download - Harian detik

More documents

Recommendations

Info

amses/<strong>detik</strong>Foto berita rabu, 3 aPril 2013 Irjen Djoko SIaP TemPuh PemBuktiAN teRBAlik JAKARTA — Inspektur Jenderal Djoko Susilo siap melakukan pembuktian terbalik atas aset-asetnya yang disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Bekas Kepala Korps Lalu Lintas ini menegaskan aset-aset itu tak terkait dengan proyek simulator yang menjeratnya. “Kami telah menyiapkan bukti-bukti, baik berupa saksi, dokumen, maupun alat bukti lain terkait asalmuasal aset,” ujar Juniver Girsang, kuasa hukum Irjen Djoko, di Jakarta kemarin. Lebih lanjut Juniver mengatakan, kerugian negara akibat proyek tersebut sebesar Rp 121 miliar seperti yang disebutkan oleh KPK tidaklah logis. Proyek simulator disebut tidak fiktif dan simulator tersebut telah digunakan di daerah-daerah. “Bentuk fisik simulator itu ada, bukan fiktif, telah dikirimkan ke daerah dan ter- kerugian negara rp 121 miliar adalah total dari seluruh tersangka. pasang dengan baik. Lagi pula proyeknya juga masih berjalan,” ujarnya di Jakarta kemarin. Juniver bilang kliennya telah menyiapkan prosedur lelang pengadaan sesu- ai dengan peraturan yang berlaku. Jika ada kesalahan, kata Juniver, tentunya tidak bisa ditimpakan sepenuhnya kepada Irjen Djoko. “Semua yang terlibat di pengadaan ini punya wewe- nang sendiri. Jadi jangan semua ditimpakan kepada pak Djoko. Tanggung jawabnya seharusnya person to person,” katanya. Adapun juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Serba Rahasia kwik kian Gie di kPk Tak banyak kata yang terlontar dari mulut ekonom Kwik Kian Gie saat mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, kemarin. Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Industri pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid itu menyimpan rapat-rapat informasi soal kedatangannya di komisi antirasuah tersebut. Dia hanya meladeni serbuan pertanyaan dari wartawan dengan jawaban-jawaban pendek. “Panggilan penyelidikan,” ucap Kwik singkat sebelum memasuki gedung KPK. Mengenakan setelan kemeja putih dan celana panjang hitam, Kwik tiba di kantor KPK sekitar pukul 09.45 WIB. Kuranglebih delapan jam politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu berada di gedung KPK. Sama seperti saat kedatangannya, setelah dimintai keterangan oleh KPK, Kwik hanya mengumbar senyum kepada para wartawan sembari naik ke mobilnya. Dia hanya berujar sambil melambaikan tangannya, ”Undangannya rahasia, pertanyaan (penyidik) rahasia. Betul-betul rahasia.” Juru bicara KPK, Johan Budi, saat dimintai konfirmasi ihwal kedatangan Kwik mengatakan Kwik dimintai keterangan terkait 4 Johan Budi, menyampaikan nilai kerugian Rp 121 miliar dari tindak pidana yang dilakukan para tersangka bersumber dari audit Badan Pemeriksa Keuangan. “Jadi nilai itu bukan satu orang tersangka, tapi dari seluruh tersangka,” ujarnya. Pada Senin lalu, Johan menyatakan kerugian negara dalam kasus korupsi proyek pengadaan simulator ternyata melebihi taksiran awal, yaitu Rp 90-100 miliar. Adapun total aset kekayaan yang dimiliki Irjen Djoko mencapai Rp 70 miliar. Tapi itu belum termasuk rekening bank yang diblokir. Johan menambahkan, selain 41 item aset Irjen Djoko berupa tanah, rumah, kendaraan bermotor, dan stasiun pengisian bahan bakar umum, belum ditemukan aset lain yang berhubungan dengan bekas Gubernur Akademi Kepolisian itu. PaStI LIbertI | dS dengan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam lanjutan penyelesaian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. “Ini terkait pemberian SKL (surat keterangan lunas),” ujar Johan kemarin. Johan pun mengungkapkan penyelidikan ini tidak melanjutkan kerja dari tim yang sempat dibentuk KPK pada kepemimpinan Antasari Azhar. “Lidiknya baru dimulai beberapa waktu lalu,” katanya. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Priharsa Nugraha menuturkan Kwik diperiksa untuk kasus yang masih berada di level penyelidikan. “Penyelidikan,” ujar Priharsa. PaStI LIbertI
5 Pengaturan dalam revisi KUHP dinilai bakal mandul. JAKARTA — Pertentangan pembahasan pasal yang mengatur kriminalisasi kekuatan gaib atau yang belakangan kerap disebut sebagai pasal santet dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terus berlanjut dan semakin meruncing. Pro-kontra terhadap masalah ini mencuat dalam diskusi “Pasal Santet dalam Naskah Revisi UU KUHP” di gedung DPR, Jakarta, kemarin. Anggota Partai Gerindra, Permadi, menilai santet menjadi bagian dari budaya Indonesia dan tak dimungkiri juga digunakan oleh semua kalangan dari bawah hingga pejabat elite negara, sehingga pemberlakuan pasal kekuatan gaib itu akan mandul. “Dari zaman Sukarno hingga SBY saja praktek santet itu dimainkan. Ketika hukum ini mau ditegakkan, mampukah menyentuh elite negara? Itu bisa jadi mandul,” kata Permadi. Permadi juga menambahkan kajian revisi KUHP harus terlebih dulu memperjelas definisi santet karena aktivitas gaib itu juga mencakup white magic, yang bersifat positif serta tak mencelakakan orang. Menurut dia, sanksi pidana yang langsung diberikan kepada setiap orang yang mengaku menawarkan jasa santet juga tidak adil karena harus dibuktikan secara materiil. RABU, 3 APRIL 2013 “Tukang santet ini hanya pelaksana, tapi dalang yang memerintahkannya juga harus diusut,” ujarnya. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undanganKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wahiduddin Adams menjelaskan pembuktian materiil akan rumit dilakukan untuk menindaklanjuti kriminalisasi santet. Karena itu, pasal kriminalisasi gaib yang disusun oleh Kementerian Hukum hanya bersifat delik formil, yang artinya tidak masuk ranah sebab-akibat dalam kasus yang membutuhkan bukti. Pengaturan pasal kekuatan gaib itu Penampilan dan gaya bicara Ki Gendeng Pamungkas terlihat santai. Tidak ada sama sekali atribut kalung, bandul, atau anting yang memberi kesan bahwa dia adalah seorang paranormal. Menjadi narasumber dalam diskusi di gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, kemarin, tidak membuat pria berkumis ini kaku. Mengenakan setelan jins dan kaus hitam, sering kali ia melontarkan candaan kecil hingga obrolan yang blak-blakan. Ia pun tidak sungkan menyebutkan alasannya memilih profesi dukun. Pengalaman sang ayah, yang meninggal akibat disantet, rupanya menjadi faktor kuat untuk menekuni memang ditujukan untuk mencegah tindak pidana yang dilakukan kalangan supranatural berdasarkan permintaan individu tertentu. Ahli hukum pidana dan kriminologi dari Universitas Indonesia, Ronny Nitibaskara, mengatakan sebenarnya pengaturan ilmu gaib atau santet bukan hal baru karena tertera dalam Pasal 546 hingga 547 KUHP sejak zaman Hindia Belanda. Tapi, nyatanya, pengaturan menjadi mandul karena aktivitas santet, baik berupa ramalan, benda-benda gaib, serta mantra, sudah menjadi rahasia umum di masyarakat. Karena itu, profesi ini sejak remaja. Dia mengaku sering kali menyantet orang berdasarkan pesanan langganannya. Tidak tanggung-tanggung, kliennya merupakan pejabat negara hingga anggota Dewan. Bahkan untuk sekadar melakukan konsultasi pesanan santet kadang dilakukan di luar negeri. Biasanya negara yang menjadi pertemuan konsultasi dengan kliennya adalah Singapura. Disinggung motif tujuan santet, ia ogah menceritakan. Soal tarif jasa santet, Ki Gendeng mengaku punya banderol tinggi yang kisarannya ratusan juta rupiah. “Bayaran saya mahal kali ya, ha-ha-ha….” “Dukun santet itu bukan diben- BERITA KONTROVERSI PASAL SANTET MEMANAS ia mendukung pasal kriminalisasi kekuatan gaib sebagai delik formil. “Yang dipidana bukan hakikat penganiayaan atau pembunuhan terselubung oleh tukang santet, melainkan perbuatan-perbuatan mereka, seperti ancaman santet yang sifatnya mengganggu ketertiban masyarakat,” kata Ronny. Anggota Komisi Hukum DPR, Martin Hutabarat, belum dapat menyatakan dukungan atau penolakan terhadap delik kriminalisasi kekuatan gaib tersebut karena definisi dan mekanisme pemberian sanksi perlu diperdalam lagi. RAISYA MAHARANI UL | BRN Dukun Santet Langganan Pejabat Bertarif Ratusan Juta Rupiah ci di Indonesia. Dukun santet dipakai pejabat-pejabat di republik ini untuk operasi senyap,” dia menambahkan. Sebagai paranormal, ia menolak penerapan pasal santet dalam KUHP. Menurut dia, santet sudah menjadi budaya lokal bangsa dan seharusnya dibiarkan. Lagi pula, secara logika, sulit pasal santet diterapkan dalam KUHP karena kontroversial dan rumit. Ia pun lantas menyindir rencana anggota Dewan yang akan melakukan studi banding ke luar negeri untuk mendalami persoalan santet. “Tidak perlu ke luar negeri. Di Indonesia banyak, kalau perlu, saya anterin.” RAISYA MAHARANI UL | BRN DOK. ISTIMEWA
Page 1 and 2: PLAYBOY UZUR KENA BATUNYA RAGAM RAB
Page 3: erita Polisi menepis motif kartel n
Page 7 and 8: 7 Pameran Bursa Kerja "Kalau perjal
Page 9 and 10: ekonomi INDIKATOR Bisnis pakaian ja
Page 11 and 12: JAKARTA — Bagi Valentina Meiliyan
Page 13 and 14: dunia sejarah 1959 Perjanjian Perda
Page 15 and 16: 15 19 mendatang. Sementara itu, Kor
Page 17 and 18: urban sains life Kecil-Kecil juara
Page 19 and 20: 19 rabu, 3 april 2013 obesitas dan
Page 21 and 22: 21 19 Bakteri ini nyandu Kafein Sun
Page 23 and 24: sport kejar rekor Real Madrid tak a
Page 25 and 26: 25 19 rabu, 3 aPril 2013 sport FAkt
Page 27 and 28: 27 bomber berusia 22 tahun itu. Sel

download - Harian detik

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?