PERJANJIAN INTERNASIONAL SEBAGAI MODEL HUKUM BAGI ...

internasional khususnya di dalam menyelesaikan kasus-kasus bidang hukum
perdata dan hukum perniagaan. Hal itu dipandang penting mengingat dalam
masyarakat internasional tidak terdapat suatu penguasa yang berwenang
menetapkan serta memaksakan ketentuan hukum, seperti halnya dalam suasana
nasional.
III. NASIONALISASI SEBAGAI KENISCAYAAN
(Sebuah Telaah Kritis-Analitis)
Proses nasionalisasi terhadap norma hukum internasional di Indonesia
pada dasarnya telah berlangsung sejak lama, setidaknya sejak Indonesia
memperoleh kedaulatannya. Upaya tersebut dilakukan tentu saja dalam rangka
beradaptasi dengan norma-norma yang ada dan berlaku dalam komunitas
masyarakat bangsa-bangsa. Meski secara keseluruhan tidak bermaksud penulis
sebutkan dan rinci satu demi satu, namun beberapa diantaranya yang tampak
sangat menonjol pada bidang-bidang tertentu dapat kiranya dicontohkan.
Semasa Orde Baru berkuasa tentu saja upaya akseptasi norma-norma
hukum internasional menjadi hukum nasional dan dipositipkan oleh negara itu
banyak dilakukan. Bukan saja karena Orde Baru adalah rezim pemerintahan yang
paling lama dan dominan berkuasa dalam kurun usia kemerdekaan Indonesia,
akan tetapi memang ketika awal-awal Orde Baru-lah proses pembangunan
ekonomi Indonesia dimulai dengan mengundang masuknya modal asing. Oleh
karena itu era kapitalisme di Indonesia secara formal boleh dikatakan dimulai
ketika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing
diundangkan.
Menyusul tindakan pemerintah Orde Baru mengundang investor asing
untuk menstimulasi upaya pembangunan ekonomi rakyat Indonesia, mulailah
secara sistematis dan berkelanjutan proses nasionalisasi kaidah hukum
internasional terjadi. Mengawali proses nasionalisasi di atas, kaidah hukum
internasional yang termasuk pertama kali menjadi kaidah hukum nasional positip
di Indonesia adalah “Convention on the Settlement of Investment Disputes
di dalam: Netherlands Reports to the twelfth International Congress of Comparative
12