Mautnya Batubara - (r)Evolusi Alam

Kegagalan rejim Suharto menangani tantangantantangan
fisik ekosistem gambut menjadikan proyek
kolosal ini neraka bagi masyarakat adat dan masyarakat
setempat. Pembukaan kanal-kanal yang membelah
ekosistem sensitif ini telah menyebabkan penurunan
tabel air, yang mendorong kemerosotan ketersediaan air,
anjloknya produksi perikanan masyarakat, serta menjadi
kawasan rawan kebakaran. Bahkan pada 1997 kawasan
Proyek PLG ini menyumbang persebaran asap yang luas
akibat kegiatan penebangan hutan rawa gambut dan
pembukaan lahan perkebunan ketika terjadi musim
kemarau berkepanjangan yang dipicu gejala El Nino.
Kebijakan melakukan rehabilitasi ekosistem gambut yang
ditinggalkan begitu saja oleh rejim Suharto dimulai sejak
rejim Megawati, yang kemudian diwujudkan rejim SBY-
MJK, dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) No
2 Tahun 20072 . Inpres tersebut boleh dikatakan tidak lebih
dari sekedar janji di atas kertas, karena tidak ada arahan
penganggaran yang jelas untuk pelaksanaannya, serta
lebih berorientasi kepada pilihan-pilihan investasi keruk
lain setelah diperbaiki dan dipulihkan. Kenyataannya,
tanpa menanti selesainya Rencana Induk Rehabilitasi
dan Revitalisasi, ijin-ijin untuk pembukan lahan-lahan
perkebunan kelapa sawit dan penambangan batubara
terus mengalir dari kabupaten-kabupaten setempat.
Pembukaan dan pengeringan ekosistem gambut di
Kalimantan Tengah, menimbulkan oksidasi yang pada
gilirannya akan meningkatkan emisi karbondioksida,
selain emisi yang dilepas dari meluasnya kebakaran
gambut. Menurut Laporan Wetland International (2006) 3 ,
emisi CO dari lahan gambut diseluruh Asia Tenggara
2
pada tahun 1997 hingga 2006 adalah sekitar 2 Gt per
tahun (1,400 Mt dari kebakaran hutan dan 600 Mt dari
dekomposisi yang disebabkan oleh drainase). Sekitar 1.8
Gt (90%) diperkirakan berasal dari Indonesia. Pembukaan
ekosistem gambut di Kalimantan Tengah merupakan
penyumbang emisi karbondioksida terbesar, bersama
Provinsi Riau, Sumatra, yang mendongkrak posisi
Indonesia menjadi nomor tiga pengemisi karbondioksida
terbesar di tingkat global setelah Amerika Serikat dan Cina
pada tahun 20064 .
Sejak Konvensi Para Pihak (Convention of the Parties, COP)
dari Kerangka Kerja Konferensi PBB untuk Perubahan Iklim
(UNFCCC) ke-13 dilaksanakan di Bali, pada Desember
2007, seluruh mata dunia mengarah kepada Kalimantan
Tengah. Kontribusi Kalimantan Tengah, berupa emisi
karbondioksida terhadap perubahan iklim global,
dipandang sebagai peluang bagi peluang prakarsaprakarsa
penghimpunan dana melalui skema pembiayaan
berbasis karbon, melalui skema Pemangkasan Emisi
dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD). Sedikit
sekali pembahasan tentang langkah-langkah kongkret
menanangani faktor-faktor penyebab tingginya emisi
karbondioksida dari ekosistem gambut di Kalimantan
Tengah, karena logika yang digunakan adalah, upaya
rehabilitasi tidak akan pernah terlaksana tanpa biaya.
Rehabilitasi yang dibutuhkan ekosistem gambut di
Kalimantan Tengah dikatakan harus dilakukan pada skala
luas, sehingga membutuhkan biaya yang luar biasa besar.
Yang menjadi ironi, praktik-praktik ‘bisnis seperti biasanya’
atau business as usual, tetap berlangsung tertib dan rapih.
Kegiatan pengerukan batubara di kawasan-kawasan
sepanjang hulu Sungai Kapuas seperti tidak terganggu
oleh gaung upaya-upaya penanganan perubahan iklim
yang akan dilaksanakan di Kalimantan Tengah. Demikian
halnya dengan perluasan perkebunan-perkebunan
kelapa sawit. Tapi politik infrastruktur yang telah terbukti
efektif menghancurkan tatanan sosial dan ekologik,
karena tujuannya yang lebih melayani industri ketimbang
meningkatkan jaminan keselamatan dan produktifitas
masyarakat, kembali dilakukan di Kalimantan Tengah.
Salah satunya lewat rencana pengembangan sarana
kereta api yang diprioritaskan untuk mengangkut hasilhasil
keruk ke pasar, baik itu untuk komoditi batubara,
hasil hutan maupun hasil perkebunan. Demikian halnya
dengan rencana pengembangan jalan raya Trans-
Kalimantan, yang hingga saat ini masih dalam tahap
perencanaan.
Hiruk-pikuk rencana-rencana pembangunan tersebut
sama sekali tidak ada urusannya dengan kenyataan pahit
yang diemban rakyat, berupa pemadaman listrik yang
berlangsung teratur, mulai dari satu kali dalam sehari
hingga beberapa kali dalam sehari. Karena kekayaan
alam Pulau Kalimantan memang tidak ditujukan untuk
memenuhi kebutuhan rakyat Pulau Kalimantan, tetapi
untuk memenuhi kebutuhan ekspor. Pemerintah tidak
kenal lelah meyakinkan publik bahwa kebutuhan rakyat
akan dipenuhi dari hasil perdagangan komoditi ekspor,
yang jelas-jelas menghina akal sehat, karena tidak belajar
dari kegagalan rejim Suharto yang menganut paradigma
“jual mentah-jual murah-jual habis”, baik untuk minyak –
gas, mineral, hutan, kelapa sawit, hingga beras.
[8]
[9]