Download Majalah - MPR RI /a

penentuan titik batas dan garis batas.
Daerah dengan pantai yang saling berhadapan yaitu batas daerah di laut antara dua daerah daerah kabupaten atau kota dalam satu
daerah provinsi yang saling berhadapan dengan jarak kurang dari 8 mil, diukur berdasarkan prinsip garis tengah (Gambar 2).
Gambar 2. Penarikan garis batas dua daerah berhadapan dengan metoda sama jarak (ekuidistan) (GD-ITB&Bakosurtanal. 2001)
Dalam penetapan batas laut internasional, diperlukan suatu proses perundingan. Dalam melaksanakan perundingan tersebut, posisi
dasar yang diambil Indonesia yakni menolak hasil reklamasi sebagai garis pangkal baru. Selain itu Indonesia juga mengambil posisi untuk
menggunakan referensi pantai asli (original geographic feature) peta 1973 dan UNCLOS 1982. Kesepakatan batas teritorial laut memiliki arti
penting secara geoekonomi, geopolitik, relevansi dan urgensinya terhadap upaya pemeliharaan integritas wilayah. Secara geoekonomi
batas baru tersebut akan menguatkan sejumlah kerja sama ekonomi dan upaya pengembangan kawasan. Secara geopolitik aspek keamanan
menjadi lebih jelas, sehingga kerjasama yang akan dilakukan menjadi lebih baik.
2.3 Penamaan Unsur Geografi Maritim
Selain pemantauan karakteristik dan potensi pulau-pulau dengan citra satelit, penentuan dan penetapan batas wilayah dengan pemetaan,
perlu dilakukan inventarisasi pemeliharaan, dan pengembangan pulau-pulau di Indonesia, maka diperlukan penamaan unsur geografi
maritim. Nama unsur geografi merupakan nama unsur kenampakan atau ciri (features) di bumi. Unsur-unsur tersebut meliputi unsur alamiah,
berupa daratan (terrestrial toponym), unsur geografi maritim dan perairan (marine atau maritime toponym), dan unsur bawah laut (under
water feature), maupun unsur buatan, berupa unsur pemukiman dan unsur non pemukiman. Toponimi laut atau toponimi maritim membahas
mengenai penarikan batas dan penamaan unsur-unsur geografi maritim yang tidak terlepas dari status yuridiksi nasional terhadap unsurunsur
tersebut. (Djunarsjah, Eka dan rekan. Jurnal Geoid Geomatika ITS: 149)
3. Hasil dan Pembahasan
Pada tahun 1972, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mempublikasikan 6.127 nama pulau. Pada tahun 1987 Pusat Survei dan
Pemetaan ABRI (Pussurta ABRI) menyatakan, jumlah pulau di Indonesia sebanyak 17.508, di mana 5.707 di antaranya telah memiliki nama.
Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal), pada tahun 1992 menerbitkan Gazetteer Nama-nama Pulau dan Kepulauan
Indonesia, dan mencatat 6.489 pulau bernama, termasuk 374 nama pulau di sungai. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
(Lapan), pada tahun 2002 berdasarkan hasil kajian citra satelit menyatakan bahwa jumlah pulau di Indonesia adalah 18306 buah.
(www.kompas.com) Namun dari data sebelumnya terlihat bahwa dari sekitar 18.306 pulau menurut kajian citra satelit LAPAN 2002 namun
hanya 6.489 pulau yang bernama dan tercantum dalam Gazetteer Nama-nama Pulau dan Kepulauan Indonesia yang diterbitkan Bakosurtanal.
Teknologi spasial yang digunakan dalam pengawasan wilayah kemaritiman pulau terluar masih kurang optimal. Pemanfaatan teknologi
spasial sebagai database untuk menginventaris potensi wilayah kelautan khususnya wilayah pulau terluar sangat dibutuhkan. Selama ini
pemanfatan teknologi spasial sering terfokus pada pendataan wilayah daratan. Dalam melakukan pendataan pulau-pulau terluar melalui
konsep teknologi spasial, digunakan pendekatan analisis spasial analisis konflik, analisis arahan pengembangan. Analisis spasial dilakukan
dengan menggunakan teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG) yang substansinya adalah analisis kesesuaian lahan/ wilayah. Sedangkan
analisis konflik dilakukan dengan pendekatan Proses Hierarki Analitik (AHP), akan dapat ditentukan prioritas kegiatan pemanfaatan ruang
yang optimal. Selanjutnya dengan analisis SWOT dan PRA akan dapat dihasilkan rekomendasi arahan pengembangan kawasan pesisir dan
laut sebuah lokasi. (Afrianto. 2008).
Teknologi spasial akan dapat berjalan dengan optimal dan efisien apabila didukung oleh perangkat survei yang dapat digunakan dalam
waktu yang singkat serta memiliki ketepatan yang akurat. Penggunaan citra satelit dapat membantu dalam mendukung tercapainya pendataan
wilayah kemaritiman pulau-pulau terluar yang ada di Indonesia. Contohnya saja penggunaan citra Satelit SPOT-5 Tiga Dimensi untuk survei
toponim dan profil pulau-pulau di Indonesia. Dari ketinggian 826 kilometer, SPOT-5 merekam profil tiga dimensi pulau-pulau Indonesia dengan
resolusi sampai 2.5 meter. Artinya, benda berukuran 2,5 X 2,5 meter di darat dapat dipantau dari satelit SPOT-5.
Keberadaan batas laut sebagai batas maritim yang ada hubungannya dengan yuridiksi suatu negara pantai didasarkan pada UNCLOS
1982, sedangkan penentuan batas laut berdasarkan nama unsur geografi maritim di perairan Indonesia telah ditetapkan oleh IHO dalam
bentuk SP-23 tahun 1953 dan IMO mengeluarkan peta batas-batas laut dalam bentuk Draft 23 pada Mei 2001. Penentuan batas maritim
dalam UNCLOS 1982 pada dasarnya mengacu pada garis-garis pangkal (baseline) yang merupakan garis-garis penghubung titik-titik
pangkal (basepoints). Garis batas maritim diukur pada jarak tertentu dari garis pangkal sesuai dengan zona maritim yang terdapat dalam
UNCLOS 1982, yaitu : laut territorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen.
3.1 Perencanaan Tata Ruang
Ruang didefinisikan sebagai wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat
manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya. Dalam usaha merubah struktur
ruang untuk meningkatkan kualitas hidup penggunanya, berkembang dua prinsip pendekatan : (1) studi terpadu terhadap satuan lingkungan,
dan (2) analisis lingkungan untuk setiap elemen yang kemudian diintegrasikan informasinya (Golley dan Bellot, 1999). Untuk itu, langkah-
EDISI NO.01/TH.VI/JANUARI 2012
53