Download Majalah - MPR RI /a

PASAL 33 ayat 3 UUD 1945 menetapkan “Bumi dan air dan 

kekayaan alam yang tergantung di dalamnya dikuasai oleh 

Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk 

kemakmuran rakyat”. Ketika Penjelasan UUD 1945 masih berlaku, 

sebelum perubahan UUD NRI Tahun 1945, Pasal 33 ayat 3 ini dengan 

gamblang dijelaskan, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang 

terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. 

Sebab itu harus dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk 

sebesar-besar kemakmuran rakyat.” 

Bumi dan air dan kekayaan alam tidak perlu didefinisikan lagi. 

Ketiga unsur ini sudah pasti menjadi faktor dominan dalam kehidupan 

manusia. Seperti halnya juga keberadaan Negara yang harus memiliki 

setidaknya 4 unsur, wilayah, rakyat, pemerintah yang berdaulat 

dan pengakuan dari Negara lain. 

Sedemikian dominannya ketiga unsur itu sehingga memerlukan 

intervensi Negara dalam pengaturannya, bahkan menjadi monopoli 

Negara. Karena itu, terbitlah Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 

tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria yang diundangkan 

pada bulan September tahun itu. Undang-undang ini melakukan 

perubahan mendasar dalam hukum pertanahan di Indonesia, dan 

menetapkan tujuan, konsepsi, asas-asas, lembaga-lembaga hukum, 

dan garis-garis besar ketentuan-ketentuan pokok Hukum Pertanahan 

Nasional. Beberapa prinsip politik hukum yang 

ditegaskan dalam UUPA antara lain penggantian 

Hukum Agraria Kolonial, pengakuan konsepsi 

Hukum Adat termasuk Hak Ulayat, unifikasi 

hukum untuk seluruh wilayah, fungsi sosial 

hak atas tanah, penggunaan tanah terencana, 

pendaftaran tanah secara aktif, dan sebagainya. 

Atas dasar monopoli itu, Negara mengatur 

dan menyelenggarakan peruntukan dan 

penggunaan persediaan dan pemeliharaan 

bumi, air dan ruang angkasa; menentukan dan 

Eddie Siregar 

mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan 

bumi, air dan ruang angkasa serta menentukan dan mengatur 

hubungan-hubungan antara orang-orang dan perbuatan hukum yang 

mengenai bumi, air dan ruang angkasa. 

Undang-undang ini dipandang sebagai sangat pro rakyat. Namun 

dalam sejarahnya, setelah 40 tahun diundangkan, MPR memandang 

bahwa pengelolaan sumber daya agraria dan sumberdaya alam 

yang berlangsung selama ini telah menimbulkan penurunan kualitas 

lingkungan, ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, 

penggunaan dan pemanfaatannya serta menimbulkan berbagai 

konflik; bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan 

dengan pengelolaan sumberdaya agraria dan sumberdaya alam 

saling tumpang tindih dan bertentangan; bahwa pengelolaan sumber 

daya agraria dan sumber daya alam yang adil, berkelanjutan, dan 

ramah lingkungan harus dilakukan dengan cara terkoordinasi, terpadu 

dan menampung dinamika, aspirasi dan peran serta masyarakat, 

serta menyelesaikan konflik; dan bahwa untuk mewujudkan citacita 

luhur bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam Mukadimah 

Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan komitmen politik yang 

sungguh-sungguh untuk memberikan dasar dan arah bagi pembaruan 

agraria dan pengelolaan sumberdaya alam yang adil, berkelanjutan 

dan ramah lingkungan. Karena itu, MPR kemudian menerbitkan 

Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan 

Pengelolaan Sumber Daya Alam. 

10 tahun sudah Ketetapan MPR ini dan 60 tahun sudah berlalu 

sejak diundangkannya UUPA, masalah tanah ini masih juga belum 

tuntas, bahkan konflik semakin menjadi. Jumlah konflik sebagaimana 

menjadi berita utama “Majelis” dari tahun ke tahun semakin meningkat 

dan bahkan mencabut nyawa manusia. Mengapa masalah tanah ini 

Tanah Untuk Rakyat 

tidak terselesaikan juga. Sementara semua sepakat – kalau UUD 

NRI Tahun 1945 merupakan kesepakatan bangsa – bumi, air dan 

kekayaan yang terkandung di dalam yang dipergunakan untuk 

sebesar-besar kemakmuran rakyat. 

Mungkin pandangan Benyamin Mangkudilaga dalam suatu dialog 

di salah satu TV belum lama ini menganalogkan kondisi sekarang 

dengan lepasnya Timor Timur dari NKRI. Menurutnya, ada 3 hal 

yang membuat Timor Timur lepas, yaitu korupsi, ketidakadilan dan 

penindasan/kekerasan. Bagaimana hubungannya dengan konflik 

agraria? Dengan otoritas yang dimiliki, pemerintah atas nama Negara 

bisa menerbitkan Hak Pengelolaan Hutan (HPH), Hak Guna Usaha 

(HGU), Hak Milik, Hak Guna Bangunan (HGB) dan hak pakai melalui 

Badan Pertanahan Nasional atau Kementerian Kehutanan. Seperti 

sinyalemen MPR bahwa pengelolaan sumberdaya agraria dan 

sumberdaya alam yang berlangsung selama ini telah menimbulkan 

penurunan kualitas lingkungan, ketimpangan struktur penguasaan, 

pemilikan, penggunaan dan pemanfaatannya serta menimbulkan 

berbagai konflik tidak bisa dilepaskan dari adanya tindak korupsi. 

Lebih-lebih jika dilihat lemahnya pengawasan pemerintah kepada 

para pemilik HPH yang menebang hutan dan mengelola hutan melebihi 

ketentuan luas yang diberikan, bahkan sampai menjarah hutan rakyat 

dan hak ulayat rakyat. 

Dalam teori sosial, tindak korupsi terjadi dalam 

hubungan patron-klien, yaitu berlandaskan 

pada hubungan pribadi antara pihak-pihak yang 

tidak setara, antara pemimpin (patron) dan 

pengikutnya (klien). Kedua pihak memiliki 

sesuatu untuk ditawarkan. Klien menawarkan 

dukungan politik (keuangan) dan penghormatan 

kepada patron, patron menawarkan kebaikan, 

pekerjaan dan perlindungan kepada kliennya. 

Dalam konteks agraria, siapa yang jadi patron, 

siapa yang jadi klien, sering jungkir balik 

bagaikan roda. Namun dampaknya adalah “kerja 

sama” yang saling “menguntungkan” yang bisa menerabas segala 

aturan dan norma hukum. Hukum bisa menjadi sarana tawarmenawar 

yang dilegalkan dalam suatu undang-undang atau 

peraturan daerah. 

Ironisnya, rakyatlah yang selalu menjadi korban. Ketika terjadi 

konflik agrarian, pemerintah selalu – maaf kalau salah – berpihak 

kepada pengusaha atau penguasa alat-alat produksi. Banyaknya 

petani yang tidak memiliki lahan, kurangnya perumahan layak dan 

sanitasi atau air bersih – boleh jadi karena pertumbuhan penduduk 

yang pesat – menjadi salah satu indikator ketidakadilan. Lalu, di 

mana kewajiban Negara menciptakan kemakmuran bagi rakyat? 

Ketika nyawa menjadi taruhan, dan nyawa itu adalah milik rakyat, 

apa bedanya dengan penindasan zaman Kolonial? 

Seraya tetap mengingat kedaulatan rakyat, peran rakyat dalam 

menegakkan kemerdekaan Republik ini, bahwa tanpa rakyat tidak 

ada Negara, tanpa tanah, tidak ada rakyat dan Negara, kami setuju 

dengan Konsorsium Pembaruan Agraria, perlu dikaji ulang agrarian 

di sektor perkebunan, kehutanan, pertambangan, perikanan/wilayah 

pesisir dan lingkungan hidup yang berakibat pada tumpang tindihnya 

kepentingan dan kebijakan penguasaan, pemilikan dan pengelolaan 

sumber-sumber agraria di wilayah Indonesia, sebagaimana 

diamanatkan Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001, Pasal 7 

Menugaskan Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden untuk 

segera mengatur lebih lanjut pelaksanaan pembaruan agraria dan 

pengelolaan sumberdaya alam dengan menjadikan Ketetapan ini 

sebagai landasan dalam setiap pembuatan kebijakan; dan semua 

undang-undang dan peraturan pelaksanaannya yang tidak sejalan 

dengan Ketetapan ini harus segera dicabut, diubah, dan/atau diganti. 

Karena tanah itu adalah untuk rakyat. 

EDISI NO.01/TH.VI/JANUARI 2012 

3

Daftar Isi 

10 BERITA UTAMA 

Pembaruan Agraria 


Menjalankan Amanah Tap MPR Nomor IX Tahun 2001 

37 Nasional 

Hubungan Indonesia-Republik Ceko Jangan Mengendur 

18 Sketsa 

TB. Soenmandjaja 

29 SELINGAN 

Angkatan Perang Ratu Adil 

Konflik atau sengketa 

tanah terjadi karena 

tidak dilaksanakannya 

Tap MPR Nomor IX 

Tahun 2001 dan UU 

Pokok Agraria Tahun 

1960 secara konsisten. 

Ini diperburuk dengan 

overlap peraturan 

perundangan terkait 

agraria. 

46 Sosialisasi 

Proyeksi Sosialisasi 4 Pilar Kehidupan Berbangsa Tahun 2012 

Editorial .................................................... 03 

Suara Rakyat ................................................... 05 

Opini ................................................................. 07 

Kolom ................................................................ 26 

Mata Pengamat ............................................. 44 

Pojok MPR ......................................................... 46 

Karya Tulis 4 Pilar Berbangsa ................. 51 

Ragam ................................................................ 57 

Catatan Tepi .................................................. 62 

60 Figur 

Miing ‘Bagito’ 

4 EDISI NO.01/TH.VI/JANUARI 2012

PENASIHAT 

Pimpinan MPR-RI 

PENANGGUNG JAWAB 

Eddie Siregar, Selfi Zaini 

PEMIMPIN REDAKSI 

Yana Indrawan 

DEWAN REDAKSI 

M. Rizal, Suwarto, Aip Suherman, 

Suryani, Ma’ruf Cahyono, Tugiyana 

REDAKTUR PELAKSANA 

Agus Subagyo 

KOORDINATOR REPORTASE 

Rharas Esthining Palupi 

REDAKTUR FOTO 

Supriyanto, Budi Muliawan 

REPORTER 

Fatmawati, Prananda Rizky, 

Muhamad Kurnia, Y Hendrasto Setiawan, 

Susanti, Nur Fitriyani 

FOTOGRAFER 

Ari Soeprapto, Teddy Agusman 

Sugeng, Wira, A. Ariyana, Agus Darto 

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI 

Elis Murniaty 

KOORDINATOR DISTRIBUSI 

Elly Triani 

STAF DISTRIBUSI 

Hadi Anwar Sani, Suparmin, 

Asep Ismail, Ramos Siregar 

SEKRETARIS REDAKSI 

Wasinton Saragih 

TIM AHLI 

Syahril Chili, Jonni Yasrul, 

Ardi Winangun, Budi Sucahyo, 

Derry Irawan, M. Budiono 

ALAMAT REDAKSI 

Bagian Pemberitaan & Hubungan 

Antarlembaga, Biro Hubungan Masyarakat, 

Sekretariat Jenderal MPR-RI 

Gedung Nusantara III, Lt 7 

Jl. Jend. Gatot Subroto No. 6, Jakarta 

Telp. (021) 57895050, 57895051 

57895237, 57895238 

Fax.: (021) 57895051, 57895237 

Email: humas@mpr.go.id 


Edisi No.01/TH.VI/Januari 2012 

Desain: Jonni Yasrul 

Foto: Istimewa 


Legislative Review TAP MPR 

Bagaimana prosedur pengujian Tap MPR 

Pasca diundangkannya UU No.12 Tahun 

2011. Bisakah MPR mereview Tap MPR No.1 

Tahun 3003 sehingga semua Tap MPR yang 

masih berlaku menjadi tidak berlaku? Atau 

dapatkah MK menguji Tap MPR? 

Aji 

Gang Manyar 258 

Jogjakarta 

Revisi Landasan Hukum LPSE MPR 

Landasan hukum yang mendasari 

lahirnya layanan ini adalah: (1). Keputusan 

Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang 

dan Jasa Pemerintah; (2). . . . dst 

Keppres 80 Tahun 2003 telah diganti 

dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 

2010 tentang “Pengadaan Barang/ Jasa 

Pemerintah.” Tidak hanya sekedar diralat, 

pelaksanaan lelang 2012 di lingkungan MPR 

juga harus disesuaikan dengan Perpres 54/ 

2010. Terima kasih. 

Herwin Nur 

TMI Tangsel. 

Sosialisasi 4 Pilar Perlu Bagi Kalangan 

Perguruan Tinggi 

Salam... 

Sosialisasi 4 Pilar yang dilakukan oleh 

MPR dalam bentuk Lomba Cerdas Cermat 

sangat baik. Oleh karena itu, hal semacam 

ini juga perlu dilakukan di kalangan 

mahasiswa, demi memberikan pemahaman 

yang baik kepada mahasiswa. Sebab, 

banyak mahasiswa memiliki pengetahuan 

yang minim mengenai hal ini, bahkan ada 

yang tidak tahu sama sekali. Bagaimana kita 

dapat mengatakan bahwa kita adalah 

warga negara Indonesia, sedangkan, 

dasar negara dan konstitusi tidak dipahami. 

Apa kata dunia???? 

Jefry 

Jln. Nn Saar Sopacua 

Ambon 

Jadwal LCC UUD 1945 tahun 2012 

Assalmualaikum, 

Saya mau bertanya, kapan mulai diadakan 

kembali LCC UUD 1945? Kalau boleh, tolong 

di situs MPR menyediakan jadwal untuk 

masing-masing Provinsi. 

Terimakasih. 

Wasalamualaikum 

Setya Brahmono, 

Tegal 

ToT 

Yth. Pimpinan MPR, 

Dengan ini saya menyampaikan 

ketertarikan dan minat mengikuti ToT yang 

diselenggarakan oleh MPR. Sebagai rakyat 

Indonesia tentunya mempunyai hak untuk 

mendapatkan informasi dan mengikuti terkait 

hal tersebut. Atas perhatiannya saya 

sampaikan terima kasih. 

Wasalam 

Asep Budi 

Cipinang Melayu, 

Kec. Makasar, 

Jakarta Timur 

Hanya Untuk Indonesia 

Bukan sok nasionalis, aku orang Indonesia, 

tanahku di sini, airmataku jatuh di 

belahan bumi ini, negaraku lagi mengalami 

karut marut politik. Mereka tidak pernah 

melihat ke samping, apakah orang yang 

ada di samping mereka telah mengisi perut 

atau belum. Mereka hanya pikirkan perut 

“gendut” mereka sendiri.... 

Bukan ini yang diharapkan pendahulu kita, 

entah apa lagi yang harus aku ucapakan... 

Aku hanya terlalu cinta negaraku, tak bisa 

melihatnya jatuh, terluka, dihina negara 

tetangga. Aku memang tidak berbuat apaapa 

buat negaraku, tapi aku telah berusaha 

untuk tidak membuat malu negaraku. Indonesia 

adalah negara yang besar, tapi di 

“perkecil” oleh mereka... 

Indonesia adalah negara kaya, tapi 

mereka membuatnya miskin... 

Indonesia adalah negara kuat, tapi 

Kami dengan senang hati menerima tulisan baik berupa ide, pendapat, saran 

maupun kritik serta foto dari siapa saja dengan menyertai fotocopi identitas Anda. 

5

SUARA RAKYAT 

mempunyai pemimpin yang sangat lemah. 

Aku hanya ingin negaraku bangkit kembali, 

bangkit dari keterpurukan, bebas dari “tikustikus” 

yang telah lama bersarang di negaraku. 

Karena aku cinta negaraku. 

Dodi Agustiawan 

Lombok NTB, 

Mataram 

Hinanya Bangsa Indonesia 

Di Mata Negara Tetangga 

Saya sebagai warga negara Indonesia 

merasa malu dan hina, karena bangsa saya 

selama ini selalu dilecehkan bangsa lain, yaitu 

Malaysia. Dari kasus perbatasan, 

penangkapan aparatur pemerintah, dan 

kasus-kasus yang lain, serta yang terbaru 

kasus pembunuhan yang dilakukan aparatur 

atas suruhan pengusaha Malaysia itu, 

semua sungguh “menjijikkan” bagi bangsa 

Indonesia. Saya hanya ingin pemerintah kita 

Karikatur 

bersifat tegas.....! Apakah kita takut sebagai 

bangsa yang besar terhadap Malaysia? 

Saya tak mau anggota MPR yang terhormat 

berubah seperti banci kaleng dalam 

menghadapi kasus dengan Malaysia.......... 

Juned 

Tanah Tinggi 

Seminar 4 Pilar 

Pancasila Abadi!!! 

Dengan Hormat. Sehubungan dengan 

maraknya seminar tentang 4 Pilar, kami dari 

Satuan Pelajar dan Mahasiswa Pemuda 

Pancasila Banyumas ingin bekerjasama 

untuk menyelenggarakan seminar 4 Pilar di 

Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. 

Terima kasih. 

Persatuan Pelajar dan Mahasiswa PP 

Jl. Jenderal Soedirman 

Purwokerto 

Butuh Penjelasan tentang 

UU No. 10 Tahun 2004 dan TAP MPR 

Ass..Wr..Wb... 

Sebenarnya alasan apa yang membuat 

UU No. 10 Tahun 2004 dicabut, dan kenapa 

TAP MPR digunakan lagi.... trims !! tolong 

dijawab. 

Sirin 

Simpang Raya, Luwuk Banggai 

Minta Naskah Buku 4 Pilar 

Kami ingin mendapatkan naskah/buku 4 

Pilar Kehidupan Bernegara. Kira-kira di mana 

kami bisa mendapatkan naskah/buku 

tersebut ? Sekiranya berkenan mohon 

dikirimkan kepada kami melalui email kami 

tersebut atau sms ke nomor hp kami, tempat 

kami bisa memperolehnya. Terima kasih. 

Frans Julius W 

Jl. Camar Blok AE/13 Bintaro Jaya 

Tangerang Selatan 

ILUSTRASI: SUSTHANTO 


Membangun Toleransi Antar-umat Beragama 

TINDAK kekerasan berlatarbelakang 

agama masih mengisi catatan hitam 

pelanggaran hak asasi manusia (HAM) 

tahun 2011. Menjelang tutup tahun 2011, 

pada Kamis 29 Desember sekitar pukul 09.15 

WIB, kekerasan atas nama agama kembali 

terjadi. Pesantren milik warga Syiah di Desa 

Karanggayam, Kecamatan Omben dan Desa 

Blu’uran Kecamatan Karang Penang, 

Kabupaten Sampang, Madura, dibakar 

massa. Pembakaran dilakukan ratusan 

warga yang mengaku dari aliran Sunni di 

sekitar perkampungan aliran Syiah ini. 

Tak cuma membakar pesantren, sejumlah 

warga juga membakar rumah warga di 

kawasan yang biasa ditempati pengikut 

Syiah di bawah pimpinan Ustadz Tajul Muluk 

di sekitar pesantren. Tiga rumah milik 

pengikut aliran Syiah ludes dibakar. Meski 

tak menimbulkan korban jiwa, aksi itu 

menghanguskan tiga rumah dan satu 

mushala. Korban jiwa dapat dihindarkan 

karena seluruh pengikut Syiah sudah 

mengungsi saat warga datang ke lokasi. 

Sebenarnya sudah sejak 1980-an, warga 

Syiah berada di dua desa itu. Kekerasan 

yang dialami jemaah Syiah sudah 

berlangsung sejak 2004. Saat itu mereka 

secara terbuka membangun pesantren. 

Ketegangan baru muncul pada 2006. Karena 

ketegangan akibat keberadaan aliran Syiah 

itu, maka pada 2009, dilakukan pertemuan 

antara Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

Sampang dengan sejumlah tokoh agama 

yang juga dihadiri aparat kepolisian dan TNI. 

Hasil pertemuan itu, MUI menyatakan bahwa 

Syiah bukanlah aliran sesat karena tidak ada 

penyimpangan. Sejak saat itu, warga Syiah 

pun sudah mendapat perlindungan dan 

jaminan keamanan dari aparat keamanan. 

Namun, pada akhir Desember 2011 justru 

terjadi kekerasan terhadap jamaah Syiah. 

Peristiwa Sampang menambah jumlah 


catatan kekerasan berlatarbelakang agama. 

The Wahid Institut mencatat, pada tahun 2011 

setidaknya ada 92 kasus kekerasan 

berlatarbelakang agama. Paling banyak 

terjadi adalah pelanggaran atau pembatasan 

aktivitas keagamaan atau pelarangan 

melakukan kegiatan ibadah kelompok tertentu 

(sebanyak 49 kasus atau 48%). 

Menurut Ketua Komisi VIII, Abdul Kadir 

Karding, sepanjang tidak ada upaya serius 

pemerintah untuk membangun kesadaran 

rakyat agar bersikap toleran maka tindak 

kekerasan berlatar agama diprediksi bakal 

terus terjadi di tahun-tahun mendatang. 

Karena itu pemerintah harus serius 

membangun toleransi antar-umat beragama. 

Saat ini sikap toleransi masyarakat masih 

belum terbangun dengan baik. Sayangnya, 

kondisi seperti itu diperparah dengan tidak 

adanya penegakan hukum yang obyektif dari 

pemerintah, baik aparat keamanan maupun 

pemerintah daerah. Seringkali terjadi tindak 

kekerasan yang dilakukan kelompok tertentu 

namun aparat dan pemerintah terkesan tutup 

mata. Seharusnya pemerintah bisa berperan 

dalam upaya me-deradikalisasi terhadap 

kelompok yang selalu berbuat radikal. 

“Kita harus akui ada kelompok-kelompok 

tertentu yang pola pikirnya terlalu radikal. 

Pemerintah harusnya melakukan upaya 

deradikalisasi terhadap kelompok ini. Tidak 

hanya kelompok dengan atribut Islam, tapi 

juga Katolik, Kristen, Hindhu dan Budha,” kata 

Abdul Kadir Karding, politisi PKB ini. 

Ke depan, Abdul Kadir Karding berharap 

para tokoh-tokoh masyarakat mulai dari 

tingkat daerah, nasional, dan tokoh agama 

harus berperan serta membangun toleransi 

antar-umat beragama di masyarakat dengan 

cara mengayomi orang hidup bertoleransi. 

Agar toleransi antar-umat beragama bisa 

terbina. ❏ 

BS 

ISTIMEWA 

7

Upaya Menyelamatkan TKI dari Hukuman Pancung 

PRESIDEN Ketiga RI, BJ Habibie, ikut 

turun gunung untuk membebaskan 

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab 

Saudi yang terancam hukuman pancung. BJ 

Habibie mengemban misi untuk membebaskan 

TKI Tuti Tursilawati, 27 tahun, dari 

hukuman mati. Pada akhir Desember 2011, 

BJ Habibie bersama Satgas TKI memulai 

misinya dengan menemui Pangeran Al Walid 

bin Talal Al Saud. 

Nama BJ Habibie muncul atas usulan para 

pengacara dan sejumlah tokoh di Arab 

Saudi. Selain dikenal sebagai teknokrat, 

Habibie juga dipandang sebagai 

cendekiawan muslim dunia yang memiliki 

pengaruh di lingkungan kerajaaan serta 

pengusaha ternama Arab Saudi. Sedangkan 

Pangeran Al Wahid bin Talal Al Saud yang 

akan ditemui Habibie adalah pengusaha 

nomor wahid paling berpengaruh di Arab 

Saudi. Dia juga berpengaruh di keluarga 

Kerajaan Arab Saudi sekaligus keponakan 

Raja Abdullah bin Abdul Aziz Al Saud. 

Pertemuan khusus itu akan membahas 

upaya membebaskan Tuti Tursilawati, TKI 

asal Majalengka, Jawa Barat, dari ancaman 

hukuman pancung. Habibie akan meminta 

Pangeran Al Walid bin Talal untuk ikut 

memperjuangkan dengan cara melobi pihak 

keluarga korban agar mau memaafkan Tuti. 

Tuti dituduh membunuh majikannya, Suud 

Mulhaq Al-Otaibi, dengan cara memukulkan 

sebatang kayu pada tanggal 11 Mei 2010 di 

kota Thaif. Ia membela diri karena Suud 

melakukan pelecehan seksual terhadapnya. 

Tuti kabur dengan membawa uang 31.500 

Real Saudi berikut satu buah jam tangan. 

Dalam pelariannya, Tuti menjadi korban 

kebiadaban sembilan pria yang 

memperkosanya. 

Selanjutnya Tuti Tursilawati diadili di 

Mahkamah Umum. Pengadilan menjatuhkan 

hukuman mati (qishas). Putusan tersebut 

diperkuat oleh Mahkamah Tamyiz (tingkat 

banding). Di Mahkamah Ulya (Mahkamah 

Agung Arab Saudi) telah menguatkan 

putusan mahkamah sebelumya hingga vonis 

hukuman mati telah memiliki kekuatan hukum 

yang tetap. 

Dalam kasus itu, hukuman mati bisa 

dihindarkan bila pihak keluarga korban 

memberi pengampunan. Pemerintah Indonesia 

berupaya mendapatkan pengampuan 

dari keluarga korban. Pertemuan sudah 

dilakukan sebanyak lima kali. Pertemuan 

terakhir pada Minggu, 13 November 2011, 

dilakukan pertemuan dengan ahli waris 

korban yang diwakili Munif Suud Mulhaq Al 

Otaibi dalam rangka mengupayakan Tanazul 

(pemaafan) bagi TKI Tuti Tursilawati. Namun 

pihak keluarga korban belum bisa 

memberikan peluang Tanazul. 

Menurut anggota Tim Khusus TKI DPR, Eva 

Kusuma Sundari, Satgas TKI memang harus 

melakukan langkah yang luar biasa jika betulbetul 

ingin membebaskan TKI Tuti Tursilawati 

dari eksekusi pancung di Arab Saudi. Timsus 

TKI DPR sudah membahas kasus ini. Bahkan, 

DPR sendiri sudah berupaya maksimal 

dengan mengirim surat ke Dewan Syuro 

(parlemen Arab Saudi) dan keluarga korban 

untuk memohon pengampunan. 

Namun, rupanya upaya tersebut belum 

membuahkan hasil sehingga proses 

pemancungan Tuti terus berjalan. “Sepatutnya 

pemerintah mencoba meringankan dengan 

menyoal ketidakadilan yang diterima Tuti, 

misalnya terkait kekerasan yang dilakukan 

keluarga majikan. Dan, kekerasan seksual yang 

dilakukan sembilan orang yang memerkosa dia. 

Dua hal ini harus dibawa ke pengadilan,” kata 

anggota Komisi III DPR RI ini. 

Menurut Eva Kusuma, bila tidak bisa 

menyelamatkan nyawa, paling tidak keadilan 

ditegakkan. Agar, pengadilan di sana tidak 

melakukan double standard, hanya 

mengadili warga non-Arab saja, sedangkan 

kejahatan yang dilakukan oleh warganya 

sendiri seharusnya juga disidangkan. ❏ 

BS 

8 EDISI NO.01/TH.VI/JANUARI 2012 

ISTIMEWA

Citra dan Profesionalitas Polri 

CITRA polisi belakangan ini semakin 

turun. Polri terus menjadi sorotan. 

Bukan soal prestasinya yang 

gemilang, tapi karena beberapa peristiwa 

kekerasan yang dilakukan anggota Polri di 

lapangan. Bahkan kekerasan itu, pada 

beberapa insiden, berujung pada jatuhnya 

korban jiwa. 

Sebut saja dugaan kekerasan di Mesuji, 

Sumatera Selatan dan Lampung. Belum 

sempat dugaan kekerasan yang melibatkan 

aparat keamanan itu diusut, praktik kekerasan 

diperlihatkan kembali oleh aparat keamanan 

dalam pembubaran aksi warga di Pelabuhan 

Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), 

pada Sabtu 24 Desember 2011. Dalam 

peristiwa itu, warga menjadi korban, dipukul 

dan dihantam tendangan, sampai dihujani 

peluru. Dua orang warga kehilangan nyawa. 

Melihat aksi kekerasan yang diperlihatkan 

polisi membuat Presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono angkat bicara. Pucuk pimpinan 

pemerintah itu meminta Kapolri Jenderal Timur 

Pradopo menghentikan segala bentuk 

kekerasan anak buahnya di lapangan. 

Kekerasan memang lekat dengan 

pekerjaan polisi. Ini tampak dari perlengkapan 

yang disandangnya seperti pistol, borgol, 

pentungan, dan lain-lain. Perlengkapan ini 

untuk menjalankan pekerjaan di masyarakat. 

Tentu, kekerasan itu hanya digunakan saat 

menghadapi hal-hal yang mengancam 

dirinya atau orang lain. Kekerasan yang 

dilakukan juga harus secara wajar. Artinya, 

kekerasan polisi adalah kekerasan normatif, 

bukan kekerasan emosional, apalagi brutal 

atau kejam. 

Persoalannya, bagaimana mengontrol 

mandat yang diberikan kepada polisi dalam 

menggunakan kekuatan paksa fisik 

(kekerasan) sehingga bisa dipertanggungjawabkan. 

Bila tidak bisa memberikan 

pertanggungjawaban atas dilakukannya 

kekuatan paksa fisik maka seharusnya 

diberikan hukuman yang setimpal. 

Pada dasarnya polisi diizinkan 

menggunakan kekerasan dengan kondisi 


diserang secara fisik oleh seseorang atau 

sekelompok orang, polisi telah memberikan 

peringatan baik dengan kata-kata maupun 

perbuatan namun tidak diindahkan, atau 

ketika polisi menghadapi perlawanan yang 

tidak seimbang dari seseorang atau 

sekelompok orang yang akan ditangkap. 

Sebaliknya, polisi tidak diizinkan 

menangkap seseorang dengan menggiring 

di muka umum, memborgol seseorang yang 

tidak berusaha melawan atau melarikan diri, 

atau menangkap seseorang, setelah 

ditaklukan kemudian dipukuli atau ditembak. 

Dari berbagai insiden yang melibatkan 

aparat keamanan dengan menggunakan 

kekerasan, Anggota Komisi III DPR, Ahmad 

Basarah, menilai kesalahannya bukan 

terletak pada struktur politik institusi tersebut 

yang berada di bawah presiden, melainkan 

karena lemahnya kepemimpinan. “Di bawah 

presiden saja sudah begini, apalagi di bawah 

kementerian,” kata Ahmad Basarah. 

Meletusnya sejumlah insiden antara lain 

Freeport, Mesuji, dan Sape (Bima) 

menimbulkan perdebatan soal struktur 

lembaga Polri karena institusi penegak hukum 

ini dinilai gagal mengemban amanat. Tudingan 

negatif yang mengarah pada institusi ini 

membuat citra polisi menurun di mata 

masyarakat. 

Menurut Ahmad Basarah, Undang-Undang 

Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian pada 

ayat 4 disebutkan Polri sebagai alat negara 

yang menjaga keamanan, ketertiban 

masyarakat dan bertugas melindungi, 

mengayomi, melayani masyarakat dan 

penegakan hukum. Kalau sekarang citranya 

atau profesionalitas profesi Polri menurun, 

maka persoalanan bukan terletak pada 

posisi politik Polri. 

Dalam pandangan Ahmad Basarah, 

menurunnya citra dan profesionalitas polisi 

adalah karena lemahnya kepemimpinan Polri 

dalam menjalankan tugas kewenangan, 

terutama menghayati konstitusi, UUD NRI 

Tahun 1945. ❏ 

BS 

ISTIMEWA 

9

BERITA UTAMA 


Menjalankan Amanah 

Tap MPR Nomor IX Tahun 2001 

Konflik atau sengketa tanah terjadi karena tidak dilaksanakannya Tap MPR Nomor IX 

Tahun 2001 dan UU Pokok Agraria Tahun 1960 secara konsisten. Ini diperburuk dengan 

tumpang tindih peraturan perundangan terkait agraria. 

RIBUAN orang bergerak menuju Istana Negara, Jakarta, pada 

Kamis 12 Januari 2012. Sejak pukul 09.00 WIB pagi mereka 

sudah memadati jalan di depan istana. Spanduk dan poster 

terbentang. Mereka berdemo mengatasnamakan Sekretariat Bersama 

Pemulihan Hak-Hak Rakyat Indonesia. Sekretariat Bersama ini terdiri 

dari beberapa organisasi petani, buruh, masyarakat adat, perempuan, 

pemuda, mahasiswa, perangkat pemerintah desa, dan sejumlah 

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). 

Mereka turun ke jalan mempersoalkan kebijakan pemerintah dalam 

soal kepemilikan tanah. Tak hanya berunjuk rasa di depan Istana 

Negara, massa juga mendatangi Kompleks MPR/DPR/DPD di Jalan 

Gatot Subroto, Jakarta. Ribuan orang itu berjalan kaki memadati ruas 

jalan raya sepanjang jalan Jenderal Sudirman menuju Gedung Dewan 

sehingga membuat lalu lintas terhenti. 

Di depan Kompleks MPR/DPR/DPD, massa merobohkan pagar besi. 

Suasana ricuh. Sejumlah pendemo lalu mencoba berlari menuju ke 

dalam gedung. Baru sampai 100 meter dari pagar yang roboh, mereka 

langsung dihalau barikade petugas yang dilengkapi tiga kendaraan 

water canon. Mobil meriam air itu sempat digunakan untuk 

menyemprotkan air deras ke arah pendemo. Ada tiga orang 

demonstran yang akhirnya dibekuk petugas. 

Mengapa demonstran bersikeras dan mengambil resiko untuk 

menyuarakan aksinya? Para pendemo itu mempunyai tuntutan. Di 

antara tuntutan itu adalah meminta kepada pemerintah untuk 

menghentikan segala bentuk perampasan tanah rakyat dan 

mengembalikan tanah-tanah rakyat yang dirampas. Tuntutan lainnya 

adalah meminta pemerintah melaksanakan pembaruan agraria sejati 

sesuai dengan Tap MPR No. IX Tahun 2001 dan UU Pokok-Pokok 

Agraria 1960. 

Selain itu mereka juga minta agar pengelolaan sumber-sumber 

daya alam yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dengan 

mensegerakan UU Pokok-Pokok Agraria dan UU tentang Pengelolaan 

Sumber Daya Alam sesuai amanat Tap MPR No. IX Tahun 2001 

tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. 

Aksi demo besar-besaran itu memang tidak terlepas dari beberapa 

peristiwa yang terjadi di penghujung 2011. Belakangan ini kasus 

tanah memang kian memanas. Dari konflik soal tanah itu korban 

berjatuhan, baik dari para petani maupun karyawan perusahaan 

yang berselisih dengan mereka. Mulai dari kasus tanah di Sungai 

Sodong Kecamatan Mesuji Kabupaten OKI Sumatera Selatan dan di 

Kabupaten Mesuji Lampung hingga kasus di Bima, Nusa Tenggara 

Barat. Kasus serupa juga menyebar di sejumlah wilayah di Indonesia, 

antara lain di Jambi, dan Riau. 

Menjelang pergantian tahun, masyarakat memang dikejutkan 

dengan konflik tanah (agraria) yang menelan korban jiwa. Pada 24 

Desember 2011, di Pelabuhan Sape, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara 

Barat (NTB), terjadi bentrokan antara Satuan Brigade Mobil (Brimob) 

Polda NTB dengan warga yang menewaskan dua orang. Selama 


FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Unjuk rasa di depan gerbang kompleks MPR/DPR/DPD 

tahun 2011, sengketa pertanahan yang 

terjadi di Mesuji Lampung dan Mesuji Ogan 

Komering Ilir, Sumatera Selatan, dikabarkan 

telah menewaskan 9 orang (kesimpulan 

TGPF). 

Pada 19 Desember 2011, sejumlah petani 

dari Pulau Padang, Riau, dan Jambi melakukan 

aksi demo di depan gerbang Kompleks 

Parlemen. Berhari-hari mereka melakukan 

aksi jahit mulut untuk mendapat perhatian 

pemerintah dan dewan terhadap kasus 

sengketa lahan yang mereka hadapi dengan 

PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP). 

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) 

mencatat sepanjang 2011 terdapat 

sedikitnya 163 konflik agraria di Indonesia. 

Jumlah ini meningkat drastis jika dibandingkan 

dengan 2010 yang tercatat 106 konflik. Dari 

163 kasus itu, 97 kasus terjadi di sektor 

perkebunan (60%), 36 kasus di sektor 

kehutanan (22%), 21 kasus terkait 

infrastruktur (13%), 8 kasus di sektor 

tambang (3%), dan satu kasus terjadi di 

wilayah tambak/pesisir (1%). 

Dari konflik agraria sepanjang 2011 itu, 

KPA juga mencatat sebanyak 24 petani/ 

warga tewas di wilayah-wilayah konflik 

agraria. Konflik yang terjadi melibatkan lebih 

dari 69.975 kepala keluarga. Sementara luas 


areal konflik mencapai 472.048,44 hektar. 

Anggota Komisi Bidang Pertanahan DPR 

RI, Budiman Sujatmiko, memaparkan data 

lain. Menurut Budiman, saat ini terdapat 

2.300 konflik agraria, termasuk yang 

melibatkan Badan Pertanahan Nasional 

(BPN), BUMN, dan Perhutani. Bahkan politisi 

PDI Perjuangan itu menyebutkan, sejak 2001 

sebanyak 189 petani atau nelayan tewas 

Lukman Hakim Saifuddin 

karena konflik agraria, termasuk 22 korban 

tewas pada 2011. 

Fenomena Gunung Es 

Menurut Wakil Ketua MPR Lukman Hakim 

Saifuddin, kasus-kasus agraria atau konflik 

agraria hanyalah sebuah fenomena puncak 

gunung es. Artinya, hanya satu dua kasus 

yang muncul ke permukaan. Tapi, 

sebenarnya, di bawah sudah banyak terjadi 

kasus agraria. “Ini merupakan sesuatu yang 

laten dan sudah sangat lama,” katanya 

kepada Majelis. 

Malah, Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y. 

Thohari menyebutkan, kasus tanah sudah 

ada sejak zaman kolonial Belanda. 

Pemerintah kolonial Belanda mentolerir praktik 

para priyayi yang menyalahgunakan 

kekuasaan dan memperkaya diri sendiri. 

Termasuk mempermainkan kepemilikan 

tanah. “Jadi, sejak kolonialisme, masalah 

tanah menjadi masalah yang laten,” ujarnya 

kepada Majelis. Hajriyanto mengambil 

contoh disertasi sejarawan Prof. Sartono 

Kartodirjo yang menulis tentang pemberontakan 

petani. 

Memang tidak ada penyebab tunggal dari 

berbagai kasus dan konflik agraria yang 

terjadi di Indonesia. Namun, fakta 

11


Hajriyanto Y. Thohari 

menunjukkan telah terjadi ketimpangan dalam 

penguasaan tanah. KPA menunjuk data 

bahwa saat ini terdapat lebih dari 25 juta 

hektar hutan dikuasai HPH, 8 juta hektar 

dikuasai HTI, dan 12 juta hektar dikuasai 

perkebunan besar sawit. 

“Secara de facto, di Indonesia itu sudah 

banyak tuan-tuan tanah dengan 

memanfaatkan sistem kepemilikan tanah yang 

sangat liberal, tidak ada batasnya. Asal punya 

uang dan mampu membeli maka orang bisa 

membeli seberapa pun luas tanah itu. 

Ekstrimnya, di Indonesia orang bisa membeli 

tanah se-Pulau Jawa,” tutur Hajriyanto. 

Di sisi lain, hampir 85% petani di Indonesia 

merupakan petani tanpa tanah dan lahan 

sempit dengan kepemilikan rata-rata 0,25 

hektar. Kondisi seperti inilah yang melahirkan 

dan menyuburkan konflik agraria. Petani dan 

warga tak bertanah telah tercerabut dari alat 

produksinya. Kondisi ini diperparah dengan 

keberpihakan aparatur terhadap kepentingan 

pemilik modal dalam menjaga asetnya. 

Aklibatnya, seringkali terjadi bentrok antara 

warga dan pemilik modal yang menyebabkan 

jatuh korban. 

Mengapa hal itu terjadi? Menurut Anang 

Prihantoro, anggota DPD RI dari Lampung 

yang juga mantan Ketua Umum SERTANI 

(Serikat Tani Indonesia) 2005-2011, karena 

setiap kali mengadukan masalah tanah 

kepada pemerintah dan wakil rakyat jarang 

mendapatkan solusi yang memuaskan, maka 

akhirnya masyarakat memiliki cara tersendiri 

dalam menyelesaikan sengketa tanah. 

Mereka tidak memakai cara hukum positif, 

karena memang tidak sanggup menjangkau 

ranah peraturan hukum formal. Sementara 

itu, pemerintah lebih memilih aturan hukum 

positif sebagai patokan. 

“Akibatnya, perusahaan (pemilik modal) 

yang memang memiliki kemampuan secara 

hukum akan selalu menang dibanding 

masyarakat umum yang hanya memakai 

aturan masyarakat setempat atau adat,” jelas 

Anang Prihantoro kepada Majelis. 

Belum lagi, seperti diungkapkan Ketua Fraksi 

Partai Golkar MPR RI, Agun Gunandjar 

Sudarsa, konflik atau sengketa agraria juga 

disebabkan karena tumpang tindihnya berbagai 

peraturan perundang-undangan. Fakta di 

lapangan menunjukkan, sumber masalah 

bukan sepenuhnya berasal dari Badan 

Pertanahan Nasional (BPN), tapi juga 

bersumber dari lembaga dan kementerian lain. 

Menurut Agun, saat ini banyak lahan yang 

dikuasai atau di bawah kendali berbagai 

kementerian dan lembaga. Contohnya, 

kawasan yang dikuasai atau di bawah 

kendali Kementerian Energi dan Sumber Daya 

Mineral (ESDM) atau Kementerian Kehutanan, 

TNI, Polri, dan lain-lain. Tentu saja, kementerian 

dan lembaga itu mempunyai dasar hukum dan 

perundangan tersendiri. Sementara sejumlah 

warga merasa telah menempati kawasan itu 

sejak lama dan turun temurun. “Realitasnya, 

sebelum kasus Mesuji, banyak sekali 

persoalan terkait pertanahan antara lembaga 

dengan rakyat. Ini karena sistem peraturan 

perundangan yang overlap,” ujar Agun 

kepada Majelis. 

Jalan keluar 

Agun meyakini kasus atau konflik agraria 

itu tak akan terjadi bila kita mematuhi 

Anang Prihantoro 

Agun Gunandjar Sudarsa 

Ketetapan MPR RI Nomor IX Tahun 2001. 

“Dalam Tap MPR RI Nomor I Tahun 2003 – 

yang dikenal sebagain Tap Sapujagad — 

terdapat Tap tentang pembaruan agraria 

yang masih diberlakukan, yaitu Tap MPR 

Nomor IX Tahun 2001 tentang Pembaruan 

Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. 

Kalau kita mematuhi Tap itu, semua masalah 

agraria tersebut tidak akan terjadi,” tegas 

anggota Komisi II DPR RI ini. 

Anggota Komisi II lainnya, Budiman 

Sujatmiko, juga sependapat. “Akarnya 

adalah tidak dilaksanakannya UU Pokok 

Agraria Tahun 1960 dan Tap MPR Nomor IX 

Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan 

Pengelolaan Sumber Daya Alam secara 

konsisten. Hal ini semakin diperburuk dengan 

tumpang tindihnya otoritas penanganan 

agraria yang tersebar di berbagai 

kementerian,” katanya. 

Pendapat serupa juga diungkapkan Arif 

Budimanta, anggota Komisi XI DPR RI. 

Menurut Arif Budimanta, mandat Tap MPR 

Nomor IX Tahun 2001 masih berlaku hingga 

saat ini. Tap itu memang hanya mengatur 

secara umum. Pengaturan lebih lanjut melalui 

mekanisme perundang-undangan ataupun 

peraturan pemerintah. “Saya melihat Tap 

MPR itu masih valid dan harus menjadi 

referensi dalam kebijakan negara di bidang 

agraria dalam konteks Pasal 33 UUD NRI 

Tahun 1945,” katanya kepada Majelis. 

Bagi Anang Prihantoro, Tap MPR Nomor 

IX Tahun 2001 memang bisa menjadi pintu 

masuk untuk mengurai persoalan tanah yang 

saat ini marak. Selain itu, Anang meminta 

kepada pemerintah untuk memberikan 

kemudahan kepada warga agar bisa 


menjangkau masalah legal formal pertanahan. 

“Misalnya mempermudah sistem 

pembuatan sertifikat. Selama itu tidak terjadi 

maka konflik akan terus terjadi. Juga 

diperlukan kesamaan peta pertanahan yang 

ada di BPN dengan masing-masing kementerian. 

Saat ini kementerian dan lembaga 

negara juga memiliki peta tanah sendirisendiri,” 

paparnya. 

Memang, untuk menyelesaikan masalah 

pertanahan, kita perlu berpijak pada Tap MPR 

Nomor IX Tahun2001. Sesuai dengan UU 

Nomor 12/2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan, kedudukan 

Tap itu berada di atas UU Nomor 5 Tahun 

1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 

Agraria, dan Perpu Nomor 56 Tahun 1960 

tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. 

Karena itu, menurut Agun Gunandjar 

Sudarsa, untuk mengatasi sistem dan 

perundangan terkait pertanahan yang overlap 

bisa diatasi dengan menjalankan Tap 

MPR Nomor IX Tahun 2001 itu. “Tap MPR 

tentang Pembaruan Agraria itu sudah 

memerintahkan, pemerintah tinggal menjalankannya 

saja. Presiden harus memimpin 

dalam menyelesaikan kasus agraria di Indonesia. 

Presiden harus turun tangan 

karena dia yang bisa mengoordinasikan 

semua kementerian dan lembaga di bawahnya. 

Caranya? Presiden tinggal menjalankan 

Tap MPR itu,” kata Agun. 

Namun, persoalannya, mengapa amanat 

Tap MPR Nomor IX Tahun 2001 itu tidak 

dijalankan pemerintah? “Saya khawatir tidak 

ada tindak lanjutnya karena ada kekuatan 

kelompok modal yang luar biasa sehingga 

pemerintah lebih berpihak kepada mereka. 

Budiman Sujatmiko 


Arif Budimanta 

Mungkin juga ada pertimbangan lain karena 

keberpihakan itu untuk membuat dunia 

investasi lebih nyaman. Tapi, kemudian, 

karena terlalu mementingkan kelompok itu 

maka ada kepentingan lain yang dikorbankan. 

Akibatnya muncul kasus Mesuji, Bima, dan 

lain-lain,” jawab Lukman Hakim Saifuddin. 

Dengan bahasa lain, Hajriyanto melihat Tap 

MPR Nomor IX Tahun 2001 itu tidak berjalan 

karena ada dimensi dan implikasi sosial politik 

yang sangat besar sehingga tidak ada 

pemimpin atau pemerintah yang berani 

mengambil risiko itu. “Ketidakberanian para 

pemimpin pemerintahan dan negara untuk 

mengambil risiko dari pembaruan agraria 

itulah yang membuat hampir semua program 

pembaruan agraria itu macet. Bahkan Tap 

MPR juga praktis tidak ditindaklanjuti,” 

katanya. 

Hajriyanto menambahkan, setelah 

kemerdekaan, dengan alasan situasi yang 

masih kacau, pemerintahan Soekarno tidak 

menyelesaikan masalah agraria. Begitu pula 

ketika Orde Lama jatuh dan diganti Orde 

Baru, juga tidak ada penyelesaian soal 

agraria. Hal serupa diulang pada masa 

reformasi. “Tidak ada pemimpin pemerintahan 

yang berani untuk mepembaruan kepemilikan 

lahan. Kalau tidak ada yang berani, sampai 

kapan pun persoalan agraria akan terus 

muncul,” ujarnya. 

Dengan reforma agraria itu, penguasaan, 

kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan 

tanah harus dilakukan penataan, di mana 

basis dari penataan itu adalah mengutamakan 

kepemilikan rakyat. Artinya, rakyat 

harus mendapatkan bagian. “Tap MPR hanya 

memberikan aturan dasar yang makro. 

Intinya, pembaruan agraria mutlak harus 

dilakukan,” tegas Hajriyanto. 

Arif Budimanta mempertegas pendapat 

Hajriyanto. “Saya rasa kalau kita melihat 

berbagai konflik pertanahan yang ada, kita 

harus mengembalikan masalah pertanahan 

dalam konteks Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. 

Negara menguasai tanah dan mengalokasikan 

pengelolaan tanah tersebut dengan 

tujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat,” katanya. 

Itulah tuntuan aksi demo besar-besaran 

yang meminta agar pengelolaan sumbersumber 

daya alam adalah untuk kemakmuran 

rakyat. Apakah bisa terealisasi? Inilah 

yang masih menjadi pertanyaan besar. ❏ 

Budi Sucahyo, M. Budiono, 

Derry Irawan dan Ardi Winangun 

FOTO-FOTO: ISTIMEWA 

13


Kebijakan Agraria dari Masa ke Masa 

Kebijakan agraria di Indonesia dari masa ke masa terkait dengan perubahan ekonomi dan politik 

serta prioritas pemerintah pada masa itu. 

PADA awal penjajahan Belanda, tanah 

tidak diatur secara sistematis. Barulah 

pada masa penjajah Inggris, tanah 

untuk pertama kali diatur. Penjajah Inggris di 

bawah Stamford Raffles (1811) membentuk 

Komisi McKenzie untuk menelaah masalah 

agraria dan merekomendasi cara untuk 

memaksimalkan penggunaan lahan. Komisi 

ini menetapkan bahwa seluruh tanah hanya 

dimiliki raja atau pemerintah. 

Ketika Belanda kembali menjajah 

menggantikan Inggris, pada 1830 

diperkenalkan Cultuurstelsel atau Tanam 

Paksa. Seperlima dari tanah petani harus 

menanam tanaman yang telah ditentukan 

pemerintah kolonial Belanda, antara lain: 

tembakau, tebu, teh, kopi dan berbagai 

tanaman untuk ekspor. Pada masa ini, pihak 

swasta Belanda memperjuangkan hak milik 

tanah pribumi (eigendom). 

Lalu, pada 1870 lahirlah Agrariche Wet 

yang mengatur tentang tanah hak milik mutlak 

(eigendom) bagi pribumi dan tanah negara. 

Masa ini sering disebut sebagai periode liberal 

(1870-1900). Sejak itu modal swasta 

Belanda dan Eropa masuk ke sektor 

perkebunan besar di Jawa dan Sumatera. 

Mereka menyewa tanah rakyat dengan skala 

tak terbatas. Pengelolaan liberal ini justru 

membuat petani hanya menjadi buruh tani, 

sementara raja-raja cenderung memberi 

konsesi lahan kepada pihak asing. 

Berlanjut pada masa penjajahan Jepang. 

Di masa penjajahan Jepang, banyak 

perkebunan besar terlantar. Ironisnya, petani 

malah diwajibkan membayar pajak hingga 

40% dari hasil produksi. 

Masa kemerdekaan 

Di awal kemerdekaan, pemerintahan 

Soekarno – Hatta sudah memberi perhatian 

pada masalah agraria. Pemerintah 

membentuk Panitia Agraria berdasarkan 

Penetapan Presiden No. 16 Tahun 1948. 

Panitia Agraria ini diketuai Sarimin 

Reksodihardjo. Tugasnya adalah memberi 

usulan dan pemikiran untuk membuat 

Undang-Undang Agraria menggantikan UU 

Kolonial. Inilah cikal bakal lahirnya UU No. 5 

Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- 

Pokok Agraria yang sering disingkat UUPA. 

Lahirnya UUPA ini melalui proses yang 

panjang dengan berganti Panitia Agraria. 

Mulai dari Panitia Agraria Jogja (1948), 

kemudian Panitia Jakarta (1951), Panitia 

Soewahjo (1956), Rancangan Soenario 

(1958), sampai dengan Rancangan 

Sadjarwo (1960). Proses panjang ini tidak 

lepas dari persoalan negara baru yang 

menyesuaikan berbagai aturan. Di samping 

itu terjadi pula perdebatan filosofis dan 

teknis tentang arah UUPA. Namun, semua 

rancangan UUPA itu sudah meletakkan 

dasar-dasar keberpihakan pada rakyat dan 

petani. 

Setelah Pemilu 1955, Panitia Agraria di 

bawah Soewahjo Soemodilogo berhasil 

menyusun Rancangan Undang-Undang 

(RUU) Agraria Nasional yang intinya 

penghapusan asas domein (kolonial) diganti 

penguasaan oleh negara dan asas bahwa 

tanah dikerjakan oleh pemiliknya. 

Sayangnya, Panitia Soewahjo tidak sampai 

meneruskan RUU ke DPR. 

Baru pada masa Panitia Soenario, 


FOTO-FOTO: ISTIMEWA

tepatnya 24 April 1958, pemerintah 

menyampaikan RUU PA. Namun, Presiden 

Soekarno ketika itu meminta adanya 

pengkajian yang lebih mendalam dengan 

melibatkan Panitia ad hoc DPR, Universitas 

Gadjah Mada dan Departemen Agraria. Dari 

pengkajian itu akhirnya disusunlah naskah 

baru RUU PA pada 1959. Naskah ini 

disampaikan pada DPR GR sebagai 

Rancangan Sadjarwo pada 1 Agustus 1960. 

Pada 24 September 1960, RUU ini oleh DPR 

GR diundangkan sebagai UU No. 5 Tahun 

1960 atau dikenal juga dengan nama 

Undang-Undang Landreform. 

Dalam sidang Dewan Pertimbangan 

Agung pada 13 Januari 1960, Menteri Agraria 

Sadjarwo menyatakan ada tiga pekerjaan di 

bidang agraria. Pertama, perubahan UU 

Agraria Kolonial yang masih berdasar atas 

domein-beginsel dan penyusunan UU 

Agraria Nasional. Kedua, Land-reform yang 

artinya perubahan dasar struktur 

pertanahan. Ketiga, Land-use-planning atau 

perencanaan penggunaan tanah dalam 

rangka pembangunan semata. 

Menurut Sadjarwo, UUPA berlandaskan 

Pasal 33 UUD 1945 bahwa bumi dan air 

dikuasai oleh negara untuk sebesarbesarnya 

kemakmuran rakyat. Karena 

negara adalah penjelmaan rakyat, maka 

negara mempunyai hak untuk mengatur, 

membangun wilayah, untuk kepentingan 

rakyat dan negara agar tercapai masyarakat 

yang adil dan makmur. 

Mengingat UUPA hanya peraturanperaturan 

dasar dan mengenai hal-hal 

pokok, maka UU tersebut perlu dilengkapi 

dengan perangkat peraturan lanjutan. Maka 

lahirlah Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang (Perpu) Nomor 56 Tahun 

1960 tentang Penetapan Luas Tanah 

Pertanian. Aturan ini secara populer dikenal 

sebagai Undang-Undang Landreform. 

Aturan ini memerintahkan kepada pemerintah 

untuk mengusahakan agar setiap keluarga 

petani memiliki minimal 2 hektar tanah. 

Gerakan Land-reform muncul karena tidak 

adanya keadilan sosial dalam masyarakat 

pertanian. Tanah dikuasai oleh tuan tanah 

(land-lords), sementara petani kecil dan 

petani tanpa tanah semakin banyak 

jumlahnya. Mereka menuntut tanah diberikan 

kepada petani. Seperti kata Sadjarwo, tujuan 

land-reform adalah untuk mengadakan 


pembagian yang adil atas sumber 

penghidupan rakyat tani berupa tanah, 

dengan maksud ada pembagian hasil yang 

adil pula. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa UUPA, 

seperti kata Presiden Soekarno, adalah 

tonggak untuk mengikis habis sisa-sisa 

imperialisme dalam lapangan pertanahan 

agar rakyat tani dapat membebaskan diri dari 

berbagai macam penghisapan manusia atas 

manusia dengan alat tanah. Bahkan Bung 

Karno menyebut, “Land-reform adalah 

bagian mutlak dari Revolusi kita.” 

Pada 26 Agustus 1963, melalui Keputusan 

Presiden RI No. 169 Tahun 1963, tanggal 24 

September, tanggal lahirnya UUPA, 

ditetapkan sebagai Hari Tani. Sayangnya 

pada masa Orde Lama, UUPA ini tidak sempat 

dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat. 

Masa Orde Baru dan Reformasi 

Begitu pula pada masa Orde Baru, terjadi 

perubahan haluan dan orientasi 

pembangunan. Prioritasnya adalah 

stabilisasi ekonomi, pembangunan basis 

industri, penciptaan lapangan kerja, dan 

yang tak kalah penting adalah swasembada 

pangan. UUPA tidak tersentuh dan masuk 

“kotak”. 

Namun, seiring dengan maraknya kasus 

sengketa tanah, Presiden Soeharto meminta 

Menteri Riset Prof. Soemitro Djojohadikusumo 

membentuk sebuah tim untuk mengkaji 

masalah pertanahan. Hasilnya, pada 1979, 

pemerintah mengukuhkan kembali UUPA 1960 

tetap sah sebagai panduan dasar 

menyelesaikan persoalan pertanahan. 

Pada 1981, pemerintah mencanangkan 

Proyek Nasional Agraria (Prona) bagi 

masyarakat ekononi lemah. Program 

sertifikasi cukup dirasakan manfaatnya oleh 

masyarakat. Namun, implementasi UUPA itu 

sendiri tidak pernah tercapai. Pemerintah 

Orde Baru terlanjur mengandalkan Revolusi 

Hijau dan Trilogi Pembangunan tanpa 

Reforma Agraria. 

Pasca Orde Baru, ada upaya untuk 

melaksanakan dan menyempurnakan UUPA 

dengan lahirnya Tap MPR RI Nomor IX Tahun 

2001 tentang Pembaruan Agraria dan 

Pengelolaan Sumber Daya Alam. Tap ini lahir 

dari MPR hasil Pemilu pertama di era 

reformasi. Sehingga, seharusnya Tap itu 

merupakan produk reformasi yang sangat 

penting dan tidak boleh diabaikan. 

Sama seperti pemerintahan sebelumnya, 

pemerintahan pasca Orde Baru juga belum 

melaksanakan amanah Tap MPR itu. 

Pemerintahan pasca Orde Baru dapat 

dikatakan lalai dan abai dalam 

mengimplementasikan Tap MPR itu. Ini berarti 

seluruh pimpinan bangsa dan negara pasca 

Orde Baru telah melakukan kelalaian kolektif, 

sehingga Tap MPR itu tidak dilaksanakan 

dengan baik. Reformasi di bidang legislasi 

terkait agraria belum dilakukan. 

Pada pidato 31 Januari 2007 di Istana 

Negara, Presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono pernah menegaskan bahwa 

pemerintah akan menempuh reforma agraria 

dengan prinsip tanah untuk keadilan dan 

kesejahteraan rakyat. Untuk itu, pemerintah 

(setelah lima tahun pernyataan Presiden 

SBY) akan mengeluarkan Rancangan 

Peraturan Pemerintah (RPP) tentang 

Reforma Agraria. Menurut Kepala BPN, Joyo 

Winoto, RPP ini sudah matang, akan keluar 

pada Januari 2012 ini. 

Berdasarkan identifikasi BPN, terdapat 7,3 

juta hektar tanah terlantar di 33 provinsi di 

Indonesia. Tanah itu dikuasai lembaga dan 

perseorangan, tapi tidak digunakan sesuai 

dengan izin atau dibiarkan terlantar secara 

fisik. Tanah ini akan menjadi obyek program 

reforma agraria. Kini, saatnya untuk 

merealisasikan program reforma agraria 

yang signifikan untuk mewujudkan 

kesejahteraan rakyat. ❏ 

BS 

15


Lukman Hakim Saifuddin, Wakil Ketua MPR RI 

Harus Ada Penataan Kembali 

Sumber Daya Agraria Kita 


DI PENGHUJUNG 2011 dan awal 2012 

ini kita dihadapkan pada masalah 

agraria. Di Pelabuhan Sape, 

Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat 

(NTB), gara-gara lahan warga bentrok 

dengan Satuan Brigade Mobil (Brimob) 

Polda NTB. Sebelumnya, konflik agraria 

telah terjadi di Mesuji Lampung dan Mesuji 

Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. 

Kasus bentrokan warga karena 

persoalan lahan terus terjadi. Kasus 

sengketa tanah di Bima dan Mesuji 

hanyalah sebagian kecil dari gunung es 

konflik pertanahan di Indonesia. Konflik 

agraria juga ditemui di sejumlah daerah. 

Karena itu, memang sudah saatnya 

pemerintah melaksanakan pembaruan 

agraria sebagaimana diamanatkan UU 

Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok 

Agraria dan Tap MPR Nomor IX Tahun 2001 

tentang Pembaruan Agraria dan 

Pengelolaan Sumber Daya Alam. 

Bukankah sesuai mandat Tap MPR 

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI 

Nomor IX Tahun 2001, pemerintah wajib 

menjalankan pembaruan dan reformasi 

agraria? Untuk menjawab pertanyaan ini, 

pada Jumat 13 Januari 2012, Budi 

Sucahyo dan Derry Irawan dari Majelis 

mewawancarai Wakil Ketua MPR Lukman 

Hakim Saifuddin di ruang kerjanya, lantai 

9, Nusantara III, Kompleks MPR/DPR/DPD. 

Berikut petikannya. 

Bagaimana Bapak melihat konflikkonflik 

agraria yang muncul 

belakangan ini dan demo besarbesaran 

menuntut pembaruan 

agraria? 

Memang, kasus-kasus atau konflik dan 

sengketa dengan berbagai macam coraknya 

yang bertumpu pada persoalan tanah atau 

agraria sebenarnya hanyalah sebuah 

fenomena puncak gunung es. Artinya, hanya 

satu dua kasus yang muncul ke permukaan. 

Tapi, sebenarnya, di bawah sudah banyak 

terjadi kasus agraria. Ini merupakan sesuatu 

yang laten dan sudah sangat lama. Jadi, 

kasus agraria dan demo besar-besaran 

yang kemarin itu adalah bentuk dari begitu 

kompleksnya persoalan pertanahan kita 

yang sudah ada sekian lama dan tidak 

diselesaikan secara menyeluruh. 

Itulah sebabnya dari sisi peraturan 

perundang-undangan, sejak 1960 sudah 

ada ketentuan tentang bagaimana negara, 

dalam hal ini pemerintah, mensikapi 

persoalan-persoalan yang terkait dengan 

tanah. Karena itu, sekaranglah momentum 

bagi pemerintah untuk benar-benar memberi 

perhatian yang maksimal dan optimal untuk 

mengurai persoalan pertanahan yang ada, 

kemudian memberikan solusinya secara 

komprehensif. 

Menurut Bapak, apakah konflikkonflik 

agraria yang belakangan ini 

muncul terencana atau spontan? 

Kalau menurut saya, konflik yang muncul 

itu spontanitas. Sebab, sebenarnya 

masyarakat dimana konflik itu terjadi sudah 

memendam persoalan agraria sejak lama. 

Mereka sudah merasakan keresahankeresahan 

sehingga dengan sebuah trigger 

atau satu dua buah pemicu, maka kemudian 

meledak. 

Apa sebenarnya akar masalah dari 

konflik agraria yang terjadi? 

Kalau mengacu pada UU Nomor 5 Tahun 


Agraria, kemudian diikuti dengan Perpu 

Nomor 56 juga di 1960, dan akhirnya 

mengapa MPR hasil reformasi ketika itu 

menerbitkan Tap MPR Nomor IX Tahun 2001, 

semuanya itu dikarenakan sejumlah 

ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang ada di satu sisi dengan 

implementasinya di sisi lain itu tidak sinkron. 

Banyak sekali contoh yang menunjukkan 

bahwa hanya kelompok pemodal saja yang 

diuntungkan dengan sejumlah kebijakan yang 

terkait dengan pertanahan. 

Jadi sebenarnya kasus agraria 

sudah berlangsung lama dan sudah 

ada ketentuan peraturan perundangan, 

namun tidak bisa selesai? 

Ya, karena penanganannya tidak memihak 

kepada masyarakat. Itu poinnya. Sejumlah 

kebijakan yang lahir tidak mengacu pada 

ketentuan UU No. 5 Tahun 1960 tentang 

Pokok-Pokok Agraria dan Tap MPR Nomor 

IX Tahun 2001. Akhirnya muncul gejolak di 


tengah masyarakat karena rakyat merasa 

dirugikan dengan kebijakan pertanahan 

yang ada. 

Ketika MPR mengeluarkan Tap 

Nomor IX Tahun 2001, sebenarnya 

sudah melihat persoalan tanah dan 

bagai-mana mengatasinya? 

Ya. Ketika itu reformasi banyak sekali 

tuntutannya. Seperti menuntut perubahan 

konstitusi, penghapusan doktrin dwi fungsi 

ABRI, kebebasan pers, penghormatan 

terhadap HAM, termasuk juga yang tidak 

kalah pentingnya adalah pembaruan agraria. 

Pembaruan agraria adalah salah satu 

tuntutan reformasi. Itulah sebabnya MPR 

hasil Pemilu 1999 kemudian melahirkan Tap 

Nomor IX Tahun 2001. Itulah Tap MPR yang 

lahir untuk mengakomodasi tuntutan 

reformasi. 

Saya ingin jelaskan tentang Tap MPR 

Nomor IX Tahun 2001. Intinya Tap itu bicara 

tentang pembaruan agraria, yaitu penataan 

kembali. Apa yang ditata? Yang ditata adalah 

sumber daya agraria kita. Tap itu ingin 

menegaskan bahwa hal-hal yang terkait 

dengan penguasaan, pemilikan, 

penggunaan, dan termasuk di dalamnya 

pemanfaatan dari sumber daya agraria ini 

direformasi kembali. Jadi, reformasi itu 

menyangkut bagaimana pengaturan 

penguasaannya, pemilikannya, penggunaannya 

dan pemanfaatannya. 

Nah, semua itu harus dengan memperhatikan 

prinsip-prinsip dasarnya, yaitu: 

keutuhan NKRI, penghormatan terhadap 

HAM, memperhatikan ekosistem, lingkungan, 

kesejahteraan, juga desentralisasi. 

Poin-poin itu, termasuk arah kebijakannya, 

sudah ada dalam pasal-pasal Tap MPR 

Nomor IX Tahun 2001. 

Tampaknya Tap MPR Nomor IX Tahun 2001 

itu belum secara menyeluruh ditindaklanjuti. 

Saya melihat, sebenarnya ini semua adalah 

kesalahan kolektif kita. Ini tidak melulu atau 

semata kesalahan pemerintahan SBY, 

karena sejak dulu sampai sekarang telah 

berganti pemerintahan, yaitu pemerintahan 

Soeharto, BJ. Habibie, KH Abdurrahman 

Wahid, dan Megawati Soekarnoputri. Kalau 

kita mau jujur ini merupakan kesalahan kita 

bersama. Karena itu, kita tidak perlu melihat 

ke belakang atau saling menyalahkan. 

Sebaliknya kita menatap ke depan. MPR akan 

mengajak kita semua untuk melihat ke depan 


dengan cara menata kembali agraria itu. 

Mengapa sampai sekarang tidak ada 

tindak lanjut dari Tap MPR Nomor IX 

Tahun 2001 itu? 

Ya, saya khawatir, seperti disinyalir 

banyak kalangan, ada kekuatan kelompok 

pemodal yang luar biasa sehingga 

pemerintah “dipaksa” lebih berpihak kepada 

mereka. Mungkin juga ada pertimbangan lain 

karena keberpihakan itu untuk membuat 

dunia investasi lebih nyaman. Tapi kemudian, 

karena terlalu mementingkan kelompok itu, 

maka ada kepentingan lain yang dikorbankan. 

Akibatnya, muncul kasus seperti di Mesuji, 

Bima, Freeport, dan banyak lagi lainnya. 

Konflik atau sengketa terjadi antara 

perusahaan yang mengelola lahan-lahan itu 

dengan para penduduk setempat. 

Lalu, ke depan harus bagaimana? 

Harus ada penataan kembali terhadap 

sumber daya agraria kita. Penataan itu 

terkait dengan penguasaan, pemilikan, 

penggunaan dan pemanfaatan dari lahanlahan 

yang ada. Penataan kembali itu harus 

bertumpu pada peraturan perundangan 

yang ada. UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 

harus menjadi tulang punggung dari 

kegiatan penataan kembali itu. Termasuk 

juga Perpu Nomor 56 Tahun 1960 tentang 

Penetapan Luas Tanah Pertanian yang 

dikenal dengan landreform. Dulu, dengan 

Perpu itu, secara eksplisit dinyatakan 

bahwa setiap keluarga petani minimal 

memiliki dua hektar tanah. 

Itu menunjukkan betapa para pendahulu 

kita sesungguhnya telah memiliki kesadaran 

yang tinggi bahwa lahan-lahan yang ada 

harus betul-betul diperuntukkan dan demi 

kemaslahatan masyarakat luas. Ini yang 

sampai sekarang tidak pernah direalisasikan. 

Jadi, kedua peraturan perundangan ini, yaitu 

UU Nomor 5 Tahun 1960 dan Perpu Nomor 

56 Tahun 1960 sebenarnya sudah sangat 

baik. Hanya sekarang kita perlu 

mensinkronkan sejumlah UU yang terkait 

agraria dengan kedua peraturan 

perundangan itu. 

Karena itu saya mendukung sekali adanya 

rencana DPR untuk membentuk Pansus 

Sengketa Agraria. Pansus itu dimaksudkan 

untuk mensinkronkan antara UU Pokok- 

Pokok Agraria dengan sejumlah UU yang 

terkait dengan agraria. Banyak sekali UU 

yang terkait dengan agraria, seperti UU No. 

41/1999 tentang Kehutanan, UU No. 18/2003 

tentang Perkebunan, UU No. 7/2004 tentang 

Sumber Daya Air, UU No. 27/2007 tentang 

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau 

Kecil, dan UU No. 4/2009 tentang Mineral 

dan Batu-bara. Sehingga masing-masing UU 

tidak jalan sendiri-sendiri atau bahkan saling 

menegasikan, tetapi semuanya mengacu 

pada UU Pokok-Pokok Agraria. ❏ 

17

TB. Soenmandjaja Roekmandis 

Ketua Fraksi PKS MPR RI 

Anggota Dewan 

‘Doyan’ Naik Transportasi Umum 

Sudah menjadi hal yang lumrah, segala tindak tanduk dan tingkah laku anggota dewan yang 

terhormat menjadi sorotan publik. Mulai dari soal anggota dewan yang hedonis, sampai ke hal-hal 

sekecil apa pun. Tapi, di tengah kritikan terhadap anggota dewan itu, masih ada anggota dewan 

tampil bersahaja. Salah seorang diantaranya Soenmandjaja Roekmandis. 


PAGI itu, hari Selasa ( 17/1 ), TB.Soenmandjaja Roekmandisakrab 

disapa Sunman- anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan 

Sejahtera ( PKS ) tengah bersiap-siap berangkat tugas ke 

Gedung Parlemen, seperti biasanya. Seperti lazimnya pula, ia 

memanggil tukang ojek langganannya yang biasa mengantarnya ke 

stasiun Kereta Rel Listrik ( KRL ) Bogor. 

Tiba-tiba dering handphone yang terdapat di saku celananya 

berbunyi. Seorang koleganya mengabarkan bahwa telah terjadi 

bencana tanah longsor yang menimpa salah satu Kecamatan di 

Kabupaten Bogor. Sunman terdiam sejenak, dan kemudian ia 

memutuskan, membatalkan langkahnya ke gedung parlemen, dan ia 

langsung berbalik arah menuju daerah bencana, seperti yang 

dikabarkan koleganya tadi, yakni di Kecamatan Sukajaya. 

Lokasi bencana longsor ternyata sangat jauh, daerah tersebut 

adalah daerah terujung di kawasan Bogor Barat, berbatasan dengan 

Provinsi Banten. Sesampainya di daerah bencana, Sunman bersama 

pemerintah daerah, perwakilan Kementerian Sosial mendatangi para 

korban bencana longsor yang sepertinya masih shock akibat 

bencana yang baru saja dialaminya. 

“Kerusakannya lumayan parah. Puluhan rumah rusak berat, tapi 

Alhamdulillah tidak ada korban jiwa, dan para korban hanya 

mengalami goncangan psikologis pasca bencana,” ujarnya kepada 

Majelis. 

Sunman dan pemerintah daerah serta Kementerian Sosial bahu 

membahu melakukan koordinasi menghadapi kondisi tanggap darurat 

bencana. Tindakan pertama yang dilakukan menyiapkan lahan untuk 

pengungsian sementara, serta menyiapkan tenda, dapur umum 

berikut bahan-bahan makanan, seperti mi instan, dan juga klinik 

kesehatan sementara. 

“Alhamdulillah, tanggap darurat sudah berjalan. Memang daerah 

ini sangat rawan bencana longsor, karena kontur tanahnya yang 

labil, apalagi curah hujan beberapa hari ini kan sangat tinggi. Kami 

berpikir untuk melakukan relokasi ke wilayah yang lebih aman,” 

paparnya. 

Seharian penuh, Sunman berada di lokasi bencana. Menjelang 

malam, Sunman memutuskan pulang kembali ke rumahnya yang masih 

di wilayah Kabupaten Bogor. Di tengah perjalanan menuju rumah, 

Sunman berkisah tentang kebiasaannya memakai moda transportasi 

darat, yakni KRL Jabodetabek yang menjadi primadona rakyat, namun 

sering membuat rakyat kesal. 

“Saya biasa naik KRL Jabodetabek kalau berangkat ke gedung 

parlemen. Saya berangkat pagi sekitar jam 05.30 WIB. Dari rumah 

untuk jarak tempuh sekitar 400 meter naik ojek, lalu sambung naik 

angkot ke stasiun kereta Bogor. Begitu tiba di Stasiun Karet Jakarta, 

saya turun kemudian melanjutkan perjalanan dengan menumpang 

Metromini yang rutenya lewat gedung parlemen, paling lama makan 

waktu sekitar dua atau tiga jam,” paparnya. 

Sunman mengaku, ia naik KRL dengan pertimbangan rasional. 

Selain karena cepat, aman dan ekonomis daripada memakai 

kendaraan pribadi, yang paling ia sukai adalah membaur dengan 

rakyat. Dengan cara itu, sebagai wakil rakyat, ia bisa melihat langsung 

segala kejadian dan masalah yang dialami rakyat. 

“Saya melihat dan merasakan sendiri, ternyata perjuangan rakyat 

yang memakai KRL sangat tidak mudah. Saya merasakan sumpek, 

panas, gerah. Bergelantungan di dalam gerbong, dan saya pun 

sudah biasa dengan kondisi itu. Saya menyiapkan baju ganti, karena 

sampai kantor pasti baju saya basah semua oleh keringat. Ingat, 

rakyat mengalami ini setiap harinya,” ceritanya. 

Yang paling menyenangkan adalah tingkat sosialisasinya yang 

sangat tinggi. Sunman sering bincang-bincang dengan berbagai 

macam tipe, karakter, suku, profesi, mulai dari tukang asongan, 


Soenmandjaja Roekmandis 

penjual buah sampai pekerja kantoran biasa. 

“Di KRL saya sering bertemu kawan lama 

juga loh. Jadi, kebiasaan saya naik KRL ini 

tidak ada hubungannya dengan karakter. 

Karena saya anggota dewan maka untuk 

menjaga menjaga imej atau jaim lalu saya 

malu menggunakan moda transportasi 

rakyat. Tidaklah. Itu semua karena 

pertimbangan rasionalitas saja dan memang 

saya suka itu saja,” terangnya. 

Kebiasaan Sunman yang doyan memakai 

sarana transportasi massal persis sama 

dengan yang dilakukan seorang pejabat 

pemerintahan, yakni Menteri ESDM Dahlan 

Iskan yang juga suka membaur bersama 

rakyat memakai KRL dan ojek motor, 

walaupun itu tak dilakukan setiap hari. Apa 

yang dilakukan Sunman ini minimal bisa 

membuat rakyat respek, ternyata masih ada 

pemimpinnya yang tidak begitu menjaga jarak 

dengan rakyat kecil. 

Rujukan Nabi Muhammad 

Jatuh bangun dalam hidup dan menapak 

karir membuat pria yang dilahirkan di 

Sukabumi, Jawa Barat, 29 September 1957, 

ini mampu beradaptasi, namun tetap dalam 

koridor idealisme dengan lingkungan 

kerjanya saat ini. 

Keinginan dan cita-cita semasa kecil 


Sunman adalah mengikuti jejak sang ayah 

sebagai seorang tentara. Karena orang 

tuanya tak mengizinkan menjadi tentara, 

Sunman pun mengurungkan niatnya itu. 

Ternyata kemudian, Sunman mengalami 

pengalaman pahit dengan dunia militer yang 

sebelumnya ia dambakan itu. 

Ceritanya, saat itu ia kuliah di Universitas 

Ibnu Khaldum (UIKA) Bogor. Waktu itu, 1978, 

ia aktif di Dewan Mahasiswa UIKA, dan aktif 

dalam gerakan demontrasi yang saat itu 

sedang gencar-gencarnya. Singkat cerita, 

Sunman ditangkap, ia dinilai oleh penguasa 

militer waktu itu terlalu ekstrim. 

Selama tiga bulan Suman mendekam 

dalam tahanan di Korem 061 Suryakencana 

Bogor. Ia dijebloskan di dalam sel yang 

sempit, dan harus menjalani interogasi 

dengan penyiksaan fisik yang sangat luar 

biasa menyakitkan. Setelah tiga bulan di sel 

tahanan, kemudian status penahanannya 

diubah menjadi tahanan rumah, 

konsekwensinya ia wajib lapor setiap pagi 

ke Markas Korem. Dan, ia pun dicekal, 

selama sepuluh tahun tidak bisa memiliki 

paspor sampai 1988. 

Setelah kejadian itu, Sunmanpun tidak 

tertarik lagi terjun ke politik. Ia merasa lebih 

nyaman menjalani profesi sebagai tenaga 

pendidik alias guru. Sebagai pendidik, ia 

mengawali karir di sebuah SMP di kota Bogor. 

Dalam perjalanan selanjutnya, ia diangkat 

menjadi asisten dosen, dan aktif sebagai 

seorang da’i, melakukan ceramah-ceramah 

agama dan kegiatan dakwah Islam. 

Tiba-tiba, konstelasi politik Indonesia 

berubah drastis pada 1998. Era Orde Baru 

berakhir, dan mulai memasuki Era Reformasi. 

Di era ini, kebebasan berorganisasi dan 

berpolitik terbuka lebar. Nah, Sunman dan 

beberapa rekannya menambah peluang itu. 

Tepat 20 Juli 1998 mereka men-deklarasikan 

berdirinya Partai Keadilan ( PK ). Sunman 

langsung dipercaya memegang jabatan Ketua 

DPW Jawa Barat. 

Menurutnya, pada awal mula mendirikan 

partai tujuannya tidak semata-mata untuk 

ikut terjun ke politik atau pemilu, tapi lebih 

kepada aktualisasi politik setelah 

mempelajari dan mendalami semua parpol 

yang ada waktu itu. 

Pada 1999, PK memutuskan ikut pemilu, dan 

berhasil meraih beberapa kursi di DPR RI, 

termasuk Sunman. Waktu itu, sebagai anggota 

DPR RI periode 1999-2004, Sunman mewakili 

daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Bogor. 

Awalnya, ia ditempatkan di Komisi I lalu pindah 

ke Komisi II, dan terakhir di Komisi IX. 

Perjalanan PK ternyata tidak berjalan 

mulus. Untuk menjadi Pemilu berikutnya, PK 

terganjal UU Pemilu No.III Tahun 1999 tentang 

syarat berlakunya batas minimum 

keikutsertaan parpol ( electoral threshold ) 

2%. Lalu, pada 2003, PK berubah nama 

menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). 

Pada pemilu 2009, Sunman terpilih kembali 

sebagai anggota DPR RI periode 2009-2014 

dari dapil yang sama. Kali ini, ia ditempatkan 

di Komisi III ( Hukum dan HAM ). Pada periode 

ini juga, Sunman dipercaya menjabat 

sebagai Ketua Fraksi PKS di MPR RI. Ia 

terlibat, baik langsung maupun tidak 

langsung, dalam proses pengambilan 

keputusan di MPR RI, khususnya dalam 

perubahan atau amandemen konstitusi dan 

TAP MPR. 

Ia juga berperan besar dalam tugas MPR 

RI melakukan sosialisasi 4 Pilar berbangsa 

( Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, Bhinneka 

Tunggal Ika ) sampai saat ini. 

“Dalam menjalani hidup dan karir, saya 

mengagumi banyak orang. Mulai dari orang 

tua saya sendiri sampai tokoh-tokoh penting 

sejak zaman kemerdekaan sampai sekarang. 

Tapi sebagai muslim, yang ideal, saya 

idolakan adalah Nabi Besar Muhammad 

SAW. Beliau adalah rujukan utama saya,” 

tandasnya. ❏ 

Derry Irawan 

19

NASIONAL 

Masih Berkutat Seputar Pengisian 

RUU Keistimewaan Jogjakarta 

Jabatan 

Dua pendekatan pengisian jabatan kepala daerah dalam RUU Keistimewaan Jogjakarta yaitu 

pengisian melalui penetapan dan melalui pemilihan. Di luar itu ada pendekatan kombinasi, 

yaitu pengisian melalui penetapan selama sekian tahun, setelah itu melalui pemilihan. 

SELASA, 27 September 2011, Presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono, Sri Sultan Hamengkubuwono X, dan Menteri Dalam 

Negeri Gamawan Fauzi terlibat dalam diskusi di Istana Negara. 

Kala itu, Rancangan Undang-Undang (RUU) Keistimewaan Jogjakarta 

masih dibahas antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat 

(DPR). Sementara, masa jabatan Sri Sultan Hamengkubuwono X 

sebagai Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta akan segera berakhir. 

Akhirnya dicapai kesepakatan. Masa jabatan Sri Sultan sebagai 

Gubernur DIY diperpanjang selama satu tahun. “Kita 

mencoba diskusi dengan bapak Presiden, dan 

Mendagri karena RUU Keistimewaan 

Jogjakarta belum selesai, sedangkan 

jabatan gubernur mau selesai. 

Sehingga saya sepakat menerima 

perpanjangan. Tapi tidak dua tahun, 

hanya satu tahun,” kata Sri Sultan. 

Dengan perpanjangan selama 

satu tahun, Sultan berharap 

pemerintah dan DPR punya kemauan 

kuat untuk menyelesaikan RUU 

Keistimewaan Jogjakarta secepat 

mungkin. “Ya harus kerja keras untuk selesai. 

Harus selesai satu tahun,” katanya. Sebelumnya, 

masa jabatan Sri Sultan Hamengkubuwono X 

sebagai Gubernur DI Jogjakarta sudah dua kali diperpanjang. 

Presiden SBY resmi menandatangani Keputusan Presiden 

(Keppres) tentang perpanjangan masa jabatan Gubernur DI 

Jogjakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Wakil Gubernur DIY 

KGPAA Paku Alam IX. Masa jabatan keduanya diperpanjang satu 

tahun terhitung sejak 9 Oktober 2011. 

Pembahasan RUU Keistimewaan Jogjakarta memang berlarut-larut. 

Selama hampir dua periode, DPR tidak juga berhasil menuntaskan 

pembahasan RUU tersebut. Pada DPR periode 2004-2009, 

pembahasan RUU itu hanya menyisakan satu pasal, yaitu pasal 

yang terkait dengan mekanisme pengisian posisi kepala daerah 

(gubernur dan wakil gubernur). Hanya satu pasal itu yang belum 

mendapat persetujuan dari pemerintah. 

Sampai akhir 2011, Panitia Kerja (Panja) RUU Keistimewaan 

Jogjakarta Komisi II DPR RI masih membahas hasil kajian pemerintah 

tentang perumusan pengisian jabatan kepala daerah. Menurut 

Pimpinan Panja RUU Keistimewaan Jogjakarta Komisi II DPR RI, Hakam 

Naja, hingga saat ini materi RUU Keistimewaan Jogjakarta sudah 

selesai 67%. 

Hakam Naja menjelaskan, saat ini pola penyelesaian RUU dengan 

menggunakan pendekatan kluster bukan pasal per pasal atau ayat 

per ayat. Kluster pertama adalah terkait dengan pengisian jabatan 

kepala daerah. “Sebelumnya, istilahnya penetapan atau pemilihan. 

Kita ganti menjadi pengisian jabatan,” kata politisi Partai Amanat 

Nasional (PAN) itu. 

“Setelah kita bahas, memang ada dua 

pendekatan. Ada yang pengisiannya melalui 

penetapan, dan ada yang pengisian melalui 

pemilihan. Di luar dua pendekatan itu, ada 

yang gabungan. Pengisian melalui 

penetapan selama sekian tahun, 

setelah itu pengisian melalui 

pemilihan,” tambahnya. 

Dalam kluster pengisian jabatan ini 

masih banyak variannya. Dari sembilan 

opsi, kemudian dikerucutkan menjadi lima 

opsi, lalu dipersempit lagi menjadi empat 

opsi. “Pembahasannya memang sangat 

mendalam karena kluster ini adalah salah satu 

yang krusial,” ujarnya kepada Majelis. 

Kluster kedua adalah soal pertanahan, menyangkut Sultan Ground 

(SG) dan Paku Alam Ground (PAG). Yaitu tanah-tanah yang selama 

ini menjadi bagian dari Kraton dan Paku Alam. RUU ini harus 

disinkronkan dengan UU Pokok Agraria sehingga status kepemilikan 

tanah Sultan dan Paku Alam menjadi jelas. Dalam RUU harus diatur 

apakah Kesultanan dan Paku Alaman menjadi badan hukum atau 

tidak. 

Hal ini, kata Hakam, menjadi penting untuk meluruskan batasan 

tanah milik Kesultanan, tanah yang sudah beralih kepemilikan, tanah 

yang selama ini sudah dipakai instansi lain agar di kemudian hari 

tidak menimbulkan masalah. “Seperti UGM misalnya atau tanah untuk 

instansi. Ini harus jelas. Jangan digantung karena kebaikan hati 

Keraton. Tidak boleh begitu. Masalah pertanahan ini tidak sederhana,” 

ungkap Hakam. 

Dalam soal pengisian jabatan kepala daerah, tambah Hakam, 

sebagian fraksi di Komisi II menghendaki penetapan, sebagian lagi 


Sri Sultan Hamengkubuwono X, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 

menghendaki pemilihan. “Akhirnya kita coba 

apakah bisa dengan kombinasi. Jadi, sekian 

tahun dengan penetapan, kemudian 

selanjutnya pemilihan. Pemilihan pun ada 

variannya. Ada yang menghendaki pemilihan 

semi terbuka, ada juga pemilihan terbuka. 

Artinya, pemilihan dibatasi hanya calon dari 

kalangan keluarga Keraton saja atau 

melibatkan calon dari masyarakat. Jadi, 

varian atau opsinya masih banyak,” 

paparnya. 

Sementara itu, Muhammad Afnan 

Hadikusumo, anggota DPD dari Daerah 

Istimewa Jogjakarta berpendapat, dengan 


RUU Keistimewaan Jogjakarta ini pemerintah 

tampaknya ingin memberlakukan demokrasi 

liberal. Karena itu, sebagian masyarakat 

Jogjakarta menganggap RUU itu bertentangan 

dengan semangat penggabungan 

Jogjakarta ke Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(NKRI). 

“RUU ini seharusnya tidak boleh lepas dari 

sisi historisnya. Peran dan jasa Sultan 

Hamengku Buwono IX kepada NKRI sangat 

besar. Seharusnya pemerintah mengakomodir 

tuntutan masyarakat untuk 

pengisian jabatan kepala daerah yang tidak 

melalui pemilihan, melainkan penetapan. Inilah 


Hakam Naja Muhammad Afnan Hadikusumo 

letak keistimewaan Jogjakarta. Kalau sama 

dengan yang lain, dimana letak keistimewaannya? 

Tidak ada,” kata Afnan 

Hadikusumo kepada Majelis. 

Sebenarnya DPD sudah menyampaikan 

masukan ke DPR sesuai dengan UU No. 27 

Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan 

DPRD. “Intinya kita menyampaikan pengisian 

jabatan kepala daerah dan wakil kepala 

daerah melalui penetapan. Kita menyayangkan 

masukan dari DPD dianggap sebagai 

masukan warga masyarakat yang lain. DPD 

berbeda dengan masyarakat umum. Kita 

sama-sama lembaga negara. Semestinya 

masukan DPD menjadi bahan pertimbangan, 

ya hargailah DPD,” katanya. 

Berkaitan dengan RUU Keistimewaan 

Jogjakarta ini, Afnan Hadikusumo menyampaikan 

tiga hal. Pertama, RUU Keistimewaan 

Jogjakarta ini muaranya kembali pada 

kesejahteraan rakyat. “Sepanjang bisa 

mensejahterakan masyarakat, saya kira tidak 

ada persoalan,” ujarnya. 

Kedua, pemerintah seharusnya mengakomodir 

keinginan masyarakat Jogjakarta. 

Sebab, ujung-ujungnya yang merasakan 

adalah masyarakat Jogjakarta, bukan 

pemerintah yang ada di Jakarta. Seharusnya 

pemerintah dan DPR memerhatikan kepentingan 

masyarakat yang nanti akan 

merasakan dampak langsung dari RUU 

Keistimewaan Jogjakarta ini. 

Ketiga, pemerintah seharusnya tidak 

hanya mengadopsi model demokrasi Barat 

secara utuh, karena belum tentu cocok 

dengan budaya di suatu daerah. “Pemerintah 

jangan menerapkan model demokrasi dari 

luar. Demokrasi boleh tapi disesuaikan 

dengan budaya lokal,” ujarnya. Sekarang 

justru terjadi persoalan, pemilihan kepala 

daerah menimbulkan konflik horizontal. Selain 

itu, pemilihan tidak menjamin kepala daerah 

lebih clean. Buktinya, hampir 50% kepala 

daerah hasil pemilihan terjerat kasus korupsi. 

Baik Hakam Naja maupun Afnan 

Hadikusumo berharap sebelum masa jabatan 

Sri Sultan Hamengku Buwono X berakhir 

pada Oktober 2012, RUU Keistimewaan 

Jogjakarta ini sudah bisa disahkan. “Harapan 

kita sebelum Oktober 2012, Insya Allah kita 

upayakan selesai,” ujar Hakam Naja. 

Seandainya meleset dari batas waktu 

Oktober 2012? Maka, menurut Afnan 

Hadikusumo, akan berlaku UU tentang 

Pemerintahan Daerah. “Gubernur nanti 

dijabat Plt Gubernur, yaitu Wakil Gubernur. 

Kalau Wakil Gubernur tidak berkenan, maka 

akan di-drop dari Pusat,” katanya. ❏ 

BS 

21

NASIONAL 

Press Gathering Jogjakarta 

Memahami Etika Kehidupan Berbangsa 

Peran etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sangat penting.Etika 

sangat menentukan maju tidaknya suatu bangsa. 

KETUA Mahkamah Konstitusi Mahfud MD 

dalam satu kesempatan pernah 

mengatakan bahwa persoalan etika 

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 

di Indonesia menjadi masalah yang sangat 

besar pasca reformasi sampai saat ini, 

terutama etika berpolitik dan pemerintahan. 

Mahfud melihat dalam implementasi etika 

berbangsa seperti yang disebutkan dalam 

TAP MPR RI No VI Tahun 2001 tentang Etika 

Kehidupan Berbangsa Bab III yang menyebutkan, 

pemerintahan harus melayani dengan 

tanggap, jujur dan siap mundur apabila keluar 

dari kaidah dan sistem nilai. Siap mundur 

inilah yang menjadi masalah saat ini. 

Apa yang disampikan oleh Mahfud ini 

memang sudah jamak adanya. Tidak sedikit 

pejabat dan politisi dalam menjalankan 

fungsinya tidak beretika. Buktinya, banyak 

yang menjadi tersangka korupsi dan menyelewengkan 

jabatan. Namun, mereka 

selalu mencari alasan pembenar. Dan, yang 

paling menjadi tren, mereka selalu menganggungkan 

asas praduga tak bersalah. 

Mengingat pentingnya etika berbangsa ini 

maka MPR RI mengangkat masalah ini menjadi 

topik bahasan dalam diskusi di Hotel Saphir, 

Jogjakarta, 10 Desember 2011. Diskusi 

sebagai salah satu acara dalam Press Gathering 

Pimpinan dan Anggota MPR RI dengan 

kelompok wartawan Parlemen itu menampilkan 

Wakil Ketua MPR Hajriyanto 

Y.Thohari, serta anggota MPR RI Martin 

Hutabarat ( F-Gerindra ) dan Erik Satrya 

Wardhana ( F-Hanura ) sebagai pembicara. 

Dalam pandangan Hajriyanto, yang 

disebut etika itu bisa secara tegas memisahkan 

mana yang benar mana yang salah, 

mana kejujuran mana penyelewengan, mana 

korupsi mana kontribusi dan komisi. “Cuma 

di negara kita ini, pengertian etika sering 

terdistorsi menjadi sekedar sopan santun 

saja,” ungkap Hajriyanto . 

Hajriyanto menunjuk contoh, kalau orang 

omongnya halus, menyampaikan kata kata 

dengan terukur, kalau berjalan di depan orang 

yang lebih tua merunduk-runduk, sangat 

baik, dermawan menyumbang masjid atau 

gereja, itu disebut etika yang baik. “Padahal 

belum tentu. Bisa saja dia bertolak belakang 

sifatnya. Psikopat misalnya, atau malah dia 

adalah koruptor sejati,” ujarnya. 

Kesadaran akan pentingnya etika dan 

sekaligus pengakuan bahwa kita mengalami 


kemunduran etika, lanjut Hajryianto, untuk 

pertama kalinya dituangkan di dalam TAP 

MPR No.VI Tahun 2001 tentang Etika 

Kehidupan Berbangsa. Kemunculan TAP 

tersebut diawali dengan berbagai situasi 

dan kondisi dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara yang terus dipantau MPR RI dari 

awal mula reformasi sampai tahun 2001. 

Dalam konsideran disebutkan bahwa etika 

kehidupan berbangsa mengalami kemunduran 

yang mengakibatkan kemerosotan 

multidimensi. Artinya, kemunduran etika 

berbangsa itu diakui secara eksplisit dalam 

sebuah dokumen resmi negara. Ini yang 

seharusnya diperhatikan seluruh anak 

bangsa. 

“Namun sangat disayangkan, saya melihat 

sampai dengan hari ini situasi etika kehidupan 

berbangsa belum banyak berubah. Malah, 

akhir-akhir ini kita melihat proses regenerasi 

penyelewengan etika, seperti teroris dan 

koruptor, masih trerus berlanjut. Bahkan 

berjalan lancar saja,” ujar Hajriyanto. 

Dalam kasus terorisme, menurut 

Hajriyanto, para “pengantin” atau pelaku 

bom bunuh diri usianya masih sangat mudamuda. 

Lalu, dalam kasus korupsi yang 


Martin Hutabarat 

terjerat banyak kalangan politisi, atau pun 

kasus rekening gendut yang melibatkan para 

PNS (Pegawai Negeri Sipil) muda. 

Menurutu Hajriyanto, hal tersebut terjadi 

karena kaderisasi dan regenerasi koruptor 

memang ada persemaian hingga tumbuh 

subur. Pupuk yang menyuburkan kaderisasi 

dan regenerasi koruptor ini berasal dari 

sikap permisif yang tinggi dari kalangan 

pejabat yang tidak melakukan korupsi dan 

juga dari masyarakat. 

“Saya masih percaya bahwa mereka 

yang tidak korup masih lebih banyak daripada 

yang korup, tapi yang tidak korup ini 

mempunyai kecenderungan untuk permisif 

yang tinggi, artinya bisa menerima dalam 

perkawanan, pergaulan dengan para 

koruptor. Yang penting bagi mereka tidak 

Erik Satrya Wardhana 


melakukan korupsi, biar saja yang lain korup. 

Publik atau masyarakat juga seringkali tidak 

perduli,” pungkasnya. 

Menurut Hajriyanto, inilah potret kehidupan 

etika berbangsa di Indonesia. Kaderisasi 

korupsi itu sangat cepat dan sepertinya 

mengikuti deret ukur. Sementara 

pemberantasan korupsi yang digalakkan KPK 

itu berjalan hanya menurut deret hitung. Jadi 

sangat timpang. 

“Saya harap semua menyadari bahwa 

tidak ada bangsa yang maju tanpa etika. 

Suatu bangsa maju bersama-sama dengan 

etika. Itu saya kira jelas sekali dan sejarah 

dunia menunjukkan hal itu,” tegasnya. 

Sementara anggota MPR RI Fraksi 

Gerindra Martin Hutabarat berpendapat, etika 

kehidupan berbangsa dan bernegara itu 

sangat ditentukan oleh kemauan kita untuk 

menaati peraturan-peratutan atau koridor 

hukum yang ada di Indonesia. 

Tapi, kata Martin menambahkan, ketaatan 

itu harus datang dari hati yang tulus. Jadi, 

kalau negara kita sudah menetapkan perang 

terhadap korupsi, maka aturannya juga harus 

sudah sangat jelas, dan sebagai pejabat 

harus konsisten tidak korupsi. Selain itu, sang 

pejabat juga harus membangun budaya anti 

korupsi di lingkungannya. 

Martin menunjuk contoh, tidaklah mungkin 

ada seorang menteri yang tidak tahu ada 

kejadian korupsi di lingkungannya. 

“Sebenarnya dia tahu tapi dia tidak mau 

memperbaiki. Jadi, etika yang hendak 

dibangun itu tidak dilaksanakan. Kalau kita 

melaksanakan etika itu cirinya harus ada 

kesamaan antara kata dan perbuatan,” tutur 

Martin seraya sekali lagi menyatakan, “etika 

harus disandingkan dengan ketaatan dalam 

mengikuti aturan dan koridor hukum dalam 

berbangsa dan bernegara.” 

Lebih lanjut Martin menyatakan, etika 

harus dikembangkan dan diimpllementasikan 

oleh pejabat-pejabat, mulai dari yang paling 

tinggi. “Pejabat-pejabat tinggi itu harus 

menunjukkan etika yang baik, sehingga 

masyarakat akan melihat kalau negara ini 

berjalan dan dikelola dengan benar, dan pada 

akhirnya demokrasi akan berjalan sesuai 

jalurnya,” tandasnya. 

Martin memberi contoh, soal aksi 

demonstrasi. Demokrasi memberikan hak 

pada warga negara untuk melakukan 

demonstrasi. Namun sayangnya, demo itu 

dilakukan di jalan-jalan yang malah membuat 

macet, sehingga mengganggu warga 

negara yang lain. Artinya, demo yang 

dilakukan tanpa etika dan aturan sama saja 

menganggu kehidupan berdemokrasi. 

Pembicara lainnya, anggota MPR RI Fraksi 

Hanura Erik Satrya Wardhana menegaskan 

bahwa soal etika sudah sangat jelas 

disebutkan dalam TAP MPR RI No.VI Tahun 

2001 yang menyebutkan bahwa sumber 

etika itu adalah nilai-nilai agama dan nilainilai 

luhur yang berkembang dalam tradisi 

Indonesia. 

Dengan demikian sistem nilai yang 

terkandung dalam Pancasila menjadi dasar 

dalam pembentukan ideologi sebuah negara 

yang bernama Indonesia. “Jadi, pemahaman 

dan implementasi nilai-nilai pada Pancasila 

sama saja mengimplementasikan etika dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara 

secara benar, dan itu harus terus dijaga dan 

ditingkatkan,” tandasnya. ❏ 

Derry Irawan 

23

NASIONAL 

Melani Leimena Suharli 

Lestarikan Cita-Cita Luhur 

Pahlawan Nasional 

Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri dan Wakil Ketua MPR RI 

Melani Leimena Suharli menjadi tamu khusus dalam pertemuan 

Warakwuri/ Keluarga Pahlawan Nasional di kediaman keluarga 

Pahlawan Nasional, almarhum Jenderal Basuki Rachmat di 

Menteng Jakarta Pusat. 

PAGI itu, di hari Kamis ( 01/12 ), terlihat 

kesibukan yang luar biasa di salah satu 

rumah di Jalan Besuki, Menteng, 

Jakarta Pusat. Kendaraan pribadi berderet 

memenuhi kiri kanan ruas jalan di depan 

rumah itu, yang hanya pas dilalui dua mobil 

dari jalur berlawanan. Petugas pengamanan 

kompleks dan anggota Polri terlihat subuk 

mengatur parkis dan arus lalu lintas di sana. 

Itulah suasana di kediaman keluarga 

seorang Pahlawan Nasional Jenderal Basuki 

Rachmat (almarhum), seorang petinggi militer 

pada era pemerintahan Presiden RI I 

Soekarno, Pada saat berlangsung acara 

pertemuan keluarga Pahlawan Nasional. 

Seperti tertulis di banner besar yang terdapat 

di pagar kiri dan kanan rumah itu berbunyi: 

“Anjangsana dan Ramah Tamah Menteri 

Sosial RI dengan Warakawuri/Keluarga 

Pahlawan Nasional.” 

Para tamu yang terlihat sudah pada sepuh 

(tua) itu, satu persatu berdatangan ke 

HUMAS MPR RI 

kediaman keluarga almarhum Basuki 

Rachmat itu sejak pukul 09.00 WIB. 

Beberapa diantaranya berada di atas kursi 

roda, dan mereka adalah para janda beserta 

anak-anak Pahlawan Nasional. Hari itu, para 

warakawuri ini kedatangan tamu khusus, 

yaitu: Menteri Sosial RI Salim Segaf Al Jufri, 

dan Wakil Ketua MPR RI Melani Leimena 

Suharli, yang juga putri Pahlawan Nasional 

Dr. Johannes Leimena. Juga tampak hadir 

BRA Mooryati Soedibyo, cucu Pahlawan 

Nasional Paku Buwono X, yang pernah 

menjabat Wakil Ketua MPR RI periode 2004 

– 2009. 

Bambang Widianto, putra tertua almarhum 

Basuki Rachmat selaku tuan rumah, 

membuka secara resmi acara ini dengan 

mengatakan, sangat mengapresiasi acara 

ramah tamah para keluarga Pahlawan 

Nasional ini. Ia berharap, acara silaturrahim 

ini terus berlanjut, tidak hanya pada saat 

peringatan Hari Pahlawan tapi hendaknya 

terus berlanjut antar berbagai komponen 

bangsa atas dasar menghormati dan 

meneladani nilai-nilai luhur dan semangat 

para pahlawan bangsa. 

“Ini momen yang bagus dan baik sekali. 

Kami keluarga para pahlawan nasional, jadi 

saling mengenal. Kami saling bercerita 

tentang orang tua kami. Banyak nilai-nilai 

luhur yang seharusnya dijadikan teladan oleh 

kita keluarga dan seluruh masyarakat saat 

ini,” ujar Wakil Ketua MPR RI Melani Leimena 

Suharli kepada wartawan Majelis. 

Melani yang hari itu terlihat akrab dengan 

para keluarga Pahlawan Nasional lainnya lebih 

lanjutnya menyatakan bahwa para Pahlawan 

Nasional bukan hanya milik keluarga, tapi 

sudah menjadi milik bangsa Indonesia. Para 

Pahlawan Nasional, menurut Melani, adalah 

teladan buat anak cucunya, dan juga teladan 

bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Maka silaturahim ini, menurut Melani, selain 

untuk mempererat hubungan antara anakanak 

dan cucu-cucu para Pahlawan 

Nasional juga turut melestarikan cita-cita 

luhur para Pahlawan Nasional. Perlu 

diketahui bahwa para Pahlawan Nasional 

menginginkan semua anak cucunya bersatu, 

bahkan secara nasional, seluruh anak 

bangsa bersatu dalam wadah NKRI. 

Selain itu, pertemuan ini juga mengandung 

maksud untuk mensosialisasikan nilai-nilai 

kebangsaan yang telah susah payah 

dibangun oleh orang tua kita (para Pahlawan 

Nasional). Maka, “Saya berharap acara ini 

terus berlangsung dengan durasi waktu 

yang agak lama, agar kita bisa saling berbagi 

ide dan wacana tentang bangsa ini, 

terutama ide dan nilai-nilai luhur yang 

ditanamkan para pahlawan bangsa,” ujar 

Melani. 

Pada kesempatan itu, sebagai bentuk 

penghargaan atas jasa dan pengorbanan 

yang telah diberikan para pahlawan terhadap 

bangsa dan negara — disamping bantuan 

yang selama ini telah diberikan oleh 

pemerintah, kementerian sosial memberikan 

bantuan “tali kasih” kepada 57 orang 

warakawuri/keluarga Pahlawan Nasional 

yang berdomisili di wilayah Jabodetabek 

masing-masing Rp 3 juta. Bantuan ini 

diserahkan secara simbolis oleh Menteri 

Sosial RI kepada Ibu R.A. Sri Wulan Basuki 

Rachmat. ❏ 

Derry 


Kekhawatiran di Balik UU Pengadaan Tanah 

Undang-Undang Pengadaan Tanah diharapkan bisa mengurai mandeknya proyek pembangunan 

fasilitas umum. Bukan malah membenarkan praktik kesewenang-wenangan pembebasan tanah, 

seperti yang terjadi selama ini. 

Pembangunan Jalan Tol 

PERTENGAHAN Desember lalu, atau 

tepatnya 16 Desember 2011, satu lagi 

Rancangan Undang-Undang (RUU) 

disahkan menjadi Undang Undang, yaitu UU 

Pengadaan Tanah. Rapat Paripurna DPR RI 

yang berlangsung pada akhir masa 

persidangan II tahun 2010-2011 menyetujui 

disahkannya RUU Pengadaan Tanah dan 

menjadi UU Pengadaan Tanah. 

Meski semua fraksi di DPR menyetujui 

disahkannya RUU ini menjadi UU, namun 

sebagian anggota DPR menolak undangundang 

ini, dengan alasan hanya akan 

menguntungkan para investor. Dengan 

berlindung di balik UU Pengadaan Tanah ini, 

para investor bisa lebih mudah mendapatkan 

tanah untuk keperluan proyek-proyek 

pembangunan. Sedangkan masyarakat 

sebagai pemilik lahan berada pada posisi 

yang lemah. 

Adalah politisi Partai Demokrasi Indonesia 

(PDI) Perjuangan Tjahjo Kumolo, 

termasuk yang berpendapat demikian. 

Karena itu, secara pribadi Tjahjo menolak 

keberadaan undang-undang tersebut. 

Menurut Tjahjo, UU Pengadaan Tanah terlalu 

pro kepada investor, melupakan hak-hak 

tanah rakyat. Padahal tanpa adanya UU 

Pengadaan Tanah, posisi rakyat sudah 

lemah. Apalagi setelah UU ini ada. 

Selain Tjahjo, plitisi PDIP lainnya Arif 


ISTIMEWA 

Budimanta juga ikut menolak UU Pengadaan 

Tanah ini. Penolakan juga dilakukan oleh 

politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 

Dimyati Natakusumah, dan politisi Partai 

Amanat Nasional (PAN) Achmad Rubaei. 

Meski secara pribadi Tjahjo Kumolo menyatakan 

menolak keberadaan UU Pengadaan 

Tanah, namun Fraksi PDI Perjuangan di 

DPR ikut mendukung diundangkannya RUU 

Pengadaan Tanah tersebut. 

Sementara kelompok pendukung UU 

Pengadaan Tanah menyambut gembira 

lahirnya UU ini. Atas nama pemerintah, 

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta 

Rajasa mengatakan, UU Pengadaan Tanah 

dibuat untuk memberi keadilan bagi pemilik 

lahan, dan bagi proses pembangunan. 

Serta, memberikan kepastian hukum bagi 

rakyat, dan untuk kepentingan umum. 

Melalui UU ini, menurut Hatta, penetapan 

harga tanah yang sebelumnya dilakukan 

sepihak oleh pemerintah tidak berlaku lagi. 

Karena pemilik lahan bisa mengadu ke 

pengadilan jika tidak sepakat dengan 

penawaran pemerintah. 

Pendapat Hatta tersebut, setali tiga uang 

dengan apa yang disampaikan Wakil Ketua 

DPR RI Pramono Anung. Menurut Pramono, 

keberadaan UU Pengadaan Tanah ini sangat 

penting. Termasuk bagi perlindungan dan 

hak-hak masyarakat yang lahannya 

digunakan untuk pembangunan. Berdasar 

UU ini, kata Pramono, pemerintah dan 

swasta tidak bisa seenaknya melakukan 

penggusuran, karena ada rambu-rambu 

yang tegas dan jelas. 

Kehadiran UU Pengadaan Tanah itu, 

menurut Wakil Ketua MPR RI Lukman Hakim 

Saifuddin, semoga ikut membantu 

menyelesaikan sengketa agraria yang telah 

terjadi selama ini. Karena itu, UU No. 5 Tahun 


Agraria, harus menjadi acuan dalam 

sinkronisasi dengan UU terkait. 

Menyangkut kekhawatiran munculnya 

kesewenangan akibat UU ini, Lukman 

berharap, setiap pengadaan tanah untuk 

pembangunan harus berpijak pada semangat 

untuk kesejahteraan rakyat. Dilaksanakan 

secara transparan, dan menghindarkan 

dominasi kepentingan yang berlebihan pihak 

swasta dalam proyek pembangunan 

tersebut. 

UU Pengadaan Tanah untuk Pembangunan 

tidak boleh mengesankan pengesahan 

praktik kapitalisme dalam hal terkait tanah 

dan mengabaikan sosialisme yang 

diperintahkan UU sebelumnya. 

“Pasal 13 huruf q UU Pengadaan Tanah 

yang mengulas bentuk-bentuk pembangunan 

yang diatur dalam UU ini harus dilaksanakan 

secara konsekwen dan transparan. 

Bukannya mengakomodir kepentingan pihak 

tertentu saja,” pinta Lukman Hakim, seraya 

mengharapkan, “Jangan sampai Pasal 13 huruf 

q menyangkut pembangunan kepentingan 

umum ini malah menjadi celah bagi swasta 

untuk melakukan pengadakan tanah dengan 

dalih pembangunan kepentingan umum.” 

Terlepas dari pro kontranya UU Pengadaan 

Tanah ini, kehadiran undang-undang ini 

dianggap penting. Mengingat selama ini yang 

menjadi hambatan dalam pembangunan 

infrastruktur adalah rakyat enggan menyerahkan 

tanahnya, karena persoalan ganti rugi 

yang tidak cocok. Akibatnya, banyak jalan tol 

yang terbengkalai pembangunannya, juga 

dalam hal perluasan bandara dan pelabuhan, 

serta pelebaran jalur kereta api. ❏ 

M. Budiono 

25

NASIONAL KOLOM 

Pokok-Pokok Pikiran Tentang 

Pembaruan dan Penyelesaian Masalah Agraria Secara Menyeluruh 

1. Untuk menyelesaikan masalah pertanahan, kita harus berpijak 

pada Ketetapan MPR No. XI/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria 

dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, karena: 

a. TAP itu merupakan peraturan tertinggi terkait agraria, di atas 

UU 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, 

Perpu No. 56/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian 

(dikenal juga dengan UU Land Reform karena memerintahkan 

kepada Pemerintah untuk mengusahakan agar setiap 

keluarga petani memiliki minimal 2 hektar tanah), dan UU 

tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan (Disahkan 

16 Desember 2011). 

b. TAP itu dilahirkan MPR dimana anggotanya merupakan hasil 

Pemilu pertama di era reformasi 1999. Jadi, TAP itu merupakan 

produk reformasi yang sangat penting yang tidak boleh 

diabaikan. 

c. Sesuai dengan UU No. 12/2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundangundangan, TAP MPR berada dalam 

hirarki kedua setelah UUD 1945. Hirarki hukum di Indonesia 

adalah (1) UUD 1945, (2) TAP MPR, (3) UU/Perpu, (4) PP, (5) 

Perpres, (6) Perda Provinsi, (7) Perda Kabupaten Kota. Jadi, 

TAP MPR mempunyai kedudukan hukum yang sangat kuat. 

Secara yuridis tidak ada alasan lagi untuk mengabaikan TAP 

MPR itu. 

2. Pasal 5 ayat (5) Ketetapan MPR No. XI/MPR/2001 tentang 

Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam telah 

memberikan arahan yang jelas bagaimana menyelesaikan 

persoalan pertanahan secara menyeluruh. Ada 4 perintah/pesan 

pokok dari pasal 5 di atas, yaitu: 

a. Reformasi peraturan terkait agraria agar terjadi sinkronisasi 

di bidang legislasi agraria. 

b. Penguatan kelembagaan dan kewenangannya dalam rangka 

menyelesaikan konflik-konflik agraria yang timbul selama ini 

sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik di masa 

mendatang, serta dalam rangka sinkronisasi kebijakan 

antarsektor terkait pertanahan. 

c. Melaksanakan pembagian lahan untak rakyat (land reform). 

d. Mengupayakan dengan sungguh-sungguh pembiayaan untuk 

program pembaruan agraria dan penyelesaian konflik-konllik 

sumber daya agraria yang terjadi. 

3. Apakah kita sudah melaksanakan perintah TAP MPR itu? Perlu 

ditegaskan di sini bahwa pemerintahan setelah era reformasi 

dapat dikatakan lalai dan abai dalam mengimplementasikan 

perintah TAP MPR itu. Bila mau jujur, yang kita soroti adalah 

pemerintahan setelah reformasi, bukan hanya pemerintahan SBY. 

Ini berarti seluruh pimpinan bangsa dan negara dari dulu hingga 

kini, termasuk juga pimpinan MPR, telah melakukan “kelalaian 

kolektif” atau “keabaian berjemaah” sehingga TAP MPR itu tidak 

dilaksanakan dengan baik. 

Reformasi di bidang legislasi terkait agraria belum dilakukan, 

sehingga peraturan terkait agraria masih merujuk pada UU yang 

dibentuk pada tahun 1960-an. Pada 16 Desember 2011, DPR 

mengesahkan UU Pengadaan Tanah untuk Pembangunan. Namun 

UU ini hanya menyelesaikan sedikit dari sekian banyak masalah 

agraria yang terjadi di Indonesia di masa kini maupun di masa 

mendatang. Peraturan pokok terkait agraria sendiri belum diganti 

sejak tahun 1960. 

Penguatan kelembagaan masih belum dilakukan. Bahkan 

Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang seharusnya memiliki 

kewenangan besar untuk menyelesaikan konflik di masa kini dan 

potensi konflik di masa mendatang masih terlalu lemah untuk 

membantu Pemerintah/Presiden menyelesaikan persoalan agraria. 

Kini BPN memang sudah berada di bawah Presiden, namun 

kewenangannya yang sangat terbatas yaitu menjadi pusat 

administrasi pertanahan, seperti mengukur, memetakan, 

mengeluarkan sertifikat, dan lain-lain. Tidak ada kewenangan 

strategis untuk menyelesaikan konflik pertanahan. Idealnya, 

masalah pertanahan diselesaikan Presiden karena masalah ini 

menyangkut hajat hidup orang banyak. Namun karena waktu 

Presiden sangat terbatas, maka Presiden dapat memberikan peran 

lebih kepada BPN untuk menyelesaikan masalah pertanahan, 

bukan hanya menugaskan administrasi pertanahan saja. BPN 

merupakan satu-satunya lembaga negara yang mempunyai 

pengetahuan mendalam soal pertanahan di Indoensia. Karena 

itu, sebelum melibatkan kepolisian, penyesaian pertanahan harus 

ditangani oleh BPN di bawah supervisi Presiden secara langsung. 

Pembagian lahan untuk rakyat (land reform) belum juga 

dilaksanakan. Di era reformasi ini, kita belum menemui adanya 

konsepsi yang menyeluruh tentang penerapan land reform itu, 

kecuali sebagai wacana. 

Pembiayaan/anggaran untuk program reformasi agraria masih 

sangat kecil dibandingkan dengan persoalan yang harus 

diselesaikan terkait pertanahan. Jadi, persoalan pertanahan 

sangat berat, sementara amunisi untuk menyesaikannya sangat 

minim. 

4. UU No. 5/1960 dan Perpu No. 56/1960 dengan TAP MPR No. XI/ 

MPR/2001 saling melengkapi. UU No. 5/1960 memberikan pijakan 

bahwa tanah (di bawah maupun di atasnya) harus digunakan/ 

dikelola oleh dan untuk rakyat sendiri. Jika dikelola oleh kelompok, 

maka kelompok itu harus berbentuk koperasi atau jika tidak harus 

berbentuk kelompok gotong royong, sebagaimana pesan Pasal 

12 UU No. 5/1960 bahwa “Segala usaha bersama dalam lapangan 

agraria didasarkan atas kepentingan bersama dalam rangka 

kepentingan nasional, dalam bentuk koperasi atau bentuk-bentuk 

gotong royong lainnya.” Intinya, dalam soal pertanahan kita harus 

berpijak pada ruh/jiwa sosialisme Indonesia, bukan kapitalisme. 

Kata “sosialisme” disebut secara eksplisit dalam Pasal 14 UU No. 

5/1960. Salah besar jika ada perusahaan swasta menguasai 


atusan ribu hektar tanah di wilayah Indonesia, 

lalu mengabaikan masyarakat setempat. 

Sedangkan Perpu No. 56/1960 memberikan 

pijakan pelaksanaan land reform, sehingga 

petani sekeluarga minimal mempunyai 2 hektar 

tanah. 

Sementara itu, TAP No. XI/MPR/2001 

memberikan arahan bagaimana agar semangat 

UU No. 5/1960 dan Perpu No. 56/1960 menjadi 

implementatif, berdasarkan empat perintah, 

yaitu: (1) reformasi legislasi terkait agraria, (2) 

penguatan kelembagaan dalam hal ini BPN agar 

dapat melaksanakan politik agraria yang 

dicanangkan Pemerintah/Presiden, serta 

membantu Pemerintah/Presiden dalam rangka 

menyelesaikan konflik agraria dan potensi 

konflik agraria di masa mendatang, (3) 

merencanakan, menyiapkan, dan 

melaksanakan pembagian lahan untuk rakyat, 

dan (4) mengupayakan pembiayaan dalam 

rangka program pembaruan agraria, baik untuk 

penguatan kelembagaan, penyelesaian konflik, 

pembagian lahan untuk rakyat, dan lain 

sebagainya. 

5. Berkaitan dengan UU Pengadaan Tanah untuk 

Pembangunan, TAP MPR, UU No. 5/1960, dan 

Perpu No. 56/1960 memberikan peringatan 

keras bahwa pelaksanaan pengadaan tanah 

untuk pembangunan harus berpijak pada 

semangat untuk kesejahteraan rakyat. Agar 

UU Pengadaan Tanah untuk Pembangunan tidak 

terkesan mengesahkan praktek kapitalisme 

dalam hal terkait tanah dan mengabaikan 

sosialisme yang justru diperintahkan UU 

sebelumnya, maka UU Pengadaan Tanah harus 

dilaksanakan secara transparan. Misalnya, 

swasta tidak boleh mendompleng UU 

Pengadaan Tanah ini untuk mengakomodasi 

kepentingannya. 

Pasal 13 UU Pengadaan Tanah yang 

mengulas bentuk-bentuk pembangunan yang 

dapat menggunakan UU ini dalam pengadaan 

tanah harus dilaksanakan secara konsekwen 

dan transparan. 

Dari Pasal 13 UU Pengadaan Tanah ada satu 

poin yang harus dicermati, yaitu huruf q. yang 

berbunyi: “q. Pembangunan kepentingan umum 

lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan 

Presiden.” Lagi-lagi, jangan sampai poin ini 

menjadi pintu masuk bagi swasta untuk 


mengadakan tanah dengan menggunakan UU 

Pengadaan Tanah dengan dalih pembangunan 

kepentingan umum. DPR dan masyarakat (LSM, 

pers, dll) harus memantau dengan cermat jika 

Presiden, baik saat ini maupun masa 

mendatang, menggunakan poin ini. 

6. Politik agraria di Indonesia sering tumpang tindih, 

karena dijalankan oleh beberapa lembaga 

negara yaitu yang mencakup Kementerian 

Kehutanan, Kementerian Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi, dan Kementerian Pertambangan. 

Ironisnya, politik pertanahan selama ini 

cenderung mendukung perusahaan 

perkebunan besar. Padahal jika kita berpijak pada 

UU No. 5/1960, politik agraria harus dilakukan 

oleh Pemerintah/Presiden secara terpusat, 

bukan secara sektoral. Bahkan Pasal 14 UU 

No. 5/1960 memerintahkan agar Pemerintah 

(berarti Presiden sebaiknya dibantu BPN, bukan 

kementerian sektoral) harus membuat rencana 

umum terkait pertanahan. 

Pasal 14 UU No.5/1960 menyatakan: 

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam 

pasal 2 ayat 2 dan 3, pasal 9 ayat 2 serta pasal 

10 ayat 1 dan 2 Pemerintah dalam rangka 

sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana 

umum mengenai persediaan, peruntukan dan 

penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta 

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya: 

a. untuk keperluan Negara; 

b. untuk keperluan peribadatan dan keperluankeperluan 

suci lainnya, sesuai dengan 

dasar Ketuhanan Yang Maha Esa; 

c. untuk keperluan pusat-pusat kehidupan 

masyarakat, sosial, kebudayaan dan lainlain 

kesejahteraan 

d. untuk keperluan memperkembangkan 

produksi pertanian, peternakan dan 

perikanan serta sejalan dengan itu; 

e. untuk keperluan memperkembangkan 

industri, transmigrasi dan pertambangan.” 

Jadi, politik pertanahan itu harus: (1) harus 

dilaksanakan secara terpusat oleh Pemerintah/ 

Presiden (dibantu BPN), bukan secara sektoral 

oleh kementerian negara; (2) berpijak pada 

semangat ruh sosialisme, bukan kapitalisme; 

dan (3) berorientasi untuk kepentingan dan 

kesejahteraan rakyat. ❏ 

Oleh: 

Lukman Hakim 

Saifuddin 

Wakil Ketua MPR RI 

27

NASIONAL 

PAW Anggota MPR RI 

Vivi Effendy: Saya Siap 

Sosialisasikan 4 Pilar 

Pergantian Antar Waktu ( PAW ) anggota MPR RI adalah ‘ritual’ 

biasa yang sering digelar MPR RI untuk mengganti anggota 

lama yang keluar dari keanggotaan karena berbagai sebab 

dengan anggota baru. 

BANDUL jam baru menunjuk angka 09.00 

WIB, di hari Jumat, 16 Desember 2011, 

itu. Udara pagi nan segar di luar Gedung 

Nusantara IV Kompleks MPR/DPR/DPD 

Senayan masih terasa. Beberapa staf MPR 

terlihat sibuk hilir mudik mempersiapkan 

berbagai peralatan untuk sebuah acara, 

seperti karpet, mikrofon, dan sound system. 

Demikian pula beberapa petugas nampak 

sibuk mempersiapkan standing bufee 

prasmanan buat santap siang. 

Hari itu memang dijadwalkan acara 

pelantikan Pergantian Antar Waktu ( PAW ) 

anggota MPR RI atas nama Vivi Effendy dari 

kelompok DPD RI dapil DKI Jakarta menggantikan 

anggota MPR Djan Faridz, yang kini 

menjabat Menteri Perumahan Rakyat. 

Berbalut busana kebaya merah dipadu 

padan dengan kain batik cokelat dan riasan 

yang sederhana, namun mengeluarkan aura 

cantiknya, Vivi Effendy sejenak duduk di 

sudut ruangan ditemani suami dan beberapa 

keluarga dan rekan. Sesekali, Vivi 

mengibaskan kipas kecil yang tak pernah 

lepas dari genggamannya, padahal ruangan 

dalam gedung Nusantara IV sudah sangat 

dingin. Mungkin agak sedikit grogi. 

Tepat pukul 10.00 WIB, Wakil Ketua MPR 

RI Melani Leimena Suharli, selaku Pimpinan 

MPR RI, didampingi Sekretaris Jenderal MPR 

RI Eddie Siregar dan beberapa pejabat teras 

Setjen MPR RI memasuki ruangan. Rangkaian 

acara pelantikan yang juga dihadiri Ketua 

Kelompok DPD RI MPR RI Bambang Soeroso 

ini kemudian berlangsung secara khidmat 

dan lancar. 

Anggota MPR RI baru Vivi Effendy terlihat 

lancar mengucapkan sumpah dan janji yang 

dipandu oleh Wakil Ketua MPR Melani 

Leimena Suharli. Wajah tegang Vivi 

langsung sirna, usai pengucapan dan 

penandatanganan sumpah dan janji. Sejurus 

Vivi Effendy saat mengucapkan sumpah dan janji 

kemudian Melani Leimena dengan senyum 

terkembang menghampiri Vivi, dan langsung 

menjabat tangannya. Selamat. 

Kepada Vivi, Melani atas nama seluruh 

Pimpinan MPR RI berharap agar sang 

anggota baru mampu secepatnya 

beradaptasi dengan ruang lingkup kerja 

sebagai anggota MPR RI. 

“Tugas sebagai anggota MPR jangan 

dianggap enteng. Tugas anggota MPR 

adalah amanat UUD NRI Tahun 1945 yang 

notabene adalah amanat seluruh rakyat Indonesia 

yang harus betul-betul dilaksanakan 

dengan sebaik-baiknya, terutama soal tugas 

sosialisasi 4 Pilar berbangsa (Pancasila, 

UUD NRI Tahun 1945, NKRI, Bhinneka 

Tunggal Ika ) yang saat ini sedang gencar 

dilakukan MPR RI,” ujar Melani. 

Melani juga berharap agar seluruh 

anggota MPR bersinergi dengan baik, demi 

lancarnya pelaksanaan tugas sebagai 

anggota MPR. “Tugas sosialisasi 4 Pilar 

selama ini berjalan sangat baik, semoga 

dengan kehadiran anggota baru, sosialisasi 

4 Pilar lebih baik lagi,” harap Melani. 

Kepada wartawan Majelis yang 

‘mencegatnya’ sebelum acara santap siang, 

Vivi mengaku sangat lega acara pelantikan 

ini berlangsung sangat lancar, walaupun ia 

mengaku sedikit grogi saat mengucapkan 

sumpah dan janji. 

“Sumpah dan janji itu tidak main-main, 

makanya saya benar-benar fokus. Fokus di 

lidah dan akan saya fokuskan di hati, serta 

tindakan nyata. Saya sudah mempelajari 

tugas-tugas yang diemban sebagai anggota 

MPR RI ini. Mudah-mudahan bisa saya 

laksanakan dengan sebaik-baiknya. Saya 

banggsa bisa menjadi bagian dari MPR RI,” 

katanya. 

Vivi berharap kehadirannya sebagai 

anggota MPR dapat memberikan konstribusi 

positif. Untuk itu, Vivi bertekad, akan 

mengemban tugasnya sebagai anggota MPR 

Ri sebaik-baiknya. Ia merasa bersyuku, 

karena keluarganya memberi dukungan. 

Apalagi, menurut Vivi, rekan-rekannya di 

DPD sangat komunikatif, ini sebagai modal 

awal untuk maju terus. 

Ketika disinggung soal aktifitas 

menyanyinya yang dilakoninya sebelum 

menjadi anggota MPR RI, Vivi menegaskan 

bahwa aktifitas itu kini hanya sekedar hobi. 

“Tidak diseriusin lagi ya, soalnya saya harus 

memprioritaskan tugas sebagai anggota DPD 

dan anggota MPR RI, sedangkan menyanyi 

paling saya lakukan di kamar mandi saja,” 

ujarnya tertawa. ❏ 

Derry 


HUMAS MPR RI

Penyerahan kedaulatan Indonesia, 

27 Desember 1949, mengharuskan 

seluruh pasukan Belanda pulang ke 

negara asalnya. Penarikan pulang ini 

menimbulkan kekhawatiran sebagaian 

pasukan elit Belanda akan masa depannya. 

Mereka takut tidak mempunyai pekerjaan. Agar 

tidak kehilangan pekerjaan, sebagaian pasukan elit 

itu membentuk APRA (Angkatan Perang Ratu Adil) dan 

melakukan huru hara. Peristiwa berdarah di Bandung itu 

bisa terjadi selain ada tangan-tangan hitam juga karena lemahnya 

fungsi intelijen TNI. 



29

SELINGAN 

KETIKA pasukan Amerika Serikat yang 

berada di Irak dan Afghanistan hendak 

ditarik pulang, terjadi kegelisahan 

terhadap ribuan tentara. Mereka gelisah 

karena akan menjadi penggangguran, sebab 

tidak ada perusahaan yang mau menerima 

mereka sebagai tenaga kerja. Seorang 

tentara yang pernah bertugas di Irak dan 

Afghanistan, Clayton Rhoden, mengakui 

pernah mencoba berbagai profesi dari 

pelayan restoran, pekerja konstruksi, sampai 

kurir. “Namun tidak ada yang bertahan. Saya 

butuh pekerjaan yang lebih permanen,” 

ujarnya, seperti dikutip oleh press. 

Pejabat Gedung Putih menilai jumlah 

pengangguran akan terus membengkak saat 

gelombang kepulangan tentara Amerika 

Serikat dari Irak mulai tiba bertahap akhir 

2011 hingga lima tahun mendatang. “Jumlah 

veteran di dalam negeri bakal mencapai satu 

juta dengan usia rata-rata angkatan kerja,” 

ujar dari pernyataan resmi Gedung Putih. 

Pemerintahan Obama sebenarnya telah 

berjanji memperjuangkan nasib para pejuang 

perang itu. Salah satunya mendesak agar 

perusahaan besar di Amerika Serikat agar 

membuka lapangan kerja seluas-luasnya 

bagi mereka sepulang dari medan 

peperangan. 

Nasib tentara Belanda yang bertugas di 

Indonesia itu sama dengan nasib para 

tentara Amerika Serikat itu. Selepas Belanda 

menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia, 

Pasukan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) 

27 Desember 1949 bagi sebagaian tentara 

Belanda akan kehilangan pekerjaan atau 

nganggur. Diantara tentara Belanda yang 

merasa akan kehilangan mata pencaharian 

itu adalah Kapten Raymond Westerling, 

komandan Depot Speciale Troepen atau 

pasukan elit dari KNIL. 

Agar Raymond Westerling tidak menjadi 

pengangguran di negerinya, jauh-jauh hari 

sebelum penyerahan kedaulatan, 

berdasarkan informasi yang diterima oleh 

dinas rahasia militer Belanda, November 

1949, bahwa Westerling mendirikan 

organisasi rahasia yang mempunyai 

pengikut sekitar 500.000 orang. 

Laporan yang diterima Inspektur Polisi 

Belanda J.M. Verburgh pada 8 Desember 

1949 menyebutkan bahwa nama organisasi 

bentukan Westerling adalah Ratu Adil 

Persatuan Indonesia (RAPI) dan memiliki 

gaya militer yang bernama Angkatan Perang 

Ratu Adil (APRA). Anggota pasukan APRA 

kebanyakan adalah anggota Korps Speciale 

Troepen (KST) KNIL, yang melakukan 

desersi. 

Panglima Tentara Tertinggi Belanda di 

Indonesia, Letnan Jenderal Buurman Van 

Vreeden, adalah pengganti Letnan 

Jenderal Spoor mengakui, ia mendengar 

kabar mengenai adanya kelompok militer 

yang akan mengganggu jalannya 

penyerahan kedaulatan, dan juga sudah 

mengetahui bahwa kelompok itu adalah di 


Kapten Raymond Westerling 

bawah pimpinan Westerling. 

Pada 5 Desember 1949, sekitar pukul 

20.00, Westerling menelepon Van Vreeden, 

yang isinya meminta pendapat mengenai 

rencana aksi militer alias kudeta kepada 

Presiden Soekarno dan para pembantunya, 

setelah penyerahan kedaulatan. 

Mendengar rencana itu, Van Vreeden 

sebagai orang yang harus bertanggungjawab 

atas kelancaran penyerahan kedaulatan 

pada 27 Desember 1949 memperingatkan 

Westerling agar tidak melakukan 

aksi militernya. Meski menolak rencana itu, 

namun Van Vreeden tidak mencegah dan 

menangkap Westerling, sehingga Westerling 

bebas bergerak menentukan rencana 

aksinya. 

Pada Kamis, 5 Januari 1950, Westerling 

mengirim surat kepada Pemerintahan 

Republik Indonesia Serikat (RIS) yang isinya 

mengultimatum agar Pemerintah RIS 

menghargai negara-negara bagian, terutama 

Negara Pasundan. Selain itu, Pemerintah RIS 

harus juga mengakui APRA sebagai tentara 

Pasundan. Pemerintah RIS harus 

memberikan jawaban positif dalam waktu 7 

hari, dan apabila ditolak maka akan timbul 

perang besar. 

Sistem pemerintahan Indonesia saat itu 

menganut RIS karena sebagai hasil 

kesepakatan tiga pihak dalam Konferensi 

Meja Bundar (KMB) antara Republik 


Indonesia, Bijeenkomst voor Federaal 

Overleg (BFO), dan Belanda. Kesepakatan 

ini disaksikan juga oleh United Nations 

Commission for Indonesia (UNCI) sebagai 

perwakilan PBB. KMB yang dilaksanakan di 

Deen Haag, Belanda, dari 23 Agustus hingga 

2 November 1949. 

Usaha untuk meredam kemerdekaan 

Indonesia dengan jalan kekerasan berakhir 

dengan kegagalan. Belanda mendapat 

kecaman keras dari dunia internasional. 

Belanda dan Indonesia kemudian mengadakan 

beberapa pertemuan untuk menyelesaikan 

masalah ini secara diplomasi, lewat berbagai 

perundingan seperti Perundingan Linggarjati, 

Perjanjian Renville, Perjanjian Roem-Roijen, dan 

KMB. (Konferensi Meja Bundar). 

Perundingan Linggarjati 

Dalam KMB dihasilkan kesepakatan: (a). 

Serahterima kedaulatan dari pemerintah 

kolonial Belanda kepada RIS, kecuali Papua. 

Indonesia ingin agar semua bekas daerah 

Hindia Belanda menjadi daerah Indonesia, 

sedangkan Belanda ingin menjadikan Papua 

bagian barat negara terpisah karena 

perbedaan etnis. Konferensi ditutup tanpa 

keputusan mengenai hal ini. Karena itu Pasal 

2 menyebutkan bahwa Papua Bagian Barat 

bukan bagian dari serahterima, dan bahwa 

masalah ini akan diselesaikan dalam waktu 

satu tahun; (b). Dibentuknya sebuah 

persekutuan Belanda-Indonesia dengan 

monarki Belanda sebagai kepala negara; (c). 

Pengambil alihan hutang Hindia Belanda oleh 

Republik Indonesia Serikat. 


RIS terdiri dari beberapa negara bagian, 

seperti Republik Indonesia, Negara Indonesia 

Timur, Negara Pasundan termasuk Distrik 

Federal Jakarta, Negara Jawa Timur, Negara 

Madura, Negara Sumatera Timur, dan Negara 

Sumatera Selatan. 

Sedang unsur-unsur BFO, wilayah yang 

berdiri sendiri (otonom) dan tak tergabung 

dalam federasi, yaitu Jawa Tengah, 

Kalimantan Barat, Dayak Besar, Daerah 

Banjar, Kalimantan Tenggara, Kalimantan 

Timur, Bangka, Belitung, dan Riau. 

Ultimatum yang dikeluarkan oleh 

Westerling itu tentu saja menimbulkan 

kegelisahan, tidak saja di kalangan RIS 

namun juga di pihak Belanda, dan dr. H.M. 

Hirschfeld, pria kelahiran Jerman yang 

bertindak sebagai Nederlandse Hoge 

Commissaris (Komisaris Tinggi Belanda) 

yang baru tiba di Indonesia. Kabinet RIS 

menghujani Hirschfeld dengan berbagai 

pertanyaan yang membuatnya menjadi 

sangat tidak nyaman. Menteri Dalam Negeri 

Belanda, Stikker menginstruksikan kepada 

Hirschfeld untuk menindak semua pejabat 

sipil dan militer Belanda yang bekerjasama 

dengan Westerling. 

Untuk menghindari korban, berbagai 

upaya dilakukan oleh pemerintahan RIS untuk 

menempuh jalan damai, seperti: Pertama, 

pada 10 Januari 1950, Mohammad Hatta 

menyampaikan kepada Hirschfeld bahwa 

pihak Indonesia telah mengeluarkan perintah 

penangkapan terhadap Westerling. Sebelum 

itu, Wakil Tinggi Mahkota Kerajaan Belanda 

A. H. J. Lovink telah menyarankan kepada 

Mohammad Hatta untuk mengenakan pasal 

exorbitante rechten atau penggunaan 

kekerasan yang sesuai prosedur hukum 

terhadap Westerling. 

Ketika pertengahan Januari 1950 Menteri 

UNI dan Urusan Provinsi Seberang Lautan, 

J. H. Van Maarseven, berkunjung ke 

Indonesia untuk mempersiapkan pertemuan 

Uni Indonesia-Belanda yang akan 

diselenggarakan pada Maret 1950, 

Mohammad Hatta menyampaikan kepada 

Maarseven bahwa pemerintahan RIS telah 

memerintahkan kepolisian untuk menangkap 

Westerling. 

Kedua, saat berkunjung ke Belanda, 20 

Januari 1920, Menteri Perekonomian RIS, 

Juanda, menyampaikan kepada Menteri 

Götzen agar pasukan elit yang dipandang 

sebagai faktor risiko secepatnya dievakuasi 

dari Indonesia. Sebelum itu, satu unit 

pasukan RST telah dievakuasi ke Ambon, 

17 Januari 1950. Karena ultimatum 

Westerling dianggap sebagai suatu yang 

serius, sampai-sampai pada 21 Januari 1950 

Hirschfeld menyampaikan kepada Götzen 

bahwa Van Vreeden dan Menteri 

Pertahanan Belanda Schokking telah 

menggodok rencana untuk evakuasi 

pasukan elitnya. 

Aksi Sepihak 

Tepat pukul 21.00 di tengah kesunyian 

malam, tangsi militer KST di Batujajar, 

Bandung, Jawa Barat, dengan sembunyibunyi 

sejumlah pasukan dengan 

persenjataan lengkap keluar dari baraknya. 

Gerakan itu memancing pasukan elit lainnya 

tertarik untuk ikut bergabung dengan 

pasukan yang bernama APRA itu. 

Namun keinginan pasukan elit lainnya 

seperti Mayor KNIL G.H. Christian dan Kapten 

KNIL J.H.W. Nix untuk bergabung dengan 

APRA dicegah oleh komandannya, Kapten 

G.H.O. de Witt. Engles. Mengetahui gerakan 

liar itu, Engles segera membunyikan alarm 

besar. Kemudian ia mengontak Letnan 

Kolonel TNI Sadikin, Panglima Divisi 

Siliwangi, namun tak tersambungkan, sebab 

pada saat melaksanakan huru hara di 

Bandung, Sadikin berada di luar kota. 

Selanjutnya Engles melaporkan kejadian ini 

kepada Van Vreeden di Jakarta. 

31

SELINGAN 

Gerakan liar Westerling itu rupanya 

membuat kegundahan dan keresahan di 

kalangan KST sendiri, buktinya Letkol 

Borghouts sangat terpukul akibat desersi 

anggota pasukannya. Ketika dilakukan apel 

KST pada siang hari, ternyata 140 tentara 

tidak hadir. Dari kamp di Purabaya dilaporkan 

bahwa 190 tentara telah melakukan desersi, 

dan dari SOP di Cimahi dilaporkan bahwa 12 

tentara asal Ambon telah desersi. 

Tak terkendalinya pergerakan itu membuat 

keinginan Westerling untuk membuat huruhara 

tercapai. Sebelum pemerintahan 

Belanda melakukan penarikan pasukan 

elitnya pulang ke negara asal, pada 23 

Januari 1950, Westerling melancarkan 

kudetanya. 

Aksi huru hara atau kudeta yang dilakukan 

Westerling menggunakan 2 strategi. 

Pertama, melakukan kekacauan keamanan 

di Bandung. Subuh pukul 04.30, Letnan 

Kolonel KNIL T. Cassa menelepon Kapten 

Engles dan melaporkan, “Satu pasukan 

APRA bergerak melalui Jalan Pos Besar 

menuju Bandung.” 

Operasi menjelang subuh itu dilakukan 

seperti berikut: polisi negara di pos 

penjagaan Cimindi dan Cibeureum, di pinggir 

kota, dilucuti oleh sekelompok orang 

berpakaian tentara dan bersenjata. Dari arah 

barat laut, dari Batujajar menderu truk penuh 

serdadu, sepeda motor, jip. Tampak pula 

beberapa orang berpakaian tentara jalan 

kaki. Korban pertama jatuh di Jalan Banceuy. 

Serdadu APRA menyerbu Markas Siliwangi 

Jenderal A.H. Nasution 

Ketika itu sebuah jip disetop oleh gerombolan 

ini. Pengendaranya ternyata seorang 

anggota TNI yang lalu disuruh turun, 

digertak, disuruh angkat tangan, lalu 

ditembak. 

Di Jalan Braga sebuah sedan dihentikan 

dan penumpang diperintahkan turun, di 

antaranya seorang letnan TNI. Tanda 

pangkat letnan itu direnggutkan, ia disuruh 

berdiri di pinggir jalan, dan diberondong 

peluru. Sebuah truk yang melaju di depan 

Hotel Preanger, di Jalan Asia Afrika, disikat 

dari belakang. Pemegang kemudi rupanya 

tak bisa lagi menguasai truknya, lalu oleng 

dan menabrak tiang listrik. Tak seorang pun 

dari tiga penumpang yang TNI itu selamat. 

Di Jalan Merdeka sempat ada 

perlawanan. Tapi sekitar 15 menit kemudian 

tembak-menembak berhenti, 10 anggota TNI 

gugur. Di Staf Kwartir Divisi Siliwangi, Letkol 

Sutoko, pimpinan Staf Kwartir, ragu akan 

berbuat apa karena ia tahu kekuatan TNI di 

Bandung tak seimbang dengan musuh. 

Belum sempat keputusan diambil, beberapa 

puluh serdadu APRA menyerbu. 15 anggota 

jaga mencoba mempertahankan kantor 

stafnya mati-matian sebelum disikat habis 

oleh pasukan di bawah pimpinan Westerling 

itu. Cuma Letkol Sutoko dan dua perwira 

lain sempat lolos dari kepungan. Di jalan ini, 

Letkol Lembong mendengar suara tembakan 

bergegas bersama ajudannya mengendarai 

mobil, mencari tahu apa yang terjadi. Tapi, di 

pintu gerbang ia diberondong peluru dan 

tewas (dan itu sebabnya jalan tersebut 

kemudian dinamakan Jalan Lembong). 

Hebatnya di pihak APRA tak ada korban 

seorang pun. Setelah puas melakukan 

pembantaian di Bandung, seluruh pasukan 

APRA dan satuan-satuan yang 

mendukungnya kembali ke tangsi masingmasing. 

Saat Westerling memimpin penyerangan 

di Bandung, APRA yang dipimpin oleh Sersan 

Meijer menuju Jakarta dengan maksud untuk 

menangkap Presiden Soekarno dan 

menduduki gedung-gedung pemerintahan. 

Namun dukungan dari pasukan KNIL lain dan 


FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Tentara Islam Indonesia (TII) yang 

diharapkan Westerling tidak muncul, 

sehingga serangan APRA ke Jakarta gagal 

dilakukan. 

Adanya serangan yang menyebabkan 94 

anggota TNI gugur bisa jadi disebabkan 

karena tidak adanya fungsi intelijen TNI, 

sehingga dengan mudah APRA mengobrakabrik 

Kota Bandung. Lemahnya fungsi 

Tangan-Tangan Hitam 

APRA melancarkan aksinya karena adanya pihak-pihak tertentu yang mendukungnya, seperti Letnan Jenderal 

Spoor, Wakil Gubernur Jenderal Dr. Hubertus Johannes Van Mook, seorang Tionghoa Chia Piet Kay, Sultan Hamid 

II, dan Darul Islam. Kepentingan mereka tak jauh dari ekonomi dan kekuasan. 

Anggota Divisi Siliwangi Korban APRA Westerling 

MAYAT-MAYAT yang bergelimpangan 

di jalan-jalan Banceuy, Braga, 

Merdeka, Asia Afrika, dan jalan besar 

lainnya di Bandung membuat suasana di kota 

itu menjadi mencekam. Suasana yang 

demikian pun menjadi berita utama mediamedia 

di Eropa, Australia, dan Amerika 

Serikat. Kantor Berita Reuters, 23 Januari 

1950, lewat tulisan korespondennya, Hugh 

Laming, menyajikan berita sensasional atas 

peristiwa penembakan 94 TNI akibat ulah 

APRA pimpinan Westerling. Tak kalah 

sensasionalnya, Melbourne Sun, sebuah 

harian yang terbit di Australia, membuat judul 

di halaman muka yang ditulis oleh jurnalisnya, 

Osmar White, berbunyi: Suatu krisis dengan 


intelijen itu terbukti ketika peristiwa itu, 

Panglima Divisi Siliwangi, Kolonel Sadikin 

sedang mengadakan peninjauan ke luar kota, 

yaitu ke Subang bersama Gubernur Jawa 

Barat Sewaka. 

Namun, menurut Jenderal A.H. Nasution, 

peristiwa itu bisa terjadi karena persenjataan 

TNI cuma sisa-sisa masa gerilya yang telah 

usang, ditambah sedikit pemberian Belanda 


skala internasional telah melanda Asia 

Tenggara. 

Tak hanya media massa yang menyoroti 

masalah itu, Duta Besar Belanda di Amerika 

Serikat, Van Kleffens, menyatakan di mata 

orang Amerika, Belanda secara licik sekali 

lagi telah mengelabui Indonesia, dan 

serangan di Bandung dilakukan oleh de 

zwarte hand van Nederland (tangan hitam 

dari Belanda). 

Tangan hitam yang dimaksud itu bisa jadi 

adalah Letnan Jenderal Spoor dan Wakil 

Gubernur Jenderal Dr. Hubertus Johannes 

Van Mook. Van Mook adalah orang Belanda 

yang lahir di Semarang 30 Mei 1894, 

meninggal di di L’illa de Sorga, Perancis, 10 

di zaman peralihan kekuasan. Meriam, 

kendaraan lapis baja, dan pesawat udara 

masih di tangan Belanda. Selain itu termakan 

janji dari Kepala Staf Divisi Belanda di 

Bandung bahwa pasukannyalah yang 

bertanggung jawab atas keamanan kota 

sampai semua persenjataan diserahkan 

kepada tentara Indonesia. ❏ 

AW/dari berbagai sumber 

Mei 1965, pada umur 70 tahun. Secara de 

facto adalah Gubernur Jenderal Hindia- 

Belanda dengan pangkat letnan jenderal, 

terakhir yang menjabat setelah Jepang 

menguasai Hindia Belanda. 

Berkat kedua orang itulah Westerling lolos 

dari tuntutan pelanggaran HAM Pengadilan 

Belanda, sebab aksi terornya yang dinamakan 

counter insurgency itu memperoleh izin 

dari mereka. Dari sini bisa dikatakan yang 

bertanggungjawab atas pembantaian rakyat 

Sulawesi Selatan sebenarnya tidak hanya 

Westerling namun juga pemerintah dan 

angkatan perang Belanda. 

Tangan hitam lainnya adalah teman 

Westerling yang dikenalnya di Medan, Chia 

Piet Kay. Ia seorang tionghoa. Satu bulan 

selepas aksinya di Bandung, pada 22 

Februari 1950, Westerling yang mengenakan 

seragam Sersan KNIL dijemput oleh Van der 

Veen dan dibawa dengan mobil ke pangkalan 

MLD di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. 

Pesawat Catalina hanya singgah di Tanjung 

Pinang, Riau, dan kemudian melanjutkan 

penerbangan menuju Singapura. Mereka 

tiba di perairan Singapura menjelang petang 

hari. Kira-kira satu kilometer dari pantai 

Singapura pesawat mendarat di laut dan 

perahu karet diturunkan. 

Dalam bukunya De Eenling, Westerling 

memaparkan bahwa perahu karetnya 

ternyata bocor dan kemasukan air. Beruntung 

dia diselamatkan oleh satu kapal penangkap 

ikan Tiongkok yang membawanya ke 

Singapura. Setibanya di Singapura, dia 

segera menghubungi Chia Piet Kay. Dari 22 

33

SELINGAN 

sampai 26 Februari 1950, Westerling 

bersembunyi di rumah Chia Piet Kay. 

Rencana kudeta Westerling bisa berjalan 

juga karena ada kepentingan yang sama dari 

Darul Islam. Darul Islam menggunakan APRA 

untuk kepentingan politiknya. Hal ini dikatakan 

oleh Mohammad Hatta, 25 Januari 1950, 

kepada Hirschfeld, bahwa Westerling 

didukung oleh Darul Islam ketika akan 

menyerang Jakarta. Kapten Engles pun 

menerima laporan bahwa Westerling 

melakukan konsolidasi para pengikutnya di 

Garut, yang merupakan salah satu basis 

organisasi Darul Islam. 

Darul Islam yang artinya Rumah Islam 

adalah gerakan politik yang diproklamasikan 

pada 7 Agustus 1949 atau 12 Syawal 1368 

oleh Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo di 

Desa Cisampah, Kecamatan Ciawiligar, 

Kawedanan Cisayong, Tasikmalaya, Jawa 

Barat. 

Gerakan ini bertujuan menjadikan 

Indonesia sebagai negara agama dengan 

Islam sebagai dasar negara. Dalam 

proklamasinya bahwa “Hukum yang berlaku 

dalam Negara Islam Indonesia adalah Hukum 

Islam”. Lebih jelas lagi dalam undangundangnya 

dinyatakan bahwa “Negara 

berdasarkan Islam” dan “Hukum yang 

tertinggi adalah Alquran dan Hadits”. 

Proklamasi Negara Islam Indonesia dengan 

tegas menyatakan kewajiban negara untuk 

membuat undang-undang yang berlandas- 

Sultan Hamid II bersama Bung Hatta menghadiri Konferensi Meja Bundar 

kan Syariat Islam dan penolakan yang keras 

terhadap ideologi selain Alqur’an dan Hadits 

Shahih, yang mereka sebut dengan “hukum 

kafir, sesuai dalam Qur’an Surah 5. Al- 

Maidah, ayat 50. Dalam perkembangannya, 

DI menyebar hingga di beberapa wilayah, 

terutama Jawa Barat, Jawa Tengah, 

Sulawesi Selatan, dan Aceh. 

Dalam aksinya, Westerling, juga mendapat 

dukungan dari salah satu menteri dalam 

Kabinet RIS, yakni Menteri Negara Sultan 

Hamid II. Sultan Hamid II yang terlahir dengan 

nama Syarif Abdul Hamid Alkadrie adalah 

putra sulung Sultan Pontianak Sultan Syarif 

Muhammad Alkadrie. Sultan Hamid II, lahir di 

Pontianak, Kalimantan Barat, 12 Juli 1913, 

meninggal di Jakarta, 30 Maret 1978, pada 

umur 64 tahun. 

Dalam suasana RIS terjadi pertentangan 

antara kelompok yang berhaluan republik dan 

kelompok yang berhaluan federal. Kelompok 

federal ini rupanya tidak berumur panjang 


FOTO-FOTO: ISTIMEWA

sebab rakyat lebih mendukung pada arah 

negara kesatuan. Akibatnya, Sultan Hamid II 

merasa sakit hati sehingga ia bersekongkol 

dengan Westerling untuk mengatur kudeta 

di Bandung dan Jakarta. 

Dalam rencana aksinya, 26 Januari 1950, 

pasukan Westerling disusupkan ke Jakarta 

sebagai bagian dari kudeta untuk menggulingkan 

Kabinet RIS. Dalam aksinya, 

pasukan Westerling itu berencana untuk 

membunuh beberapa tokoh Republik terkemuka, 

termasuk Menteri Pertahanan Sultan 

Hamengku Buwono IX dan Sekretaris- 

Jenderal Ali Budiardjo. Namun, mereka 

Si Turki Alumni Neraka 

Didikan yang keras membuat Westerling brutal, haus darah, dan tak punya rasa kemanusian. Saat bertugas di 

Sulawesi Selatan ia melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh KNIL. Strategi yang dilakukan menyebabkan 

ribuan penduduk sipil meninggal dunia. Kasusnya akan digugat. 

RAYMOND Pierre Paul Westerling bisa 

dikatakan lebih Belanda daripada 

orang Belanda. Pasalnya ia lahir dari 

perkawinan silang antara ayahnya Paul 

Westerling, seorang Belanda asli, dengan 

ibunya Sophia Moutzou dari Yunani, pada 

31 Agustus 1919. Lahirnya pun bukan di 

Belanda atau Yunani, namun di Istanbul, 

Turki, yang saat itu masih di bawah 

Kesultanan Utsmaniyah. Dari tempat 

kelahirannya itulah maka dia mendapat 

julukan Si Turki. 

Di usia 22 tahun, tepatnya pada 26 

Agustus 1941, Westerling mulai masuk dinas 

militer di Kanada. Empat bulan kemudian, 27 

Desember 1941, ia bertugas di Inggris dan 

bergabung di Brigade Prinses Irene di 

Wolverhampton. Wolverhampton adalah 

sebuah kota dan distrik metropolitan di West 

Midlands, dekat Birmingham. Birmingham 

adalah kota terbesar kedua di Inggris. 

Sebelum ditugaskan di Indonesia, 

Westerling bersama 47 tentara Belanda, 

angkatan pertama, mendapat pelatihan 

khusus di Commando Basic Training 

Centre di Achnacarry, di Pantai Skotlandia 

yang tandus, dingin dan tak berpenghuni. 

Melalui pelatihan yang sangat keras dan 

berat mereka dipersiapkan untuk menjadi 

komandan pasukan khusus Belanda di 

Indonesia. 


kemudian dihadang oleh pasukan TNI, 

sehingga pasukan APRA mundur. 

Rencana aksi di Jakarta sebenarnya 

dilakukan dua kali, yakni pada 15 Februari 

1950, dengan sasaran gedung parlemen. 

Namun rencana aksi itu gagal karena 

kesiapsiagaan TNI. Kegagalan-kegagalan itu 

menyebabkan semakin lemahnya negaranegara 

bagian sehingga satu-satu membubarkan 

diri dan mengintegrasikan diri ke 

negara kesatuan. Gagalnya aksi Westerling 

membuat Negara Pasundan bubar. 

Kalimantan Barat yang dipimpin Sultan Hamid 

II adalah negara bagian dari RIS yang tersisa 

Raymond Pierre Paul Westerlin 

Seorang instruktur Inggris mengatakan, 

pelatihan ini sebagai “It’s hell on earth” 

(neraka di dunia). Pelatihan dan pelajaran 

yang mereka peroleh antara lain: “unarmed 

combat” (perkelahian tangan kosong), 

“silent killing” (penembakan tersembunyi), 

“death slide”, “how to fight and kill without 

yang belum mengintegrasikan diri ke negara 

kesatuan. 

Keterlibatannya dalam aksi itu bersama 

Westerling membuat Sultan Hamid II ditangkap 

pada 5 April 1950. Dalam kesaksiannya, 19 

April 1950, Sultan Hamid II mengaku 

keterlibatannya dalam kudeta yang gagal itu. 

Kesaksian lain akan keterlibatan Sultan 

Hamid II juga tertuang dalam otobiograf 

Weseterling, Mémoires, yang terbit 1952. 

Dalam Memoires itu diceritakan telah dibentuk 

kabinet bayangan di bawah pimpinan Sultan 

Hamid II. ❏ 


firearms” (berkelahi dan membunuh tanpa 

senjata api), “killing sentry” (membunuh 

pengawal) dan sebagainya. 

Selepas pelatihan di Skotlandia, ia 

dikembalikan bertugas di Eastbourne, Inggris. 

Di tempat itu ia mengabdi mulai 31 Mei 1943 

hingga 15 Desember 1943. Selanjutnya 

bersama 55 orang sukarelawan Belanda 

lainnya, Westerling yang saat itu masih 

pangkat sersan, berangkat ke India untuk 

betugas di bawah Laksamana Madya 

Mountbatten sebagai Panglima South East 

Asia Command atau Komando Asia 

Tenggara. Ke- 55 sukarelawan itu tiba di 

India pada 15 Januari 1944 dan ditempatkan 

di Kedgoan, 60 km di utara kota Poona atau 

Pune, sebuah kota di Maharashtra, India. Di 

kota inilah permainan bulutangkis ditemukan 

pada Abad XIX. Lalu kota ini juga terkenal 

sebagai Bhandarkar Oriental Research 

Institute, di mana para pakar antara 1919 

dan 1966 mempersiapkan suntingan teks 

lengkap dari Mahabharata. 

Rupanya Westerling adalah tentara yang 

beruntung. Buktinya, pada 20 Juli 1946, dia 

diangkat menjadi komandan pasukan 

khusus, Depot Speciale Troepen/DST 

(Depot Pasukan Khusus). Ia menduduki 

jabatan itu hanya untuk sementara waktu 

sampai diperoleh komandan yang lebih tepat, 

sehingga pangkatnya pun tidak dinaikkan, 

35

SELINGAN 

tetap Letnan II (Cadangan). 

Setelah bertugas di Kedgoan, Westerling 

ditugaskan ke Makassar, Indonesia. Tiba 

pada 5 Desember 1946 dan memimpin 120 

anggota pasukan khusus. DST mendirikan 

markasnya di Mattoangin, salah satu 

kelurahan di Kecamatan Mariso, Kota 

Makassar. 

Di Mattoangin ini, Westerling menyusun 

strategi untuk counter insurgency 

(penumpasan pemberontakan) dengan 

caranya sendiri, dan tidak berpegang pada 

Voorschrift voor de uitoefening van de 

Politiek-Politionele Taak van het Leger - 

VPTL (Pedoman Pelaksanaan bagi Tentara 

untuk Tugas di bidang Politik dan Polisional), 

di mana telah ada ketentuan mengenai tugas 

intelijen serta perlakuan terhadap penduduk 

dan tahanan. 

Pedoman yang dibuat Westerling itulah 

yang dijalankan saat melakukan apa yang 

sekarang lebih dikenal dengan Peristiwa 

Pembantaian Westerling. Operasi militer 

counter insurgency yang dilakukan oleh DST 

di bawah Westerling yang berlangsung 

Desember 1946 hingga Februari 1947 di 

Sulawesi Selatan telah menyebabkan 

puluhan ribu rakyat sipil terbunuh. 

Mengenai jumlah korban, delegasi 

Republik Indonesia pada tahun 1947 

menyampaikan kepada PBB bahwa korban 

pembantaian terhadap penduduk, yang 

dilakukan oleh Kapten Raymond Westerling 

sejak Desember 1946 di Sulawesi Selatan 

mencapai 40.000 jiwa. Sedangkan, 

pemeriksaan Pemerintah Belanda 1969 

memperkirakan sekitar 3.000 rakyat 

Sulawesi tewas dibantai. Sedangkan 

Westerling sendiri mengatakan bahwa 

korban akibat aksi yang dilakukan oleh 

Westerling di Brussel 1950 

pasukannya hanya 600 orang. 

Setelah melakukan operasi pembantaian 

itu, Jenderal Spoor menilai keadaan darurat 

di Sulawesi Selatan telah dapat diatasi, 

sehingga pada 21 Februari 1947 ia 

memberlakukan kembali VPTL dan Pasukan 

DST ditarik kembali ke Jawa. 

Apa yang dilakukan Westerling itu mampu 

mengangkat nama dan reputasi DST. Media 

massa Belanda memberitakan secara 

superlatif. Ketika pasukan DST tiba kembali 

ke Markas DST pada 23 Maret 1947, 

mingguan militer Het Militair Weekblad 

menyanjung dengan berita: “Pasukan si 

Turki kembali.” 

Kamp DST dari Mattoangin kemudian 

dipindahkan ke Kalibata, Jakarta, yang 

kemudian dipindahkan ke Batujajar, 

Bandung. Pada Oktober 1947 dilakukan 

reorganisasi di tubuh DST dan komposisi 

Pasukan Khusus tersebut terdiri dari 2 

perwira dari KNIL, 3 perwira dari KL 

(Koninklijke Leger), 24 bintara KNIL, 13 

bintara KL, 245 serdadu KNIL dan 59 

serdadu KL. 

Atas prestasi itu, pada 5 Januari 1948, 

nama DST diubah menjadi Korps Speciale 

Troepen/KST (Korps Pasukan Khusus), dan 

kemudian memiliki unit terjun payung. 

Westerling kini memegang komando pasukan 

yang lebih besar dan lebih hebat dan 

pangkatnya kemudian dinaikkan menjadi 

Kapten. 

Pembantaian Westerling itu rupanya tidak 

membuat jera KST. Selepas Perjanjian 

Renville, 17 Januari 1948, anggota KST 

melakukan pembantaian di Jawa Barat. Pada 

17 April 1948, Mayor KL R.F. Schill, 

komandan Pasukan 1-11 RI di Tasikmalaya, 

membuat laporan kepada atasannya, Kolonel 

KL M.H.P.J. Paulissen yang mengadukan ulah 

anggota KST yang dilakukan pada 13 dan 

16 April 1948. Karena, di dua tempat, yaitu 

di Tasikmalaya dan Ciamis, anggota KST telah 

membantai 10 orang penduduk tanpa alasan 

yang jelas, dan kemudian mayat mereka 

dibiarkan tergeletak di tengah jalan. 

Menggugat Pembantaian Westerling 

Keberhasilan Komite Utang Kehormatan 

Belanda (KUKB) memenangkan gugatan 

Kasus Pembantaian Rawagede, Karawang, 

Jawa Barat, membuat Ketua KUKB Batara 

Hutagalung optimistis bahwa Pembantaian 

Westerling juga bisa diajukan ke pengadilan. 

“Suksesnya kasus Rawagede ini menjadi 

pintu untuk kasus Westerling,” ujarnya. 

Batara Hutagalung meminta dukungan dari 

anggota Parlemen di Belanda dan menunggu 

proses lebih lanjut. Menurutnya, kasus 

Rawagede dan pembantaian Westerling 

sama-sama kejahatan kemanusiaan. KUKB 

siap menggugat pembantaian Westerling, 

yang jumlah korbannya jauh lebih besar 

ketimbang Rawagede. ❏ 



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Taufiq Kiemas 

Hubungan Indonesia-Ceko 

Jangan Mengendur 

Hubungan Indonesia dan Republik Ceko sudah berlangsung sejak 

1950-an. Ketua MPR RI Taufiq Kiemas meminta hubungan kedua 

negara itu jangan mengendur. 

KETUA MPR Taufiq Kiemas tidak 

menginginkan hubungan yang sudah 

terjalin baik antara Indonesia dan 

Republik Ceko mengendur. “Kita tidak ingin 

hubungan dengan Republik Ceko menjadi 

kendur,” kata Taufiq Kiemas dalam 

pertemuan dengan Duta Besar Republik 

Ceko, Thomas Smetanka, di ruang kerjanya, 

Lantai 9 Gedung Nusantara III, Kompleks 

MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta, Kamis 19 

Januari 2012. 

Di Republik Ceko, menurut Taufiq Kiemas, 

masih banyak warga negara Indonesia yang 

sudah lama tinggal dan berdiam di sana 

setelah menyelesaikan studinya di negara 

itu. “Kita mengucapkan terima kasih kepada 

pemerintah Ceko yang telah memberi 

kemudahan kepada “kakak-kakak” saya di 

sana,” kata Taufiq Kiemas. 

Duta Besar Republik Ceko untuk Indonesia, 

Thomas Smetanka, yang menjadi tamu 

Ketua MPR RI Taufiq Kiemas ini baru enam 

bulan – sejak ia menyerahkan surat 

kepercayaan kepada Presiden Susilo 

Bambang Yudhoyono, Oktober 2011 — 

bertugas di Indonesia. Dalam kunjungan itu, 

Smetanka didampingi Wakil Duta Besar Petr 

Dolezal. 

Dalam pertemuan yang berlangsung 

hangat itu, Smetanka mengungkapkan 

bahwa hubungan Rebublik Ceko dengan Indonesia 

sudah berlangsung sejak 1950-an. 



“Ini menjadi dasar yang baik untuk 

meningkatan persahabatan kedua negara ke 

depan,” ujarnya. 

Selain hubungan kedua pemerintahan, 

menurut Smetanka, juga terjalin hubungan 

yang baik di antara parlemen kedua negara. 

Menurut Smetanka, beberapa telah 

berlangsung kunjungan delegasi DPR RI ke 

Praha, ibukota Republik Ceko. 

Kepada Taufiq Kiemas, Dubes Smetanka 

menyatakan, selama bertugas di Indonesia 

telah berupaya melakukan sesuatu dan 

memberi sumbangan untuk perbaikan dan 

peningkatan hubungan ekonomi kedua 

negara. Ia menambahkan bahwa beberapa 

perusahaan dari Republik Ceko sudah ada 

di Indonesia dan berbisnis di sini. 

“Saya tahu ada beberapa perusahaan 

dari Republik Ceko yang berbisnis di Indonesia. 

Perusahaan-perusahaan itu 

merupakan perusahaan yang bagus dan 

berkualitas, bergerak di bidang infrastruktur, 

transportasi udara, pembangunan bandara,” 

jelas Thomas Smetanka. 

Karena itu, lanjut Smetanka, ekonomi 

kedua negara bisa saling isi mengisi. Dan, 

yang menjadi dasar kerjasama ekonomi 

kedua negara perjanjian kerjasama antara 

Indonesia dan Republik Ceko dalam bidang 

ekonomi. 

Selain itu, Smetanka juga mengharapkan 

agar hubungan kedua negara terjalin dalam 

lingkup multilateral, seperti kerjasama 

ekonomi antara negara-negara Asia Pasifik 

dengan negara Uni Eropa. Indonesia 

tergabung dalam negara-negara Asia 

Pasifik, dan Republik Ceko masuk dalam Uni 

Eropa. “Ini untuk lebih meningkatkan lagi 

hubungan kedua negara,” tambahnya. 

Thomas Smetanka juga menyinggung soal 

kerjasama di bidang pendidikan. Dia 

mengatakan, selama bertugas di Indonesia 

akan membantu pelajar atau mahasiswa 

untuk melanjutkan studi ke Republik Ceko. 

“Kami memiliki banyak lembaga pendidikan 

yang bagus dan berkualitas. Kami juga 

menerima pelajar dan mahasiswa dari Indonesia. 

Saya akan berusaha menambah 

jumlah pelajar dan mahasiswa Indonesia 

yang belajar ke sana,” janjinya. Dia juga 

mengungkapkan ada anggota DPR periode 

sekarang ini alumni dari Ceko. 

Mendengar informasi itu, Taufiq Kiemas 

menimpali: “Saya punya buku yang berisi 

alumni atau mahasiswa yang pernah belajar 

di Ceko.” Salah satu pejabat Indonesia yang 

pernah belajar di Ceko adalah mantan 

Menristek Rahardi Ramelan. 

Kepada Dubes Ceko, Taufiq Kiemas 

menyebutkan bahwa ia pertama kali 

mengunjungi Ceko ketika negara itu masih 

bersatu dengan nama Cekoslovakia. 

Kemudian kunjungan kedua bersama 

Megawati Soekarnoputri. “Banyak yang 

mengatakan Paris, Budapest, Wina, adalah 

kota-kota yang indah. Tapi, menurut saya, 

Praha lebih indah,” katanya. 

Taufiq juga menyebutkan sepeda motor 

yang bernama “Java” pernah ada dan 

terkenal di Ceko pada waktu lalu. Sedangkan 

dalam bidang ekonomi, Taufiq Kiemas 

menyebutkan, perusahaan Ceko terlibat 

dalam pembangunan Bandara di Jawa 

Tengah. Namun, pembangunan itu belum 

selesai. 

Smetanka mengakui, perusahaan Ceko 

sempat melakukan studi kelayakan untuk 

pembangunan Bandara di Jawa Tengah. 

“Perusahaan Ceko sangat bagus dan 

kompeten untuk melakukan pembangunan 

Bandara. Kami masih menjalin kerjasama 

dengan Angkasa Pura,” jelasnya. 

Sedangkan soal sepeda motor “Java”, 

Smetanka mengatakan, sepeda motor itu 

memang pernah terkenal di beberapa 

negara. Namun, kondisinya saat ini sudah 

tidak lagi seperti dulu, karena kalah bersaing. 

“Saya dengar ada investor yang ingin 

menghidupkan kembali sepeda motor itu,” 

ujarnya. ❏ 

BS 

37

NASIONAL 

Kunjungan Duta Besar Slovakia 

Jajaki Investasi Infrasruktur 

dan Energi di Indonesia 

Negara-negara Eropa Timur ternyata banyak yang melirik 

Indonesia untuk melakukan investasi. Slovakia adalah salah 

satunya yang melihat Indonesia akan muncul sebagai pelaku 

ekonomi yang berpengaruh di Asia. 

DENGAN senyum mengembang, Wakil 

Ketua MPR RI Ahmad Farhan Hamid 

ramah menerima kunjungan Duta Besar 

Slovakia untuk Indonesia Stefan Rozkopal, 

di Ruang Tamu Pimpinan MPR RI, Gedung 

Nusantara III, Kompleks MPR/DPR/DPD RI 

Senayan, Jakarta, Rabu (18/1). 

Kedatangan dubes yang baru memulai 

tugasnya secara resmi di Indonesia Agustus 

2011 itu mempunyai dua agenda utama. 

Pertama, melakukan perkenalan secara 

resmi dan pribadi dengan Pimpinan MPR RI. 

Kedua, sebagai tindak lanjut agenda yang 

diusung Presiden Slovakia Ivan Gasparovic 

dalam kunjungan resminya ke Indonesia pada 

Agustus 2011 tersebut. 

“Slovakia memang telah lama menjajaki 

potensi kerjasama investasi di berbagai 

bidang dengan Indonesia. Ada beberapa 

prioritas investasi lanjutan yang akan kami 

siapkan, yakni kerjasama investasi di bidang 

energi dan infrastruktur, diantaranya adalah 

membangun power plant dan pembangkit 

nuklir,” ujar Stefan. 

Sebagai informasi, Indonesia dan Slovakia 

telah sukses menjalin kerjasama atau join ven- 


ture pada bidang bisnis, perdagangan dan 

investasi. Menurut Duta Besar Indonesia untuk 

Slovakia Harsha E.Joesoef, pada Februari 

2011 volume perdagangan Indonesia – 

Slovakia mencatat pertumbuhan yang cukup 

signifikan. Pada 2009, terjadi kenaikan ekspor 

sebesar 60% atau US$ 64,3 juta, dan terjadi 

peningkatan pada tahun-tahun berikut. Nah, 

dengan ada join venture ini, volume 

perdagangan Indonesia-Slovakia pada 2012 

diprediksi akan lebih meningkat lagi. 

Stefan menengarai bahwa penjajakan 

kerjasama di bidang infrastruktur dan energi, 

apalagi sampai terealisasi akan menambah 

keuntungan dan mempererat hubungan Indonesia- 

Slovakia. 

“Bahkan kami telah memulai menjalinan 

kerjasama awal dengan beberapa daerah 

di Indonesia, seperti Lombok, Jawa Tengah 

dan yang terbaru dengan Bangka Belitung. 

Indonesia dan Slovakia pernah 

menyelanggarakan kegiatan di Jakarta dan 

Bangka Belitung dengan fokus bidang energi 

dan infrastruktur pada acara “The 4 th 

Slovakia-Indonesia Business Forum” yang 

berlangsung Februari tahun lalu,” terang 

Stefan. 

Menurut Stefan, dalam kegiatan itu, Indonesia 

dan Slovakia bukan hanya menjajaki 

kerjasama dalam bidang perdagangan dan 

bisnis, tapi ijajaki juga investasi dan 

kerjasama pengembangan reaktor nuklir. 

Rencananya, lokasi reaktor akan berada di 

daerah Bangka Belitung. 

“Untuk pengembangan reaktor nuklir, kami 

sanggup melakukan kerjasama dan kajian 

ataupun realisasi, karena Slovakia memiliki 

sistem pengembangan nuklir yang sehat. 

Pembangunan power plant selain nuklir juga 

dijajaki dan ada kemungkinan terealisasi,” 

katanya. 

Dalam kesempatan itu, Stefan 

menegaskan bahwa dunia investasi Eropa 

Timur, termasuk Slovakia, butuh berbagai 

jaminan untuk realisasinya, terutama jaminan 

kestabilan politik. “Kestabilan politik suatu 

negara sangat penting bagi realisasi, proses 

dan keberlangsungan kerjasama investasi 

dalam berbagai bidang,” tandas Stefan. 

Wakil Ketua MPR RI Ahmad Farhan Hamid 

menyambut baik uluran tangan Slovakia 

untuk terus melakukan hubungan kerjasama 

dengan Indonesia. “Perhatian pemerintah 

Slovakia untuk terus menjalin dan 

pengembangan kerjasama dengan Indonesia, 

kami apresiasi. Kerjasama ini akan 

Stefan Rozkopal 

membuka mata negara-negara di daratan 

Eropa lainnya untuk melihat bahwa Indonesia 

dalam keadaan dan situasi yang sangat 

baik dari hari ke hari,” ujar Farhan. 

Kepada Stefan, Farhan memberikan saran, 

jika Slovakia serius melakukan akan 

investasi infrastruktur atau energi, 

pembangunan power plant misalnya, kalau 

bisa difokuskan ke satu daerah saja. Jika 

terealisasi, akan menjadi model bagi daerahdaerah 

lain. “Kerjasama selain bidang bisnis 

dan ekonomis, seperti kerjasama 

antarparlemen Indonesia dan Slovakia juga 

baik dijajaki dan mudah-mudahan bisa di 

realiasasi,” ujar Farhan. ❏ 

Derry 


Singgung Pilar di Kalangan Islam Moderat Dunia 

Delegasi yang akan mengadakan pertemuan dalam Internasional Conference on Muslim Moderate 

Movement mengadakan pertemuan dengan pimpinan MPR. Dalam pertemuan itu dijelaskan 

tujuan dan manfaat. Din Syamsuddin sebagai salah satu delegasi akan mengumandangkan 4 Pilar 

saat acara. 

KUNJUNGAN pimpinan MPR di akhir 

tahun 2011 yang lalu memberi dampak 

yang positif dalam perkembangan Islam 

di Malaysia, khususnya, dan di dunia 

pada umumnya. Dari kunjungan delegasi 

yang dipimpin oleh Ketua MPR Taufiq Kiemas 

tersebut, menginspirasi Perdana Menteri 

Malaysia Najib Razak mengadakan 

Internasional Conference on Muslim Moderate 

Movement yang akan diadakan pada 

pertengahan Januari 2012. 

Saat mengadakan pertemuan dengan para 

pemimpin Malaysia, Taufiq Kiemas 

mendorong kerja sama yang diadakan tidak 

hanya antarpemerintah, G to G, namun juga 

antarmasyarakat, P to P. Internasional Conference 

on Muslim Moderate Movement 

(ICOM3) itulah yang dirasa sebagai salah 

satu bentuk P to P. Acara itu diadakan, salah 

satunya untuk mendorong lebih eratnya 

hubungan Indonesia-Malaysia. 

Sebelum berangkat ke acara itu, delegasi 

yang diundang dalam Internasional Conference 

on Muslim Moderate Movement 

mengadakan silaturahmi dengan Taufiq 

Kiemas dan Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y. 

Thohari, 16 Januari 2012. Delegasi yang 

diterima oleh pimpinan MPR, di Lt. 9, Gedung 

Nusantara III, Komplek Gedung MPR/DPR/ 

DPD, adalah Ketua Umum Muhammadiyah Din 



Syamsuddin dan anggota DPR dari Fraksi 

PDIP Ahmad Basarah yang sekaligus 

Pengurus Baitul Muslimin Indonesia 

(Barmusi). 

“Kedatangan kami ke sini untuk 

memberitahukan rencana keberangkatan 

kami ke Kuala Lumpur,” ujar Din Syamsuddin 

kepada Taufiq Kiemas. Selanjutnya Din 

Syamsuddin menerangkan bahwa 

organisasi yang diundang dalam acara itu, 

dari Indonesia, adalah Muhammadiyah, NU, 

dan Barmusi. 

Menurut pria asal Bima, Nusa Tenggara 

Barat, ada yang menarik dalam Internasional 

Conference on Muslim Moderate Movement, 

pertama bahwa kegiatan itu langsung 

diprakarsai oleh pihak Kerajaan Malaysia dan 

sebagai sebuah gerakan nyata dari Islam 

moderate. Kedua, yang diundang dalam 

kegiatan tersebut adalah NU, 

Muhammadiyah, dan Barmusi. Sebagai 

gerakan Islam moderate, menurut Din 

Syamsuddin ketiga organisasi itu sangat 

penting dalam mendukung seluruh 

pembangunan di Indonesia. Sebagai Islam 

moderate, ketiga organisasi tersebut 

menurut Din Syamsuddin selalu 

mengupayakan Islam sebagai rahmat bagi 

semua ummat manusia. Selain itu, ketiga 

organisasi itu juga mendukung adanya 

sosialisasi 4 Pilar. “Saat di konferensi saya 

juga akan memaparkan 4 Pilar,” kata Din 

Syamsuddin. 

Dalam kesempatan itu pula, Din 

Syamsuddin menjelaskan bahwa di bulan 

Februari 2012, kelompok lintas agama akan 

mengadakan Pekan Kerukunan Umat 

Beragama. Program ini merupakan program 

yang didorong oleh PBB dan Raja Jordania. 

Dalam kegiatan itu akan diadakan berbagai 

macam kegiatan, seperti pada 5 Februari 

menanam pohon perdamaian, 10 Februari 

sarasehan, dan puncaknya pada 12 Februari 

dengan pidato Taufiq Kiemas. Acara puncak 

yang akan dilaksanakan di Gedung 

Nusantara IV, Komplek Gedung MPR/DPR/ 

DPD itu akan dihadiri oleh ribuan peserta dari 

berbagai unsur agama dan ormas. 

Dalam acara penanaman pohon, Din 

Syamsuddin mengusulkan agar acara itu bisa 

dilaksanakan di komplek Gedung MPR/DPR/ 

DPD. “Saat penanaman pohon nanti akan 

diikuti secara serentak penanaman pohon 

di tempat-tempat ibadah di seluruh Indonesia,” 

papar Din Syamsuddin. Semua acara 

itu diharapkan sebagai salah satu bentuk 

untuk menciptakan rasa persatuan dan 

kesatuan di kalangan masyarakat yang 

beragam identitasnya. 

Mendapat pemaparan yang demikian, 

Taufiq Kiemas mendukung segala langkah 

yang bertujuan untuk mempererat rasa 

persatuan dan kesatuan di antara unsur 

masyarakat. Dengan acara-acara seperti 

itulah maka sosialisasi 4 Pilar akan lebih 

tersosialisasikan. Selepas acara 

Internasional Conference on Muslim Moderate 

Movement, Taufiq Kiemas ingin 

mendapatkan laporan kegiatan itu langsung 

dari Barmusi. Laporan dari Barmusi karena 

organisasi itu sayap dari PDIP. Kemudian 

dalam acara Pekan Kerukunan Ummat 

Beragama, Taufiq Kiemas memberi 

dukungan dengan menyediakan fasilitas 

Gedung Nusantara IV untuk acara puncak 

dan halaman yang ada di komplek Gedung 

MPR/DPR/DPD untuk ditanami pohon 

perdamaian. ❏ 

AW 

39

NASIONAL 

Ikatan Keluaraga Angkatan 66 

Angkatan 66 Siap Gelorakan 4 Pilar 

Pada tahun 1966 Angkatan 66 menggelorakan Tritura. Saat ini mereka siap menggelorakan 4 

Pilar. Keinginan untuk melakukan sosialisasi karena dirasa Pancasila pudar di tengah 

masyarakat. Keinginan Angkatan 66 disambut baik oleh pimpinan MPR dan siap difasilitasi. 

BEGITU disebut Angkatan 66, semua or 

ang pasti mengaitkan dengan gerakan 

mahasiswa di tahun 1966 yang 

menggelorakan tuntutan Tritura, di mana 

salah satu tuntutannya itu adalah perbaikan 

ekonomi. Gerakan mahasiswa di tahun 1966 

itu sangat fenomenal dan dikenang sebagai 

salah satu rangkaian proses perjalanan 

bangsa. 

Meski peristiwa itu sudah puluhan tahun 

berlalu, namun semangat dari para 

aktivisnya sampai saat ini masih tetap 

bergelora. Untuk terus memperjuangkan 

cita-citanya, Angkatan 66 selanjutnya 

membentuk sebuah organisasi yang 

dinamakan Komunitas Keluarga Besar 

Angkatan 1966 yang disingkat KKB 66. 

Organisasi yang ketua dewan pembinanya 

Akbar Tanjung dan ketua dewan 

penasihatnya Cosmas Batubara itu tetap 

mempunyai semangat untuk menjadikan Indonesia 

yang lebih baik. 

Untuk meneruskan estafet perjuangan, 

pada 18 Januari 201, Pengurus Pusat KKB 

66 mengadakan kunjungan kepada pimpinan 

MPR. Delegasi yang dipimpin oleh Ketua 

Umum Pengurus Pusat KKB 66, Bangun 

Usman Harahap, itu diterima oleh Wakil Ketua 

MPR Ahmad Farhan Hamid dan Melani 

Leimena Suharli di Ruang Rapat Pimpinan, 

Lt.9, Gedung Nusantara III, Komplek Gedung 

MPR/DPR/DPD, Jakarta. 

Dalam kunjungan itu, Pengurus Pusat KKB 

66 menyampaikan keinginannya untuk bisa 

bekerja sama dengan MPR melaksanakan 

sosialisasi 4 Pilar, yakni Pancasila, UUD NRI 

Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal 

Ika. Rangkaian kegiatan sosialisasi yang 

hendak dilakukan oleh Pengurus Pusat KKB 

66 yakni dalam rangka memperingati Hari 

Kebangkitan Nasional 20 Mei, Pidato Bung 

Karno 1 Juni, dan ziarah kubur ke makam 

Bung Karno dan Pak Harto. “Kami ingin diberi 

ruang untuk bisa berpartisipasi untuk 

mensosialisasikan 4 Pilar,” ujar Bangun 

Usman. 

Lebih lanjut disebut oleh Bangun Usman, 

MPR saat ini sebagai benteng Pancasila. 

Pengurus Pusat KKB 66 sudah lama 

mendengar sosialisasi 4 Pilar yang dilakukan 

oleh MPR. Sosialisasi dianggap sebagai hal 

yang penting karena dirasa Pancasila pudar 

di tengah masyarakat. “Sehingga perlu 

disosialisasikan, dan yang paling penting 

adalah implementasinya,” ujar Bangun 

Usman. Organisasi yang dipimpinnya itu, 

menurut Bangun Usman, tersebar di seluruh 

Indonesia dan siap melaksanakan sosialisasi 

di manapun. 

Mendengar pemaparan yang demikian, 

baik Ahmad Farhan Hamid dan Melani 

Leimena Suharli merasa senang. Farhan 

Hamid mengatakan bahwa sosialisasi 

merupakan amanat dari UU. No. 27 Tahun 

2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, 

sehingga wajib untuk dilaksanakan. 

Dijelaskan oleh pria asal Aceh itu ada 

beberapa aspek yang tidak bisa ditawartawar 

dalam masalah kebangsaan dan 

kenegaraan, yakni masalah wilayah dan 


ideologi. “Kita tidak boleh bermain-main dalam 

masalah ideologi negara,” ujarnya. Untuk itu 

MPR mendorong keterlibatan masyarakat 

dalam melakukan sosialisasi 4 Pilar dengan 

berbagai macam metode. 

Keinginan Pungurus Pusat KKB 66 untuk 

ikut mensosialisasikan 4 Pilar diakui oleh 

Ahmad Farhan Hamid sebagai bentuk 

partisipasi masyarakat. “Kerja MPR terbantu 

dengan adanya partisipasi masyarakat 

melaksanakan sosialisasi,” paparnya. 

Sehingga keinginan Pengurus Pusat KKB 66 

untuk ikut melakukan sosialisasi diterima dan 

siap difasilitasi. 

Perasaan gembira juga diungkapkan oleh 

Melani Leimena Suharli. “Saya senang 

Pengurus Pusat KKB 66 ikut 

mensosialisasikan 4 Pilar,” ungkapnya. Putri 

Pahlawan Nasional J. Leimena itu 

mengatakan bahwa sosialisasi 4 Pilar telah 

dilakukan dengan berbagai macam cara, 

seperti ToT, FGD, lewat jalur seni dan 

budaya, LCC, lewat media massa, sosialisasi 

kabupaten dan kota, dialog televisi, serta 

bentuk-bentuk lainnya. 

“Berbagai bentuk sosialisasi itu direspon 

sangat positif oleh masyarakat dan 

pemerintah. “Buktinya Menteri Pendidikan 

Nasional dan Kebudayaan pada tahun 2012 

ini akan memasukan kembali ke Pancasila ke 

dalam kurikulum pendidikan,” paparnya. ❏ 

AW 


DPN Generasi Muda Masjid Indonesia 

Generasi Muda Sasaran 

Paham Terorisme 

Untuk menyusupkan paham terorisme, para pelaku biasanya 

menjadikan kalangan generasi muda sebagai sasaran. Karena 

itu diperlukan upaya untuk meng-counter paham terorisme di 

kalangan anak muda. 

DEWAN Pengurus Nasional Generasi 

Muda Masjid Indonesia menyatakan 

keprihatinan terhadap menyebarnya 

paham terorisme di kalangan generasi 

muda. Sebab, untuk menyusupkan paham 

terorisme biasanya pelaku menargetkan 

anak-anak muda. Untuk itu organisasi ini 

melakukan upaya untuk meng-counter 

paham terorisme itu. 

Upaya meng-counter paham terorisme itu 

dijelaskan Delegasi Dewan Pengurus 

Nasional Generasi Muda Masjid Indonesia 

dalam pertemuan dengan Wakil Ketua MPR 

Ahmad Farhan Hamid di ruang kerjanya, 

Lantai 9 Gedung Nusantara III, Kompleks 

MPR/DPR/DPD, Jakarta, Kamis, 22 Desember 

2011. Delegasi Dewan Pengurus Nasional 

Generasi Muda Masjid Indonesia 

beranggotakan enam orang itu dipimpin 

Helmy G.S. 

Dalam pertemuan yang berlangsung 

sekitar setengah jam, Helmy menyampaikan 

mengenai gerakan nasional yang dilakukan 

Dewan Pengurus Nasional Generasi Muda 

Masjid Indonesia. “Kita ingin meng-counter 

isu-isu terorisme. Kita ingin meng-counter 

pemahaman tentang terorisme,” katanya. 



Singkatnya, gerakan yang berada di bawah 

Dewan Masjid Indonesia (DMI) ini akan 

memerangi paham terorisme, khususnya di 

kalangan generasi muda. 

Langkah yang dilakukan di antaranya 

melalui seminar-seminar. Dalam waktu dekat 

Dewan Pengurus Nasional Generasi Muda 

Masjid Indonesia akan menyelenggarakan 

seminar di Cirebon, Jawa Barat. Dalam 

kesempatan itu, delegasi mengundang Ketua 

MPR Taufiq Kiemas untuk hadir dalam seminar 

itu. Waktu penyelenggaraan seminar 

menunggu kepastian kehadiran Ketua MPR 

Taufiq Kiemas. 

Anggota delegasi Deding menambahkan, 

selain menyelenggarakan seminar, juga 

dilakukan sosialisasi memerangi terorisme 

ke universitas-universitas dan pesantrenpesantren. 

“Kita akan membuat billboard di 

masjid-masjid,” katanya. Selain itu, menurut 

Deding, pihaknya langsung turun ke bawah, 

ke generasi muda. “Karena paham terorisme 

ini tumbuh subur di kalangan generasi muda 

di lapisan bawah,” tambahnya. 

Program lainnya adalah pembekalan 

kepada ustadz-ustadz. Dewan Pengurus 


mengumpulkan para ustad dari berbagai 

daerah di Indonesia. “Kita kumpulkan 250 

ustad untuk masuk ke masjid-masjid guna 

meng-counter pemahaman tentang 

terorisme,” katanya. 

Selain program itu, Dewan Pengurus 


juga memiliki program jangka panjang, yaitu 

pemberdayaan ekonomi umat. Misalnya, 

pemberdayaan ekonomi di lingkungan 

masjid. Pemberdayaan dilakukan melalui 

kerjasama dengan mini market waralaba, 

sehingga marbot-marbot bisa diberdayakan. 

“Kalau mereka sudah diberdayakan tidak ada 

lagi keinginan untuk melakukan demo atau 

terlibat dalam aksi terorisme,” katanya. 

Wakil Ketua MPR Ahmad Farhan Hamid 

mengatakan, persoalan terorisme di Indonesia 

muncul karena masalah interpretasi. 

Di Indonesia, ada paham nasionalisme yang 

mengesampingkan soal agama, sebaliknya 

di sisi lain ada pemahaman yang 

menonjolkan kepercayaan mayoritas di 

samping nasionalisme. “Semua ini 

sebenarnya sudah selesai dengan 

Pancasila,” kata Ahmad Farhan Hamid. 

Karena itu, Ahmad Farhan Hamid 

menegaskan tidak ada kaitan antara 

terorisme dengan Islam. Kalau pun ada yang 

terlibat, hanya individu-individu. “Ini 

menyangkut masalah interpretasi,” katanya. 

Lebih lanjut Ahmad Farhan Hamid 

menyebutkan, persoalan terorisme di Indonesia 

lebih disebabkan pada dua hal, yaitu 

ketidakmampuan secara ekonomi dan tidak 

adanya akses kepada kekuasaan. 

Ahmad Farhan Hamid menambahkan, 

kondisi seperti itu makin diperparah dengan 

masih adanya ekslusifisme. “Untuk melihat 

apakah ada terorisme atau tidak bisa 

diketahui apakah ada kelompok 

eksklusifisme yang mengajarkan agama. 

Yang penting adalah agar kelompok yang 

eksklusif itu tidak menyebar,” katanya 

seraya mengakui terorisme tidak bisa 

dibasmi sampai tuntas. ❏ 

BS 

41

NASIONAL 

Mengenang Soeharto 

Mengenang Trilogi Pembangunan 

Di samping kekurangannya, Soeharto telah berjasa dalam pembangunan Indonesia. Namun, 

menginginkan kembalinya “Soehartoisme” pada saat seperi sekarang, sepertinya hanya akan 

jadi impian semata. 

EMPAT tahun yang lalu, tepatnya 27 

Januari 2008, Presiden Kedua Republik 

Indonesia, H. Muhammad Soeharto, 

wafat. Pemimpin Orde Baru itu meninggal 

pada usia 86 tahun. Ia tutup usia sekitar 

sepuluh tahun setelah lengser dari kursi 

kepresidenan pada 21 Mei 1998. 

Soeharto dimakamkan di sisi pusara istri 

tercinta Hj. Siti Hartinah Soeharto. Di 

pemakaman yang jauh dari kebisingan, 

Astana Giribangun, Karanganyar, Jawa 

Tengah. Prosesi pemakaman Soeharto yang 

dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono mendapat penghormatan dari 

seluruh rakyat Indonesia dan pemimpin dunia 

lainnya. Sebuah acara pemakaman terbesar 

pada 2008 lalu. 

Sepanjang menjalankan kekuasaan 

selama 31 tahun, Soeharto telah berbuat 

banyak untuk negeri ini. Harus diakui, selama 

Soeharto berkuasa, kondisi Indonesia jauh 

dari “kegaduhan” politik. Ia sanggup 

menenangkan rakyatnya. Selama menjadi 

presiden, Soeharto bisa mengatur harga 

pangan agar terjangkau oleh seluruh rakyat. 

Malah, di bawah kepemimpinannya, dia 

bisa membalikkan status Indonesia dari 

negeri importir beras menjadi negara 

swasembada beras sebagai makanan pokok 

Sidang MPRS tahun 1967 

H. Muhammad Soeharto 

sehari-hari itu. Bahkan, Indonesia sempat 

menjadi pengekspor pangan melalui program 

pembangunan sektor pertaninan. Soeharto 

memfokuskan pembangunan pertanian 

melalui perbaikan infrastruktur irigasi dan 

jalan desa. Soeharto mencanangkan 

Revolusi Hijau untuk menggenjot beras 

petani. 


Peran yang dimainkan Soeharto selaku 

nahkoda Negara Kesatuan Republik Indonesia 

dimulai sejak 11 Maret 1966. Pada 

saat itulah dia menerima mandat dari 

Presiden Soekarno untuk mengambil 

tindakan yang dibutuhkan guna mengatasi 

situasi kemanan saat itu. Dengan surat itu— 

yang dikenal dengan Surat Perintah Sebelas 

Maret atau Supersemar—Soeharto 

membubarkan Partai Komunis Indonesia 

(PKI) yang dituduh terlibat dalam peristiwa 

30 September 1965. 

Trilogi Pembangunan 

Sidang istimewa MPRS yang dipimpin 

Jenderal A. H. Nasution pada tahun 1967 

akhirnya memilih dan menetapkan Soeharto 

menjadi Presiden kedua RI. Awal memegang 

tampuk kepemimpinan, kondisi ekonomi Indonesia 

sangat terpuruk. Pada waktu itu 

utang luar negeri Indonesia mencapai 

US$2,5 miliar, disertai inflasi sebesar 650%. 

Dan lebih dari 70 juta penduduk Indonesia 

hidup di bawah garis kemiskinan. 

Dengan kerja keras dan kegigihannya, 

dalam dua tahun, Soeharto membalikkan 

keadaan. Inflasi sebesar 650% itu berhasil 

diturunkan menjadi hanya 15% saja. Dan, 

melalui tahapan pembangunan yang terencana, 

terarah serta berkesinambungan, 

dalam jangka kurang dari empat Pelita, 

tepatnya pada 1984, Indonesia berhasil 

menjadi negara yang berswasembada 

pangan. Padahal di awal kepemimpinannya, 

Indonesia dikenal sebagai negara pengimpor 

beras terbesar di dunia. Prestasi itu diakui 

masyarakat internasional. Soeharto sendiri 

kemudian ditetapkan sebagai Bapak 

Pembangunan Indonesia. 

Selama kepemimpinannya, Soeharto 

memperioritaskan pembangunan pada 

sektor pertanian. Ia membangun banyak 

jembatan dan waduk. Seperti Jatiluhur, 

Saguling, Karangkates hingga 

Gajahmungkur. Soeharto juga membangun 

pabrik pupuk, seperti Pabrik Pupuk Sriwijaya, 

Pupuk Kaltim, Pusri, Petrokimia dan Kujang. 


Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya, 21 Mei 1998 

Ia juga mengembangkan teknologi pertanian 

dan peningkatan produksi padi, antara lain 

melalui pengembangan benih unggul dengan 

mendirikan Sang Hyang Sri, perusahaan plat 

merah yang bertugas mengurusi benih. Dan 

untuk meningkatkan pengetahuan petani, 

Soeharto tak segan-segan membentuk 

petugas penyuluh lapangan. 

Selama 31 tahun berkuasa, Soeharto 

memegang teguh prinsip Trilogi 

Pembangunan seperti yang banyak 

dipraktikkan di negara-negara lain saat itu. 

Yaitu stabilitas politik dan keamanan, 

pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan. 

Menyangkut prinsip Trilogi Pembangunan ini, 

Bung Hatta Wakil Presiden pertama, pernah 

memberi saran agar Soeharto melakukan 

pembangunan dahulu baru kemudian 

melaksanakan pemerataan. 

Dalam perjalanannya prinsip Trilogi 

Pembangunan itu mendapat sorotan tajam. 

Apalagi dalam menciptakan stabilitas politik 

dan keamanan, Soeharto didukung penuh 

oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia 

(ABRI). Seolah-olah apapun bisa 

dilakukan untuk mencapai stabilitas politik 

dan keamanan, termasuk dengan 

mengekang pers, melakukan kekerasan, 

atau memberangus demokrasi. Padahal 

tindakan represif itu tujuannya untuk 

menciptakan situasi kondusif dalam 

melaksanakan pembangunan nasional. 

Nyatanya, memang, saat itu Indonesia 

mengalami kemajuan pesat. Pertumbuhan 

ekonomi Indonesia mencapai 7% — sebuah 

angka pertumbuhan yang pernah tak lagi 

dicapai di era reformasi ini. Lalu, produksi 

beras yang hanya 12,2 juta ton pada 1969, 

meningkat menjadi 25,8 juta ton pada 1984. 

Bahkan dunia luar juga mengakui 


keberhasilan Soeharto dalam pengentasan 

kemiskinan. 

Romantisme Semata 

Ibarat ikan mati yang dikerubuti lalat, 

menurut Anang Prihantoro, Anggota MPR RI 

dari kelompok DPD, semasa memerintah 

Soeharto pun tak luput dari berbagai 

kesalahan. Korupsi, pengekangan terhadap 

kebebasan pers, pelanggaran Hak Azazi 

Manusia (HAM), termasuk dosa berat yang 

menempel selama berkuasanya Orde Baru. 

Selain itu, ada juga kebijakan di era Soeharto 

yang saat ini meninggalkan masalah serius, 

yaitu dampak dari revolusi hijau dan 

penyeragaman bahan pangan dengan beras. 

Revolusi hijau yang ditandai dengan masuknya 

pupuk dan obat-obatan kimia, ternyata saat ini 

menyebabkan ketergantungan petani pada 

produk-produk kimia yang sebagian besar di 

impor dari beberapa negara luar. Hal ini menjadi 

Hajrianto Y. Thohari 

pintu masuk penjajahan ekonomi. sekarang 

bukan saja bahan baku pupuk dan obat-obatan 

yang di impor, tetapi juga produk-produk 

pertanian seperti gandum, kedelai, susu, 

kentang, ikan laut, beras bahkan gaplek. 

Sungguh menyedihkan kita tidak lagi berdaulat 

atas pangan, padahal kita masih dengan 

bangga menyebut diri negara agraris. Bahkan 

penyeragaman beras sebagai bahan makanan 

pokok yang menghapus keanekaragaman 

pangan yang sebelumnya hidup di 

masyarakat, ini merupakan pengingkaran pada 

Kebhinneka Tunggal Ikaan atas pangan. 

Karena itu, Anang menganggap 

munculnya keinginan membangkitkan 

kembali rezim Soeharto merupakan 

pekerjaan sia-sia. Apalagi, zaman sekarang 

sudah tidak sama dengan era Soeharto. 

Orde Baru sudah menjadi bagian dari sejarah 

yang hanya berguna untuk dipelajari dan 

dikenang, serta diambil khikmahnya. Bukan 

diimpikan untuk bangkit kembali. 

Pernyataan senada disampaikan Hajrianto 

Y. Thohari, Wakil ketua MPR RI. Menurut 

Hajrianto, dalam dunia politik upaya 

menghidupkan kembali sebuah rezim bukan 

barang baru. Karena itu, wacana kelahiran 

Soehartoisme tidak perlu diributkan. Apalagi 

peluangnya sangat kecil, lantaran zamannya 

sudah berubah. 

Istilah Soehartoisme, menurut Hajrianto, 

sesungguhnya merujuk pada penamaan 

yang sifatnya pejoratif. Artinya, menghina 

atau merendahkan sekelompok orang yang 

dianggap sebagai anteknya Soeharto. 

Selain itu, Soehartoisme tidak mungkin 

muncul, tanpa ada Soeharto sendiri. Sama 

seperti Soekarnoisme yang tidak bisa 

muncul tanpa ada Soekarno. 

“Bedanya, Soekarnoisme bisa tetap hidup 

dan berkembang karena salah satu anak 

Bung Karno merupakan pemimpin partai 

politik yang besar, disegani, dan diperhitungkan,” 

kata Hajrianto menambahkan. 

Munculnya wacana soal Soehartoisme, 

menurut Hajrianto, harus diambil pelajaran 

bahwa setiap rezim harus berusaha lebih 

baik dari sebelumnya. “Karena, yang lebih 

baik dari sebelumnya saja, masih dibandingbandingkan 

dengan era sebelumnya. Apalagi 

kalau masa sekarang, jauh lebih susah, 

akan semakin ekstrim saja keburukan 

pemimpinnya,” ujarnya. ❏ 

MBO 

43

MATA PENGAMAT 

Prof. Hikmahanto Juwana, SH., LL.M., Ph.D Guru Besar Hukum Internasional UI 

Ada Tren Memburu Rente 

Hikmahanto Juwana 

ADANYA berbagai konflik antara polisi 

dengan masyarakat lokal seperti 

Kasus Mesuji, Kasus Bima, dan 

separatisme Papua, menurut saya bukan 

karena investasi asingnya, tetapi lebih 

karena ketimpangan keadilan. Masyarakat 

merasa dieksploitasi kepemilikan atas 

tanahnya dan juga penghidupan tradisional 

mereka. Seharusnya pelaku usaha harus 

mengedepankan hubungan dengan 

masyarakat. 

Selama ini investor merasa kalau mereka 

sudah berhubungan dengan pemerintah dan 

mendapatkan izin yang diperlukan maka 

selesailah urusan eksistensi mereka. 

Mereka kurang memperhatikan dinamika dan 

gejolak yang muncul di masyarakat dengan 

kehadiran mereka. Apalagi para investor 

berlindung di balik legalitas dan formalitas 

hukum serta pemerintah yang telah memberi 

izin. Akibatnya pemerintah dan aparat pun 

ISTIMEWA 

yang harus berhadapan dengan masyarakat 

ketika masyarakat dianggap ‘mengganggu’ 

keberadaan investor. 

Ketika ada pertanyaan apakah karena 

begitu mudahnya aturan menanamkan 

investasi di Indonesia? Menurut saya ada 

satu hal yang harus diperhatikan ketika kita 

bicara investasi yaitu bentuk investasi. 

Bentuk investasi ada yang langsung dan 

tidak langsung (melalui bursa/pasar modal). 

Yang langsung pun ada yang dibidang 

manufaktur dan ada yang dibidang ekstraksi 

kekayaan alam. 

Nah banyak memang investor yang 

menanamkan modalnya untuk ekstraksi 

kekayaan alam, ini karena bahan galian, 

perkebunan, hutan, dan lain-lain ada di Indonesia 

dan belum tentu ada di negara lain. Ini 

berbeda dengan investasi dibidang 

manufaktur di mana Indonesia harus bersaing 

dengan negara-negara ASEAN, China, dan 

blok-blok negara lainnya. Oleh karenanya 

tidak heran bila investor asing menanamkan 

modalnya di sektor ekstraksi kekayaan alam 

daripada di bidang manufaktur. 

Pemimpin daerah dan pusat lebih suka 

mengundang investor asing karena memburu 

rente untuk kepentingan pemilu dan pilkada, 

kalau dibidang pertambangan dapat 

dikatakan ada tren demikian. Ini karena 

banyak orang menjadi kaya, bahkan bisa ikut 

pilkada karena pertambangan ini. Tambang, 

khususnya batubara, telah menjadi 

primadona untuk memperkaya orang atau 

perusahaan, bahkan mesin uang untuk 

partai. Dengan kekayaannya ini mereka bisa 

ikut dalam pemilu. Bahkan ada pihak-pihak 

tertentu yang mau mensponsori seseorang 

menjadi kepala daerah dengan tuntutan agar 

ketika orang tersebut terpilih maka sponsor 

diberikan izin usaha pertambangan. 

Keinginan mengevaluasi terhadap 

investasi dari investor asing, menurut saya 

rasa perlu tetapi tidak berarti industri 

pertambagan harus dihentikan. Evaluasi 

dilakukan dalam rangka meminimalkan ekses 

negatif dan bagaimana hasil ekstraksi benarbenar 

memberi kesejahteraan bagi rakyat 

sesuai Pasal 33 UUD. 

Bila diberitakan Presiden Venezuela Hugo 

Chaves berhasil menasionalisasikan kilang 

minyak dari perusahaan Exxon, apakah 

pemimpin kita perlu melakukan hal yang 

serupa, bagi saya tidak tidak demikian karena 

Indonesia berbeda dengan Venezuela. 

Banyak yang dipertaruhkan apabila jalan 

yang sama diambil oleh pemerintah. 

Para pemimpin tidak mampu 

mengimplementasikan amanat UUD NRI 

Tahun 1945 yang mengatakan bumi, air, 

dan kekayaan alam lainnya digunakan untuk 

kemakmuran rakyat, disebabkan setiap 

pemimpin punya interpretasi masing-masing 

terhadap Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 yang 

ujung-ujungnya mensejahterkan dirinya 

sendiri atau kelompoknya maka implementasi 

tidak akan dapat dilakukan. Kita butuh 

pemimpin yang betul-betul ingin 

mensejahterakan rakyatnya. ❏ 

AW 


Hariman Siregar, Tokoh Mahasiswa Tahun 1974 dalam Peristiwa Malari 

Investasi Asing Harus Dengan Syarat 

Hariman Siregar 

PERSOALAN investasi yang telah 

mengemuka ketika saya menjadi 

mahasiswa sekarang timbul kembali. 

Modal asing sering dikemukakan hanya 

menguras sumber-sumber alam yang kita 

miliki dan produk-produk asing telah 

membanjiri Indonesia dengan barang-barang 

mewah yang hanya bisa dibeli oleh kelompok 

kecil yang berkuasa. 

Pada tahun saat menjadi mahasiswa, saya 

sudah mempertanyakan, apakah kita perlu 

mengimpor tusuk gigi, apakah kita perlu 

mengimpor mobil mewah tiap bulan, pakaian 

mewah dari Paris? Bukankah lebih baik kita 

perlu menggunakan produk sendiri meski kalah 

mentereng namun mempunyai kegunaan 

yang sama, sehingga kita tidak perlu 

membuang miliaran rupiah untuk membeli atau 

mengimpor barang-barang tadi. 

Pemerintaha Orde Baru telah memulai 

arah politik luar negerinya dengan suatu 

kebijakan yang menjalin dengan kepentingan 

perekonomian negara lain. Hal demikian 

tercakup dalam pernyataan pemerintah 

tertanggal 4 April 1966. Kondisi perekonomian 

pada saat itu yang akhirnya menggariskan 

kebijakan untuk mencari sumber-sumber luar 

sebagai suatu solusi untuk melakukan 


ISTIMEWA 

pembangunan. 

Masalah bantuan luar negeri dan modal 

asing merupakan hal yang wajar, suatu gejala 

yang menunjukan adanya saling 

ketergantungan antarbangsa di dunia. 

Ketergantungan antarbangsa dalam era 

sekarang susah dihindarkan, bahkan banyak 

negara-negara yang membentuk blok 

perdagangan, namun ketergantungan ini 

harus adanya syaratnya. Syarat utama 

adalah seberapa jauh ia mampu membawa 

keuntungan bagi kedua negara dan rakyat. 

Persoalannya adalah adanya kait mengait 

kepentingan elit penguasa dengan 

kepentingan ekonomi. Ini menjadi suatu yang 

membahayakan bagi kehidupan berbangsa 

dan bernegara, apalagi dihubungkan dengan 

pernyataan Bung Hatta pada tahun 1970 

bahwa korupsi telah membudaya. Jadi ada 

kepentingan dari elit penguasa dalam 

kompetisi kekuasaan telah berkompetisi pula 

untuk memperoleh sumber-sumber 

pendanaan politik. 

Apabila kita kembalikan kepada sektorsektor 

yang menunjang perekonomian 

negara, bantuan luar negeri dan modal asing 

menjadi faktor pokok, malahan turut 

memperkeras kompetisi korupsi dalam 

mendapatkan sumber-sumber politik dan 

untuk mendapatkan posisi tukar yang lebih 

baik dalam porsi kekuasaan. 

Masalah bantuan luar negeri dan modal 

asing, merupakan sumber yang tidak 

menguntungkan rakyat banyak, karena 

sumber-sumber tadi tidak sampai kepada 

rakyat. Ini bisa terjadi karena penguasa di 

Indonesia tidak mau bertanggungjawab 

untuk soal ini. Sejarah mencatat akibat 

hubungan saling ketergantungan antara 

Amerika Serikat dan negara-negara 

berkembang terutama Amerika Latin, pada 

tahun 1950-an, membuat derasnya modal 

dari Amerika Serikat ke negara-negara 

Amerika Latin. Sehingga Amerika Serikat 

menjual barang-barang industri dan 

menanam modalnya di sana, sedang 

negara-negara Amerika Latin menjual 

sumber-sumber alamnya. Akibatnya, 

negara-negara Amerika Latin semakin 

tergantung pada Amerika Serikat dalam 

teknologi dan industri, menjadi pasar barangbarang 

industri Amerika Serikat, dan 

sementara sumber-sumber alamnya disedot 

dan diolah untuk kepentingan Amerika 

Serikat. 

Hal di ataslah yang membuat kekhawatiran 

saya saat banyak investasi 

Jepang menyerbu Indonesia. Apalagi, saat 

itu Jepang menunjukan kebuasan dalam cara 

mengeruk keuntungan-keuntungan. 

Hubungan Jepang-Indonesia bukan saling 

ketergantungan, akan tetapi ketergantungan 

sepihak, yaitu dari Indonesia kepada Jepang. 

Kalau kita belajar kepada sejarah, nasib 

bangsa Indonesia akan sama seperti nasib 

negara-negara Amerika Latin yang 

tergantung kepada Amerika Serikat. 

Pada saat ini saya mempertanyakan 

kepada pemerintah, apakah pembangunan 

ekonomi sudah menyeleweng dari UUD NRI 

Tahun 1945? Kalau memang benar, sudah 

menyeleweng, dan kami yakin terjadi 

penyelewengan, kami serukan untuk 

mengoreksi sistem ekonomi. Kalau tidak, 

mari kita bersama-sama mengoreksi 

pemerintah. ❏ 

AW 

45

MATA PENGAMAT 

Pojok MPR 

Didik Mulyo Edi Sanyoto 

Sejak kecil, Didik Mulyo Edi Sanyoto sudah berkeinginan menjadi polisi. Karena itu, setelah 

cita-citanya tercapai, ia ingin mendedikasikan dirinya untuk bangsa dan negara, melalui 

korp seragam cokelat. 

Bangga Menjadi Bagian MPR 

DALAM senyumnya terdapat ketegasan, laiknya anggota 

Korp Seragam Cokelat. Gerak tubuhnya biasa saja, tidak 

menampakkan tanda-tanda luar biasa. Atau mengesankan 

bahwa dirinya telah menjalani bermacam latihan dan tempaan 

fisik. Malah lebih terkesan gemulai, meski setiap saat dia bisa 

melumpuhkan orang-orang yang membahayakan tugas dan 

tanggungjawabnya sebagai bagian 

dari anggota Unit III Direktorat 

Pengamanan Obyek Vital Polda Metro 

Jaya. 

Dialah Brigadir Didik Mulyo Edi 

Sanyoto (30), bungsu dua 

bersaudara pasangan Hadi Sunaryo 

dan Taryem. Dan, juga anggota Polda 

Metro Jaya yang mendapat tugas 

pengamanan di gedung MPR RI. 

Tepatnya Gedung Nusantara III lantai 

9, tempat Pimpinan MPR sehari-hari 

berkantor. Untuk melaksanakan 

amanat tersebut, setiap hari pak 

Didik, begitu dia biasa di sapa, mesti 

berangkat dari rumahnya di kawasan 

Tangerang, Banten, ketika matahari 

belum muncul di ufuk timur, sekitar 

pukul 05.30 WIB. Dan baru bisa 

kembali ke rumah, setelah semua 

Pimpinan MPR meninggalkan ruang 

kerjanya masing-masing. Itupun 

dengan catatan tidak sedang piket. 

Sebagai anggota Polri, lajang 

kelahiran Ngawi, Jawa Timur, 13 

Agustus 1981, ini tahu benar tugas 

dan tanggung jawab yang 

diembannya. Yaitu, menjadi garda 

depan penjaga keamanan. Lebih 

khusus lagi, bagi keamanan kalangan 

Didik Mulyo Edi Sanyoto 

Pimpinan MPR RI. Karena itu, kata 

Didik: “Kami selalu bekerjasama dan berkordinasi dengan anggota 

pengamanan MPR. Semata-mata agar tugas dan tanggung jawab 

yang kami emban bisa dilaksanakan sebaik mungkin”. 

Namun, harapan tersebut tidak selamanya berjalan lancar. Ada 

saja pihak-pihak tertentu yang kurang memahami prosedur dan 

petunjuk pelaksanaan pengamanan, yang menjadi tugasnya. 

Untuk menghadapi hal, menurut Didik, selama masih bisa ditolerir, 

seperti lupa atau tidak tahu, biasanya bisa dimaklumi. “Kecuali 

kalau menurut kewaspadaan kami, tindakannya bisa berbahaya, 

pasti ditindak tegas,” ujar Didik. Seperti anggota masyarakat 

yang memaksakan mau mengantar surat tertentu langsung 

kepada pimpinan. Atau memaksa bertemu dengan pimpinan MPR, 

tanpa mekanisme yang seharusnya. 

Namun, sejauh ini persoalan seperti itu mampu ditanggulangi 

dengan baik. Tanpa menimbulkan 

masalah atau gejolak yang tidak perlu. 

Rahasianya, menurut Didik, karena 

pihaknya tetap menghormati dan 

memberi perlakuan dengan baik. 

Karena itu, meski diharuskan siap 

menjalankan tugas di manapun, Didik 

terlanjur menyukai tugas-tugasnya di 

MPR. Karena dengan bertugas di MPR, 

Didik merasa bangga, bisa 

berkontribusi dalam pengamanan orang-orang 

penting. Yaitu pimpinan 

MPR. 

“Tidak semua polisi memperoleh 

kesempatan mendapat tugas 

melindungi dan mengamankan orangorang 

penting, seperti yang saya 

lakukan di sini. Itulah yang menjadi 

salah satu kebanggan saya bertugas 

di MPR RI”, kata Didik menambahkan. 

Menjadi polisi, adalah harapan Didik 

semenjak kecil. Keinginan itu muncul, 

karena ia merasa kagum terhadap 

penampilan anggota Polri. Cita-cita 

Didik itu semakin kuat setelah tahu 

akan tugas dan tanggung jawab yang 

ada di pundak Polisi. Karena itu, 

setamat SMT Penerbangan Surakarta, 

Didik langsung meneruskan 


pendidikannya untuk meraih impian itu. 

Berkat doa dan dukungan kedua 

orangtuanya, angan-angan menjadi anggota Polri itu berhasil dia 

raih. 

Demi cintanya pada kesatuan, Didik berharap bisa senantiasa 

menjalankan setiap tugas dengan baik. Ia sering merasa khawatir, 

bila ada rekan sejawatnya yang tidak menaati peraturan. Apalagi 

saat melihat ada kelompok tertentu yang mencoba membenturkan 

Polri dengan masyarakat. ❏ 


M. Budiono

SOSIALISASI 

Sosialisasi 4 Pilar Sudah Menjadi Kebutuhan 

Perjuangan MPR RI dalam mengaktualisasikan nilai-nilai 4 Pilar berbangsa ( Pancasila, UUD NRI 

1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika ) berakhir dipenghujung 2011. Namun, perjuangan masih 

panjang dan belum selesai. Tahun 2012 adalah masa perjuangan baru dengan semangat baru, 

mengaktualisasikan nilai 4 Pilar demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Focus Group Discussion (FGD) di UGM 

MELAKUKAN tugas sosialisasi 4 pilar berbangsa sesuai yang 

diamanahkan UU bukanlah pekerjaan gampang, tak semudah 

membalik telapak tangan. MPR RI melalui pimpinan, anggota 

tim sosialisasi dengan dukungan Sekretariat Jenderal MPR RI berusaha 

sekuat tenaga menerjemahkan materi-materi 4 Pilar — yang oleh 

sebagian besar dianggap masyarakat sebagai materi yang kaku, 

tekstual dan membosankan — dengan berbagai metode, gaya dan 

bahasa yang dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia. 

Dengan sangat jeli, MPR memilah-milah metode yang cocok dan 

bisa diterima masyarakat Indonesia yang memang sangat beragam, 

baik adat, kebiasaan, agama, bahasa, pendidikan, dan profesi. 

Metode sosialisasi Focus Group Discussion ( FGD ) misalnya, 

diperuntukkan kalangan akademisi perguruan tinggi di beberapa 

wilayah Indonesia. 

Metode lainnya, Training of Trainers ( ToT ) dengan target peserta 

dari kalangan birokrasi, lembaga-lembaga pemerintah dan swasta, 

seperti Kementerian Agama, pondok-pondok pesantren. Lalu, ada 

juga menggunakan metode pertunjukan seni wayang kulit. Pagelaran 

wayang kulit ternyata mendapat respon masyarakat luas cukup 

tinggi. Dalam kesempatan itu sang dalang menyelipkan nilai-nilai 4 

Pilar di tengah dialog dalam pertunjukan tersebut. 

Ketua Tim Kerja Sosialisasi 4 Pilar Berbangsa MPR RI Agun 

Gunanjar Sudarsa berpendapat bahwa secara umum pelaksanaan 

sosialisasi di 2011 semakin hari semakin masif, sistemik, dan semakin 

luas jangkauannya. Menurut Agun, sekarang ini secara terminologi, 

4 Pilar bukan lagi menjadi ajang perdebatan, tapi hampir seluruh 

rakyat Indonesia mengenal yang namanya 4 Pilar. 

Sosialisasi 4 Pilar ini tampaknya sudah menjadi suatu kebutuhan 

publik. Banyak sekali masyarakat yang berminat menjadi peserta 


Proyeksi Sosialisasi 4 Pilar 2012 

Training of Trainers (ToT) di Kupang 

sosialisasi di berbagai metode yang digelar. Bahkan banyak 

masyarakat mendatangi gedung MPR meminta diikutsertakan dalam 

sosialisasi. “Sekali lagi, ini menunjukkan sosialisasi sudah menjadi 

sebuah kebutuhan,” ujar Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI ini. 

Parameter lain bahwa sosialisasi ini menjadi kebutuhan publik, 

menurut Agun, setiap kali melakukan sosialisasi di berbagai tempat 

– ini berdasarkan pengalaman anggota tim sosialisasi – selalu muncul 

pertanyaan yang sama, yakni: kenapa sosialisasi 4 Pilar baeru 

dilaksanakan akhir-akhir ini? 

Sinyal dari masyarakat inilah yang ditangkap oleh Agun dan 

anggota tim sosialisasi lainnya, dan ini merupakan pertanda baik 

bahwa 4 Pilar ini adalah sesuatu yang dinantikan, dan sekali lagi 

sebagai sesuatu yang menjadi kebutuhan. Oleh karena itu, menurut 

Agun, kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan dalam kurun waktu 

2011 harus terus ditindaklanjuti, dan perlu ditingkatkan dengan 

jangkauan yang lebih luas lagi dengan metode yang terus 

dikembangkan. 

Perlu reaktualisasi dan revitalisasi 4 pilar 

Kegiatan sosialisasi 4 Pilar di berbagai daerah di Indonesia ternyata 

bisa menjadi titik simpul dari berbagai gagasan dan pemikiran berbagai 

masalah bangsa. Agun mengatakan, setelah merujuk kepada 

gagasan dan pemikiran tentang nilai-nilai 4 Pilar maka berbagai 

persoalan yang terkait dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, 

baik dalam tataran politik, ekonomi, budaya, sosial, pertahanan dan 

keamanan, juga kesejahteraan masyarakat, bisa terjawab. 

“Kegiatan-kegiatan sosialisasi 4 Pilar mampu membangkitkan 

energi baru, membangkitkan semangat baru, dan menghasilkan 

sebuah optimisme baru. Sebetulnya kita bisa membangun 

47

SOSIALISASI 

Agun Gunanjar Sudarsa FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI 

masyarakat sejahtera, berkeadilan dan 

bahkan mampu mengantisipasi berbagai 

perubahan global,” urainya. 

Hal ini semua, lanjut Agun, bisa terjadi 

apabila seluruh elemen bangsa ini 

menjadikan nilai-nilai 4 Pilar menjadi satu 

keniscayaan dan menggemakan, serta 

mengaktualisasi-kannya ke seantero Indonesia. 

Begitulah betapa pentingnya 4 Pilar, 

untuk menyangga dengan kuat ‘rumah kita’ 

yang bernama Indonesia. 

“Saya memang sering menyebut Indonesia 

dengan ‘rumah kita.’ Satu rumah besar 

yang berisi berbagai elemen bangsa yang 

sangat beragam. Pada prinsipnya, tidak ada 

perubahan secara mendasar dan fundamental 

pada nilai-nilai 4 Pilar yang begitu kuatnya 

menyangga rumah kita,” ungkap Agun. 

Hal yang perlu diperhatikan, menurut 

Agun, adalah dalam tataran aplikasi dan 

tataran implementasi, serta perlu adanya 

reaktualisasi dan revitalisasi. “Intinya 

bagaimana kita mengaktualisasikan seluruh 

nilai-nilai 4 Pilar untuk sebesar-besarnya 

kemakmuran dan kesejahteraan rakyat,” 

paparnya. 

Rumah kita, Indonesia, hari ini sudah 

jauh berbeda ketika awal pertama rumah 

ini didirikan atau diproklamasikan. Rumah 

Kita juga telah berubah, tidak lagi seperti 

zaman Orde Lama dan Ode Bru. “Saat ini 

Rumah Kita sudah penuh dengan 

kehidupan yang sangat demokratis, 

rumah yang sangat memberikan 

perlindungan HAM terhadap penghuninya, 

dan rumah yang sangat menjunjung tinggi 

supremasi hukum,” tutur Agun. 

Ke depan sosialisasi 4 Pilar penyangga 

Rumah Kita ini, jelas Agun, harus ada 

formulasi, inovasi metode, dan substansi, 

serta kreatifitas baru, sehingga bisa 

membangun optimisme dan harapan baru 

untuk menuju Indonesia yang lebih bermartabat 

dan berkeadilan. 

Kreatifitas adalah yang paling ditekankan 

oleh Agun. Contohnya, pada momentum Hari 

Anak Nasional diadakan lomba mewarnai 

rumah-rumah ibadah yang ada di Indonesia 


dengan peserta anak-anak dari Sabang 

sampai Merauke. Hasil lomba ini diharapkan 

akan tertanam nilai-nilai ke-bhinneka-an. Bisa 

juga lomba memberikan nama pulau-pulau di 

Indonesia, yang diharapkan akan terbentuk 

cinta tanah air. 

Untuk mahasiswa, tambah Agun, kita buat 

lomba karya ilmiah, dan untuk kalangan 

pelajarnya, saya kira, lomba cerdas cermat 

sudah bagus. Untuk memperkaya diadakan 

kreatifitas baru, misalnya pertandingan 

sepakbola bekerjasama dengan PSSI. 

Pertandingan itu ada kandungan 4 Pilarnya. 

Atau bisa juga dengan pementasan seni, 

seperti ajang pentas artis-artis popular 

dengan menyanyikan lagu-lagu tematik 

kebangsaan. Contoh lainnya, lomba 

membuat lagu dan membuat film dengan 

muatan kebangsaan. “Mudah-mudahan 

sosialisasi 4 Pilar ke depan lebih 

menyempurnakan yang telah diraih di tahun 

lalu,” harap Agun. 

Perlu handout 

Wakil Ketua MPR RI Lukman Hakim 

Saifuddin mengatakan bahwa sebenarnya 

evaluasi secara keseluruhan penyelenggaraan 

sosialisasi 4 Pilar berbangsa 

sepanjang 2011 baru akan dilaksanakan 

pada akhir Januari 2012. Namun, secara 

pribadi, Lukman menyampaikan bahwa 

secara keseluruhan kegiatan sosialisasi 4 

Pilar berbangsa yang dilakukan Tim Kerja 

Sosialisasi 4 Pilar MPR RI sepanjang 2011 

berjalan lancar. 

Namun, lanjut Lukman, ada beberapa 

kendala yang terjadi di lapangan yang sedikit 

banyak mengganggu berjalannya kegiatan 

sosialisasi. “Kami para pimpinan MPR 

menemui dan mendengar banyak sekali 

keluhan dari para pemberi materi bahwa 

mereka sangat memerlukan handout, 

semacam buku rujukan yang mereka bisa 

jadikan referensi, yang bisa membantu 


dalam melakukan kegiatan sosialisasi. 

Karena itulah, saat ini MPR sedang 

mempersiapkan itu semua, yakni buku 

panduan atau referensi atau rujukan 

tersebut,” ujar Lukman. 

Selain itu, lanjut Lukman, sebenarnya 

sasaran untuk memahami 4 Pilar berbangsa 

ini seharusnya lebih dititik beratkan kepada 

para pengambil kebijakan atau para 

penyelenggara negara, baik di pusat 

maupun di daerah-daerah, terutama yang 

duduk di eksekutif, legislatif, yudikatif dan 

Anggota pun Banyak yang Nombok 

PADA November 2011, Don Gusti Rao, mahasiswa Fisip, 

Universitas Nasional, Jakarta, nampak sibuk menghubungi 

teman-temannya yang berasal dari berbagai perguruan 

tinggi di wilayah Jakarta Selatan. Para mahasiswa yang dihubungi 

oleh laki-laki kelahiran 14 Agustus 1989 disebut bagian dari 

jaringan mahasiswanya diajak untuk ikut sosialisasi 4 Pilar, yakni 

Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal 

Ika, yang hendak dilaksanakan oleh Fraksi PDIP di MPR. 

Setelah kontak sana-sini, akhirnya terkumpulah 40 mahasiswa 

yang berasal dari Universitas PGRI Indraprastha, Universitas 

Atthahiriyah, Unkrida, Universitas Nasional, serta beberapa 

perguruan tinggi lainnya. Pada bulan itu pula, di Ruang Seminar 

Universitas Nasional diadakan acara sosialisasi dengan 

pembicara Anggota Fraksi PDIP Eva Kusuma Sundari dan Dosen 

Filsafat Politik Universitas Nasional Firdaus Syam, dengan moderator 

tenaga ahli Fraksi PDIP di MPR, Indah Nataprawira. “Dari 

jumlah teman yang saya hubungi sebanyak 40 orang, pada saat 

pelaksanaan yang datang mencapai 100 orang,” ujarnya. 

Membengkaknya jumlah peserta itu sosialisasi di perguruan 

tinggi yang berada di Pasar Minggu, Jakarta itu, juga sering terjadi 

di berbagai kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan. Hal demikian, 

di satu sisi dikeluhkan oleh anggota MPR, namun di sisi lain sangat 

menggembirakan karena masyarakat antusias mengikuti 

sosialisasi 4 Pilar. “Banyak anggota MPR yang nombok saat 

melakukan sosialisasi di dapil masing-masing karena jumlah 

peserta melebihi kapasitas undangan,” ujar Wakil Ketua Tim 

Anggaran MPR, Muh. Asri Anas. 

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Tim Anggaran MPR, 

Agus Bastian. Diceritakan sosialisasi 4 Pilar yang pernah dilakukan 

oleh anggota MPR, undangan yang disebar 100 orang namun 

yang datang bisa mencapai 150 orang. Bagi Agus Bastian, 

membludaknya peserta tidak bisa ditolak, semua harus tetap 

diterima, meski harus menambah biaya sendiri dari kegiatan itu. 

Diakui oleh Asri Anas memang anggaran sosialisasi 4 Pilar 

masih kurang dengan alasan karena MPR sebagai satu-satunya 

lembaga yang melakukan sosialisasi. Anggaran itu digunakan 

untuk sosialisasi dengan berbagai metode, seperti FGD, TOT, 

sosialisasi kabupaten dann kota, lewat jalur budaya dan media 

massa, LCC, dialog TVRI, dan metdoe-metode lainnya. 

Diungkapkan setelah Tim Anggara MPR mengadakan beberapa 

kali pertemuan dengan Badan Anggaran DPR, pada tahun 2011 


lembaga-lembaga di luar ketiga kekuasaan 

itu. Sebab, mereka memiliki kewenangan 

untuk mengambil kebijakan. 

“Sayangnya, ketika kita melakukan 

sosialisasi, terutama di daerah-daerah, 

justru merekalah yang jarang mengikuti 

kegiatan sosialisasi ini. Padahal merekalah 

yang harus diprioritaskan,” ujar Lukman. 

MPR, kata Lukman lebih lanjut, tidak punya 

kewenangan untuk memaksa mereka harus 

hadir, MPR hanya sebatas menghimbau. 

“Merekalah seharusnya memiliki kesadaran 

yang tinggi untuk mengikuti sosialisasi ini. 

Ke depan kita akan memikirkan hal 

tersebut,” katanya. 

Selanjutnya, untuk proyeksi pelaksanaan 

kegiatan sosialisasi 2012, Lukman 

menekankan agar metode sosialisasi terus 

dikembangkan. Inovasi dan kreatifitas baru 

perlu dibangkitkan agar target pemahaman 

dan implementasi 4 Pilar berbangsa bisa 

semakin efektif ditanamkan kepada seluruh 

rakyat Indonesia. ❏ 

Derry Irawan 

anggaran sosialisasi sebesar Rp300 miliar, dan pada tahun 2012 

anggaran sosialisasinya mencapai 600 miliar. Membaiknya 

anggaran sosialisasi menurut Agus Bastian karena kebutuhan 

sosialisasi amat penting. Bahkan anggota MPR pun sekarang bisa 

melaksanakan sosialisasi di luar masa reses seperti pada hari 

Sabtu dan Minggu. 

Pada tahun ini, Asri Anas meminta formulasi sosialisasi lebih 

massif dengan lebih sering muncul di berbagai media massa seperti 

televisi dan radio. “Kami mempunyai impian agar masyarakat 

bangun pagi-pagi sudah mendengar siaran konstitusi di radio atau 

televisi,” ujarnya. Anggota DPD dari daerah Sulawesi Barat itu 

memaparkan pada tahun 2012, sosialisasi 4 Pilar akan diadakan 

di desa-desa dan kelurahan-kelurahan. Ini penting sebab 

menurutnya desa atau kelurahan merupakan ujung tombak 

pemerintahan di masyarakat. 

Anggaran sosialisasi itu dianggap oleh salah satu LSM terlalu 

besar dan disebut tidak efektif. Menanggapi hal yang demikian, Asri 

Anas sesekali ingin mengajak LSM itu untuk ikut sosialisasi dan 

mendampingi agar tahu manfaat kegiatan itu bagi masyarakat. 

Sedang menurut Agus Bastian di tim sosialisasi pun sudah ada 

yang mengevaluasi sejauh mana dampak kegiatan itu di masyarakat. 

Meski demikian, baik Asri Anas maupun Agus Bastian mengatakan 

cara mengukur hasil sosialisasi dengan membangun sarana fisik 

berlainan. “Membangun gedung dengan dana triliunan gampang 

diukur, kalau mengukur pemahaman 4 Pilar di masyarakat susah 

tolak ukurnya,” kata Asri Anas. Apa yang dikatakan oleh Asri 

Anas dikuatkan oleh Agus Bastian. “Sosialisasi 4 Pilar tidak bisa 

begitu saja dirasakan. Aspek pemahaman tidak seperti membeli 

barang lalu langsung diterima,” ujar pria asal Dapil Jogjakarta itu. 

Kedua orang itu pun mengakui bahwa selama ini belum ada 

penyelewengan anggaran. Dikatakan oleh Asri Anas dana 

sosialisasi yang diambil oleh anggota MPR semuanya digunakan 

sesuai peruntukan-nya. “Tidak ada yang menggunakan dana itu 

untuk kepentingan lain, semua digunakan untuk sosialisasi,” 

paparnya. Bila ada anggota MPR tidak menggunakan dana itu 

atau untuk kepentingan lainnya, maka dana itu harus dikembalikan. 

“Selama ini belum ada penyelewengan dana sosialisasi,” ujar 

Agus Bastian. Pada tahun ini, disebut oleh Agus Bastian bahwa 

tim sosialisasi terus mencari program-program untuk 

memperlancar sosialisasi. ❏ 

AW 

49

SOSIALISASI 

IWAPI 

Perempuan Juga Sadar Akan 4 Pilar 

Masuknya pengaruh budaya asing ke dalam negeri tidak perlu ditanggapi dengan kecemasan 

berlebihan. Lebih baik melakukan sosialisasi 4 Pilar untuk menjaga dan mempertahan falsafah 

dan ideologi bangsa. 

PANCASILA, dasar dan ideologi bagi 

segenap bangsa Indonesia itu sudah 

ada sebelum Negara Indonesia lahir. 

Dan ketika kemerdekaan diproklamirkan pada 

17 Agustus 1945, Pancasila sudah menjadi 

milik bangsa Indonesia. Karena itu, sesudah 

Indonesia merdeka, apalagi pada zaman 

seperti sekarang, sudah semestinya bila 

Pancasila diingatkan kembali sebagai 

ideologi dan falsafah bangsa Indonesia. 

Sebab, setelah berlangsungnya 

reformasi, bangsa Indonesia sempat lupa 

atau melupakan Pancasila. Itu ada sebabnya, 

karena pada pemerintahan Orde Baru, 

Pancasila dijadikan alat untuk melanggengkan 

kekuasaan. Pancasila dipolitisasi menjadi 

perangkat pemerintah dalam memberangus 

lawan-lawan politik, atau menghilangkan 

jejak pihak-pihak yang berseberangan 

dengan penguasa. 

Beruntung kondisi itu tidak berlangsung 

terlalu lama. Sebagai dasar dan ideologi 

Negara, Pancasila langsung dicari saat 

hegemoni reformasi mereda. Apalagi, pada 

saat yang sama masyarakat merasakan 

adanya gerakan yang masif atas masuknya 

budaya asing. Sehingga mau tidak mau, 

keberadaan dan kerinduan masyarakat 

terhadap Pancasila kembali dengan 

sendirinya. 

Reformasi bukan hanya mengakibatkan 

sesaat orang lupa terhadap Pancasila. 

Namun, reformasi juga mengakibatkan 

perubahan. Menjadikannya berbeda 

dibanding saat merdeka, orde lama maupun 

zaman orde baru. 

Perubahan yang dialami bangsa Indonesia, 

bisa dilihat dari berubahnya UUD NRI 

Tahun 1945. “Kini, setelah perubahan, 

konstitusi negara kita lebih demokratis, 

mengakomodir penegakan hukum dan HAM, 

serta mengakui persamaan gender,” ujar 

Agun Gunandjar Sudarsa, anggota MPR RI 

Fraksi Partai Golkar, dalam ceramahnya 

dihadapan pengurus dan anggota Ikatan 

Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI). 

Pada acara pemasyarakatan 4 Pilar yang 

berlangsung di Gedung Nusantara V, 

Kompleks MPR DPR dan DPD Senayan, 

Jakarta, akhir tahun lalu itu, Agun lebih lanjut 

menjelaskan, kegiatan sosialisasi 4 Pilar 

menjadi keniscayaan, karena perubahan 

yang terjadi pada UUD 1945 perlu 

disebarluaskan dan diketahui seluruh rakyat 

Indonesia. Apalagi pengaruh yang ditimbulkan 

atas masuknya budaya asing turut 

menggerus pilar-pilar bangsa Indonesia. 

Begitu juga Wakil Ketua MPR RI Hj. Melani 

Leimena Suharli, saat membuka acara ini 

mengharapkan agar kaum wanita selalu 


menumbuhkembangkan kesadaran 

berbangsa dan bernegara, dengan cara 

meningkatkan pengetahuan berbangsa dan 

bernegara. Salah satunya melalui 

pemasyarakatan 4 Pilar. 

UUD NRI Tahun 1945, menurut Melani, 

telah mengakomodir kesetaraan gender 

antara pria dan wanita, seperti yang 

tercantum dalam Pasal 28 UUD NRI Tahun 

1945. Karena itu, kaum wanita pun perlu 

ikut serta dalam upaya-upaya 

mensosialisasikan 4 Pilar ini, minimal kepada 

anak cucu di rumah. 

Ketua Umum IWAPI Ir. Nita Yudi, MBA dalam 

kesempatan itu meminta kepada segenap 

pengurus dan anggota IWAPI untuk tidak 

hanya memikirkan dan tahu soal duit semata. 

Tapi, juga harus mengerti soal kondisi negara, 

salah satunya melalui sosialisasi 4 Pilar. 

Nita Yudi mengaku, selama ini IWAPI 

sudah sering menerapkan 4 Pilar. Misalnya, 

selalu mengadakan peringatan hari besar 

keagamaan. Selain itu, IWAPI juga turut 

melakukan bhakti sosial dan membantu 

mesyarakat yang kurang mampu, dan juga 

masyarakat yang terkena musibah. ❏ 

MBO 


KARYA TULIS 4 PILAR BERBANGSA 

Mulai edisi Januari 2012 redaksi memuat karya tulis dari para pemenang Lomba Karya Tulis 4 Pilar yang diselenggarakan 

oleh MPR RI di tahun 2011. Sebagai salah satu metode sosialisasi pemasyarakatan 4 Pilar. 

PENGAWASAN PULAU TERLUAR MELALUI TEKNOLOGI SPASIAL SEBAGAI UPAYA MENJAGA 

KEDAULATAN WILAYAH INDONESIA 

1. PENDAHULUAN 

Oleh: Florence Elfriede S. Silalahi 

Mahasiswa Teknik Geomatika Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya E-mail : florenceelfriede@ymail.com 

(Juara I Kategori Mahasiswa) 

Abstrak 

Republik Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang mencakup 17.508 pulau. Wilayah Indonesia yang terbentang 

dari 6°08' LU hingga 11°15' LS, dan dari 94°45' BT hingga 141°05' BT terletak di posisi geografis sangat strategis, karena menjadi 

penghubung dua samudera dan dua benua, Samudera India dengan Samudera Pasifik, dan Benua Asia dengan Benua Australia. 

Luas laut Indonesia meliputi 2/3 dari seluruh luas wilayah negara sehingga Indonesia layak disebut sebagai negara maritim. Laut 

luas tersebut terhubung langsung dengan teritorial negara tetangga dan laut internasional dimana banyak negara berkepentingan 

disana sehingga dapat menimbulkan kerawanan keamanan. Wilayah perairan yang demikian luas menjadi beban tanggung jawab 

yang besar dalam mengelola dan mengamankannya. Penggunaan teknologi spasial pada tata ruang kelautan masih terbilang kurang 

optimal sehingga konsep teknologi spasial dengan menggunakan citra satelit merupakan suatu solusi terhadap kurangnya 

pengawasan, penjagaan serta pengolahan wilayah kemaritiman khususnya wilayah kemaritiman pulau-pulau terluar yang ada di 

Indonesia. Dengan memanfaatkan citra satelit, wilayah perbatasan antar negara pun dapat kembali ditegaskan dan dapat ditetapkan 

perencanaan pengembangan pulau terluar selanjutnya sehingga dengan begitu kedaulatan negara Indonesia dapat tetap terjaga dan 

pengembangan pembangunan dapat diupayakan melalui perencanaan yang komprehensif. 

Kata kunci : spasial, citra satelit, kemaritiman. 

1.1 Latar Belakang 

Republik Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Kepulauan Indonesia mencakup 17.508 pulau (citra satelit terakhir 

menunjukkan 18.108 pulau) dan 6.000 diantaranya berpenduduk. Wilayah Indonesia yang terbentang dari 6°08' LU hingga 11°15' LS, dan 

dari 94°45' BT hingga 141°05' BT terletak di posisi geografis sangat strategis, karena menjadi penghubung dua samudera dan dua benua, 

Samudera India dengan Samudera Pasifik, dan Benua Asia dengan Benua Australia Luas total wilayah Indonesia yang 7.9 juta km2 terdiri 

dari 1.8 juta km 2 daratan, 3.2 juta km 2 laut teritorial dan 2.9 juta km 2 perairan ZEE. Wilayah perairan 6.1 juta km 2 tersebut adalah 77% dari 

seluruh luas Indonesia. Pantai Indonesia yang terentang sepanjang 95.180.8 km adalah terpanjang kelima di dunia (Sumber: UNEP, United 

Nations Environment Program, 2003). 

Dengan potensi wilayah laut yang sangat luas dan sumberdaya alam serta sumberdaya manusia yang dimiliki Indonesia, kelautan 

sesungguhnya memiliki keunggulan komparatif, Keunggulan kooperatif dan keunggulan kompetitif untuk menjadi sektor unggulan dalam 

kiprah pembangunan nasional dimasa depan. Pembangunan kelautan selama tiga dasa warsa terakhir selalu diposisikan sebagai pinggiran 

(peryphery) dalam pembangunan ekonomi nasional. Dengan posisi semacam ini sektor kelautan dan perikanan bukan menjadi arus utama 

(mainstream) dalam kebijakan pembangunan ekonomi nasional. 

Kondisi ini menjadi menjadi ironis mengingat hampir 75% wilayah Indonesia merupakan lautan dengan potensi ekonomi yang sangat 

besar serta berada pada posisi geo-politis yang penting yakni Lautan Pasifik dan Lautan Hindia, yang merupakan kawasan paling dinamis 

dalam percaturan dunia baik secara ekonomi dan potitik. Sehingga secara ekonomis-politis sangat logis jika kelautan dijadikan tumpuan 

dalam perekonomian nasional. Perubahan global pada saat ini adalah munculnya kesadaran akan pentingnya laut untuk meningkatkan 

kesejahteraan manusia. Hal ini menjadi daya tarik penduduk dunia untuk berpaling ke laut yang mengakibatkan kerawanan bidang keamanan. 

Negara Indonesia dikelilingi oleh laut luas yang terhubung langsung dengan teritorial negara tetangga dan juga terhubung langsung dengan 

laut internasional dimana banyak negara berkepentingan disana. 

Perlu dibangun sebagai bentuk pengamanan dan pengelolaan pulau-pulau terluar di Indonesia. Konsep Indonesia sebagai negara 

kepulauan (Archipelagic State) diakui dunia setelah UNCLOS disahkan 10 Desember 1982, dan Indonesia telah meratifikasinya dengan UU 

Nomor 17 Tahun 1985. Wilayah perairan yang demikian luas menjadi tanggung jawab yang besar dalam mengelola dan mengamankannya. 

Pengamanan dan pengelolaan wilayah perairan memerlukan batas laut yang pasti dan tegas sebagai batas nusantara Republik Indonesia 

dalam rangka melindungi, mengamankan dan menegakkan kedaulatan sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, yaitu dengan pengamanan 

dan pengelolaan pulau-pulau terluar di Indonesia 

1.2 Tujuan dan Manfaat 

Karya tulis ini bertujuan untuk mengemukakan konsep data spasial dan teknologi pendukung yang dapat diterapkan dalam rangka 

mewujudkan pengawasan antar pulau terutama pulau terluar sebagai tujuan dari rencana perlindungan dan pengelolaan wilayah yurisdiksi 

laut Indonesia. Manfaat yang dapat diambil dari karya tulis ini adalah mengemukakan model konsep dan sistem pengelolaan data spasial dan 


51

SOSIALISASI 

KARYA TULIS 4 PILAR BERBANGSA 

teknologi pendukung pengawasan batas wilayah negara sebagai bentuk solusi masalah kemaritiman, pengawasan serta pengelolaan 

pulau-pulau terluar Indonesia. 

2. Metodologi 

2.1 Analisis Deskriptif Teknologi/ Data Spasial 

Teknologi pengawasan terhadap pulau-pulau terluar akan memungkinkan tercapainya suatu keamanan terhadap keutuhan Negara 

Indonesia. Indonesia berpotensi sebagai target bagi negara-negara yang memiliki kepentingan untuk mengikis wilayah Indonesia dengan 

merampas pulau-pulau terluar yang dimiliki Indonesia. Indonesia harus memiliki teknologi yang dapat menyelamatkan keberadaan dari pulaupulau 

terluar Indonesia. 

Dengan semakin pesatnya kemajuan zaman, pemanfaatan data spasial pun berkembang dengan cepat. Hal ini didukung pula dengan 

meluasnya pemanfaatan Sistem Informasi Geografis (SIG) dan perkembangan teknologi dalam memperoleh, merekam dan mengumpulan 

data yang bersifat keruangan (spasial). Dengan Kemampuan penyimpanan yang semakin besar, kapasitas transfer data yang semakin 

meningkat, dan kecepatan proses data yang semakin cepat menjadikan data spasial merupakan bagian yang tidak terlepaskan dari 

perkembangan teknologi informasi. 

Kebutuhan akan informasi geospasial tidak hanya berupa peta atau bentuk visualisasi lainnya saja melainkan juga dalam bentuk sistem 

informasi berbasis geospasial. Bahkan para pengambil keputusan atau penentu kebijakan membutuhkan sistem yang lebih bersifat penentuan 

rencana-rencana aksi (action plan) yaitu sistem pendukung keputusan berbasis geospasial (geospatial decision support system). Sistem 

ini pada dasarnya memanfaatkan sistem informasi berbasis geospasial dan mengkombinasikannya dengan sistem lainnya yang bertujuan 

agar para pengambil keputusan dapat segera menentukan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam memecahkan suatu masalah. 

2.2.1 Konsep Teknologi Pencitraan Satelit 

Dalam menentukan jumlah pulau untuk melakukan pengawasan dengan citra satelit pada wilayah kemaritiman Indonesia, khususnya 

keberadaan pulau terluar sebagai “patokan” dari batas wilayah teritorial, diperlukan pemahaman akan pulau terluar itu sendiri. Definisi 

“pulau” sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut International 1982 (UNCLOS ’82), Pasal 121 : Pulau adalah daratan yang dibentuk 

secara alami dan dikelilingi oleh air, dan selalu di atas muka air tinggi. Dengan kata lain, pulau tidak boleh tenggelam pada saat pasut tinggi. 

Definisi pulau terluar adalah pulau dengan luas area kurang atau dengan 2000 Km 2 yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang 

menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional. Namun, selain jumlah pulau, maka adanya 

nama pada tiap pulau serta lokasi koordinat geografis, lintang dan bujurnya, adalah yang lebih penting. Hal ini sudah menjadi perhatian PBB 

sejak tahun 1959 dengan dibentuknya United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN). 

Citra satelit yang menjadi rancangan konsep adalah dari Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), yaitu data Shuttle Radar Topography 

Mission (SRTM) yang diusung oleh pesawat ulang alik (space shuttle) Endeavour pada tahun 2000. Citra digital tiga dimensi pulaupulau 

Indonesia hasil SRTM wilayah Nusantara mulai dimanfaatkan untuk membuat profil pulau-pulau kecil dan pulau-pulau terluar Indonesia. 

Juga diterapkan citra Satelit SPOT-5 Tiga Dimensi untuk survei toponim dan profil pulau-pulau di Indonesia. 

2.2.2 Konsep Pengawasan Keruangan Laut dengan Penginderaan Jauh 

Untuk melakukan pengawasan terhadap kelautan Indonesia serta pulau-pulau terluar Indonesia, dapat pula membuat Daftar Koordinat 

Geografis Titik-titik Garis Pangkal untuk menarik Garis Pangkal Kepulauan disertai referensi datum geodetis yang diperlukan. Dalam 

mewujudkan ketegasan batas wilayah diperlukan survei pemetaan yang baik dan benar serta memenuhi standar dan aturan kartografis. 

Survei pemetaan ini dapat dilakukan dengan melakukan pengukuran secara langsung ke lapangan ke wilayah melalui survei darat maupun 

laut, dengan survei udara, atau secara tidak langsung dengan menggunakan teknologi satelit penginderaan jauh. Indonesia sebagai negara 

Kepulauan berhak menarik garis pangkal kepulauan (archipelagic baseline), sebagai dasar pengukuran wilayah perairannya dari titik-titik 

terluar dari pulau-pulau terluarnya. Penarikan garis tersebut mencakup lebar (batas) Laut teritorial, Zona Tambahan, Zona Ekonomi 

Eksklusif (ZEE), dan Landas Kontinen 

2.2 Teknik Pemetaan Batas Wilayah 

Metode pelaksanaan penentuan atau penetapan batas wilayah didasarkan pada pedoman penetapan dan penegasan batas daerah 

yang dikeluarkan oleh Direktorat perbatasan Dirjen Pemerintahan Umum Departemen Dalam Negeri tahun 2002 di Jakarta, dengan ketentuan 

mengenai batas provinsi menggunakan peta laut dengan skala terbesar dan peta Lingkungan Laut Nasional skala 1 : 1.000.000, dan batas 

daerah Kabupaten dan Kota menggunakan peta laut dengan skala terbesar dan peta Lingkungan Pantai Indonesia LPI (1 : 50.000) 

Gambar 1. Batas Daerah propinsi (12 mil) dan Kabupaten/ Kota (4 mil) di laut bebas. (GD-ITB & Bakosurtanal. 2001) 

1. Titik awal adalah kontur kedalaman nol (garis pantai air rendah terendah), pada kontur kedalaman nol inilah ditentukan titik awal. 

2. Dari beberapa titik awal yang diperoleh, ditentukan garis dasar lurus ataupun agris dasar normal yang akan digunakan sebagai awal 


penentuan titik batas dan garis batas. 

Daerah dengan pantai yang saling berhadapan yaitu batas daerah di laut antara dua daerah daerah kabupaten atau kota dalam satu 

daerah provinsi yang saling berhadapan dengan jarak kurang dari 8 mil, diukur berdasarkan prinsip garis tengah (Gambar 2). 

Gambar 2. Penarikan garis batas dua daerah berhadapan dengan metoda sama jarak (ekuidistan) (GD-ITB&Bakosurtanal. 2001) 

Dalam penetapan batas laut internasional, diperlukan suatu proses perundingan. Dalam melaksanakan perundingan tersebut, posisi 

dasar yang diambil Indonesia yakni menolak hasil reklamasi sebagai garis pangkal baru. Selain itu Indonesia juga mengambil posisi untuk 

menggunakan referensi pantai asli (original geographic feature) peta 1973 dan UNCLOS 1982. Kesepakatan batas teritorial laut memiliki arti 

penting secara geoekonomi, geopolitik, relevansi dan urgensinya terhadap upaya pemeliharaan integritas wilayah. Secara geoekonomi 

batas baru tersebut akan menguatkan sejumlah kerja sama ekonomi dan upaya pengembangan kawasan. Secara geopolitik aspek keamanan 

menjadi lebih jelas, sehingga kerjasama yang akan dilakukan menjadi lebih baik. 

2.3 Penamaan Unsur Geografi Maritim 

Selain pemantauan karakteristik dan potensi pulau-pulau dengan citra satelit, penentuan dan penetapan batas wilayah dengan pemetaan, 

perlu dilakukan inventarisasi pemeliharaan, dan pengembangan pulau-pulau di Indonesia, maka diperlukan penamaan unsur geografi 

maritim. Nama unsur geografi merupakan nama unsur kenampakan atau ciri (features) di bumi. Unsur-unsur tersebut meliputi unsur alamiah, 

berupa daratan (terrestrial toponym), unsur geografi maritim dan perairan (marine atau maritime toponym), dan unsur bawah laut (under 

water feature), maupun unsur buatan, berupa unsur pemukiman dan unsur non pemukiman. Toponimi laut atau toponimi maritim membahas 

mengenai penarikan batas dan penamaan unsur-unsur geografi maritim yang tidak terlepas dari status yuridiksi nasional terhadap unsurunsur 

tersebut. (Djunarsjah, Eka dan rekan. Jurnal Geoid Geomatika ITS: 149) 

3. Hasil dan Pembahasan 

Pada tahun 1972, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mempublikasikan 6.127 nama pulau. Pada tahun 1987 Pusat Survei dan 

Pemetaan ABRI (Pussurta ABRI) menyatakan, jumlah pulau di Indonesia sebanyak 17.508, di mana 5.707 di antaranya telah memiliki nama. 

Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal), pada tahun 1992 menerbitkan Gazetteer Nama-nama Pulau dan Kepulauan 

Indonesia, dan mencatat 6.489 pulau bernama, termasuk 374 nama pulau di sungai. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 

(Lapan), pada tahun 2002 berdasarkan hasil kajian citra satelit menyatakan bahwa jumlah pulau di Indonesia adalah 18306 buah. 

(www.kompas.com) Namun dari data sebelumnya terlihat bahwa dari sekitar 18.306 pulau menurut kajian citra satelit LAPAN 2002 namun 

hanya 6.489 pulau yang bernama dan tercantum dalam Gazetteer Nama-nama Pulau dan Kepulauan Indonesia yang diterbitkan Bakosurtanal. 

Teknologi spasial yang digunakan dalam pengawasan wilayah kemaritiman pulau terluar masih kurang optimal. Pemanfaatan teknologi 

spasial sebagai database untuk menginventaris potensi wilayah kelautan khususnya wilayah pulau terluar sangat dibutuhkan. Selama ini 

pemanfatan teknologi spasial sering terfokus pada pendataan wilayah daratan. Dalam melakukan pendataan pulau-pulau terluar melalui 

konsep teknologi spasial, digunakan pendekatan analisis spasial analisis konflik, analisis arahan pengembangan. Analisis spasial dilakukan 

dengan menggunakan teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG) yang substansinya adalah analisis kesesuaian lahan/ wilayah. Sedangkan 

analisis konflik dilakukan dengan pendekatan Proses Hierarki Analitik (AHP), akan dapat ditentukan prioritas kegiatan pemanfaatan ruang 

yang optimal. Selanjutnya dengan analisis SWOT dan PRA akan dapat dihasilkan rekomendasi arahan pengembangan kawasan pesisir dan 

laut sebuah lokasi. (Afrianto. 2008). 

Teknologi spasial akan dapat berjalan dengan optimal dan efisien apabila didukung oleh perangkat survei yang dapat digunakan dalam 

waktu yang singkat serta memiliki ketepatan yang akurat. Penggunaan citra satelit dapat membantu dalam mendukung tercapainya pendataan 

wilayah kemaritiman pulau-pulau terluar yang ada di Indonesia. Contohnya saja penggunaan citra Satelit SPOT-5 Tiga Dimensi untuk survei 

toponim dan profil pulau-pulau di Indonesia. Dari ketinggian 826 kilometer, SPOT-5 merekam profil tiga dimensi pulau-pulau Indonesia dengan 

resolusi sampai 2.5 meter. Artinya, benda berukuran 2,5 X 2,5 meter di darat dapat dipantau dari satelit SPOT-5. 

Keberadaan batas laut sebagai batas maritim yang ada hubungannya dengan yuridiksi suatu negara pantai didasarkan pada UNCLOS 

1982, sedangkan penentuan batas laut berdasarkan nama unsur geografi maritim di perairan Indonesia telah ditetapkan oleh IHO dalam 

bentuk SP-23 tahun 1953 dan IMO mengeluarkan peta batas-batas laut dalam bentuk Draft 23 pada Mei 2001. Penentuan batas maritim 

dalam UNCLOS 1982 pada dasarnya mengacu pada garis-garis pangkal (baseline) yang merupakan garis-garis penghubung titik-titik 

pangkal (basepoints). Garis batas maritim diukur pada jarak tertentu dari garis pangkal sesuai dengan zona maritim yang terdapat dalam 

UNCLOS 1982, yaitu : laut territorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen. 

3.1 Perencanaan Tata Ruang 

Ruang didefinisikan sebagai wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat 

manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya. Dalam usaha merubah struktur 

ruang untuk meningkatkan kualitas hidup penggunanya, berkembang dua prinsip pendekatan : (1) studi terpadu terhadap satuan lingkungan, 

dan (2) analisis lingkungan untuk setiap elemen yang kemudian diintegrasikan informasinya (Golley dan Bellot, 1999). Untuk itu, langkah- 


53

SOSIALISASI 

KARYATULIS 4 PILAR BERBANGSA 

langkah kegiatannya meliputi : 

3.2 Pendekatan Survei Penatagunaan 

Merencanakan suatu tata ruang secara praktis dapat diartikan sebagai suatu upaya merancang penetapan zona pemanfaatan dan/atau 

peruntukan suatu kawasan. Sebagai suatu proses penatagunaan ruang, upaya ini diwujudkan dalam serangkaian kegiatan studi untuk 

alokasi ruang beserta batas keruangannya yang berpeluang dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan survei. Secara umum, metode 

ini bermaksud : 

1. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan corak penting komponen-komponen abiotik, biotik, dan kultural beserta proses-prosesnya pada 

suatu daerah dan/atau kawasan, 

2. Menilai kebermaknaan dan keterbatasan sesuai sasaran yang ditetapkan, 

3. Memperkaitkan informasi ini dengan aransemen institusional untuk penggunaan berimbang, konservasi dan pengembangan berkelanjutan. 

Dari perspektif teknis, pendekatan survei ini mencakup empat tahapan analisis dan pemetaan : 

Data komponen abiotik, biotik, dan kultural disajikan masing-masing dalam dua perangkat peta. Perangkat peta yang satu mengilustrasikan 

informasi struktural terpilih dominan pada ruang kajian, dan peta lainnya menampilkan informasi fungsional menyangkut di mana prosesproses 

berlangsung. Pada sisi kultural, informasi yang dikoleksi dapat difokuskan pada penampilan aktual penggunaan dan/atau pemanfaatan 

ruang pesisir dan sumber dayanya. Informasi struktural dipetakan mencakup existing kawasan-kawasan permukiman, wisata, jalur 

perhubungan, pelayaran, pelabuhan, penangkapan ikan, budidaya ikan, pertanian/ perkebunan, penempatan limbah, dan proteksi/ 

perlindungan pesisir. 

Sejumlah peta yang dihasilkan pada tahapan kedua, dianalisis dan diinterpretasi dalam tahapan ini untuk kemudian hasilnya disajikan 

sebagai ikhtisar kebermaknaan dan keterbatasan tata ruang. Dalam hal ini, peta yang dihasilkan sebagai ikhtisar menyajikan indikasi 

mengenai simpul-simpul utama beserta koridor dalam tata ruang. Selain itu, tergantung pada interpretasi pada tahap-tahap sebelumnya, 

jumlah peta yang dihasilkan dapat terdiri atas perangkat tunggal (satu ikhtisar kebermaknaan dan satu ikhtisar keterbatasan) atau perangkat 

berganda (lebih dari satu ikthisar untuk aspek kebermaknaan dan keterbatasan). Peta ikhtisar menyajikan interrelasi kawasan yang 

komponen abiotik, biotik, dan kultural memiliki corak bermakna atau corak terbatas. 

Terakhir yaitu deliniasi batas dan identifikasi penatagunaan sesuai tujuan dan sasaran. Pada tahapan ini, peta yang dihasilkan dalam 

tahapan ketiga diinterpretasikan untuk memungkinkan penetapan batas dan/ atau peruntukan berbagai kawasan. Berkenaan dengan hal itu, 

serangkaian analisis institusional diupayakan dalam menemukan alternatif-alternatif terbaik. Proses penarikan keputusan berkriteria ganda, 

dapat diterapkan baik berupa metode pembobotan, maupun metode Electre dan Analytic Hierarchy Process (Glaria dan Cenal, 1999) 

Hal lain yang perlu juga diperhatikan dalam menggunakan teknologi satelit penginderaan jauh dalam penentuan batas wilayah laut adalah 

karakteristik pasang surut wilayah yang dikaji. Bagaimanapun juga, teknologi satelit penginderaan jauh dapat meminimalkan penggunaan 

waktu dan biaya dalam melakukan survei pulau-pulau serta karang terluar Indonesia. Monitoring keberadaan pulau-pulau dan karang 

tersebut pun dapat dilakukan dengan teknologi ini yaitu dengan data time series. Dengan adanya sistem inventarisasi pulau-pulau dan 

karang terluar Indonesia secara sistematik maka pengelolaannya akan lebih mudah baik yang terkait dengan keutuhan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia maupun untuk tujuan lainnya seperti pengembangan daerah wisata bahari, program transmigrasi maupun tumbuhnya 

pusat-pusat ekonomi baru. 

4. Kesimpulan 

1. Indonesia sebagai negara maritim, memiliki permasalahan yang kompleks pada bidang kemaritiman. Pulau-pulau terluar yang memiliki 

nilai strategis bagi negara Indonesia belum dapat terinventarisasi dan dikembangkan sesuai karakteristiknya dengan baik. 

2. Penggunaan teknologi spasial saat ini, umumnya masih digunakan dalam tata ruang daratan. Penggunaan teknologi spasial pada tata 

ruang kelautan masih terbilang kurang optimal. Dengan memanfaatkan citra satelit, terintegrasi dengan sistem informasi geografis dan 

dikelola dalam jaringan intranet/LAN dapat mengoptimalkan pengelolaan pulau-pulau terluar dengan cara mengkaji keadaan tampakan 

alam pulau terluar dari citra satelit yang telah dikoreksi dan diinterpretasi, pengembangan dengan perencanaan tata ruang dan 

pendekatan survei penatagunaan, serta kerjasama antar departemen yang berkaitan dengan pengembangan keruangan wilayah 

Indonesia. 


3. Saat ini RUU Geospasial telah disetujui oleh DPR RI sehingga perlu tindak lanjut mengenai keterbangunan sistem informasi geografis 

yang terintegrasi dengan penginderaan jauh, sehingga tantangan saat ini tidak hanya terbatas pada inventarisasi pulau-pulau terluar, 

namun bagaimana pengembangan dan pemanfaatannya. Diperlukan pembentukan kelembagaan yang membawahi sistem ini agar 

kebenaran data, standar prosedur dan hal-hal lain dapat dipertanggung jawabkan. 

Pengantar 

Konteks problematis demokrasi kebangsaan terletak dalam dinamika jaman yang telah mewujudkan gelombang modernitas- global di 

bidang kebudayaan. Jika modernisasi mempunyai ruang lingkup sosiologis- kultural maka demokrasi bergerak guna memasukkan ke 

dalamnya dimensi politik kenegaraan sehingga politik memang menjadi teritorinya. 

Dalam alur pikir sedemikian, demokrasi di Indonesia dalam konteks modernitas-global perlu dicari energinya agar dengannya mampu 

melakukan tranformasi dan emansipasi. Maka itu, demokrasi tidak akan terlepas dari ranah budaya kebangsaan di bagian hilirnya sebagaimana 

dia pun tidak terpisahkan dari falsafah dan ideologi di ranah hulunya. Tesis semacam ini kemudian merekomendasikan bahwa demokrasi 

di Indonesia adalah Demokrasi Indonesia. 

Selama berabad- abad jagat ilmu pengetahuan telah menderita hegemoni dan arahan dari epistemology barat. Mengherankan, jika sejak 

dekade 1970-an diserukan agar modernisasi jangan berjalan dengan cara westernisasi, aspirasi sejenis di bidang keilmuan sangat 

terlambat. Naskah ini bergerak eksperimental untuk memberitahukan bahwa keindonesiaan kita kaya bukan hanya dalam sumberdaya 

alam, melainkan juga dalam sumberdaya pengetahuan. 

Nasionalisasi jangan berhenti pada obat-obatan herbal, sebab dengan falsafah dan ideologi Pancasila, ilmu pengetahuan dapat juga 

dinasionalisasikan asalkan kaum ilmuwannya tidak malas, bersedia memeras otak dan tidak berorientasi positivistik dalam diksi technocratic 

knowledge. Lihatlah Malaysia, sejak dekade 190-an saat penulis belajar di Universiti Malaya, islamisasi ilmu telah berjalan dengan 

pesat. Philipina telah agak jauh menyusun Psikologi Philipina. 

Permasalahan 

Naskah ini menetapkan tiga permasalahan, yakni: (i) benarkah praksis demokrasi di Negara ini benar mampu mendorong kemajuan 

bangsa ? (ii) sejauh manakah demokrasi di Indonesia dapat ditransformaiskan menjadi Demokrasi Indonesia ? dan (iii) bagaimana presisi 

Pancasila sebagai landasan demokrasi kebangsaan dengan/dalam modalitas etika politik ? 

Demokrasi dan Kondisi Kekinian 

Yargon reformasi 1998, yakni “demokratisasi” telah berhasil mencairkan dan mengalirkan sejumlah stagnasi ala rejim Orde Baru. 

Amandemen konstitusi berjalan empat tahap sekaligus mengeliminasi sakralitas UUD 1945; kebebasan mediamassa dan seni 

pertunjukan; dan diskriminasi kewarganegaraan diakhiri dimana tidak dikenal lagi KTP merk OT. Presiden G.W. Bush, tak urung memuji 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia adalah Negara terbesar ke empat di dunia untuk sukses demokrasi. Benarkah 


PANCASILA SEBAGAI SUMBER NILAI DEMOKRASI INDONESIA 

*Sebuah Pencarian Etika Politik 

Oleh Slamet Sutrisno 

Fakultas Filsafat UGM, (Juara I Kategori Masyarakat Umum) 

55

SOSIALISASI 

KARYATULIS 4 PILAR BERBANGSA 

demikian dalam kenyataan empiris ? 

Pentingnya etika politik dalam praksis politik dan khususnya demokrasi berpautan dengan bibit- bibit nepotisme dalam kecenderungan 

politik dinasti yang tentunya akan menabrak makna demokrasi. Kepemimpinan nepotis sulit mendewasakan demokrasi sebab demokrasi 

memang berkorelasi dengan keandalan leadership sebagaimana ditekankan Sigmund Neumann bahwa demokrasi butuh kepemimpian 

sepadan. Maka itu, penguatan demokrasi dengan menanamkan kaidah etika politik adalah keniscayaan agar jangan terbukti ucapan Sukarno 

–menyitir Dr.Goebbels—:”pemimpin besar itu tidak karena pilihan.” 

Bernard Shaw pernah berujar agar dikumpulkan saja para ahli sedunia guna menghimpun pendapat yang akan menghilangkan kesimpangsiuran 

mengenai demokrasi. Jadi di antara kaum pemikirnya, demokrasi sendiri menjelaskan perihal ketidakjelasannya. Dan kekaburan 

konseptual tentang demokrasi itu malahan dibenarkan oleh fakta empiris, khususnya di negeri kita, betapa demokrasi dalam praktek lebih 

banyak mudharat katimbang manfaatnya. Money politics dan kongkalikong oleh kaum elitnya adalah bukti bahwa sesungguhnya demokrasi 

di negeri kita selama rejim reformasi tak begitu besar keberhasilan substansialnya. 

Mengutip Badiou, filsuf Sindhunata menyatakan bahwa praksis demokrasi kita hanyalah “demokrasi materialistis,” karena: “Demokrasi 

hanya dipakai sebagai alat agar orang dapat hidup enak dan nikmat. Maka demokrasi diperhambakan kepada kepentingan pasar dan 

mendukungnya yang bisa mendorong orang hidup nyaman, mewah dan enak.Demokrasi tak mendrong orang untuk hidup dekat kebenaran,” 

demikian Sindhunata, Pemimpin Majalah BASIS, Yogyakarta. 

Demokrasi yang dipraktekkan sekarang ini sering disebut kebarat-baratan yang dalam prakteknya mungkin “lebih barat” dari demokrasi 

liberal itu sendiri. Indikator ketidakberhasilan praksisnya antara lain dapat diperbandingkan dengan demokrasi barat sungguhan di jaman 

pemerintahan parlementer tahun 1950-an. Mengikuti Neumann tentang korelasi demokrasi dan kepemimpinan, jika dekade 1950-an bisa 

dilahirkan para elit politik yang berwatak negarawan – Wilopo, Sartono, Idham Chalid,Hamengku Buwono IX, Sukiman, A.K.Gani, J.Leimena, 

J.Kasimo, Roeslan Abdulgani dll—demokrasi sekarang ini hanya melahirkan banyak politikus “murahan.” 

Kata kunci terpenting dari perbedaan diametral kualitas kepemimpinan Negara tersebut adalah pada kedalaman hayatan kaidah etika 

politik pada elit politik dekade 1950-an. Politikus masa kini, sesungguhnya terlalu berwatak pragmatis. 

Kritisisme terhadap Modernitas-global 

Guna mencamkan pesan Hans Morgenthau, bangsa- bangsa non-barat tak boleh meninggalkan keawasan (alertness) terhadap 

modernisasi/globalisasi berhubung dengan watak kepenjajahannya yang manifest. Sukarno di tahun 1964 mencanangkan “Trisakti Tavip,” 

yakni: (i) berdaulat di bidang politik (ii) berdikari di bidang ekonomi dan (iii) berkepribadian di bidang kebudayaan. Terutama kepada para 

mahaguru Sukarno wanti- wanti, janganlah textbook thinking ! 

Pemikir Indonesia terkemuka, Soedjatmoko, menyatakan:”Sampai medio 1970-an kita berpikir tentang pembangunan sebagai dikotomi 

antara modernitas dan tradisi. Kini kita sadari bahwa pembangunan tidak bisa lepas dari tradisi, dan bahwa modernitas dan tradisi terpaut 

satu sama lain dalam hubungan dialektis.” Dia mengimbau suatu kesadaran sejarah sebagai penyadaran nasional, ke arah self understanding 

of a nation, kepada “sangkan- paran” suatu bangsa, kepada persoalan what we are, why we are what we are. 

Toch barat sendiri melakukan hal yang sama. “In the field of social invention, the American Constitution was a synthesis of (a) Western 

European philosophy and (b) the experience of the colonists. At the same time some of the ideological elements in the Constitution go back 

to Ancient Athens.” (Merril, 1957). 

Demokrasi, politik dan kebudayaan berciri interkonektif, interaktif dan integratif. Modernitas dengan yargon progress (kemajuan)-nya 

menghasilkan banyak hal demi terkelolanya kebutuhan dan keinginan manusia se jagat. Di saat yang sama modernitas-global pun telah 

memenderitakan manusia ke ujung gelap kegersangan spiritual dan kenihilan makna hidup. George Luckas malah menyebutkan, jaman 

modern membawa “ketergelandangan transcendental” yang di dalamnya manusia tak lagi memiliki tanahair— tempat dimana ia merasa 

kerasan. Bohme menyebut, itulah “vertigo modernitas” yang kini menghampiri diri kebangsaan kita (Sindhunata; 2010). Di tengah konteks 

makro itulah naskah ini mau mendiskusikan etika politik dengan/dalam demokrasi selaku representasinya. 

Pancasila dan Etika Politik 

Modernitas bukannya tak mempengaruhi benak seorang Sukarno yang amat suka menghayati dinamika, dialektika dan romantika kehidupan 

bangsa dan revolusinya. Pada gilirannya ke tiga kaidah tersebut menyatu dalam intisari Pancasilanya, yakni Gotongroyong. Betapapun 

amat gamblang bahwa Pancasila digali oleh Sukarno, dalam perkembangannya tokoh- tokoh pemikir Pancasila berikut patut dicamkan. 

Notonagoro dalam riset panjangnya antara lain menyimpulkan bahwa landasan filosofis Pancasila adalah hakekat manusia, yang 

berwatak monopluralis. Soediman Kartohadiprodjo mendapatkan pembenaran dari kancah hukum adat, bahwa ruh Pancasila adalah nilai 

kekeluargaan. Pranarka dalam disertasinya menyimpulkkan bahwa Pancasila adalah alam pikiran keindonesiaan, bukan subsistem helenistik 

dan semitistik. Kuntowijoyo menyebut Pancasila adalah Theodemokrasi, ke atas berbatas kuasa Tuhan dan ke bawah kuasa rakyat. 

Drijarkara mendasarkan Pancasila pada esensi kecintaan kepada Tuhan; religiusitas adalah nilai dasarnya. Adapun M. Nasroen menyebutkan 

nilai-nilai dasar Pancasila terdiri atas Ketuhanan YME, kekeluargaan dan rasionalitas. 

Etika politik untuk demokrasi dapat dijabarkan dan direfleksikan dalam tesis- tesis tersebut 

Guna menyusunnya, perlu metodologi yang basisnya adalah modalitas Pancasila sebagai culture-based ideology.dan bukan powerbased 

ideology sebagaimana sering dihayati kaum penguasa saat ini. Substansinya, etika politik Pancasila harus dikembangkan berlandaskan 

asas- asas: spiritualitas, respek manusiawi, wawasan nasion, pengutamaan kualitas di atas kuantitas; dan asas keadilan. Keseluruhannya 

dikembangkan dalam prinsip cinta kasih, kekeluargaan dan hikmat kebijaksanaan. Harus dijaga agar etika politik tersebut mampu mengeliminir 

penetrasi epiphenomenon (realitas pinggiran) atas phenomenon (substansi). Dengan itu demokrasi di Indonesia layak dikembangkan ke 

arah Demokrasi Indonesia. 


Balada Para Pengayuh Sepeda di Kota Tua 

Di tengah himpitan kemajuan zaman, para penarik ojek sepeda di bilangan stasiun Kota Jakarta 

Barat terus bekerja hingga kaki mereka tak kuat lagi untuk mengayuh sepeda. 

Ojek Sepeda di kawasan Stasiun Kota, Jakarta Barat 

JAKARTA merupakan miniaturnya Indo 

nesia. Kota ini dihuni oleh semua orang 

yang datang dari daerah di seluruh Indonesia. 

Mereka hidup dan mencari makan 

dengan caranya sendiri-sendiri. Yang 

beruntung bisa senang dan kaya. 

Sementara yang kurang beruntung harus 

siap menderita. Kenyataan itu menimbulkan 

kesenjangan antara satu kelompok 

masyarakat dengan kelompok yang lain. Dan, 

hal ini menjadikan persoalan yang ada di 

Jakarta benar-benar sangat kompleks. 

Masalah pengadaan sarana transportasi 

misalnya, di sela gegap gempitanya usaha 

Pemprov DKI Jakarta menyediakan sistem 

transportasi massal, eksistensi ojek sepeda 

sepertinya tak terusik. Salah satunya bisa 

ditemukan di kawasan Stasiun Kota, Jakarta 

Barat. Padahal, dari tahun ke tahun para 

pengojek sepeda itu menghadapi tantangan 

yang terus meningkat. Penghasilan yang 

mereka dapat terasa semakin berat untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari. Belum lagi 

munculnya ojek sepeda motor dan 

bertambahnya pemilik kendaraan roda dua, 

membuat usaha ojek sepeda kian terhimpit. 

Bejo (45), pengojek sepada asal 

Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang 

Jawa Tengah misalnya. Akhir minggu 

pertama di bulan Januari 2012, tepatnya 

Minggu (8/1), Bejo terlihat murung. Ia 

membiarkan sepedanya kedinginan, berdiam 

diri di bahu jalan seberang Stasiun Kota. 

Padahal saat itu jarum jam telah menunjuk 

pukul 11.30 WIB. Selidik punya selidik, sejak 

pukul 06.00 WIB, saat ke luar dari kontrakan, 

Bejo baru sekali menarik penumpang. 

Karenanya, ia pun baru mengantongi uang 

sebesar Rp 10.000 sebagai imbalan. 

Selebihnya ia hanya bersabar, menunggu 


dan terus menunggu, barangkali masih ada 

penumpang yang membutuhkan jasanya. 

Sudah lebih dari lima belas tahun Bejo 

menekuni profesi sebagai penarik ojek 

sepeda. Pekerjaan itu dia lakoni karena lelah 

menjadi pegawai bengkel stainless steel. 

“Kalau narik sepeda, kita bebas menetukan 

jam kerja kita. Dan tidak perlu tergantung 

dengan orang lain”, kata Bejo 

berargumentasi. 

Kecilnya penghasilan yang diperoleh dari 

pekerjaan ini membuat Bejo merelakan istri 

dan kedua anaknya tetap berada di desa. 

Dengan begitu, ia bisa lebih leluasa 

menetukan tempat tinggal. Tidak harus 

mengontrak rumah sendiri, yang tarifnya 

sudah sangat mahal. Dan, untuk menghapus 

rasa rindu terhadap keluarga, satu hingga 

dua bulan sekali, Bejo mudik. Sembari 

menyerahkan hasil keringatnya, kepada orang-orang 

yang dicintainya. 

Hari itu, nasib Bejo dan juga ratusan 

pengojek sepeda yang lain di kawasan 

Stasiun Kota memang kurang mujur. 

Mendung dan hujan yang membasahi bumi 

Jakarta, seolah menutup pintu rezeki bagi 

mereka. Para pelanggan yang biasa 

memanfaatkan jasa mereka mengurungkan 

menyewa ojek sepeda, mungkin khawatir 

basah kuyup terkena air hujan. Kalau 

kondisinya tidak berubah, bisa-bisa 


penghasilan Bejo tiap hari yang biasanya 

mencapai Rp 30.000 – Rp 40.000, tak 

terpenuhi. Padahal, pada hari libur seperi 

itu, kadang Bejo mendapat pemasukan lebih 

dari para pemakai jasa kayuh sepeda yang 

disediakannya. 

Meski kondisi para pengojek ini makin 

terhimpit oleh kemajuan dan peradaban 

zaman, namun jumlah mereka cukup besar. 

Tahun 2004, sebuah partai politik mensinyalir 

jumlah para pengayuh sepeda ini mencapai 

700 orang. Angka tersebut didapat setelah 

dilakukan sensus untuk kepentingan 

pemenangan pemilihan umum. Menurut 

Bejo, kini jumlahnya sudah meningkat menjadi 

lebih dari seribu orang. Karena banyak 

diantara para pengojek yang menyertakan 

saudara mereka dari kampung untuk ikut 

bekerja. Rata-rata mereka berasal dari Jawa 

Tengah, antara lain dari: Pemalang, Tegal, 

Purwokerto, Wonogiri dan Batang. 

Bagi orang lain, pekerjaan selaku penarik 

ojek sepeda akan terasa sangat berat. 

Namun karena tidak memiliki keahlian apapun, 

Darji (60), pengojek dari Pemalang, tetap 

menggantungkan hidupnya dari pekerjaan 

ini. Tubuhnya memang tidak sekuat dahulu. 

Tapi, apa boleh buat agar dapurnya tetap 

mengepul, Darji pun akan terus mengayuh 

sepeda sampai kakinya tak kuat lagi. ❏ 

M. Budiono 

57

RAGAM 

Suaka Margasatwa Muara Angke 

Potensi Hutan Mangrove di Utara Jakarta 

Dari kawasan Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, terlihat bahwa wilayah Ibu kota rentan 

dengan marabahaya yang datang dari laut. Beruntung, di tempat tersebut terdapat secuil lahan 

hutan mangrove. Bukan saja indah, juga memberi perlindungan bagi wilayah Jakarta 

Jembatan Kayu 

BANYAK orang yang belum tahu, 

termasuk warga Jakarta sendiri, 

bahwa Ibukota Negara Indonesia ini 

masih memiliki kawasan wisata alam yang 

sayang untuk di lupakan. Yaitu, kawasan 

wisata terbatas Suaka Margasatwa Muara 

Angke (SMMA). Tempat konsevasi alam dan 

berbagai binatang endemik Jakarta ini 

berbentuk hutan mangrove. Posisinya 

terletak di Kelurahan Kapuk Muara, 

Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. 


merupakan kawasan terakhir yang 

melindungi Jakarta dari abrasi dan deburan 

ombak laut. Rimbunnya pepohonan di sana 

mampu menjadikan tempat ini sebagai 

wilayah penyimpan cadangan air bagi 

warga Jakarta. Selain itu, SMMA juga 

menyimpan tantangan dan petualangan 

bagi para pengunjung. Terlebih buat 

wisatawan yang belum terbiasa mengunjungi 

hutan belantara. 

Sayang, kawasan tersebut belum 

mendapatkan perhatian sebagaimana 

seharusnya. Banyak lahan kosong yang 

ditinggal mati pepohonan yang sebelumnya 

tumbuh di sana. Sarana dan prasarananya 

pun jauh dari memadai. Yang lebih mengkhawatirkan 

adalah sampah plastik yang 

bertebaran, dan sagat gampang ditemukan 

di wilayah itu. 

Untuk melihat kekayaan dan eksotisme di 

dalam kawasan tersebut, pengunjung bisa 

melalui dua jalur yang berbeda. Pertama, 

merupakan jalan yang dibuat dari kayu, 

laiknya jembatan. Panjangnya mencapai 800 

m dengan lebar dua meter. Jalur kedua, 

merupakan sungai yang airnya mengalir 

tepat di sisi SMMA, bahkan meluber hingga 

menenggelamkan sebagian wilayah itu. Di 

kedua jalur tersebut pengunjung bisa 

menikmati adanya tantangan yang 

menguras adrenaline. 

Untuk melalui jalur pertama yang 

berbentuk jembatan kayu, pengunjung harus 

memiliki sedikit keberanian. Pasalnya, 

beberapa bagian jalan ini terlihat mulai 

rapuh. Beberapa ruas kayu di jalan itu juga 

sudah tidak utuh lagi. Banyak lempengan 

kayu yang raib dari tempatnya, sehingga 


meninggalkan lubang menganga. Sebagian 

yang lain terlihat lapuk termakan panas dan 

hujan, seperti halnya styrofoam, mudah 

patah saat dilintasi. Tidak cukup sampai di 

situ, di bagian lain, kondisinya mengkhawatirkan, 

posisinya oleng, miring di salah 

satu sisi. Sehingga melahirkan perasaan 

mencekam dan menguras adrenaline 

wisatawan yang melintas di atasnya. 

Situasi yang tidak kalah menarik bisa 

ditemukan bila perjalanan mengelilingi Suaka 

Margasatwa Muara Angke itu dilakukan 

melalui perjalanan sungai. Dengan 

mengeluarkan kocek sebesar Rp 200 ribu 

sampai Rp 300 ribu untuk sewa boat, 

dipastikan pengunjung tak akan merasa rugi. 

Namun, semua itu tak menjamin bahwa 

perjalanan bakal berlangsung lancar. 

Tumpukan sampah yang mengendap di 

dasar sungai atau hanyut bersama aliran 

air sanggup mematikan baling-baling kapal. 

Sehingga memaksa si pengemudi kapal, 

bolak-balik menstater mesin kapalnya. 

Yang lebih parah, baling-baling kapal yang 

mati itu tidak serta merta hidup saat distarter. 


Butuh beberapa kali starter agar mesin bisa 

hidup kembali. Padahal, boat yang ditumpangi 

terus bergerak mengikuti arus sungai. Kalau 

tidak beruntung, bisa-bisa membentur 

kapal nelayan yang diparkir di sepanjang 

sungai. Meski mencekam, perjalanan melalui 

sungai dijamin aman dan mengasikkan 

karena tersedia banyak pelampung. 

Sepanjang perjalanan, wisatawan akan 

disuguhi pemandangan khas hutan mangrove. 

Menyusuri jalan-jalan sempit beratap rendah, 

terdiri dari daun dan cabang pohon mangrove. 

Menjumpai beragam burung yang sedang 

berburu makanan. Hingga canda ria kelompok 

monyet berekor panjang (Macaca 

Fascicularis). Termasuk pemandangan luas 

mengarah ke Laut Jakarta. 

Dari kejauhan sayup-sayup terdengar 

deburan ombak. Semakin dekat dengan laut, 

Tumpukan sampah hanyut bersama aliran air 


semakin jelas pula pecahan ombak itu 

terdengar. Ketika perahu yang kita tumpangi 

berada tepat di atas pertemuan air sungai 

dengan air laut, yang muncul kemudian 

adalah pemandangan alam nan menakjubkan. 

Ombak yang bergerak di atas lautan 

luas tanpa batas. 

Kuntul Kecil 

Begitulah keindahan pemandangan yang 

disediakan Suaka Margasatwa Muara 

Angke, di pinggiran utara Kota Jakarta. 

Meski ada sampah yang menumpuk, 

jembatan yang makin lapuk, atau fasilitas 

yang sangat minim, namun SMMA adalah 

kawasan yang bisa menjadi alternatif tujuan 

wisata terbatas. Karena di sana tumbuh dan 

hidup puluhan jenis vegetasi mangrove dan 

tumbuhan lainnya. Juga berbagai jenis 

satwa, mulai dari burung air dan burung 

hutan, hingga monyet dan biawak. 


merupakan hutan mangrove dan lahan 

basah yang menjadi benteng terakhir untuk 

melawan abrasi. Tempat itu menjadi 

kawasan endemik, burung kuntul kecil dan 

elang bondol. Keduanya merupakan jenis 

burung khas Jakarta yang nyaris punah. 

Kuntul kecil, seperti namanya memiliki 

ukuran yang mini, bahkan lebih langsing 

dibanding burung dara. Kuntul kecil bisa 

bergerak lincah, baik saat menghindari 

marabahaya atau memburu mangsa. 

Sedangkan elang bondol, maskot Jakarta, 

ini terlihat sangat gagah. Badannya 

berwarna gelap, sedang kepala dan 

lehernya putih bersih. 

Selama Januari –Agustus, sebagian 

burung yang melakukan migrasi dari Asia ke 

Australia dan transit di Pulau Rambut, juga 

ikut mencari makan di SMMA. Ini membuat 

pemandangan di Suaka Margasatwa Muara 

Angke makin semarak. 

Agar tidak terhambat, sebelum berkunjung 

ke Suaka Margasatwa Muara Angke, 

sebaiknya wisatawan mengurus Simaksi 

(Surat Ijin Masuk Kawasan Konservasi) 

terlebih dahulu. Surat ini bisa diperoleh di 

Dinas Sumber Daya Alam DKI Jakarta, di 

bilangan Salemba Jakarta Pusat. 

Maklum, tempat tersebut bukan kawasan 

wisata sebagaimana lazimnya. Hanya orang-orang 

tertentu saja yang boleh masuk. 

Yaitu, mereka yang memiliki tujuan 

melakukan konservasi, pemeliharaan, 

pelestarian hingga perlindungan. Itupun 

hanya bisa dilakukan setelah mengantongi 

surat ijin dari Dinas Sumber Daya Alam 

Pemprov DKI Jakarta. 

“Peraturan itu diberlakukan untuk menjaga 

keaslian dan keasrian kawasan ini, termasuk 

binatang dan tumbuhannya,” kata Tanto, 

salah seorang petugas yang berjaga di sana. 

Mengingat pentingnya kawasan tersebut, 

sudah saatnya seluruh warga Jakarta ikut 

menjaga dan melestarikan Suaka 

Margasatwa Muara Angke. Pembangunan 

atau pengalihan fungsi SMMA menjadi 

kawasan hunian, seperti yang ada di sekitar 

Suaka Margasatwa Muara Angke, bakal 

mengundang bencana besar bagi warga 

Jakarta. ❏ 

MBO 

59

FIGUR 

Cara Tanggulangi Bencana 

Cari Akar Masalahnya 

TB. Dedy ‘Miing’ S. Gumelar 

Dedy S. Gumelar --lebih akrab di sapa Miing-- mantan 

artis pelawak tenar Indonesia yang kini berkiprah 

sebagai anggota DPR RI mengaku, sangat prihatin 

dengan bencana banjir yang menenggelamkan ribuan 

rumah di Kabupaten Serang, Pandeglang, dan Lebak, 

Provinsi Banten. Bahkan banjir ini sampai 

menenggelamkan beberapa ruas jalan tol Tangerang 

- Merak. 

Penanggulangan bencana yang dilakukan 

pemerintah setempat juga membuat Miing geram. 

“Saya miris melihat setiap ada bencana, seperti di 

Banten ini, penanggulangannya selalu begitu, 

pemerintah daerah turun, Kemensos turun, obatobatan 

dan lain sebagainya. Itu bukan solusi, itu hanya 

penyelesaian sementara yang sangat gampang,” ujar 

anggota dewan dapil Banten I ini saat ditemui di 

Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Selasa ( 

17/1 ). 

Miing menegaskan bahwa bencana banjir yang 

selalu terjadi ini harus dicarikan jalan keluar atau solusi 

yang cerdas. Tema besarnya, bagaimana supaya 

tidak ada bencana banjir lagi. “Akar masalah sehingga 

bencana banjir datang itulah yang seharusnya dicari. 

Jangan selalu menyalahkan alam,” ujarnya. 

Miing mengaku, sangat tahu akar masalah yang 

ada di Banten, karena ia menguasai liku-liku 

permasalahan di daerah ini. Akar masalah yang 

sangat krusial dan sangat mengakar serta sulit 

diperbaiki, menurut Miing, adalah masalah kerusakan 

alam yang parah. Pohon di hutan banyak ditebangi, 

dan hampir setiap hari gelodongan kayu menjalar di 

sungai sehingga sungai menyempit. Pasir-pasir galian 

dikeruk tanpa memerhatikan dampak negatifnya. 

“Inilah akar masalahnya. Jika alam dicederai, ya 

wajar saja suatu saat akan terjadi bencana banjir, 

yang ujung-ujungnya menyengsangsarakan rakyat. 

Inilah perlu kebijakan yang berpihak kepada 

kelestarian alam dan rakyat,” tandasnya. 

Miing menyatakan, sudah saatnya pemerintah 

berubah. Perhatikan alam dan manusianya. “Kalau 

pemerintahan berjalan sesuai misi dan visinya untuk 

kemakmuran Indonesia dan rakyatnya maka sedikit 

demi sedikit semua masalah bangsa ini akan selasai, 

saya percaya itu,” ungkap Miing. ❏ 


Derry Irawan

Amanah Partai, 

Saya Terus Maju Sebagai Calon Walikota Sukabumi 

SOSOK anggota wakil rakyat muda yang juga isteri seorang 

menteri, Inggrid Maria Palupi Kansil, akhir-akhir ini banyak 

disorot publik. Apa pasal? Ternyata ia berani maju mencalonkan 

diri menjadi Walikota Sukabumi pada pilkada mendatang. 

Keinginan Inggrid yang “pede” untuk terus maju memperebutkan 

kursi walikota banyak menimbulkan pertanyaan di benak sebagian 

masyarakat, di tengah adanya pemberitaan mundurnya pejabat 

daerah dari kalangan artis, atau malah gagal sebelum pencalonan. 

“Saya maju bukan karena keinginan mutlak saya, tapi ini 

merupakan amanah partai dan tanggung jawab saya saja kepada 

masyarakat Sukabumi yang meminta saya menjadi calon walikota 

mereka,” ujarnya saat dikerubungi wartawan, termasuk Majelis, 

usai Rapat Paripurna DPR RI, Senin ( 9/1 ). 

Menurut Inggrid, keluarga dan sudah dipastikan juga suami 

mengizinkan ia untuk maju pada Pemilukada Kota Sukabumi. Saat 

ini, dirinya tengah menunggu restu dari Dewan Pengurus Pusat 

Partai Demokrat. Jika restu tersebut sudah turun dipastikan ia 

langsung menjadi calon dari Partai Demokrat yang maju dalam 

Pemilukada Kota Sukabumi mendatang. ❏ 

Biarkan Semua Proses Hukum Berjalan, Nanti Kita Lihat 


Derry 

Inggrid Maria Palupi Kansil 

BERITA-BERITA miring terus membayangi wakil rakyat 

Angelina Sondakh. Apalagi nama artis cantik ini disebutsebut 

dalam kasus Wisma Atlet dengan tersangka 

M.Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, yang 

proses hukumnya kini tengah berlangsung di KPK. 

Angie, sapaan akrabnya, terus menjadi intaian pemburu berita 

dan publik. Setiap ada pertanyaan dan pernyataan miring 

tentang dirinya terkait kasus tersebut, Angie hanya menjawab 

dengan singkat: “Semuanya itu tengah berjalan di pengadilan.” 

“Saya tidak mau banyak komen dan pernyataan ya,,daripada 

jadi polemik. Biarkan ssaja proses hukum terus berjalan,” ujarnya 

usai mengikuti Rapat Paripurna di Gedung DPR, Senin ( 9/1 ). 

Angie menambahkan bahwa walaupun banyak masalah dan 

komentar miring tentang dirinya, politisi yang diisukan menjalin 

hubungan dekat dengan seorang perwira menengah kepolisian 

itu menyatakan, akan terus berjalan dan terus melakukan 

tugasnya sebagai wakil rakyat. ❏ 

Angelina Sondakh 

Derry 

61

FENOMENA merebaknya kembali tindak kekerasan yang 

berdimensi politik di Aceh seperti ditunjukkan dalam kasus 

penembakan secara sengaja yang memakan korban jiwa 

putra bangsa sungguh sangat menyentak urat keprihatinan kita. 

Sungguh peristiwa ini sangat disesalkan masih juga bisa terjadi 

di Aceh. 

Betapa tidak! Perdamaian di Aceh itu berhasil dicapai setelah 

menempuh jalan yang begitu panjang dan berliku dengan 

memanfaatkan momentum tragedi Tsunami yang memilukan itu. 

Bahkan untuk sebuah perdamaian itu kita melibatkan pihak luar 

yang memancing kontroversi luar biasa panjang dan keras. Maka 

perdamaian di Aceh Darussalam adalah ibarat harta karun bagi 

kita bangsa Indonesia yang harus dijaga dan dipertahankan. 

Dengan perdamaian itu diharapkan kesejahteraan rakyat Aceh 

segera dapat diwujudkan. Rakyat sudah amat lelah dengan konflik 

kekerasan selama ini, dan sangat mendambakan perdamaian 

dan kesejahteraan. Dan perdamian itu sudah dicapai, dan itu 

adalah segalanya. 

Dalam konteks dan perspektif ini mestinya perdamaian di Aceh 

Oleh: 

Hajriyanto Y. Thohari 

Wakil Ketua MPR RI 

Jagalah Perdamaian di Aceh 

ini harus diuri-uri dengan hati-hati oleh semua pihak. Maka 

sungguh kita bersedih atas terjadinya lagi tindak kekerasan berupa 

penembakan yang agak misterius dan beraroma politis ini. Semua 

pihak harus ekstra hati-hati dalam mengelola persoalan Aceh. 

Pemerintahan Daerah dan aparat keamanan harus cermat dalam 

bertindak, tidak sembrono dalam mengambil keputusan. 

Jangan biarkan kasus penembakan itu berlalu dengan begitu 

saja tanpa penyelesaian hukum yang terbuka atau transparan. 

Jika serangkaian tindak kekerasan ini sampai tidak terungkap dan 

tuntas secara hukum, maka ini akan menjadi preseden buruk dalam 

penyelesaian persoalan hukum di Aceh. Jika ini sampai 

terakumulasi maka akan menjadi embrio ketidakpercayaan 

masyarakat terhadap negara, dan ini pasti akan mencederai 

perdamaian yang agung itu. 

Kita menghimbau semua pihak untuk berkepala dingin dalam 

menangani Aceh. Peliharalah perdamaian yang dicapai dengan 

susah payah itu dengan pengorbanan apapun. Sekali perdamaian 

itu rusak maka kita sebagai bangsa akan set back ke belakang 

sampai ke titik nol lagi. Percayalah! ❏ 


ISTIMEWA

Download Majalah - MPR RI /a

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?