06.08.2015 Views

PER-15/PJ/2010 - Catatan Perpajakan Indonesia

PER-15/PJ/2010 - Catatan Perpajakan Indonesia

PER-15/PJ/2010 - Catatan Perpajakan Indonesia

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

termasuk penyerahan BKP/JKP antar Pemungut PPN selainBendaharawan, yang PPN-nya dipungut oleh pihak yangmenyerahkan BKP/JKP.Khusus untuk penyerahan yang mendapat fasilitas dibebaskan daripengenaan PPn BM saja dan PKP yang melakukan penyerahan telahmemiliki SKB, maka jumlah DPP dan PPN tetap dimasukkan ke kolomDPP dan kolom PPN, tetapi jumlah PPn BM yang mendapat fasilitas,tidak diisi atau ditambahkan pada kolom PPn BM.Bagian ini juga digunakan untuk melaporkan penyerahan kepadaPerwakilan Negara Asing atau Perwakilan Organisasi Internasionalyang tidak mendapat persetujuan untuk diberikan fasilitas perpajakanoleh Menteri Keuangan.2. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPNBendahara PemerintahDiisi dengan jumlah DPP, PPN atau PPN dan PPn BM ataspenyerahan BKP/JKP kepada Bendahara Pemerintah selakuPemungut PPN.Penyerahan kepada Bendahara Pemerintah dilaporkan dalam MasaPajak diterbitkannya Faktur Pajak kepada Bendahara Pemerintah.Contoh :Bulan Januari 2011:PT A menyerahkan BKP kepada :- Departemen Pertanian Rp 100 juta (tidak termasuk PPN);- Departemen Keuangan Rp 50 juta (tidak termasuk PPN);Bulan Maret 2011 :PT A mengajukan penagihan. Faktur Pajak dan SSP harus dibuatdalam bulan Maret 2011 tersebut.Bulan April 2011 :Diterima pembayaran (termasuk PPN) dari :- Departemen Pertanian Rp 110 juta;- Departemen Keuangan Rp 55 juta.Pelaporan :Penyerahan ini tidak dilaporkan pada SPT Masa PPN Masa PajakJanuari 2011 atau Masa Pajak Februari 2011 atau Masa Pajak April2011, tetapi dilaporkan pada SPT Masa PPN Masa Pajak Maret 2011yaitu pada saat PT A menerbitkan Faktur Pajak, sebagai berikut:Lampiran 1 SPT Masa PPN (Formulir 1108 A) Masa Pajak Maret2011, butir II kolom DPP (Rupiah) dan kolom PPN (Rupiah) diisidengan transaksi kepada Departemen Pertanian sebesar Rp 100 juta(DPP) dan Rp 10 juta (PPN), serta transaksi kepada DepartemenKeuangan sebesar Rp 50 juta (DPP) dan Rp 5 juta (PPN).3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN Lainnya(Selain Bendahara Pemerintah)Diisi dengan jumlah DPP, PPN atau PPN dan PPn BM ataspenyerahan BKP/JKP yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPNselain Bendahara Pemerintah, dalam hal ini KPS Migas selakuPemungut PPN. Penyerahan kepada Pemungut PPN Lainnya (SelainBendahara Pemerintah) dilaporkan dalam Masa Pajak diterbitkannyaFaktur Pajak.<strong>Catatan</strong>:

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!