PERJANJIAN INTERNASIONAL SEBAGAI MODEL HUKUM BAGI ...

ini secara kontekstual akan berlainan posisinya terhadap perjanjian bilateral dan
terhadap perjanjian multilateral. Artinya suatu negara pihak ketiga kemungkinan
sama sekali tidak akan ber kepentingan untuk turut serta dalam suatu perjanjian
bilateral. Akan tetapi tidak demikian halnya terhadap perjanjian multilateral.
Setiap negara pihak ketiga pada setiap saat senantiasa terbuka kesempatannya
untuk turut serta terhadap perjanjian multilateral, kecuali perjanjian itu
menentukan lain.
Setelah negara pihak ketiga itu menyatakan diri turut serta terhadap suatu
perjanjian multilateral, secara yuridis negara tersebut bukan lagi negara pihak
ketiga. Walaupun mungkin negara tersebut tidak turut serta pada saat
perundingan yang melahirkan perjanjian itu.
B. Kekuatan Mengikat Perjanjian Internasional terhadap Negara Pihak
Ketiga
Pada dasarnya suatu perjanjian internasional hanya mengikat negara-
negara yang membuatnya. Paling tidak itulah makna dari suatu asas dalam
Hukum Romawi yang menyebutkan: "pacta tertiis nec nocent nec prosunt". 27
Maksudnya, bahwa "suatu perjanjian tidak memberi hak maupun kewajiban
pada pihak ketiga, 28 tanpa persetujuan pihak ketiga tersebut".
Akan tetapi dalam perkembangannya dijumpai adanya pengecualian,
sehingga berlakunya asas di atas tidak mutlak lagi. Sebagai contoh umpamanya,
dengan berlakunya pasal 2 ayat (6) dari Piagam Perserikatan Bangsa-
Bangsa, 29 ternyata juga memberikan hak dan kewajiban kepada negara-negara
27
Asas itu dicantumkan dalam Art. 34 Viena Convention on the Law of Treaties 1969, di
bawah judul "General rule regarding third states". Selengkapnya pasal tersebut menentukan
sebagai berikut: "A treaty does not create either obligations or rights for a third state without
its consent".
28
Lihat Ian Brownlie, Basic Document on International Law. Clarendon Press, Oxford, 1974,
halaman 619-620. Bandingkan J.G. Starke, Introduction to International Law. (Ninth
Edition), Butterworths, 1984, halaman 421. Budiono Kusumohamidjojo, Konvensi Wina
tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional. Bandung: Binacipta, 1986, halaman
29.
29
Pasal 2 ayat (6) menentukan: "The Organization shall ensure that states which are not
members of the United Nations act in accordance with these Principles so far as may be
18