Download Majalah - MPR RI /a

Recommendations

Info

SELINGAN KETIKA pasukan Amerika Serikat yang berada di Irak dan Afghanistan hendak ditarik pulang, terjadi kegelisahan terhadap ribuan tentara. Mereka gelisah karena akan menjadi penggangguran, sebab tidak ada perusahaan yang mau menerima mereka sebagai tenaga kerja. Seorang tentara yang pernah bertugas di Irak dan Afghanistan, Clayton Rhoden, mengakui pernah mencoba berbagai profesi dari pelayan restoran, pekerja konstruksi, sampai kurir. “Namun tidak ada yang bertahan. Saya butuh pekerjaan yang lebih permanen,” ujarnya, seperti dikutip oleh press. Pejabat Gedung Putih menilai jumlah pengangguran akan terus membengkak saat gelombang kepulangan tentara Amerika Serikat dari Irak mulai tiba bertahap akhir 2011 hingga lima tahun mendatang. “Jumlah veteran di dalam negeri bakal mencapai satu juta dengan usia rata-rata angkatan kerja,” ujar dari pernyataan resmi Gedung Putih. Pemerintahan Obama sebenarnya telah berjanji memperjuangkan nasib para pejuang perang itu. Salah satunya mendesak agar perusahaan besar di Amerika Serikat agar membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi mereka sepulang dari medan peperangan. Nasib tentara Belanda yang bertugas di Indonesia itu sama dengan nasib para tentara Amerika Serikat itu. Selepas Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia, Pasukan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) 27 Desember 1949 bagi sebagaian tentara Belanda akan kehilangan pekerjaan atau nganggur. Diantara tentara Belanda yang merasa akan kehilangan mata pencaharian itu adalah Kapten Raymond Westerling, komandan Depot Speciale Troepen atau pasukan elit dari KNIL. Agar Raymond Westerling tidak menjadi pengangguran di negerinya, jauh-jauh hari sebelum penyerahan kedaulatan, berdasarkan informasi yang diterima oleh dinas rahasia militer Belanda, November 1949, bahwa Westerling mendirikan organisasi rahasia yang mempunyai pengikut sekitar 500.000 orang. Laporan yang diterima Inspektur Polisi Belanda J.M. Verburgh pada 8 Desember 1949 menyebutkan bahwa nama organisasi bentukan Westerling adalah Ratu Adil Persatuan Indonesia (RAPI) dan memiliki gaya militer yang bernama Angkatan Perang Ratu Adil (APRA). Anggota pasukan APRA kebanyakan adalah anggota Korps Speciale Troepen (KST) KNIL, yang melakukan desersi. Panglima Tentara Tertinggi Belanda di Indonesia, Letnan Jenderal Buurman Van Vreeden, adalah pengganti Letnan Jenderal Spoor mengakui, ia mendengar kabar mengenai adanya kelompok militer yang akan mengganggu jalannya penyerahan kedaulatan, dan juga sudah mengetahui bahwa kelompok itu adalah di FOTO-FOTO: ISTIMEWA Kapten Raymond Westerling bawah pimpinan Westerling. Pada 5 Desember 1949, sekitar pukul 20.00, Westerling menelepon Van Vreeden, yang isinya meminta pendapat mengenai rencana aksi militer alias kudeta kepada Presiden Soekarno dan para pembantunya, setelah penyerahan kedaulatan. Mendengar rencana itu, Van Vreeden sebagai orang yang harus bertanggungjawab atas kelancaran penyerahan kedaulatan pada 27 Desember 1949 memperingatkan Westerling agar tidak melakukan aksi militernya. Meski menolak rencana itu, namun Van Vreeden tidak mencegah dan menangkap Westerling, sehingga Westerling bebas bergerak menentukan rencana aksinya. Pada Kamis, 5 Januari 1950, Westerling mengirim surat kepada Pemerintahan Republik Indonesia Serikat (RIS) yang isinya mengultimatum agar Pemerintah RIS menghargai negara-negara bagian, terutama Negara Pasundan. Selain itu, Pemerintah RIS harus juga mengakui APRA sebagai tentara Pasundan. Pemerintah RIS harus memberikan jawaban positif dalam waktu 7 hari, dan apabila ditolak maka akan timbul perang besar. Sistem pemerintahan Indonesia saat itu menganut RIS karena sebagai hasil kesepakatan tiga pihak dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) antara Republik 30 EDISI NO.01/TH.VI/JANUARI 2012
Indonesia, Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO), dan Belanda. Kesepakatan ini disaksikan juga oleh United Nations Commission for Indonesia (UNCI) sebagai perwakilan PBB. KMB yang dilaksanakan di Deen Haag, Belanda, dari 23 Agustus hingga 2 November 1949. Usaha untuk meredam kemerdekaan Indonesia dengan jalan kekerasan berakhir dengan kegagalan. Belanda mendapat kecaman keras dari dunia internasional. Belanda dan Indonesia kemudian mengadakan beberapa pertemuan untuk menyelesaikan masalah ini secara diplomasi, lewat berbagai perundingan seperti Perundingan Linggarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Roem-Roijen, dan KMB. (Konferensi Meja Bundar). Perundingan Linggarjati Dalam KMB dihasilkan kesepakatan: (a). Serahterima kedaulatan dari pemerintah kolonial Belanda kepada RIS, kecuali Papua. Indonesia ingin agar semua bekas daerah Hindia Belanda menjadi daerah Indonesia, sedangkan Belanda ingin menjadikan Papua bagian barat negara terpisah karena perbedaan etnis. Konferensi ditutup tanpa keputusan mengenai hal ini. Karena itu Pasal 2 menyebutkan bahwa Papua Bagian Barat bukan bagian dari serahterima, dan bahwa masalah ini akan diselesaikan dalam waktu satu tahun; (b). Dibentuknya sebuah persekutuan Belanda-Indonesia dengan monarki Belanda sebagai kepala negara; (c). Pengambil alihan hutang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. EDISI NO.01/TH.VI/JANUARI 2012 RIS terdiri dari beberapa negara bagian, seperti Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan termasuk Distrik Federal Jakarta, Negara Jawa Timur, Negara Madura, Negara Sumatera Timur, dan Negara Sumatera Selatan. Sedang unsur-unsur BFO, wilayah yang berdiri sendiri (otonom) dan tak tergabung dalam federasi, yaitu Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Dayak Besar, Daerah Banjar, Kalimantan Tenggara, Kalimantan Timur, Bangka, Belitung, dan Riau. Ultimatum yang dikeluarkan oleh Westerling itu tentu saja menimbulkan kegelisahan, tidak saja di kalangan RIS namun juga di pihak Belanda, dan dr. H.M. Hirschfeld, pria kelahiran Jerman yang bertindak sebagai Nederlandse Hoge Commissaris (Komisaris Tinggi Belanda) yang baru tiba di Indonesia. Kabinet RIS menghujani Hirschfeld dengan berbagai pertanyaan yang membuatnya menjadi sangat tidak nyaman. Menteri Dalam Negeri Belanda, Stikker menginstruksikan kepada Hirschfeld untuk menindak semua pejabat sipil dan militer Belanda yang bekerjasama dengan Westerling. Untuk menghindari korban, berbagai upaya dilakukan oleh pemerintahan RIS untuk menempuh jalan damai, seperti: Pertama, pada 10 Januari 1950, Mohammad Hatta menyampaikan kepada Hirschfeld bahwa pihak Indonesia telah mengeluarkan perintah penangkapan terhadap Westerling. Sebelum itu, Wakil Tinggi Mahkota Kerajaan Belanda A. H. J. Lovink telah menyarankan kepada Mohammad Hatta untuk mengenakan pasal exorbitante rechten atau penggunaan kekerasan yang sesuai prosedur hukum terhadap Westerling. Ketika pertengahan Januari 1950 Menteri UNI dan Urusan Provinsi Seberang Lautan, J. H. Van Maarseven, berkunjung ke Indonesia untuk mempersiapkan pertemuan Uni Indonesia-Belanda yang akan diselenggarakan pada Maret 1950, Mohammad Hatta menyampaikan kepada Maarseven bahwa pemerintahan RIS telah memerintahkan kepolisian untuk menangkap Westerling. Kedua, saat berkunjung ke Belanda, 20 Januari 1920, Menteri Perekonomian RIS, Juanda, menyampaikan kepada Menteri Götzen agar pasukan elit yang dipandang sebagai faktor risiko secepatnya dievakuasi dari Indonesia. Sebelum itu, satu unit pasukan RST telah dievakuasi ke Ambon, 17 Januari 1950. Karena ultimatum Westerling dianggap sebagai suatu yang serius, sampai-sampai pada 21 Januari 1950 Hirschfeld menyampaikan kepada Götzen bahwa Van Vreeden dan Menteri Pertahanan Belanda Schokking telah menggodok rencana untuk evakuasi pasukan elitnya. Aksi Sepihak Tepat pukul 21.00 di tengah kesunyian malam, tangsi militer KST di Batujajar, Bandung, Jawa Barat, dengan sembunyibunyi sejumlah pasukan dengan persenjataan lengkap keluar dari baraknya. Gerakan itu memancing pasukan elit lainnya tertarik untuk ikut bergabung dengan pasukan yang bernama APRA itu. Namun keinginan pasukan elit lainnya seperti Mayor KNIL G.H. Christian dan Kapten KNIL J.H.W. Nix untuk bergabung dengan APRA dicegah oleh komandannya, Kapten G.H.O. de Witt. Engles. Mengetahui gerakan liar itu, Engles segera membunyikan alarm besar. Kemudian ia mengontak Letnan Kolonel TNI Sadikin, Panglima Divisi Siliwangi, namun tak tersambungkan, sebab pada saat melaksanakan huru hara di Bandung, Sadikin berada di luar kota. Selanjutnya Engles melaporkan kejadian ini kepada Van Vreeden di Jakarta. 31
Page 5 and 6: PASAL 33 ayat 3 UUD 1945 menetapkan
Page 7 and 8: PENASIHAT Pimpinan MPR-RI PENANGGUN
Page 9 and 10: Membangun Toleransi Antar-umat Bera
Page 11 and 12: Citra dan Profesionalitas Polri CIT
Page 13 and 14: Unjuk rasa di depan gerbang komplek
Page 15 and 16: menjangkau masalah legal formal per
Page 17 and 18: tepatnya 24 April 1958, pemerintah
Page 19 and 20: tengah masyarakat karena rakyat mer
Page 21 and 22: Soenmandjaja Roekmandis penjual bua
Page 23 and 24: Sri Sultan Hamengkubuwono X, Presid
Page 25 and 26: Martin Hutabarat terjerat banyak ka
Page 27 and 28: Kekhawatiran di Balik UU Pengadaan
Page 29 and 30: atusan ribu hektar tanah di wilayah
Page 31: Penyerahan kedaulatan Indonesia, 27
Page 35 and 36: Tentara Islam Indonesia (TII) yang
Page 37 and 38: sebab rakyat lebih mendukung pada a
Page 39 and 40: Taufiq Kiemas Hubungan Indonesia-Ce
Page 41 and 42: Singgung Pilar di Kalangan Islam Mo
Page 43 and 44: DPN Generasi Muda Masjid Indonesia
Page 45 and 46: Presiden Soeharto mengumumkan pengu
Page 47 and 48: Hariman Siregar, Tokoh Mahasiswa Ta
Page 49 and 50: SOSIALISASI Sosialisasi 4 Pilar Sud
Page 51 and 52: dalam melakukan kegiatan sosialisas
Page 53 and 54: KARYA TULIS 4 PILAR BERBANGSA Mulai
Page 55 and 56: penentuan titik batas dan garis bat
Page 57 and 58: 3. Saat ini RUU Geospasial telah di
Page 59 and 60: Balada Para Pengayuh Sepeda di Kota
Page 61 and 62: Butuh beberapa kali starter agar me
Page 63 and 64: Amanah Partai, Saya Terus Maju Seba

Download Majalah - MPR RI /a

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?