Download Majalah - MPR RI /a

Recommendations

Info

BERITA UTAMA Lukman Hakim Saifuddin, Wakil Ketua MPR RI Harus Ada Penataan Kembali Sumber Daya Agraria Kita Lukman Hakim Saifuddin DI PENGHUJUNG 2011 dan awal 2012 ini kita dihadapkan pada masalah agraria. Di Pelabuhan Sape, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), gara-gara lahan warga bentrok dengan Satuan Brigade Mobil (Brimob) Polda NTB. Sebelumnya, konflik agraria telah terjadi di Mesuji Lampung dan Mesuji Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Kasus bentrokan warga karena persoalan lahan terus terjadi. Kasus sengketa tanah di Bima dan Mesuji hanyalah sebagian kecil dari gunung es konflik pertanahan di Indonesia. Konflik agraria juga ditemui di sejumlah daerah. Karena itu, memang sudah saatnya pemerintah melaksanakan pembaruan agraria sebagaimana diamanatkan UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria dan Tap MPR Nomor IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Bukankah sesuai mandat Tap MPR FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI Nomor IX Tahun 2001, pemerintah wajib menjalankan pembaruan dan reformasi agraria? Untuk menjawab pertanyaan ini, pada Jumat 13 Januari 2012, Budi Sucahyo dan Derry Irawan dari Majelis mewawancarai Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin di ruang kerjanya, lantai 9, Nusantara III, Kompleks MPR/DPR/DPD. Berikut petikannya. Bagaimana Bapak melihat konflikkonflik agraria yang muncul belakangan ini dan demo besarbesaran menuntut pembaruan agraria? Memang, kasus-kasus atau konflik dan sengketa dengan berbagai macam coraknya yang bertumpu pada persoalan tanah atau agraria sebenarnya hanyalah sebuah fenomena puncak gunung es. Artinya, hanya satu dua kasus yang muncul ke permukaan. Tapi, sebenarnya, di bawah sudah banyak terjadi kasus agraria. Ini merupakan sesuatu yang laten dan sudah sangat lama. Jadi, kasus agraria dan demo besar-besaran yang kemarin itu adalah bentuk dari begitu kompleksnya persoalan pertanahan kita yang sudah ada sekian lama dan tidak diselesaikan secara menyeluruh. Itulah sebabnya dari sisi peraturan perundang-undangan, sejak 1960 sudah ada ketentuan tentang bagaimana negara, dalam hal ini pemerintah, mensikapi persoalan-persoalan yang terkait dengan tanah. Karena itu, sekaranglah momentum bagi pemerintah untuk benar-benar memberi perhatian yang maksimal dan optimal untuk mengurai persoalan pertanahan yang ada, kemudian memberikan solusinya secara komprehensif. Menurut Bapak, apakah konflikkonflik agraria yang belakangan ini muncul terencana atau spontan? Kalau menurut saya, konflik yang muncul itu spontanitas. Sebab, sebenarnya masyarakat dimana konflik itu terjadi sudah memendam persoalan agraria sejak lama. Mereka sudah merasakan keresahankeresahan sehingga dengan sebuah trigger atau satu dua buah pemicu, maka kemudian meledak. Apa sebenarnya akar masalah dari konflik agraria yang terjadi? Kalau mengacu pada UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, kemudian diikuti dengan Perpu Nomor 56 juga di 1960, dan akhirnya mengapa MPR hasil reformasi ketika itu menerbitkan Tap MPR Nomor IX Tahun 2001, semuanya itu dikarenakan sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di satu sisi dengan implementasinya di sisi lain itu tidak sinkron. Banyak sekali contoh yang menunjukkan bahwa hanya kelompok pemodal saja yang diuntungkan dengan sejumlah kebijakan yang terkait dengan pertanahan. Jadi sebenarnya kasus agraria sudah berlangsung lama dan sudah ada ketentuan peraturan perundangan, namun tidak bisa selesai? Ya, karena penanganannya tidak memihak kepada masyarakat. Itu poinnya. Sejumlah kebijakan yang lahir tidak mengacu pada ketentuan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria dan Tap MPR Nomor IX Tahun 2001. Akhirnya muncul gejolak di 16 EDISI NO.01/TH.VI/JANUARI 2012
tengah masyarakat karena rakyat merasa dirugikan dengan kebijakan pertanahan yang ada. Ketika MPR mengeluarkan Tap Nomor IX Tahun 2001, sebenarnya sudah melihat persoalan tanah dan bagai-mana mengatasinya? Ya. Ketika itu reformasi banyak sekali tuntutannya. Seperti menuntut perubahan konstitusi, penghapusan doktrin dwi fungsi ABRI, kebebasan pers, penghormatan terhadap HAM, termasuk juga yang tidak kalah pentingnya adalah pembaruan agraria. Pembaruan agraria adalah salah satu tuntutan reformasi. Itulah sebabnya MPR hasil Pemilu 1999 kemudian melahirkan Tap Nomor IX Tahun 2001. Itulah Tap MPR yang lahir untuk mengakomodasi tuntutan reformasi. Saya ingin jelaskan tentang Tap MPR Nomor IX Tahun 2001. Intinya Tap itu bicara tentang pembaruan agraria, yaitu penataan kembali. Apa yang ditata? Yang ditata adalah sumber daya agraria kita. Tap itu ingin menegaskan bahwa hal-hal yang terkait dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan termasuk di dalamnya pemanfaatan dari sumber daya agraria ini direformasi kembali. Jadi, reformasi itu menyangkut bagaimana pengaturan penguasaannya, pemilikannya, penggunaannya dan pemanfaatannya. Nah, semua itu harus dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasarnya, yaitu: keutuhan NKRI, penghormatan terhadap HAM, memperhatikan ekosistem, lingkungan, kesejahteraan, juga desentralisasi. Poin-poin itu, termasuk arah kebijakannya, sudah ada dalam pasal-pasal Tap MPR Nomor IX Tahun 2001. Tampaknya Tap MPR Nomor IX Tahun 2001 itu belum secara menyeluruh ditindaklanjuti. Saya melihat, sebenarnya ini semua adalah kesalahan kolektif kita. Ini tidak melulu atau semata kesalahan pemerintahan SBY, karena sejak dulu sampai sekarang telah berganti pemerintahan, yaitu pemerintahan Soeharto, BJ. Habibie, KH Abdurrahman Wahid, dan Megawati Soekarnoputri. Kalau kita mau jujur ini merupakan kesalahan kita bersama. Karena itu, kita tidak perlu melihat ke belakang atau saling menyalahkan. Sebaliknya kita menatap ke depan. MPR akan mengajak kita semua untuk melihat ke depan EDISI NO.01/TH.VI/JANUARI 2012 dengan cara menata kembali agraria itu. Mengapa sampai sekarang tidak ada tindak lanjut dari Tap MPR Nomor IX Tahun 2001 itu? Ya, saya khawatir, seperti disinyalir banyak kalangan, ada kekuatan kelompok pemodal yang luar biasa sehingga pemerintah “dipaksa” lebih berpihak kepada mereka. Mungkin juga ada pertimbangan lain karena keberpihakan itu untuk membuat dunia investasi lebih nyaman. Tapi kemudian, karena terlalu mementingkan kelompok itu, maka ada kepentingan lain yang dikorbankan. Akibatnya, muncul kasus seperti di Mesuji, Bima, Freeport, dan banyak lagi lainnya. Konflik atau sengketa terjadi antara perusahaan yang mengelola lahan-lahan itu dengan para penduduk setempat. Lalu, ke depan harus bagaimana? Harus ada penataan kembali terhadap sumber daya agraria kita. Penataan itu terkait dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan dari lahanlahan yang ada. Penataan kembali itu harus bertumpu pada peraturan perundangan yang ada. UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria harus menjadi tulang punggung dari kegiatan penataan kembali itu. Termasuk juga Perpu Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian yang dikenal dengan landreform. Dulu, dengan Perpu itu, secara eksplisit dinyatakan bahwa setiap keluarga petani minimal memiliki dua hektar tanah. Itu menunjukkan betapa para pendahulu kita sesungguhnya telah memiliki kesadaran yang tinggi bahwa lahan-lahan yang ada harus betul-betul diperuntukkan dan demi kemaslahatan masyarakat luas. Ini yang sampai sekarang tidak pernah direalisasikan. Jadi, kedua peraturan perundangan ini, yaitu UU Nomor 5 Tahun 1960 dan Perpu Nomor 56 Tahun 1960 sebenarnya sudah sangat baik. Hanya sekarang kita perlu mensinkronkan sejumlah UU yang terkait agraria dengan kedua peraturan perundangan itu. Karena itu saya mendukung sekali adanya rencana DPR untuk membentuk Pansus Sengketa Agraria. Pansus itu dimaksudkan untuk mensinkronkan antara UU Pokok- Pokok Agraria dengan sejumlah UU yang terkait dengan agraria. Banyak sekali UU yang terkait dengan agraria, seperti UU No. 41/1999 tentang Kehutanan, UU No. 18/2003 tentang Perkebunan, UU No. 7/2004 tentang Sumber Daya Air, UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan UU No. 4/2009 tentang Mineral dan Batu-bara. Sehingga masing-masing UU tidak jalan sendiri-sendiri atau bahkan saling menegasikan, tetapi semuanya mengacu pada UU Pokok-Pokok Agraria. ❏ 17
Page 5 and 6: PASAL 33 ayat 3 UUD 1945 menetapkan
Page 7 and 8: PENASIHAT Pimpinan MPR-RI PENANGGUN
Page 9 and 10: Membangun Toleransi Antar-umat Bera
Page 11 and 12: Citra dan Profesionalitas Polri CIT
Page 13 and 14: Unjuk rasa di depan gerbang komplek
Page 15 and 16: menjangkau masalah legal formal per
Page 17: tepatnya 24 April 1958, pemerintah
Page 21 and 22: Soenmandjaja Roekmandis penjual bua
Page 23 and 24: Sri Sultan Hamengkubuwono X, Presid
Page 25 and 26: Martin Hutabarat terjerat banyak ka
Page 27 and 28: Kekhawatiran di Balik UU Pengadaan
Page 29 and 30: atusan ribu hektar tanah di wilayah
Page 31 and 32: Penyerahan kedaulatan Indonesia, 27
Page 33 and 34: Indonesia, Bijeenkomst voor Federaa
Page 35 and 36: Tentara Islam Indonesia (TII) yang
Page 37 and 38: sebab rakyat lebih mendukung pada a
Page 39 and 40: Taufiq Kiemas Hubungan Indonesia-Ce
Page 41 and 42: Singgung Pilar di Kalangan Islam Mo
Page 43 and 44: DPN Generasi Muda Masjid Indonesia
Page 45 and 46: Presiden Soeharto mengumumkan pengu
Page 47 and 48: Hariman Siregar, Tokoh Mahasiswa Ta
Page 49 and 50: SOSIALISASI Sosialisasi 4 Pilar Sud
Page 51 and 52: dalam melakukan kegiatan sosialisas
Page 53 and 54: KARYA TULIS 4 PILAR BERBANGSA Mulai
Page 55 and 56: penentuan titik batas dan garis bat
Page 57 and 58: 3. Saat ini RUU Geospasial telah di
Page 59 and 60: Balada Para Pengayuh Sepeda di Kota
Page 61 and 62: Butuh beberapa kali starter agar me
Page 63 and 64: Amanah Partai, Saya Terus Maju Seba

Download Majalah - MPR RI /a

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?