Download Majalah - MPR RI /a

Recommendations

Info

SOSIALISASI IWAPI Perempuan Juga Sadar Akan 4 Pilar Masuknya pengaruh budaya asing ke dalam negeri tidak perlu ditanggapi dengan kecemasan berlebihan. Lebih baik melakukan sosialisasi 4 Pilar untuk menjaga dan mempertahan falsafah dan ideologi bangsa. PANCASILA, dasar dan ideologi bagi segenap bangsa Indonesia itu sudah ada sebelum Negara Indonesia lahir. Dan ketika kemerdekaan diproklamirkan pada 17 Agustus 1945, Pancasila sudah menjadi milik bangsa Indonesia. Karena itu, sesudah Indonesia merdeka, apalagi pada zaman seperti sekarang, sudah semestinya bila Pancasila diingatkan kembali sebagai ideologi dan falsafah bangsa Indonesia. Sebab, setelah berlangsungnya reformasi, bangsa Indonesia sempat lupa atau melupakan Pancasila. Itu ada sebabnya, karena pada pemerintahan Orde Baru, Pancasila dijadikan alat untuk melanggengkan kekuasaan. Pancasila dipolitisasi menjadi perangkat pemerintah dalam memberangus lawan-lawan politik, atau menghilangkan jejak pihak-pihak yang berseberangan dengan penguasa. Beruntung kondisi itu tidak berlangsung terlalu lama. Sebagai dasar dan ideologi Negara, Pancasila langsung dicari saat hegemoni reformasi mereda. Apalagi, pada saat yang sama masyarakat merasakan adanya gerakan yang masif atas masuknya budaya asing. Sehingga mau tidak mau, keberadaan dan kerinduan masyarakat terhadap Pancasila kembali dengan sendirinya. Reformasi bukan hanya mengakibatkan sesaat orang lupa terhadap Pancasila. Namun, reformasi juga mengakibatkan perubahan. Menjadikannya berbeda dibanding saat merdeka, orde lama maupun zaman orde baru. Perubahan yang dialami bangsa Indonesia, bisa dilihat dari berubahnya UUD NRI Tahun 1945. “Kini, setelah perubahan, konstitusi negara kita lebih demokratis, mengakomodir penegakan hukum dan HAM, serta mengakui persamaan gender,” ujar Agun Gunandjar Sudarsa, anggota MPR RI Fraksi Partai Golkar, dalam ceramahnya dihadapan pengurus dan anggota Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI). Pada acara pemasyarakatan 4 Pilar yang berlangsung di Gedung Nusantara V, Kompleks MPR DPR dan DPD Senayan, Jakarta, akhir tahun lalu itu, Agun lebih lanjut menjelaskan, kegiatan sosialisasi 4 Pilar menjadi keniscayaan, karena perubahan yang terjadi pada UUD 1945 perlu disebarluaskan dan diketahui seluruh rakyat Indonesia. Apalagi pengaruh yang ditimbulkan atas masuknya budaya asing turut menggerus pilar-pilar bangsa Indonesia. Begitu juga Wakil Ketua MPR RI Hj. Melani Leimena Suharli, saat membuka acara ini mengharapkan agar kaum wanita selalu FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI menumbuhkembangkan kesadaran berbangsa dan bernegara, dengan cara meningkatkan pengetahuan berbangsa dan bernegara. Salah satunya melalui pemasyarakatan 4 Pilar. UUD NRI Tahun 1945, menurut Melani, telah mengakomodir kesetaraan gender antara pria dan wanita, seperti yang tercantum dalam Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945. Karena itu, kaum wanita pun perlu ikut serta dalam upaya-upaya mensosialisasikan 4 Pilar ini, minimal kepada anak cucu di rumah. Ketua Umum IWAPI Ir. Nita Yudi, MBA dalam kesempatan itu meminta kepada segenap pengurus dan anggota IWAPI untuk tidak hanya memikirkan dan tahu soal duit semata. Tapi, juga harus mengerti soal kondisi negara, salah satunya melalui sosialisasi 4 Pilar. Nita Yudi mengaku, selama ini IWAPI sudah sering menerapkan 4 Pilar. Misalnya, selalu mengadakan peringatan hari besar keagamaan. Selain itu, IWAPI juga turut melakukan bhakti sosial dan membantu mesyarakat yang kurang mampu, dan juga masyarakat yang terkena musibah. ❏ MBO 50 EDISI NO.01/TH.VI/JANUARI 2012
KARYA TULIS 4 PILAR BERBANGSA Mulai edisi Januari 2012 redaksi memuat karya tulis dari para pemenang Lomba Karya Tulis 4 Pilar yang diselenggarakan oleh MPR RI di tahun 2011. Sebagai salah satu metode sosialisasi pemasyarakatan 4 Pilar. PENGAWASAN PULAU TERLUAR MELALUI TEKNOLOGI SPASIAL SEBAGAI UPAYA MENJAGA KEDAULATAN WILAYAH INDONESIA 1. PENDAHULUAN Oleh: Florence Elfriede S. Silalahi Mahasiswa Teknik Geomatika Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya E-mail : florenceelfriede@ymail.com (Juara I Kategori Mahasiswa) Abstrak Republik Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang mencakup 17.508 pulau. Wilayah Indonesia yang terbentang dari 6°08' LU hingga 11°15' LS, dan dari 94°45' BT hingga 141°05' BT terletak di posisi geografis sangat strategis, karena menjadi penghubung dua samudera dan dua benua, Samudera India dengan Samudera Pasifik, dan Benua Asia dengan Benua Australia. Luas laut Indonesia meliputi 2/3 dari seluruh luas wilayah negara sehingga Indonesia layak disebut sebagai negara maritim. Laut luas tersebut terhubung langsung dengan teritorial negara tetangga dan laut internasional dimana banyak negara berkepentingan disana sehingga dapat menimbulkan kerawanan keamanan. Wilayah perairan yang demikian luas menjadi beban tanggung jawab yang besar dalam mengelola dan mengamankannya. Penggunaan teknologi spasial pada tata ruang kelautan masih terbilang kurang optimal sehingga konsep teknologi spasial dengan menggunakan citra satelit merupakan suatu solusi terhadap kurangnya pengawasan, penjagaan serta pengolahan wilayah kemaritiman khususnya wilayah kemaritiman pulau-pulau terluar yang ada di Indonesia. Dengan memanfaatkan citra satelit, wilayah perbatasan antar negara pun dapat kembali ditegaskan dan dapat ditetapkan perencanaan pengembangan pulau terluar selanjutnya sehingga dengan begitu kedaulatan negara Indonesia dapat tetap terjaga dan pengembangan pembangunan dapat diupayakan melalui perencanaan yang komprehensif. Kata kunci : spasial, citra satelit, kemaritiman. 1.1 Latar Belakang Republik Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Kepulauan Indonesia mencakup 17.508 pulau (citra satelit terakhir menunjukkan 18.108 pulau) dan 6.000 diantaranya berpenduduk. Wilayah Indonesia yang terbentang dari 6°08' LU hingga 11°15' LS, dan dari 94°45' BT hingga 141°05' BT terletak di posisi geografis sangat strategis, karena menjadi penghubung dua samudera dan dua benua, Samudera India dengan Samudera Pasifik, dan Benua Asia dengan Benua Australia Luas total wilayah Indonesia yang 7.9 juta km2 terdiri dari 1.8 juta km 2 daratan, 3.2 juta km 2 laut teritorial dan 2.9 juta km 2 perairan ZEE. Wilayah perairan 6.1 juta km 2 tersebut adalah 77% dari seluruh luas Indonesia. Pantai Indonesia yang terentang sepanjang 95.180.8 km adalah terpanjang kelima di dunia (Sumber: UNEP, United Nations Environment Program, 2003). Dengan potensi wilayah laut yang sangat luas dan sumberdaya alam serta sumberdaya manusia yang dimiliki Indonesia, kelautan sesungguhnya memiliki keunggulan komparatif, Keunggulan kooperatif dan keunggulan kompetitif untuk menjadi sektor unggulan dalam kiprah pembangunan nasional dimasa depan. Pembangunan kelautan selama tiga dasa warsa terakhir selalu diposisikan sebagai pinggiran (peryphery) dalam pembangunan ekonomi nasional. Dengan posisi semacam ini sektor kelautan dan perikanan bukan menjadi arus utama (mainstream) dalam kebijakan pembangunan ekonomi nasional. Kondisi ini menjadi menjadi ironis mengingat hampir 75% wilayah Indonesia merupakan lautan dengan potensi ekonomi yang sangat besar serta berada pada posisi geo-politis yang penting yakni Lautan Pasifik dan Lautan Hindia, yang merupakan kawasan paling dinamis dalam percaturan dunia baik secara ekonomi dan potitik. Sehingga secara ekonomis-politis sangat logis jika kelautan dijadikan tumpuan dalam perekonomian nasional. Perubahan global pada saat ini adalah munculnya kesadaran akan pentingnya laut untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Hal ini menjadi daya tarik penduduk dunia untuk berpaling ke laut yang mengakibatkan kerawanan bidang keamanan. Negara Indonesia dikelilingi oleh laut luas yang terhubung langsung dengan teritorial negara tetangga dan juga terhubung langsung dengan laut internasional dimana banyak negara berkepentingan disana. Perlu dibangun sebagai bentuk pengamanan dan pengelolaan pulau-pulau terluar di Indonesia. Konsep Indonesia sebagai negara kepulauan (Archipelagic State) diakui dunia setelah UNCLOS disahkan 10 Desember 1982, dan Indonesia telah meratifikasinya dengan UU Nomor 17 Tahun 1985. Wilayah perairan yang demikian luas menjadi tanggung jawab yang besar dalam mengelola dan mengamankannya. Pengamanan dan pengelolaan wilayah perairan memerlukan batas laut yang pasti dan tegas sebagai batas nusantara Republik Indonesia dalam rangka melindungi, mengamankan dan menegakkan kedaulatan sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, yaitu dengan pengamanan dan pengelolaan pulau-pulau terluar di Indonesia 1.2 Tujuan dan Manfaat Karya tulis ini bertujuan untuk mengemukakan konsep data spasial dan teknologi pendukung yang dapat diterapkan dalam rangka mewujudkan pengawasan antar pulau terutama pulau terluar sebagai tujuan dari rencana perlindungan dan pengelolaan wilayah yurisdiksi laut Indonesia. Manfaat yang dapat diambil dari karya tulis ini adalah mengemukakan model konsep dan sistem pengelolaan data spasial dan EDISI NO.01/TH.VI/JANUARI 2012 51
Page 5 and 6: PASAL 33 ayat 3 UUD 1945 menetapkan
Page 7 and 8: PENASIHAT Pimpinan MPR-RI PENANGGUN
Page 9 and 10: Membangun Toleransi Antar-umat Bera
Page 11 and 12: Citra dan Profesionalitas Polri CIT
Page 13 and 14: Unjuk rasa di depan gerbang komplek
Page 15 and 16: menjangkau masalah legal formal per
Page 17 and 18: tepatnya 24 April 1958, pemerintah
Page 19 and 20: tengah masyarakat karena rakyat mer
Page 21 and 22: Soenmandjaja Roekmandis penjual bua
Page 23 and 24: Sri Sultan Hamengkubuwono X, Presid
Page 25 and 26: Martin Hutabarat terjerat banyak ka
Page 27 and 28: Kekhawatiran di Balik UU Pengadaan
Page 29 and 30: atusan ribu hektar tanah di wilayah
Page 31 and 32: Penyerahan kedaulatan Indonesia, 27
Page 33 and 34: Indonesia, Bijeenkomst voor Federaa
Page 35 and 36: Tentara Islam Indonesia (TII) yang
Page 37 and 38: sebab rakyat lebih mendukung pada a
Page 39 and 40: Taufiq Kiemas Hubungan Indonesia-Ce
Page 41 and 42: Singgung Pilar di Kalangan Islam Mo
Page 43 and 44: DPN Generasi Muda Masjid Indonesia
Page 45 and 46: Presiden Soeharto mengumumkan pengu
Page 47 and 48: Hariman Siregar, Tokoh Mahasiswa Ta
Page 49 and 50: SOSIALISASI Sosialisasi 4 Pilar Sud
Page 51: dalam melakukan kegiatan sosialisas
Page 55 and 56: penentuan titik batas dan garis bat
Page 57 and 58: 3. Saat ini RUU Geospasial telah di
Page 59 and 60: Balada Para Pengayuh Sepeda di Kota
Page 61 and 62: Butuh beberapa kali starter agar me
Page 63 and 64: Amanah Partai, Saya Terus Maju Seba

Download Majalah - MPR RI /a

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?