PERJANJIAN INTERNASIONAL SEBAGAI MODEL HUKUM BAGI ...

More documents

Recommendations

Info

mencegah ketentuan dalam suatu perjanjian untuk menjadi mengikat menurut Hukum Internasional. Kadang-kadang kebiasaan internasional memainkan peranan juga untuk meluaskan daya kerja suatu perjanjian. Di samping itu, meskipun secara hukum suatu perjanjian tidak dapat mengikat negara-negara bukan pe serta, negara-negara bukan peserta itu dapat menganggap ketentuanketentuan suatu perjanjian sebagai kebiasaan yang mengikat. Suatu perjanjian memang dapat menjadi bukti dari suatu kebiasaan umum yang telah diterima sebagai hukum...". 48 Persoalannya kemudian adalah, seberapa jauh suatu perjanjian internasional tergolong perjanjian internasional yang mengikat negara-negara bukan peserta atau pihak ketiga? Seperti telah dikemukakan di atas, bahwa suatu perjanjian internasional tidak menimbulkan kewajiban atau hak bagi pihak ketiga tanpa persetujuan pihak ketiga tersebut. 49 Memang pada perjanjian bilateral dan multilateral lainnya yang tidak bersifat umum tidak dapat dipaksakan kewajiban apa pun terhadap pihak ketiga, kecuali atas kehendak negara-negara tersebut. Namun dalam hal perjanjian multilateral yang bersifat umum dan membentuk hukum maka kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut bukanlah semata-mata bersumber pada kehendak negara-negara pembentuk perjanjian, tetapi bersumber kepada perjanjian sebagai "general accepted principles of international law". Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah suatu perjanjian internasional yang mendirikan organisasi internasional (PBB). Berdasarkan asas "pacta tertiis nec nocent nec prosunt", maka perjanjian ini hanya mengikat terhadap negara- negara anggota PBB, sedangkan negara-negara yang bukan peserta merupakan "res inter alios acta". Akan tetapi Piagam PBB itu merupakan salah satu contoh perjanjian multilateral yang sekaligus juga "law making treaty", yang dapat mengikat negara bukan peserta. 50 48 Budiono Kusumohamidjojo, Konvensi Wina ...., Op. Cit., halaman 31. 49 Pasal 34. 50 Lihat Budiono K., Op.cit., halaman 29 dst., Bandingkan Zakaria Samin, “Daya Mengikat…” PADJADJARAN Op. cit., halaman 54. Pasal 2 ayat (6) Piagam PBB yang menyatakan: "The Organization shall ensure that states which are not members of the United Nations act in accordance with these Principles so far as may be necessary for the maintenance of international peace and security". 24
Tentang mengikatnya suatu perjanjian internasional terhadap negara- negara bukan peserta atau negara pihak ketiga, menurut hemat penulis harus dilihat keadaan dari masing-masing perjanjian internasional bersangkutan. Sebagai contoh umpamanya dalam hal perjanjian peralihan kekuasaan (succession of states). Apakah negara yang menerima peralihan kekuasaan sebagai negara bukan peserta perjanjian internasional juga akan terikat terhadap perjanjian yang pernah dibuat oleh negara yang mengalihkan kekuasaan (predecessor state)? Misalnya perjanjian yang pernah dibuat oleh Negeri Belanda dahulu dengan negara lain, dimana Hindia Belanda juga terikat di dalamnya. Apakah sesudah Indonesia menjadi negara merdeka masih terikat pada perjanjian yang pernah diadakan oleh Pemerintah kolonial Hindia Belanda dahulu? Sebagaimana telah diketahui bahwa pengaturan mengenai suksesi negara (succession of states) sehubungan dengan perjanjian internasional tidak terdapat di dalam Konvensi Wina 1969 tentang "The Law of Treaties". 51 Masalah suksesi negara selanjutnya diatur di dalam Konvensi tersendiri, yaitu Konvensi Wina 1978. 52 Batasan mengenai Succession of sates yang diberikan Konvensi adalah: "... Succession of States means the replacement of one state by another in the responsibility for the international relations of territory ...". 53 Dalam rangka pembahasan mengenai seberapa jauh keterikatan negara pengganti (successor state) terhadap hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian internasional yang dibuat oleh negara yang digantikan (predecessor state), Konvensi menetapkan : "... The obligations or rights of a predecessor state under treaties in force in respect of a territory at the date of a succession of states do not become the obligations or rights of the successor state towards other state parties to those treaties by reason only of the fact that the predecessor state and the successor 51 Mengenai hal ini Bagian VI (pasal 73) Konvensi telah menyatakan: "The provisions of the present Convention shall not prejudge any question that may arise in regard to a treaty from a succession of states or from international responsibility of a state or from the outbreak of hostilities between states". 52 Lengkapnya Konvensi itu berjudul: "Vienna Convention on Succession of States in Respect of Treaties. 53 Pasal 2 ayat 1 (b) Konvensi Wina 1978. 25
Page 1 and 2: PERJANJIAN INTERNASIONAL SEBAGAI MO
Page 3 and 4: I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Ak
Page 5 and 6: secara formal lahir dalam bentuk pe
Page 7 and 8: Disadari maupun tidak, aktivitas tr
Page 9 and 10: materi yang akan diperoleh", telah
Page 11 and 12: negara. Harmonisasi antar sistem hu
Page 13 and 14: Between States and Nationals of Oth
Page 15 and 16: Terlepas dari permasalahan pengakua
Page 17 and 18: IV. KEKUATAN MENGIKAT PERJANJIAN IN
Page 19 and 20: yang bukan anggota Perserikatan Ban
Page 21 and 22: customary international law will ob
Page 23: dilaksanakan pada negara peserta ko
Page 27 and 28: 2. Tanpa mengurangi kekuasaan RIS u
Page 29 and 30: karena penyerahan Westerling bukan
Page 31 and 32: E. Saefullah selanjutnya mengemukak
Page 33 and 34: Perjanjian kerjasama bilateral dala
Page 35 and 36: menyatakan bahwa: "... dalam prakti
Page 37 and 38: Ketiga, Atas dasar alasan di atas,
Page 39: KUSUMAATMADJA, Mochtar, Pengantar H

PERJANJIAN INTERNASIONAL SEBAGAI MODEL HUKUM BAGI ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?