Download Majalah - MPR RI /a

Recommendations

Info

BERITA UTAMA Hajriyanto Y. Thohari menunjukkan telah terjadi ketimpangan dalam penguasaan tanah. KPA menunjuk data bahwa saat ini terdapat lebih dari 25 juta hektar hutan dikuasai HPH, 8 juta hektar dikuasai HTI, dan 12 juta hektar dikuasai perkebunan besar sawit. “Secara de facto, di Indonesia itu sudah banyak tuan-tuan tanah dengan memanfaatkan sistem kepemilikan tanah yang sangat liberal, tidak ada batasnya. Asal punya uang dan mampu membeli maka orang bisa membeli seberapa pun luas tanah itu. Ekstrimnya, di Indonesia orang bisa membeli tanah se-Pulau Jawa,” tutur Hajriyanto. Di sisi lain, hampir 85% petani di Indonesia merupakan petani tanpa tanah dan lahan sempit dengan kepemilikan rata-rata 0,25 hektar. Kondisi seperti inilah yang melahirkan dan menyuburkan konflik agraria. Petani dan warga tak bertanah telah tercerabut dari alat produksinya. Kondisi ini diperparah dengan keberpihakan aparatur terhadap kepentingan pemilik modal dalam menjaga asetnya. Aklibatnya, seringkali terjadi bentrok antara warga dan pemilik modal yang menyebabkan jatuh korban. Mengapa hal itu terjadi? Menurut Anang Prihantoro, anggota DPD RI dari Lampung yang juga mantan Ketua Umum SERTANI (Serikat Tani Indonesia) 2005-2011, karena setiap kali mengadukan masalah tanah kepada pemerintah dan wakil rakyat jarang mendapatkan solusi yang memuaskan, maka akhirnya masyarakat memiliki cara tersendiri dalam menyelesaikan sengketa tanah. Mereka tidak memakai cara hukum positif, karena memang tidak sanggup menjangkau ranah peraturan hukum formal. Sementara itu, pemerintah lebih memilih aturan hukum positif sebagai patokan. “Akibatnya, perusahaan (pemilik modal) yang memang memiliki kemampuan secara hukum akan selalu menang dibanding masyarakat umum yang hanya memakai aturan masyarakat setempat atau adat,” jelas Anang Prihantoro kepada Majelis. Belum lagi, seperti diungkapkan Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Agun Gunandjar Sudarsa, konflik atau sengketa agraria juga disebabkan karena tumpang tindihnya berbagai peraturan perundang-undangan. Fakta di lapangan menunjukkan, sumber masalah bukan sepenuhnya berasal dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), tapi juga bersumber dari lembaga dan kementerian lain. Menurut Agun, saat ini banyak lahan yang dikuasai atau di bawah kendali berbagai kementerian dan lembaga. Contohnya, kawasan yang dikuasai atau di bawah kendali Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) atau Kementerian Kehutanan, TNI, Polri, dan lain-lain. Tentu saja, kementerian dan lembaga itu mempunyai dasar hukum dan perundangan tersendiri. Sementara sejumlah warga merasa telah menempati kawasan itu sejak lama dan turun temurun. “Realitasnya, sebelum kasus Mesuji, banyak sekali persoalan terkait pertanahan antara lembaga dengan rakyat. Ini karena sistem peraturan perundangan yang overlap,” ujar Agun kepada Majelis. Jalan keluar Agun meyakini kasus atau konflik agraria itu tak akan terjadi bila kita mematuhi Anang Prihantoro Agun Gunandjar Sudarsa Ketetapan MPR RI Nomor IX Tahun 2001. “Dalam Tap MPR RI Nomor I Tahun 2003 – yang dikenal sebagain Tap Sapujagad — terdapat Tap tentang pembaruan agraria yang masih diberlakukan, yaitu Tap MPR Nomor IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Kalau kita mematuhi Tap itu, semua masalah agraria tersebut tidak akan terjadi,” tegas anggota Komisi II DPR RI ini. Anggota Komisi II lainnya, Budiman Sujatmiko, juga sependapat. “Akarnya adalah tidak dilaksanakannya UU Pokok Agraria Tahun 1960 dan Tap MPR Nomor IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam secara konsisten. Hal ini semakin diperburuk dengan tumpang tindihnya otoritas penanganan agraria yang tersebar di berbagai kementerian,” katanya. Pendapat serupa juga diungkapkan Arif Budimanta, anggota Komisi XI DPR RI. Menurut Arif Budimanta, mandat Tap MPR Nomor IX Tahun 2001 masih berlaku hingga saat ini. Tap itu memang hanya mengatur secara umum. Pengaturan lebih lanjut melalui mekanisme perundang-undangan ataupun peraturan pemerintah. “Saya melihat Tap MPR itu masih valid dan harus menjadi referensi dalam kebijakan negara di bidang agraria dalam konteks Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945,” katanya kepada Majelis. Bagi Anang Prihantoro, Tap MPR Nomor IX Tahun 2001 memang bisa menjadi pintu masuk untuk mengurai persoalan tanah yang saat ini marak. Selain itu, Anang meminta kepada pemerintah untuk memberikan kemudahan kepada warga agar bisa 12 EDISI NO.01/TH.VI/JANUARI 2012
menjangkau masalah legal formal pertanahan. “Misalnya mempermudah sistem pembuatan sertifikat. Selama itu tidak terjadi maka konflik akan terus terjadi. Juga diperlukan kesamaan peta pertanahan yang ada di BPN dengan masing-masing kementerian. Saat ini kementerian dan lembaga negara juga memiliki peta tanah sendirisendiri,” paparnya. Memang, untuk menyelesaikan masalah pertanahan, kita perlu berpijak pada Tap MPR Nomor IX Tahun2001. Sesuai dengan UU Nomor 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kedudukan Tap itu berada di atas UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan Perpu Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Karena itu, menurut Agun Gunandjar Sudarsa, untuk mengatasi sistem dan perundangan terkait pertanahan yang overlap bisa diatasi dengan menjalankan Tap MPR Nomor IX Tahun 2001 itu. “Tap MPR tentang Pembaruan Agraria itu sudah memerintahkan, pemerintah tinggal menjalankannya saja. Presiden harus memimpin dalam menyelesaikan kasus agraria di Indonesia. Presiden harus turun tangan karena dia yang bisa mengoordinasikan semua kementerian dan lembaga di bawahnya. Caranya? Presiden tinggal menjalankan Tap MPR itu,” kata Agun. Namun, persoalannya, mengapa amanat Tap MPR Nomor IX Tahun 2001 itu tidak dijalankan pemerintah? “Saya khawatir tidak ada tindak lanjutnya karena ada kekuatan kelompok modal yang luar biasa sehingga pemerintah lebih berpihak kepada mereka. Budiman Sujatmiko EDISI NO.01/TH.VI/JANUARI 2012 Arif Budimanta Mungkin juga ada pertimbangan lain karena keberpihakan itu untuk membuat dunia investasi lebih nyaman. Tapi, kemudian, karena terlalu mementingkan kelompok itu maka ada kepentingan lain yang dikorbankan. Akibatnya muncul kasus Mesuji, Bima, dan lain-lain,” jawab Lukman Hakim Saifuddin. Dengan bahasa lain, Hajriyanto melihat Tap MPR Nomor IX Tahun 2001 itu tidak berjalan karena ada dimensi dan implikasi sosial politik yang sangat besar sehingga tidak ada pemimpin atau pemerintah yang berani mengambil risiko itu. “Ketidakberanian para pemimpin pemerintahan dan negara untuk mengambil risiko dari pembaruan agraria itulah yang membuat hampir semua program pembaruan agraria itu macet. Bahkan Tap MPR juga praktis tidak ditindaklanjuti,” katanya. Hajriyanto menambahkan, setelah kemerdekaan, dengan alasan situasi yang masih kacau, pemerintahan Soekarno tidak menyelesaikan masalah agraria. Begitu pula ketika Orde Lama jatuh dan diganti Orde Baru, juga tidak ada penyelesaian soal agraria. Hal serupa diulang pada masa reformasi. “Tidak ada pemimpin pemerintahan yang berani untuk mepembaruan kepemilikan lahan. Kalau tidak ada yang berani, sampai kapan pun persoalan agraria akan terus muncul,” ujarnya. Dengan reforma agraria itu, penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah harus dilakukan penataan, di mana basis dari penataan itu adalah mengutamakan kepemilikan rakyat. Artinya, rakyat harus mendapatkan bagian. “Tap MPR hanya memberikan aturan dasar yang makro. Intinya, pembaruan agraria mutlak harus dilakukan,” tegas Hajriyanto. Arif Budimanta mempertegas pendapat Hajriyanto. “Saya rasa kalau kita melihat berbagai konflik pertanahan yang ada, kita harus mengembalikan masalah pertanahan dalam konteks Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Negara menguasai tanah dan mengalokasikan pengelolaan tanah tersebut dengan tujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” katanya. Itulah tuntuan aksi demo besar-besaran yang meminta agar pengelolaan sumbersumber daya alam adalah untuk kemakmuran rakyat. Apakah bisa terealisasi? Inilah yang masih menjadi pertanyaan besar. ❏ Budi Sucahyo, M. Budiono, Derry Irawan dan Ardi Winangun FOTO-FOTO: ISTIMEWA 13
Page 5 and 6: PASAL 33 ayat 3 UUD 1945 menetapkan
Page 7 and 8: PENASIHAT Pimpinan MPR-RI PENANGGUN
Page 9 and 10: Membangun Toleransi Antar-umat Bera
Page 11 and 12: Citra dan Profesionalitas Polri CIT
Page 13: Unjuk rasa di depan gerbang komplek
Page 17 and 18: tepatnya 24 April 1958, pemerintah
Page 19 and 20: tengah masyarakat karena rakyat mer
Page 21 and 22: Soenmandjaja Roekmandis penjual bua
Page 23 and 24: Sri Sultan Hamengkubuwono X, Presid
Page 25 and 26: Martin Hutabarat terjerat banyak ka
Page 27 and 28: Kekhawatiran di Balik UU Pengadaan
Page 29 and 30: atusan ribu hektar tanah di wilayah
Page 31 and 32: Penyerahan kedaulatan Indonesia, 27
Page 33 and 34: Indonesia, Bijeenkomst voor Federaa
Page 35 and 36: Tentara Islam Indonesia (TII) yang
Page 37 and 38: sebab rakyat lebih mendukung pada a
Page 39 and 40: Taufiq Kiemas Hubungan Indonesia-Ce
Page 41 and 42: Singgung Pilar di Kalangan Islam Mo
Page 43 and 44: DPN Generasi Muda Masjid Indonesia
Page 45 and 46: Presiden Soeharto mengumumkan pengu
Page 47 and 48: Hariman Siregar, Tokoh Mahasiswa Ta
Page 49 and 50: SOSIALISASI Sosialisasi 4 Pilar Sud
Page 51 and 52: dalam melakukan kegiatan sosialisas
Page 53 and 54: KARYA TULIS 4 PILAR BERBANGSA Mulai
Page 55 and 56: penentuan titik batas dan garis bat
Page 57 and 58: 3. Saat ini RUU Geospasial telah di
Page 59 and 60: Balada Para Pengayuh Sepeda di Kota
Page 61 and 62: Butuh beberapa kali starter agar me
Page 63 and 64: Amanah Partai, Saya Terus Maju Seba

Download Majalah - MPR RI /a

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?