PER-15/PJ/2010 - Catatan Perpajakan Indonesia

a. Penyerahan yang menggunakan tarif selain 10%, contohnyapenyerahan JKP di bidang pertambangan yang bersifat lexspecialis, yang terutang Pajak Penjualan dengan tarif 5%.b. Penyerahan kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri(turis asing).7. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya Tidak DipungutDiisi dengan DPP, PPN atau PPN dan PPn BM atas Penyerahan yangPPN atau PPN dan PPn BM-nya Tidak Dipungut berdasarkanperaturan khusus yang berlaku, antara lain:a. Ketentuan yang mengatur mengenai Bea Masuk, Bea MasukTambahan, PPN dan PPnBM dan Pajak Penghasilan dalamrangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai denganDana Pinjaman/Hibah Luar Negeri.b. Ketentuan yang mengatur mengenai Perlakuan Perpajakan bagiPengusaha Kena Pajak Berstatus Entrepot Produksi TujuanEkspor (EPTE) Dan Perusahaan Pengolahan Di Kawasan Berikat(KB).c. Ketentuan yang mengatur mengenai Tempat Penimbunan Berikat.d. Ketentuan yang mengatur mengenai Perlakuan Perpajakan diKawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu.e. Ketentuan yang mengatur mengenai Perlakuan PajakPertambahan Nilai atas Penyerahan Avtur Untuk KeperluanPenerbangan Internasional.f. Ketentuan yang mengatur mengenai Toko Bebas Bea.g. Ketentuan yang mengatur mengenai Perlakuan PPN dan PPnBMatas Impor Barang Kena Pajak Yang Dibebaskan dari PungutanBea Masuk.h. Ketentuan yang mengatur mengenai Penyerahan yang PPN atauPPN dan PPnBM-nya Ditanggung Pemerintah (DTP).i. Ketentuan yang mengatur mengenai Kawasan Bebas danKawasan Ekonomi Khusus.8. Penyerahan yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN atau PPN danPPn BMDiisi dengan DPP, PPN atau PPN dan PPn BM atas penyerahan yangdibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPn BM, berdasarkanperaturan khusus yang berlaku antara lain:a. Ketentuan yang mengatur mengenai Impor dan atau PenyerahanBarang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa KenaPajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan PajakPertambahan Nilai.b. Ketentuan yang mengatur mengenai Impor dan atau PenyerahanBarang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yangDibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.c. Ketentuan yang mengatur mengenai pemberian pembebasanPajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas BarangMewah kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasionalserta pejabatnya.9. Penyerahan Aktiva Pasal 16DKolom DPP diisi dengan Harga Jual dari Aktiva yang diserahkan,kecuali ditetapkan lain berdasarkan ketentuan yang berlaku. KolomPPN diisi jumlah PPN terutang yaitu 10% dari nilai DPP sedangkankolom PPn BM tidak perlu diisi.Catatan:‣ Formulir Lampiran 1 - Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajakterdiri dari 30 baris isian (lihat kolom No: 1-30). Wajib Pajakmengisikan sesuai dengan jumlah baris yang tersedia. Apabila WajibPajak melakukan transaksi yang melebihi jumlah baris yang tersedia