kemampuan 

menciptakan bom waktu bagi generasi masa depan. 

JATAM mengajak seluruh unsur masyarakat di Indonesia 

dan dunia untuk menuntut keseriusan dan kesungguhan 

pengurus negara dan para politikus untuk, 

1. Menunda semua ijin dan proses perijinan bagi 

pembukaan lahan-lahan baru di kepulauan untuk 

investasi yang memiliji jejak sosial dan ekologis 

sangat kotor, seperti pertambangan batubara, 

pertambangan mineral, agglomerasi perkebunan 

kelapa sawit skala besar, pembukaan ekosistem 

gambut, pengkaplingan kawasan pesisir dan 

perairan laut baik perikanan skala besar maupun 

eksploitasi minyak, serta perluasan HPH di hutanhutan 

alam yang tersisa; 

2. Mengusung visi pembangunan yang menjamin; 

• Kemampuan rakyat untuk meraih dan 

mempertahankan keselamatan mereka; 

• Kemampuan rakyat untuk meraih dan 

mempertahankan produktifitas guna menikmati 

kualitas hidup terbaik sesuai kemampuan sosial 

dan ekologik setempat; dan, 

• Kemampuan rakyat untuk menjaga, melindungi 

dan memulihkan keberlangsungan jasa alam. 

3. Meninjau-ulang dan merumuskan paradigma 

pembangunan baru yang menjamin terpenuhinya 

syarat-syarat bagi upaya jangka panjang 

mewujudkan keadilan antargenerasi. 

[36] [36 ] [37]

Catatan Kaki 

1. Keputusan Presiden No 82 Tahun 1995, tanggal 26 

Desember 1995, tentang Pengembangan Lahan 

Gambut untuk Pertanian Tanaman Pangan di 

Kalimantan Tengah. 

2. Intruksi Presiden No 2 Tahun 2007, tanggal 16 Maret 

2007, tentang Tentang Percepatan Rehabilitasi dan 

Revitalisasi Kawasan Pengembangan Lahan Gambut 

di Kalimantan Tengah. 

3. Delft Hydraulics report Q3943: PEAT-CO2, Assessment 

of CO2 emissions from drained peatlands in SE Asia. 

Hooijer, A., Silvius, M., Wösten, H. and Page, S, 2006. 

4. WRI: Climate Analysis Indicators Tool vs 4.0, 2007. 

5. Makalah Presentasi Bernaulus Saragih – Forest Faculty 

of Mulawarman University: Changing Land Cover from 

Green Space to Black Surface, September 2009. 

6. GTZ: Bantuan Teknis Kebakaran Hutan, 2002. 

7. Harian Tibun Kaltim, April 2009 ; http://www. 

tribunkaltim.co.id/read/artikel/26058 diakses 

Desember 2009. 

8. JATAM Kaltim: Hasil Research 2001. 

9. Dinas Pertambangan Provinsi Kaltim, Maret 2009. 

10. Makalah Presentasi Gubernur Kaltim di hadapan 

Menteri ESDM: tentang Prioritas Pembangunan 

Pertambangan Energi dan Mineral, Januari 2009. 

11. Survey Angka Kemiskinan berdasarkan SUSENAS, 

Maret 2007. 

12. Harian Tribun Kaltim, April 2008. 

13. JATAM Kaltim: Analisis dari berbagai sumber, Maret 

2009. 

14. Pemprov Kaltim: RPJPD (Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah) 2005 – 2025, Juni 2005. 





17. Kaltim Pos, Agustus 2009. 

18. Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel, 2000. 

19. Dinas Perkebunan Provinsi Kalsel, 2008. 



22. Bappeda Kalsel, 2008. 

23. Bappeda Kalsel, 2008. 

24. BPS: Kaltim Dalam Angka 2007, Maret 2008. 

25. JATAM Kaltim: Hasil Analisis Kompilasi Jadwal 

Pemadaman Listrik Wilayah Kaltim dan Samarinda 

bulan Juli – November 2008 dari PLN Kaltim, Sep 

2009. 







28. JATAM: Analisis dari berbagai sumber, Oktober 2009. 

29. PT Bumi Resources Tbk: Laporan Tahunan 2008. 




31. Ibid. 

32. Ibid. 




34. Nama lembaga yang mengeluarkan data dan tahun 

berapa??? 

35. BPS Kutim: Kutai Timur Dalam Angka, 2008. 

36. Kaltim Post: “PLTU Milik Bakrie Power di Sengata 

Beroperasi 2013”, 15 Juli 2009. 

37. PT Kaltim Prima Coal: Ringkasan Eksekutif Studi 

AMDAL Peningkatan Batubara hingga 48 Juta Ton 

Pertahun, 2005. 

38. PT Kaltim Prima Coal: Kerangka Acuan Analisis 

Dampak Lingkungan (KA-ANDAL), Studi Amdal 

Kapasitas Produksi Hingga 70 Juta Ton Per Tahun, 

2009. 

39. Ibid. 

40. Ibid. 

41. Ibid. 

42. Ibid. 

43. Kaltim Post: PLTU Milik Bakrie Power di Sengata 

Beroperasi 2013, 15 Juli 2009. 

44. Dinas Pertambangan dan Energi Kalimantan Timur, 

2008. 

45. Dinas Pertambangan dan Energi Kalimantan Timur, 

2008. 



48. Jatam Kaltim: Analisis dari berbagai sumber, 

September – Okteber 2009. 


50. Dinas Kesehatan Kutai Barat, Juni 2009. 

51. Dinas Pengairan Kota Samarinda, Presentasi di 

Seminar Banjir Kota Samarinda, April 2009. 

52. Dinas Pengairan Kota Samarinda, Presentasi di 

Semninar Banjir Kota Samarinda, April 2009. 

53. JATAM Kaltim: Analisis dari berbagai sumber, Maret 

2009. 

54. Samarinda Pos, Juni, 2009. 

55. Bapedalda Kabupaten Paser, 2002. 

56. JATAM Kaltim: DokumeBukit Kalimantan Selatan 

Dalan kesaksian, kronologi dan lainnya, 2000. 

57. Perbandingan Data Distamben Provinsi Kaltim: 

tentang Jummlah Ijin KP dan Luasannya. 2007 dan 

Data Distamben Provinsi Kaltim tentang Jumlah Ijin 

KP dan Luasannya, 2009. 

58. Walhi Kaltim: Keanekaragaman Hayati Gunung Ketam 

Paser Diambang Kehancuran. Muhammad Ramli, Edisi 

I, hal. 06, Oktober 2005. 

59. Ibid 

60. PLN Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan 

Tengah, 2008. 

61. PLN Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan 

Tengah, 2008. 

62. Walhi Kalsel – Investigasi Penggunaan Jalan Negara 

untuk Truk Batubara, 2005. 

63. Walhi Kalsel: Analisis kebutuhan solar, Desember 

2005. 

64. Walhi Kalsel: Analisis kebutuhan solar, Desember 

2005. 

65. PLN Wilayah Kalsel - Kalteng, 2008. 

Dokumen Photo 

• WALHI Kalimantan Timur 

• WALHI Kalimantan Selatan 

• Jaringan Advokasi Tambang/ JATAM 

• kalimantanku.blogspot.com 

• tambangkalimantan.blogspot.com 

• panoramio.com 

66. YCHI bersama Masyarakat Adat: Data Tim Ekspedisi 

Meratus, 2005. 

67. Lihat MacKinnon, dkk, 1998 

68. Kompas: Hutan Lindung Meratus Harus Diselamatkan 

dari Penambang Liar. 29 Maret 2004 

69. Bappeda/BPS Kalsel: Angka, 1998. 

70. Bappedalda Kalsel, 2008. 



73. Badan Pusat Statistik, 2007. 

74. Badan Pusat Statistik, 2007. 

75. Penelitian Udiansyah dkk bersama Economy and 

Environment Program for Southeast Asia (EEPSEA), 

2007. 



2007. 



2007.

[40]

Mautnya Batubara - (r)Evolusi Alam

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?