Download Majalah - MPR RI /a

Recommendations

Info

Upaya Menyelamatkan TKI dari Hukuman Pancung PRESIDEN Ketiga RI, BJ Habibie, ikut turun gunung untuk membebaskan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi yang terancam hukuman pancung. BJ Habibie mengemban misi untuk membebaskan TKI Tuti Tursilawati, 27 tahun, dari hukuman mati. Pada akhir Desember 2011, BJ Habibie bersama Satgas TKI memulai misinya dengan menemui Pangeran Al Walid bin Talal Al Saud. Nama BJ Habibie muncul atas usulan para pengacara dan sejumlah tokoh di Arab Saudi. Selain dikenal sebagai teknokrat, Habibie juga dipandang sebagai cendekiawan muslim dunia yang memiliki pengaruh di lingkungan kerajaaan serta pengusaha ternama Arab Saudi. Sedangkan Pangeran Al Wahid bin Talal Al Saud yang akan ditemui Habibie adalah pengusaha nomor wahid paling berpengaruh di Arab Saudi. Dia juga berpengaruh di keluarga Kerajaan Arab Saudi sekaligus keponakan Raja Abdullah bin Abdul Aziz Al Saud. Pertemuan khusus itu akan membahas upaya membebaskan Tuti Tursilawati, TKI asal Majalengka, Jawa Barat, dari ancaman hukuman pancung. Habibie akan meminta Pangeran Al Walid bin Talal untuk ikut memperjuangkan dengan cara melobi pihak keluarga korban agar mau memaafkan Tuti. Tuti dituduh membunuh majikannya, Suud Mulhaq Al-Otaibi, dengan cara memukulkan sebatang kayu pada tanggal 11 Mei 2010 di kota Thaif. Ia membela diri karena Suud melakukan pelecehan seksual terhadapnya. Tuti kabur dengan membawa uang 31.500 Real Saudi berikut satu buah jam tangan. Dalam pelariannya, Tuti menjadi korban kebiadaban sembilan pria yang memperkosanya. Selanjutnya Tuti Tursilawati diadili di Mahkamah Umum. Pengadilan menjatuhkan hukuman mati (qishas). Putusan tersebut diperkuat oleh Mahkamah Tamyiz (tingkat banding). Di Mahkamah Ulya (Mahkamah Agung Arab Saudi) telah menguatkan putusan mahkamah sebelumya hingga vonis hukuman mati telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Dalam kasus itu, hukuman mati bisa dihindarkan bila pihak keluarga korban memberi pengampunan. Pemerintah Indonesia berupaya mendapatkan pengampuan dari keluarga korban. Pertemuan sudah dilakukan sebanyak lima kali. Pertemuan terakhir pada Minggu, 13 November 2011, dilakukan pertemuan dengan ahli waris korban yang diwakili Munif Suud Mulhaq Al Otaibi dalam rangka mengupayakan Tanazul (pemaafan) bagi TKI Tuti Tursilawati. Namun pihak keluarga korban belum bisa memberikan peluang Tanazul. Menurut anggota Tim Khusus TKI DPR, Eva Kusuma Sundari, Satgas TKI memang harus melakukan langkah yang luar biasa jika betulbetul ingin membebaskan TKI Tuti Tursilawati dari eksekusi pancung di Arab Saudi. Timsus TKI DPR sudah membahas kasus ini. Bahkan, DPR sendiri sudah berupaya maksimal dengan mengirim surat ke Dewan Syuro (parlemen Arab Saudi) dan keluarga korban untuk memohon pengampunan. Namun, rupanya upaya tersebut belum membuahkan hasil sehingga proses pemancungan Tuti terus berjalan. “Sepatutnya pemerintah mencoba meringankan dengan menyoal ketidakadilan yang diterima Tuti, misalnya terkait kekerasan yang dilakukan keluarga majikan. Dan, kekerasan seksual yang dilakukan sembilan orang yang memerkosa dia. Dua hal ini harus dibawa ke pengadilan,” kata anggota Komisi III DPR RI ini. Menurut Eva Kusuma, bila tidak bisa menyelamatkan nyawa, paling tidak keadilan ditegakkan. Agar, pengadilan di sana tidak melakukan double standard, hanya mengadili warga non-Arab saja, sedangkan kejahatan yang dilakukan oleh warganya sendiri seharusnya juga disidangkan. ❏ BS 8 EDISI NO.01/TH.VI/JANUARI 2012 ISTIMEWA
Citra dan Profesionalitas Polri CITRA polisi belakangan ini semakin turun. Polri terus menjadi sorotan. Bukan soal prestasinya yang gemilang, tapi karena beberapa peristiwa kekerasan yang dilakukan anggota Polri di lapangan. Bahkan kekerasan itu, pada beberapa insiden, berujung pada jatuhnya korban jiwa. Sebut saja dugaan kekerasan di Mesuji, Sumatera Selatan dan Lampung. Belum sempat dugaan kekerasan yang melibatkan aparat keamanan itu diusut, praktik kekerasan diperlihatkan kembali oleh aparat keamanan dalam pembubaran aksi warga di Pelabuhan Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Sabtu 24 Desember 2011. Dalam peristiwa itu, warga menjadi korban, dipukul dan dihantam tendangan, sampai dihujani peluru. Dua orang warga kehilangan nyawa. Melihat aksi kekerasan yang diperlihatkan polisi membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono angkat bicara. Pucuk pimpinan pemerintah itu meminta Kapolri Jenderal Timur Pradopo menghentikan segala bentuk kekerasan anak buahnya di lapangan. Kekerasan memang lekat dengan pekerjaan polisi. Ini tampak dari perlengkapan yang disandangnya seperti pistol, borgol, pentungan, dan lain-lain. Perlengkapan ini untuk menjalankan pekerjaan di masyarakat. Tentu, kekerasan itu hanya digunakan saat menghadapi hal-hal yang mengancam dirinya atau orang lain. Kekerasan yang dilakukan juga harus secara wajar. Artinya, kekerasan polisi adalah kekerasan normatif, bukan kekerasan emosional, apalagi brutal atau kejam. Persoalannya, bagaimana mengontrol mandat yang diberikan kepada polisi dalam menggunakan kekuatan paksa fisik (kekerasan) sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Bila tidak bisa memberikan pertanggungjawaban atas dilakukannya kekuatan paksa fisik maka seharusnya diberikan hukuman yang setimpal. Pada dasarnya polisi diizinkan menggunakan kekerasan dengan kondisi EDISI NO.01/TH.VI/JANUARI 2012 diserang secara fisik oleh seseorang atau sekelompok orang, polisi telah memberikan peringatan baik dengan kata-kata maupun perbuatan namun tidak diindahkan, atau ketika polisi menghadapi perlawanan yang tidak seimbang dari seseorang atau sekelompok orang yang akan ditangkap. Sebaliknya, polisi tidak diizinkan menangkap seseorang dengan menggiring di muka umum, memborgol seseorang yang tidak berusaha melawan atau melarikan diri, atau menangkap seseorang, setelah ditaklukan kemudian dipukuli atau ditembak. Dari berbagai insiden yang melibatkan aparat keamanan dengan menggunakan kekerasan, Anggota Komisi III DPR, Ahmad Basarah, menilai kesalahannya bukan terletak pada struktur politik institusi tersebut yang berada di bawah presiden, melainkan karena lemahnya kepemimpinan. “Di bawah presiden saja sudah begini, apalagi di bawah kementerian,” kata Ahmad Basarah. Meletusnya sejumlah insiden antara lain Freeport, Mesuji, dan Sape (Bima) menimbulkan perdebatan soal struktur lembaga Polri karena institusi penegak hukum ini dinilai gagal mengemban amanat. Tudingan negatif yang mengarah pada institusi ini membuat citra polisi menurun di mata masyarakat. Menurut Ahmad Basarah, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian pada ayat 4 disebutkan Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan, ketertiban masyarakat dan bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat dan penegakan hukum. Kalau sekarang citranya atau profesionalitas profesi Polri menurun, maka persoalanan bukan terletak pada posisi politik Polri. Dalam pandangan Ahmad Basarah, menurunnya citra dan profesionalitas polisi adalah karena lemahnya kepemimpinan Polri dalam menjalankan tugas kewenangan, terutama menghayati konstitusi, UUD NRI Tahun 1945. ❏ BS ISTIMEWA 9
Page 5 and 6: PASAL 33 ayat 3 UUD 1945 menetapkan
Page 7 and 8: PENASIHAT Pimpinan MPR-RI PENANGGUN
Page 9: Membangun Toleransi Antar-umat Bera
Page 13 and 14: Unjuk rasa di depan gerbang komplek
Page 15 and 16: menjangkau masalah legal formal per
Page 17 and 18: tepatnya 24 April 1958, pemerintah
Page 19 and 20: tengah masyarakat karena rakyat mer
Page 21 and 22: Soenmandjaja Roekmandis penjual bua
Page 23 and 24: Sri Sultan Hamengkubuwono X, Presid
Page 25 and 26: Martin Hutabarat terjerat banyak ka
Page 27 and 28: Kekhawatiran di Balik UU Pengadaan
Page 29 and 30: atusan ribu hektar tanah di wilayah
Page 31 and 32: Penyerahan kedaulatan Indonesia, 27
Page 33 and 34: Indonesia, Bijeenkomst voor Federaa
Page 35 and 36: Tentara Islam Indonesia (TII) yang
Page 37 and 38: sebab rakyat lebih mendukung pada a
Page 39 and 40: Taufiq Kiemas Hubungan Indonesia-Ce
Page 41 and 42: Singgung Pilar di Kalangan Islam Mo
Page 43 and 44: DPN Generasi Muda Masjid Indonesia
Page 45 and 46: Presiden Soeharto mengumumkan pengu
Page 47 and 48: Hariman Siregar, Tokoh Mahasiswa Ta
Page 49 and 50: SOSIALISASI Sosialisasi 4 Pilar Sud
Page 51 and 52: dalam melakukan kegiatan sosialisas
Page 53 and 54: KARYA TULIS 4 PILAR BERBANGSA Mulai
Page 55 and 56: penentuan titik batas dan garis bat
Page 57 and 58: 3. Saat ini RUU Geospasial telah di
Page 59 and 60: Balada Para Pengayuh Sepeda di Kota
Page 61 and 62:
Butuh beberapa kali starter agar me
Page 63 and 64:
Amanah Partai, Saya Terus Maju Seba
show all

Download Majalah - MPR RI /a

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?