PER-15/PJ/2010 - Catatan Perpajakan Indonesia

Pada Masa Pajak Januari 2011, Faktur Pajak dengan Kode danNomor Faktur Pajak yang diganti dilaporkan pada SPT Masa PPNdengan DPP Rp 200.000.000,- dan PPN Rp 20.000.000,-.Pada bulan Juni 2011, PT Cerdik melakukan hal-hal sebagaiberikut :- Melakukan pelaporan Faktur Pajak Pengganti tersebut padaSPT Masa PPN Masa Pajak Juni 2011. Kolom Kode danNomor Seri Faktur Pajak diisi dengan Kode dan Nomor SeriFaktur Pajak Pengganti, kolom DPP, PPN dan PPn BM diisidengan ’0’, sedangkan kolom Kode dan No. Seri FP YangDiganti diisi dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yangdiganti.- Melakukan pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak Januari2011 dan melaporkan Faktur Pajak Pengganti tersebut. KolomKode dan Nomor Seri Faktur Pajak diisi dengan Kode danNomor Seri Faktur Pajak Pengganti, kolom DPP dan PPN diisidengan Nilai Rp 250.000.000,- dan Rp 25.000.000,-sedangkan kolom Kode dan No. Seri FP Yang Diganti diisidengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang diganti.Faktur Pajak yang diganti tidak perlu dilaporkan lagi pada SPTMasa PPN Pembetulan Masa Pajak Januari 2011.b. Tata cara pelaporan Faktur Pajak pada SPT Masa PPN bagi PTPandai adalah sebagai berikut :Pada bulan Juni 2011, PT Pandai harus melakukan pembetulanSPT Masa PPN Masa Pajak dimana Faktur Pajak yang digantitersebut dilaporkan sebagai Faktur Pajak Masukan, danmelaporkan Faktur Pajak Pengganti tersebut. Kolom Kode danNomor Seri Faktur Pajak diisi dengan Kode dan Nomor Seri FakturPajak Pengganti, kolom DPP dan PPN diisi dengan Nilai Rp250.000.000,- dan Rp 25.000.000,-, sedangkan kolom Kode danNo. Seri FP Yang Diganti diisi dengan Kode dan Nomor SeriFaktur Pajak yang diganti. Faktur Pajak yang diganti tidak perludilaporkan lagi pada SPT Masa PPN Pembetulan.2.1 Contoh apabila terdapat penggantian faktur pajak pada Masa yangsama.Pada tanggal 5 Januari 2008 PT Angkasa (PKP) melakukanpenjualan kepada PT Bahari (PKP) dengan nilai penjualan sebesarRp. 500.000.000,-. PT Angkasa menerbitkan Faktur Pajak (FP)dengan Kode dan Nomor 010.000-07.00000009 dengan DPPsebesar Rp. 500.000.000,- dan PPN Rp 50.000.000,-. Pada tanggal10 Januari 2008 PT Angkasa melakukan penggantian FP karenaternyata nilai penjualan adalah sebesar Rp 550.000.000,- Ataspenggantian tersebut PT Angkasa menerbitkan FP Pengganti padatanggal 10 Januari 2008 dengan Kode dan Nomor 011.000-07.00000022, DPP sebesar Rp 550.000.000,- dan PPN sebesar Rp.55.000.000,-.a. Tata cara pelaporan FP dalam SPT Masa PPN bagi PT Angkasaadalah sebagai berikut:Pada Masa Pajak Januari 2008, FP dengan Kode dan Nomor010.000-07.00000009 dilaporkan dengan DPP Rp 500.000.000,-dan PPN Rp 50.000.000,- kemudian PT Angkasa melaporkanFaktur Pajak Pengganti pada SPT Masa Pajak Januari 2008dengan mengisi kolom Kode dan Nomor Seri Faktur Pajakdengan 011.000-07.00000022, kolom DPP sebesar Rp550.000.000,- dan PPN sebesar Rp 55.000.000,- sedangkan

kolom Kode dan No. Seri FP yang diganti diisi dengan 010.000-07.00000009.Khusus bagi PKP yang mengisi SPT Masa PPN secara manual,nilai yang tercantum pada Faktur Pajak dengan Kode dan Nomor010.000-07.00000009 dilaporkan dengan DPP Rp 500.000.000,-dan PPN Rp. 50.000.000,- namun angka ini diabaikan pada saatpenghitungan total jumlah Pajak Keluaran (PK).b. Tata cara pelaporan FP pada SPT Masa PPN bagi PT Baharisama dengan PT Angkasa sebagai Pajak Masukan (PM) padaformulir 1108 B.3. Contoh apabila terdapat BKP yang diretur.Pada tanggal 10 Juni 2011 PT Aman (PKP) melakukan retur BKP ataspembelian dari PT Bahagia (PKP) dengan nilai BKP sebesar Rp15.000.000,-. PT Aman menerbitkan Nota Retur atas pengembalianBKP tersebut.Tata cara pelaporan Nota Retur bagi PT Aman dan PT Bahagiaadalah sebagai berikut:a. PT Aman sebagai pembeli melaporkan retur pembelian tersebutpada Lampiran 2 Daftar Pajak Masukan dan PPn BM. KolomKode dan Nomor serta Tanggal Nota Retur diisi dengan nomor dantanggal Nota Retur, sedangkan kolom DPP dan PPN diisi dengannilai BKP yang diretur dan PPN atas BKP yang diretur tersebut.Nilai ditulis dalam tanda kurung sebagai pengurang.b. PT Bahagia sebagai penjual melaporkan retur pembelian dari PTAman pada Lampiran 1 Daftar Pajak Keluaran dan PPn BM. KolomKode dan Nomor serta Tanggal Nota Retur diisi dengan nomor dantanggal Nota Retur, sedangkan kolom DPP dan PPN diisi dengannilai BKP yang diretur dan PPN atas BKP yang diretur tersebut.Nilai ditulis dalam tanda kurung sebagai pengurang.4. Contoh apabila terdapat JKP yang dibatalkan.Pada tanggal 10 Juni 2011 PT Sentosa (PKP) melakukan pembatalanJKP atas sewa ruangan dari PT Damai (PKP) dengan nilai JKPsebesar Rp 12.000.000,-. PT Sentosa menerbitkan Nota Pembatalanatas JKP yang dibatalkan tersebut.Tata cara pelaporan Nota Pembatalan bagi PT Sentosa dan PT Damaiadalah sebagai berikut:a. PT Sentosa sebagai penerima jasa melaporkan nota pembatalanatas sewa tersebut pada Lampiran 2 Daftar Pajak Masukan danPPn BM. Kolom Kode dan Nomor serta Tanggal Nota Retur diisidengan nomor dan tanggal Nota Pembatalan, sedangkan kolomDPP dan PPN diisi dengan nilai JKP yang dibatalkan dan PPNatas JKP yang dibatalkan tersebut. Nilai ditulis dalam tanda kurungsebagai pengurang.b. PT Damai sebagai pemberi jasa melaporkan nota pembatalan dariPT Damai pada Lampiran 1 Daftar Pajak Keluaran dan PPn BM.Kolom Kode dan Nomor serta Tanggal Nota Retur diisi dengannomor dan tanggal Nota Pembatalan, sedangkan kolom DPP danPPN diisi dengan nilai JKP yang dibatalkan dan PPN atas JKPyang dibatalkan tersebut. Nilai ditulis dalam tanda kurung sebagaipengurang.”Jenis-jenis transaksi yang terkait dengan Penyerahan Dalam NegeriDengan Faktur Pajak:1. Penyerahan kepada Selain Pemungut PPNDiisi dengan jumlah DPP, PPN atau PPN dan PPn BM ataspenyerahan BKP/JKP kepada pihak lain yang bukan Pemungut PPN,

termasuk penyerahan BKP/JKP antar Pemungut PPN selainBendaharawan, yang PPN-nya dipungut oleh pihak yangmenyerahkan BKP/JKP.Khusus untuk penyerahan yang mendapat fasilitas dibebaskan daripengenaan PPn BM saja dan PKP yang melakukan penyerahan telahmemiliki SKB, maka jumlah DPP dan PPN tetap dimasukkan ke kolomDPP dan kolom PPN, tetapi jumlah PPn BM yang mendapat fasilitas,tidak diisi atau ditambahkan pada kolom PPn BM.Bagian ini juga digunakan untuk melaporkan penyerahan kepadaPerwakilan Negara Asing atau Perwakilan Organisasi Internasionalyang tidak mendapat persetujuan untuk diberikan fasilitas perpajakanoleh Menteri Keuangan.2. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPNBendahara PemerintahDiisi dengan jumlah DPP, PPN atau PPN dan PPn BM ataspenyerahan BKP/JKP kepada Bendahara Pemerintah selakuPemungut PPN.Penyerahan kepada Bendahara Pemerintah dilaporkan dalam MasaPajak diterbitkannya Faktur Pajak kepada Bendahara Pemerintah.Contoh :Bulan Januari 2011:PT A menyerahkan BKP kepada :- Departemen Pertanian Rp 100 juta (tidak termasuk PPN);- Departemen Keuangan Rp 50 juta (tidak termasuk PPN);Bulan Maret 2011 :PT A mengajukan penagihan. Faktur Pajak dan SSP harus dibuatdalam bulan Maret 2011 tersebut.Bulan April 2011 :Diterima pembayaran (termasuk PPN) dari :- Departemen Pertanian Rp 110 juta;- Departemen Keuangan Rp 55 juta.Pelaporan :Penyerahan ini tidak dilaporkan pada SPT Masa PPN Masa PajakJanuari 2011 atau Masa Pajak Februari 2011 atau Masa Pajak April2011, tetapi dilaporkan pada SPT Masa PPN Masa Pajak Maret 2011yaitu pada saat PT A menerbitkan Faktur Pajak, sebagai berikut:Lampiran 1 SPT Masa PPN (Formulir 1108 A) Masa Pajak Maret2011, butir II kolom DPP (Rupiah) dan kolom PPN (Rupiah) diisidengan transaksi kepada Departemen Pertanian sebesar Rp 100 juta(DPP) dan Rp 10 juta (PPN), serta transaksi kepada DepartemenKeuangan sebesar Rp 50 juta (DPP) dan Rp 5 juta (PPN).3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN Lainnya(Selain Bendahara Pemerintah)Diisi dengan jumlah DPP, PPN atau PPN dan PPn BM ataspenyerahan BKP/JKP yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPNselain Bendahara Pemerintah, dalam hal ini KPS Migas selakuPemungut PPN. Penyerahan kepada Pemungut PPN Lainnya (SelainBendahara Pemerintah) dilaporkan dalam Masa Pajak diterbitkannyaFaktur Pajak.Catatan:

Khusus untuk transaksi kepada Pemungut PPN (BendaharaPemerintah atau lainnya), tetap dimasukkan ke dalam transaksikepada Pemungut PPN meskipun transaksi yang dilakukan dapatdikategorikan sebagai jenis transaksi lain.4. Penyerahan yang menggunakan DPP Nilai LainDiisi dengan DPP, PPN atau PPN dan PPn BM, atas penyerahan BKPdan/atau JKP yang menggunakan DPP dengan Nilai Lain.Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak antara lain:1. untuk pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa KenaPajak adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi labakotor;2. untuk pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak dan/atau JasaKena Pajak adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangilaba kotor;3. untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalahperkiraan harga jual rata-rata;4. untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata perjudul film;5. untuk penyerahan produk hasil tembakau adalah sebesar hargajual eceran;6. untuk Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yangmenurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masihtersisa pada saat pembubaran perusahaan, adalah harga pasarwajar;7. untuk penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atausebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabangadalah harga pokok penjualan atau harga perolehan;8. untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui pedagang perantaraadalah harga yang disepakati antara pedagang perantara denganpembeli;9. untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui juru lelang adalahharga lelang;10. untuk penyerahan jasa pengiriman paket adalah 10 % (sepuluhpersen) dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnyaditagih; atau11. untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisataadalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yangseharusnya ditagih.Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan jasa yangdilakukan oleh:- Pengusaha jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata; dan- Pengusaha jasa pengiriman paket,tidak dapat dikreditkan karena dalam Nilai Lain tersebut telahdiperhitungkan Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajakdan atau Jasa Kena Pajak dalam rangka usaha tersebut.5. Penyerahan yang Pajak Masukannya diDeemed.Diisi dengan DPP, PPN atau PPN dan PPn BM atas penyerahan BKPdan/atau JKP yang PPN-nya dihitung dengan menggunakan DeemedPajak Masukan.Catatan:Untuk jenis penyerahan ini tidak digunakan lagi sejak 1 April 2010.6. Penyerahan LainnyaDiisi dengan DPP, PPN atau PPN dan PPn BM atas penyerahan BKPdan/atau JKP selain jenis penyerahan pada nomor 1 sampai dengannomor 5, antara lain:

a. Penyerahan yang menggunakan tarif selain 10%, contohnyapenyerahan JKP di bidang pertambangan yang bersifat lexspecialis, yang terutang Pajak Penjualan dengan tarif 5%.b. Penyerahan kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri(turis asing).7. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya Tidak DipungutDiisi dengan DPP, PPN atau PPN dan PPn BM atas Penyerahan yangPPN atau PPN dan PPn BM-nya Tidak Dipungut berdasarkanperaturan khusus yang berlaku, antara lain:a. Ketentuan yang mengatur mengenai Bea Masuk, Bea MasukTambahan, PPN dan PPnBM dan Pajak Penghasilan dalamrangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai denganDana Pinjaman/Hibah Luar Negeri.b. Ketentuan yang mengatur mengenai Perlakuan Perpajakan bagiPengusaha Kena Pajak Berstatus Entrepot Produksi TujuanEkspor (EPTE) Dan Perusahaan Pengolahan Di Kawasan Berikat(KB).c. Ketentuan yang mengatur mengenai Tempat Penimbunan Berikat.d. Ketentuan yang mengatur mengenai Perlakuan Perpajakan diKawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu.e. Ketentuan yang mengatur mengenai Perlakuan PajakPertambahan Nilai atas Penyerahan Avtur Untuk KeperluanPenerbangan Internasional.f. Ketentuan yang mengatur mengenai Toko Bebas Bea.g. Ketentuan yang mengatur mengenai Perlakuan PPN dan PPnBMatas Impor Barang Kena Pajak Yang Dibebaskan dari PungutanBea Masuk.h. Ketentuan yang mengatur mengenai Penyerahan yang PPN atauPPN dan PPnBM-nya Ditanggung Pemerintah (DTP).i. Ketentuan yang mengatur mengenai Kawasan Bebas danKawasan Ekonomi Khusus.8. Penyerahan yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN atau PPN danPPn BMDiisi dengan DPP, PPN atau PPN dan PPn BM atas penyerahan yangdibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPn BM, berdasarkanperaturan khusus yang berlaku antara lain:a. Ketentuan yang mengatur mengenai Impor dan atau PenyerahanBarang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa KenaPajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan PajakPertambahan Nilai.b. Ketentuan yang mengatur mengenai Impor dan atau PenyerahanBarang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yangDibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.c. Ketentuan yang mengatur mengenai pemberian pembebasanPajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas BarangMewah kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasionalserta pejabatnya.9. Penyerahan Aktiva Pasal 16DKolom DPP diisi dengan Harga Jual dari Aktiva yang diserahkan,kecuali ditetapkan lain berdasarkan ketentuan yang berlaku. KolomPPN diisi jumlah PPN terutang yaitu 10% dari nilai DPP sedangkankolom PPn BM tidak perlu diisi.Catatan:‣ Formulir Lampiran 1 - Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajakterdiri dari 30 baris isian (lihat kolom No: 1-30). Wajib Pajakmengisikan sesuai dengan jumlah baris yang tersedia. Apabila WajibPajak melakukan transaksi yang melebihi jumlah baris yang tersedia

dalam suatu Masa Pajak, maka Wajib Pajak menyampaikan SPTsecara elektronik;‣ Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Bentuk, Isi,dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa PajakPertambahan Nilai (SPT Masa PPN) dalam Bentuk Formulir Kertas(Hard Copy) bagi Pengusaha Kena Pajak yang Dikukuhkan di KantorPelayanan Pajak dalam Rangka Pengolahan Data dan Dokumen diPusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan, pasal 1 ayat 2:“Pengusaha Kena Pajak yang selanjutnya disebut dengan PKP adalahPKP yang dikukuhkan di KPP, yang menerbitkan Faktur Pajak danmembuat Nota Retur serta membuat dokumen tertentu yangdiperlakukan sebagai Faktur Pajak atau mengkreditkan faktur Pajakdan menerima Nota Retur serta menggunakan dokumen tertentu yangdiperlakukan sebagai Faktur pajak, yang jumlahnya baik sebagai PajakKeluaran maupun sebagai Pajak Masukan masing-masing tidak lebihdari 30 (tiga puluh) dalam satu Masa Pajak ”.Misalnya: PKP melakukan penyerahan ekspor 20 penyerahan danpenyerahan dalam negeri 25 penyerahan maka PKP tersebut wajibmenggunakan pelaporan secara elektronik.‣ Walaupun jumlah penyerahan dalam negeri dengan Faktur Pajakkurang dari 15 penyerahan, baris Sub Jumlah Penyerahan DalamNegeri dengan Faktur Pajak ( 1B ) pada halaman pertama, tetapdipindahkan ke halaman berikutnya, baik pada bagian atas maupun dibagian bawah pada baris Jumlah Penyerahan Dalam Negeri denganFaktur Pajak ( 1C ).e. Memberikan penegasan judul Petunjuk Pengisian Formulir 1108 A Lampiran IPajak Keluaran dan PPnBM (D.1.2.32.05):• Huruf B : petunjuk pengisian• Nomor urut 3 : Bagian Ketiga• Angka romawi III : Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur PajakSederhanasehingga huruf B, nomor urut 3, angka romawi III, ”bagian Penyerahan DalamNegeri dengan Faktur Pajak Sederhana”, berbunyi sebagai berikut:III. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak SederhanaJumlah seluruh DPP, PPN atau PPN dan PPnBM, atas penyerahan BKPatau JKP:• yang Faktur Pajaknya tidak diisi nama dan NPWP Pembeli;• kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri.PKP toko retail yang ditunjuk, yang melakukan penyerahan BKP kepadaorang pribadi pemegang paspor luar negeri, wajib membuat rincianpenyerahan BKP tersebut dengan format yang ditetapkan oleh DJP.Rincian penyerahan BKP tersebut dilampirkan dalam SPT Masa PPN danmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SPT Masa PPN PKP yangbersangkutan.Catatan:Bagi PKP toko retail yang ditunjuk, yang melakukan penyerahan BKPkepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri, Faktur Pajak yangdilaporkan dalam SPT Masa PPN hanya Faktur Pajak Khusus (kodetransaksi 06).f. Menghapus pada sub judul Petunjuk Pengisian Formulir 1108A Lampiran IPajak Keluaran dan PPnBM (D.1.2.32.05):• Huruf C : Contoh Pengisian SPT Masa PPN Bagi PengusahaKena Pajak (PKP) Tertentu• Nomor urut 4 : Pengusaha Toko Emas Perhiasan

g. Memberikan penegasan tambahan pada sub judul Petunjuk PengisianFormulir 1108B Lampiran II Pajak Masukan dan PPnBM (D.1.2.32.06):• Huruf B : petunjuk pengisian• Nomor urut 3 : Bagian Ketiga• Angka romawi I : Pajak Masukan yang dapat Dikreditkan dan PPnBM• Angka 2 : Bagi PKP Yang Menggunakan Pedoman PenghitunganPengkreditan Pajak Masukansehingga huruf B, nomor urut 3, angka romawi I, angka 2, ” Bagi PKP YangMenggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan”,berbunyi sebagai berikut:2. BAGI PKP YANG MENGGUNAKAN PEDOMAN PENGHITUNGANPENGKREDITAN PAJAK MASUKANHanya diisi oleh PKP yang menghitung besarnya Pajak Masukan yangdapat dikreditkan dengan menggunakan Pedoman PenghitunganPengkreditan Pajak Masukan sesuai ketentuan yang berlaku.h. Memberikan penegasan tambahan pada sub judul Petunjuk Pengisian SPTMasa PPN Formulir 1108 (F.1.2.32.03):• Huruf B : petunjuk pengisian• Nomor urut 2 : Bagian kedua• Angka romawi II : Penghitungan PPN Kurang Bayar/Lebih Bayar• Bagian G : PPN lebih dibayar pada:…sehingga huruf B, nomor urut 2, angka romawi II, bagian G “- PPN lebihdibayar pada”, berbunyi sebagai berikut:- PPN lebih dibayar pada :Butir II.D (Diisi dalam hal SPT Bukan Pembetulan)Diisi dengan tanda X pada kotak jika terdapat pajak yang lebih dibayarpada SPT Masa PPN Bukan PembetulanDikompensasikan ke Masa Pajak berikutnyaDiisi dengan tanda X pada kotak jika terdapat pajak yang lebihdibayar pada SPT Masa PPN Bukan Pembetulan yang dimintakankompensasi ke Masa Pajak berikutnya, kecuali Pengusaha KenaPajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4b) UU PPNatau Pasal 9 ayat (4c) UU PPN yang mengajukan pengembaliankelebihan pembayaran pajak.Apabila atas Lebih Bayar sebagaimana dimaksud pada contoh-contohpenghitungan PPN pada butir II.D pada SPT Masa PPN BukanPembetulan dimintakan kompensasi maka pengisian pada formulir SPTMasa PPN adalah sebagai berikut :PPN lebih dibayar pada :X Butir II.DX Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya”Butir II.D atau Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)Diisi dengan tanda X pada salah satu kotak jika terdapat pajak yanglebih dibayar pada SPT Masa PPN Pembetulan sesuai dengan nilaiyang akan dikompensasikan atau direstitusikan.Dikompensasikan ke Masa Pajak .................

Diisi dengan tanda X pada kotak jika pajak yang lebih dibayar padaSPT Masa PPN Pembetulan diminta untuk dikompensasikan denganPPN dalam Masa Pajak berikutnya atau Masa Pajak saat SPT MasaPPN Pembetulan disampaikan. Ketentuan ini tidak berlaku bagi:a. Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat(4b) UU PPN;b. Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat(4c) UU PPN;c. Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat(4a) UU PPN yang melakukan pembetulan SPT Masa PPN masaakhir tahun,yang mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.Apabila atas Lebih Bayar sebagaimana dimaksud pada contohpenghitungan PPN (contoh nomor 2.1.) pada butir II.F pada SPT MasaPPN Pembetulan dimintakan kompensasi maka pengisian padaformulir SPT Masa PPN adalah sebagai berikut :- Contoh nomor 2.1.1.PPN lebih dibayar pada :X Butir II.D atauButir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)X Dikompensasikan ke Masa Pajak Februari- Contoh nomor 2.1.2.PPN lebih dibayar pada :Butir II.D atau X Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)X Dikompensasikan ke Masa Pajak AprilDikembalikan (Restitusi)Diisi dengan tanda X pada kotak jika pajak yang lebih dibayar (baikpada SPT Masa PPN Bukan Pembetulan maupun pada SPT MasaPPN Pembetulan) diminta untuk dikembalikan (restitusi), oleh:a. Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9ayat (4b) UU PPN;b. Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9ayat (4c) UU PPN;c. Pengusaha Kena Pajak selain Pengusaha Kena Pajaksebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, pada akhirtahun buku atau Pengusaha Kena Pajak Orang Pribadi yang tidakmelakukan pembukuan, pada akhir tahun kalender.Kegiatan TertentuDiisi dengan tanda X oleh Pengusaha Kena Pajak sebagaimanadimaksud dalam Pasal 9 ayat (4b) UU PPN yang atas kelebihan PajakMasukan dapat diajukan permohonan pengembalian pada setiapMasa Pajak yaitu:a. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Barang KenaPajak Berwujud;b. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang KenaPajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada PemungutPajak Pertambahan Nilai;c. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang KenaPajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang PajakPertambahan Nilainya tidak dipungut;

d. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Barang KenaPajak Tidak Berwujud;e. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Jasa Kena Pajak;dan/atauf. Pengusaha Kena Pajak dalam tahap belum berproduksisebagaimana dimaksud pada ayat (2a) UU PPN.Dokumen terlampirDiisi dengan tanda X pada kotak jika dokumen permohonanpengembalian (restitusi) dilampirkan lengkap sesuai dengan ketentuanperpajakan yang berlaku.Dokumen disusulkanDiisi dengan tanda X pada kotak jika dokumen permohonanpengembalian (restitusi) disusulkan atau diserahkan kemudian.Apabila atas Lebih Bayar pada SPT Masa PPN Bukan Pembetulandimintakan restitusi maka pengisian pada formulir SPT Masa PPNadalah sebagai berikut :PPN lebih dibayar pada :X Butir II.DX Dikembalikan (Restitusi)Apabila atas Lebih Bayar pada SPT Masa Pembetulan pada contohsoal 2.1.2 dimintakan restitusi maka pengisian pada formulir SPTMasa PPN adalah sebagai berikut :PPN lebih dibayar pada :Butir II.D atau X Butir II.FX Dikembalikan (Restitusi)- Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan kriteria tertentu :Prosedur BiasaDiisi dengan tanda X pada kotak jika Wajib Pajak dengan KriteriaTertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C UU KUP atauWajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimanadimaksud dalam Pasal 17D UU KUP menginginkan prosedurpengembaliannya (restitusi) diproses dengan prosedur biasa(pemeriksaan).Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C UU KUP)Diisi dengan tanda X pada kotak jika:a. Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu sebagaimana dimaksud padaPasal 17C UU KUP;b. Pengusaha Kena Pajak yang memenuhi persyaratan tertentusebagaimana dimaksud pada Pasal 17D UU KUP;c. Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah sebagaimana dimaksudpada Pasal 9 ayat (4c) UU PPN,menginginkan prosedur pengembaliannya (restitusi) diproses denganpengembalian pendahuluan.Dalam hal yang mengajukan permohonan adalah PKP berisiko rendahwajib melampirkan SK Penetapan sebagai PKP berisiko rendah.

LampiranPeraturan Direktur Jenderal PajakNomor : PER- 15 /PJ/2010Tanggal : 26 Maret 2010DAFTAR RINCIAN PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK (BKP)KEPADA ORANG PRIBADI PEMEGANG PASPOR LUAR NEGERINAMA PENGUSAHA KENA PAJAKNPWPMASA PAJAKTAHUN PAJAKNO.IDENTITAS PEMBELINAMANO. PASPORTFAKTUR PAJAKNOMOR TANGGAL DPPPPNKETERANGAN123456789101112131415161718192021222324252627282930TEMPAT DAN TANGGAL PEMBUATAN DAFTARTANDA TANGAN PENGUSAHA KENA PAJAK