PERJANJIAN INTERNASIONAL SEBAGAI MODEL HUKUM BAGI ...

terkategorikan law making treaties. Demikian kategorinya karena perjanjian
internasional itu melahirkan norma hukum internasional baru, sehingga
meletakkan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat
internasional dalam arti keseluruhan. 21 Sementara itu, apabila diamati berdasarkan
negara pihak ketiga, 22 yakni negara-negara yang tidak turut serta pada
perundingan-perundingan ketika melahirkan perjanjian tersebut, tampaknya
juga termasuk law making treaties. Hal itu disebabkan konvensi semacam itu
selalu terbuka bagi pihak lain yang semula tidak turut serta dalam perjanjian
karena yang diatur oleh perjanjian itu merupakan masalah-masalah umum yang
bersangkut paut dengan semua anggota masyarakat internasional. 23
Boleh jadi sangat erat kaitannya antara pembentukan era kapitalisme
dengan proses nasionalisasi atas kaidah hukum internasional, dan situasi global
yang berimplikasi terhadap tipe hukum nasional.
Dalam konteks ini relevan kiranya bila ungkapan dua tokoh berikut ini
disinergikan dalam satu alur fikir. Wallerstein berujar, bahwa “globalisasi adalah
proses pembentukan sistem kapitalis dunia”. Pada kesempatan lain, Weber
mendeskripsikan hasil surveynya bahwa “kapitalisme itu sebagai sebab terjadinya
perubahan tipe hukum dari tradisional menjadi modern”. Walhasil, situasi global
yang memunculkan sistem kapitalis dunia, telah begitu berimplikasi terhadap tipe
hukum, dari tradisional menjadi modern, dari hukum lokal yang tidak tertulis
menjadi hukum tertulis, dan dari hukum nasional menjadi hukum transnasional.
Agaknya bagi negara yang telah membiarkan dirinya terkooptasi oleh situasi
global, sangat boleh jadi produk-produk hukumnya tidak cukup lagi jika semata-
mata mengandalkan pranata hukum produk lokal-nasional dalam wujud kodifikasi
atas sekalian bahan hukum yang dikerjakan oleh parlemen dan pemerintah,
melainkan menjadi conditio sine qua non untuk mengakseptasi produk hukum
transnasional.
21 Moctar Kusumaatmadja, Op. Cit., halaman 114.
22 Yang dimaksud dengan negara-negara pihak ketiga (third state) dalam kaitan ini adalah
negara-negara yang bukan peserta dari suatu perjanjian internasional. Lihat article 2 ayat (1-h)
yang menentukan: ‘third state’ means a state not a party to the treaty.
16