Download Majalah - MPR RI /a

Recommendations

Info

NASIONAL Press Gathering Jogjakarta Memahami Etika Kehidupan Berbangsa Peran etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sangat penting.Etika sangat menentukan maju tidaknya suatu bangsa. KETUA Mahkamah Konstitusi Mahfud MD dalam satu kesempatan pernah mengatakan bahwa persoalan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia menjadi masalah yang sangat besar pasca reformasi sampai saat ini, terutama etika berpolitik dan pemerintahan. Mahfud melihat dalam implementasi etika berbangsa seperti yang disebutkan dalam TAP MPR RI No VI Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa Bab III yang menyebutkan, pemerintahan harus melayani dengan tanggap, jujur dan siap mundur apabila keluar dari kaidah dan sistem nilai. Siap mundur inilah yang menjadi masalah saat ini. Apa yang disampikan oleh Mahfud ini memang sudah jamak adanya. Tidak sedikit pejabat dan politisi dalam menjalankan fungsinya tidak beretika. Buktinya, banyak yang menjadi tersangka korupsi dan menyelewengkan jabatan. Namun, mereka selalu mencari alasan pembenar. Dan, yang paling menjadi tren, mereka selalu menganggungkan asas praduga tak bersalah. Mengingat pentingnya etika berbangsa ini maka MPR RI mengangkat masalah ini menjadi topik bahasan dalam diskusi di Hotel Saphir, Jogjakarta, 10 Desember 2011. Diskusi sebagai salah satu acara dalam Press Gathering Pimpinan dan Anggota MPR RI dengan kelompok wartawan Parlemen itu menampilkan Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y.Thohari, serta anggota MPR RI Martin Hutabarat ( F-Gerindra ) dan Erik Satrya Wardhana ( F-Hanura ) sebagai pembicara. Dalam pandangan Hajriyanto, yang disebut etika itu bisa secara tegas memisahkan mana yang benar mana yang salah, mana kejujuran mana penyelewengan, mana korupsi mana kontribusi dan komisi. “Cuma di negara kita ini, pengertian etika sering terdistorsi menjadi sekedar sopan santun saja,” ungkap Hajriyanto . Hajriyanto menunjuk contoh, kalau orang omongnya halus, menyampaikan kata kata dengan terukur, kalau berjalan di depan orang yang lebih tua merunduk-runduk, sangat baik, dermawan menyumbang masjid atau gereja, itu disebut etika yang baik. “Padahal belum tentu. Bisa saja dia bertolak belakang sifatnya. Psikopat misalnya, atau malah dia adalah koruptor sejati,” ujarnya. Kesadaran akan pentingnya etika dan sekaligus pengakuan bahwa kita mengalami FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI kemunduran etika, lanjut Hajryianto, untuk pertama kalinya dituangkan di dalam TAP MPR No.VI Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Kemunculan TAP tersebut diawali dengan berbagai situasi dan kondisi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang terus dipantau MPR RI dari awal mula reformasi sampai tahun 2001. Dalam konsideran disebutkan bahwa etika kehidupan berbangsa mengalami kemunduran yang mengakibatkan kemerosotan multidimensi. Artinya, kemunduran etika berbangsa itu diakui secara eksplisit dalam sebuah dokumen resmi negara. Ini yang seharusnya diperhatikan seluruh anak bangsa. “Namun sangat disayangkan, saya melihat sampai dengan hari ini situasi etika kehidupan berbangsa belum banyak berubah. Malah, akhir-akhir ini kita melihat proses regenerasi penyelewengan etika, seperti teroris dan koruptor, masih trerus berlanjut. Bahkan berjalan lancar saja,” ujar Hajriyanto. Dalam kasus terorisme, menurut Hajriyanto, para “pengantin” atau pelaku bom bunuh diri usianya masih sangat mudamuda. Lalu, dalam kasus korupsi yang 22 EDISI NO.01/TH.VI/JANUARI 2012
Martin Hutabarat terjerat banyak kalangan politisi, atau pun kasus rekening gendut yang melibatkan para PNS (Pegawai Negeri Sipil) muda. Menurutu Hajriyanto, hal tersebut terjadi karena kaderisasi dan regenerasi koruptor memang ada persemaian hingga tumbuh subur. Pupuk yang menyuburkan kaderisasi dan regenerasi koruptor ini berasal dari sikap permisif yang tinggi dari kalangan pejabat yang tidak melakukan korupsi dan juga dari masyarakat. “Saya masih percaya bahwa mereka yang tidak korup masih lebih banyak daripada yang korup, tapi yang tidak korup ini mempunyai kecenderungan untuk permisif yang tinggi, artinya bisa menerima dalam perkawanan, pergaulan dengan para koruptor. Yang penting bagi mereka tidak Erik Satrya Wardhana EDISI NO.01/TH.VI/JANUARI 2012 melakukan korupsi, biar saja yang lain korup. Publik atau masyarakat juga seringkali tidak perduli,” pungkasnya. Menurut Hajriyanto, inilah potret kehidupan etika berbangsa di Indonesia. Kaderisasi korupsi itu sangat cepat dan sepertinya mengikuti deret ukur. Sementara pemberantasan korupsi yang digalakkan KPK itu berjalan hanya menurut deret hitung. Jadi sangat timpang. “Saya harap semua menyadari bahwa tidak ada bangsa yang maju tanpa etika. Suatu bangsa maju bersama-sama dengan etika. Itu saya kira jelas sekali dan sejarah dunia menunjukkan hal itu,” tegasnya. Sementara anggota MPR RI Fraksi Gerindra Martin Hutabarat berpendapat, etika kehidupan berbangsa dan bernegara itu sangat ditentukan oleh kemauan kita untuk menaati peraturan-peratutan atau koridor hukum yang ada di Indonesia. Tapi, kata Martin menambahkan, ketaatan itu harus datang dari hati yang tulus. Jadi, kalau negara kita sudah menetapkan perang terhadap korupsi, maka aturannya juga harus sudah sangat jelas, dan sebagai pejabat harus konsisten tidak korupsi. Selain itu, sang pejabat juga harus membangun budaya anti korupsi di lingkungannya. Martin menunjuk contoh, tidaklah mungkin ada seorang menteri yang tidak tahu ada kejadian korupsi di lingkungannya. “Sebenarnya dia tahu tapi dia tidak mau memperbaiki. Jadi, etika yang hendak dibangun itu tidak dilaksanakan. Kalau kita melaksanakan etika itu cirinya harus ada kesamaan antara kata dan perbuatan,” tutur Martin seraya sekali lagi menyatakan, “etika harus disandingkan dengan ketaatan dalam mengikuti aturan dan koridor hukum dalam berbangsa dan bernegara.” Lebih lanjut Martin menyatakan, etika harus dikembangkan dan diimpllementasikan oleh pejabat-pejabat, mulai dari yang paling tinggi. “Pejabat-pejabat tinggi itu harus menunjukkan etika yang baik, sehingga masyarakat akan melihat kalau negara ini berjalan dan dikelola dengan benar, dan pada akhirnya demokrasi akan berjalan sesuai jalurnya,” tandasnya. Martin memberi contoh, soal aksi demonstrasi. Demokrasi memberikan hak pada warga negara untuk melakukan demonstrasi. Namun sayangnya, demo itu dilakukan di jalan-jalan yang malah membuat macet, sehingga mengganggu warga negara yang lain. Artinya, demo yang dilakukan tanpa etika dan aturan sama saja menganggu kehidupan berdemokrasi. Pembicara lainnya, anggota MPR RI Fraksi Hanura Erik Satrya Wardhana menegaskan bahwa soal etika sudah sangat jelas disebutkan dalam TAP MPR RI No.VI Tahun 2001 yang menyebutkan bahwa sumber etika itu adalah nilai-nilai agama dan nilainilai luhur yang berkembang dalam tradisi Indonesia. Dengan demikian sistem nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi dasar dalam pembentukan ideologi sebuah negara yang bernama Indonesia. “Jadi, pemahaman dan implementasi nilai-nilai pada Pancasila sama saja mengimplementasikan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara benar, dan itu harus terus dijaga dan ditingkatkan,” tandasnya. ❏ Derry Irawan 23
Page 5 and 6: PASAL 33 ayat 3 UUD 1945 menetapkan
Page 7 and 8: PENASIHAT Pimpinan MPR-RI PENANGGUN
Page 9 and 10: Membangun Toleransi Antar-umat Bera
Page 11 and 12: Citra dan Profesionalitas Polri CIT
Page 13 and 14: Unjuk rasa di depan gerbang komplek
Page 15 and 16: menjangkau masalah legal formal per
Page 17 and 18: tepatnya 24 April 1958, pemerintah
Page 19 and 20: tengah masyarakat karena rakyat mer
Page 21 and 22: Soenmandjaja Roekmandis penjual bua
Page 23: Sri Sultan Hamengkubuwono X, Presid
Page 27 and 28: Kekhawatiran di Balik UU Pengadaan
Page 29 and 30: atusan ribu hektar tanah di wilayah
Page 31 and 32: Penyerahan kedaulatan Indonesia, 27
Page 33 and 34: Indonesia, Bijeenkomst voor Federaa
Page 35 and 36: Tentara Islam Indonesia (TII) yang
Page 37 and 38: sebab rakyat lebih mendukung pada a
Page 39 and 40: Taufiq Kiemas Hubungan Indonesia-Ce
Page 41 and 42: Singgung Pilar di Kalangan Islam Mo
Page 43 and 44: DPN Generasi Muda Masjid Indonesia
Page 45 and 46: Presiden Soeharto mengumumkan pengu
Page 47 and 48: Hariman Siregar, Tokoh Mahasiswa Ta
Page 49 and 50: SOSIALISASI Sosialisasi 4 Pilar Sud
Page 51 and 52: dalam melakukan kegiatan sosialisas
Page 53 and 54: KARYA TULIS 4 PILAR BERBANGSA Mulai
Page 55 and 56: penentuan titik batas dan garis bat
Page 57 and 58: 3. Saat ini RUU Geospasial telah di
Page 59 and 60: Balada Para Pengayuh Sepeda di Kota
Page 61 and 62: Butuh beberapa kali starter agar me
Page 63 and 64: Amanah Partai, Saya Terus Maju Seba

Download Majalah - MPR RI /a

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?