Download Majalah - MPR RI /a

Recommendations

Info

BERITA UTAMA Pembaruan Agraria Menjalankan Amanah Tap MPR Nomor IX Tahun 2001 Konflik atau sengketa tanah terjadi karena tidak dilaksanakannya Tap MPR Nomor IX Tahun 2001 dan UU Pokok Agraria Tahun 1960 secara konsisten. Ini diperburuk dengan tumpang tindih peraturan perundangan terkait agraria. RIBUAN orang bergerak menuju Istana Negara, Jakarta, pada Kamis 12 Januari 2012. Sejak pukul 09.00 WIB pagi mereka sudah memadati jalan di depan istana. Spanduk dan poster terbentang. Mereka berdemo mengatasnamakan Sekretariat Bersama Pemulihan Hak-Hak Rakyat Indonesia. Sekretariat Bersama ini terdiri dari beberapa organisasi petani, buruh, masyarakat adat, perempuan, pemuda, mahasiswa, perangkat pemerintah desa, dan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Mereka turun ke jalan mempersoalkan kebijakan pemerintah dalam soal kepemilikan tanah. Tak hanya berunjuk rasa di depan Istana Negara, massa juga mendatangi Kompleks MPR/DPR/DPD di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Ribuan orang itu berjalan kaki memadati ruas jalan raya sepanjang jalan Jenderal Sudirman menuju Gedung Dewan sehingga membuat lalu lintas terhenti. Di depan Kompleks MPR/DPR/DPD, massa merobohkan pagar besi. Suasana ricuh. Sejumlah pendemo lalu mencoba berlari menuju ke dalam gedung. Baru sampai 100 meter dari pagar yang roboh, mereka langsung dihalau barikade petugas yang dilengkapi tiga kendaraan water canon. Mobil meriam air itu sempat digunakan untuk menyemprotkan air deras ke arah pendemo. Ada tiga orang demonstran yang akhirnya dibekuk petugas. Mengapa demonstran bersikeras dan mengambil resiko untuk menyuarakan aksinya? Para pendemo itu mempunyai tuntutan. Di antara tuntutan itu adalah meminta kepada pemerintah untuk menghentikan segala bentuk perampasan tanah rakyat dan mengembalikan tanah-tanah rakyat yang dirampas. Tuntutan lainnya adalah meminta pemerintah melaksanakan pembaruan agraria sejati sesuai dengan Tap MPR No. IX Tahun 2001 dan UU Pokok-Pokok Agraria 1960. Selain itu mereka juga minta agar pengelolaan sumber-sumber daya alam yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dengan mensegerakan UU Pokok-Pokok Agraria dan UU tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam sesuai amanat Tap MPR No. IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Aksi demo besar-besaran itu memang tidak terlepas dari beberapa peristiwa yang terjadi di penghujung 2011. Belakangan ini kasus tanah memang kian memanas. Dari konflik soal tanah itu korban berjatuhan, baik dari para petani maupun karyawan perusahaan yang berselisih dengan mereka. Mulai dari kasus tanah di Sungai Sodong Kecamatan Mesuji Kabupaten OKI Sumatera Selatan dan di Kabupaten Mesuji Lampung hingga kasus di Bima, Nusa Tenggara Barat. Kasus serupa juga menyebar di sejumlah wilayah di Indonesia, antara lain di Jambi, dan Riau. Menjelang pergantian tahun, masyarakat memang dikejutkan dengan konflik tanah (agraria) yang menelan korban jiwa. Pada 24 Desember 2011, di Pelabuhan Sape, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), terjadi bentrokan antara Satuan Brigade Mobil (Brimob) Polda NTB dengan warga yang menewaskan dua orang. Selama 10 EDISI NO.01/TH.VI/JANUARI 2012 FOTO-FOTO: ISTIMEWA
Unjuk rasa di depan gerbang kompleks MPR/DPR/DPD tahun 2011, sengketa pertanahan yang terjadi di Mesuji Lampung dan Mesuji Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, dikabarkan telah menewaskan 9 orang (kesimpulan TGPF). Pada 19 Desember 2011, sejumlah petani dari Pulau Padang, Riau, dan Jambi melakukan aksi demo di depan gerbang Kompleks Parlemen. Berhari-hari mereka melakukan aksi jahit mulut untuk mendapat perhatian pemerintah dan dewan terhadap kasus sengketa lahan yang mereka hadapi dengan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP). Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat sepanjang 2011 terdapat sedikitnya 163 konflik agraria di Indonesia. Jumlah ini meningkat drastis jika dibandingkan dengan 2010 yang tercatat 106 konflik. Dari 163 kasus itu, 97 kasus terjadi di sektor perkebunan (60%), 36 kasus di sektor kehutanan (22%), 21 kasus terkait infrastruktur (13%), 8 kasus di sektor tambang (3%), dan satu kasus terjadi di wilayah tambak/pesisir (1%). Dari konflik agraria sepanjang 2011 itu, KPA juga mencatat sebanyak 24 petani/ warga tewas di wilayah-wilayah konflik agraria. Konflik yang terjadi melibatkan lebih dari 69.975 kepala keluarga. Sementara luas EDISI NO.01/TH.VI/JANUARI 2012 areal konflik mencapai 472.048,44 hektar. Anggota Komisi Bidang Pertanahan DPR RI, Budiman Sujatmiko, memaparkan data lain. Menurut Budiman, saat ini terdapat 2.300 konflik agraria, termasuk yang melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN), BUMN, dan Perhutani. Bahkan politisi PDI Perjuangan itu menyebutkan, sejak 2001 sebanyak 189 petani atau nelayan tewas Lukman Hakim Saifuddin karena konflik agraria, termasuk 22 korban tewas pada 2011. Fenomena Gunung Es Menurut Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin, kasus-kasus agraria atau konflik agraria hanyalah sebuah fenomena puncak gunung es. Artinya, hanya satu dua kasus yang muncul ke permukaan. Tapi, sebenarnya, di bawah sudah banyak terjadi kasus agraria. “Ini merupakan sesuatu yang laten dan sudah sangat lama,” katanya kepada Majelis. Malah, Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y. Thohari menyebutkan, kasus tanah sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Pemerintah kolonial Belanda mentolerir praktik para priyayi yang menyalahgunakan kekuasaan dan memperkaya diri sendiri. Termasuk mempermainkan kepemilikan tanah. “Jadi, sejak kolonialisme, masalah tanah menjadi masalah yang laten,” ujarnya kepada Majelis. Hajriyanto mengambil contoh disertasi sejarawan Prof. Sartono Kartodirjo yang menulis tentang pemberontakan petani. Memang tidak ada penyebab tunggal dari berbagai kasus dan konflik agraria yang terjadi di Indonesia. Namun, fakta 11
Page 5 and 6: PASAL 33 ayat 3 UUD 1945 menetapkan
Page 7 and 8: PENASIHAT Pimpinan MPR-RI PENANGGUN
Page 9 and 10: Membangun Toleransi Antar-umat Bera
Page 11: Citra dan Profesionalitas Polri CIT
Page 15 and 16: menjangkau masalah legal formal per
Page 17 and 18: tepatnya 24 April 1958, pemerintah
Page 19 and 20: tengah masyarakat karena rakyat mer
Page 21 and 22: Soenmandjaja Roekmandis penjual bua
Page 23 and 24: Sri Sultan Hamengkubuwono X, Presid
Page 25 and 26: Martin Hutabarat terjerat banyak ka
Page 27 and 28: Kekhawatiran di Balik UU Pengadaan
Page 29 and 30: atusan ribu hektar tanah di wilayah
Page 31 and 32: Penyerahan kedaulatan Indonesia, 27
Page 33 and 34: Indonesia, Bijeenkomst voor Federaa
Page 35 and 36: Tentara Islam Indonesia (TII) yang
Page 37 and 38: sebab rakyat lebih mendukung pada a
Page 39 and 40: Taufiq Kiemas Hubungan Indonesia-Ce
Page 41 and 42: Singgung Pilar di Kalangan Islam Mo
Page 43 and 44: DPN Generasi Muda Masjid Indonesia
Page 45 and 46: Presiden Soeharto mengumumkan pengu
Page 47 and 48: Hariman Siregar, Tokoh Mahasiswa Ta
Page 49 and 50: SOSIALISASI Sosialisasi 4 Pilar Sud
Page 51 and 52: dalam melakukan kegiatan sosialisas
Page 53 and 54: KARYA TULIS 4 PILAR BERBANGSA Mulai
Page 55 and 56: penentuan titik batas dan garis bat
Page 57 and 58: 3. Saat ini RUU Geospasial telah di
Page 59 and 60: Balada Para Pengayuh Sepeda di Kota
Page 61 and 62: Butuh beberapa kali starter agar me
Page 63 and 64:
Amanah Partai, Saya Terus Maju Seba
show all

Download Majalah - MPR RI /a

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?