Dihina di Youtube dan Dipukul JLo Sapa Jakarta Tonnie Cusell Bisa ...

SABTU, 1 DESEMBER 2012
Selangkah Lagi, Palestina Merdeka
Akhirnya Majelis Umum Perserikatan
Bangsa-Bangsa mengakui
eksistensi negara Palestina. Sebanyak
138 dari 193 negara anggota
PBB menerima dan mendukung proposal
keanggotaan negara Palestina.
Voting yang berlangsung menegangkan
di Markas Besar PBB di
New York itu telah mengukir sejarah.
Palestina memperoleh status sebagai
negara peninjau. Status negara
peninjau menempatkan Palestina
pada strata diplomatik yang sama
dengan Vatikan.
Dengan status sebagai negara
peninjau, secara teknis Palestina
adalah negara yang berdaulat.
Makna dari status itu adalah, Palestina
akan mempunyai akses ke
organisasi internasional terutama
Mahkamah Internasional di Den
Haag. Kedudukan baru Palestina
dalam sistem hukum internasional itu
tentu akan menguntungkan Palestina
untuk memperjuangkan hakhaknya.
Tidak ada lagi justifikasi
untuk mencap Palestina sebagai
kelompok teroris militan.
Selain itu, pengesahan Palestina
sebagai negara peninjau di PBB
memiliki simbol politik yang sangat
penting dalam diplomasi. Palestina
diakui sebagai sebuah negara oleh
masyarakat internasional dan memiliki
hak untuk berperan aktif dalam
seluruh organ-organ PBB. Ucapan
selamat pantas kita sampaikan
kepada bangsa Palestina. Perjuangan
diplomatik yang berliku dan
panjang telah membuahkan hasil.
Pengakuan itu adalah modal penting
untuk langkah ke depan.
Perjalanan untuk mencapai
tujuan sebagai negara merdeka dan
berdaulat seutuhnya mungkin masih
akan sangat panjang. Penolakan
Amerika Serikat dan Israel serta tujuh
negara lainnya dalam voting tersebut
mencerminkan peta perjalanan yang
tidak mudah. Sikap keras kepala
Israel tercermin dari pernyataan
Perdana Menteri Benyamin
Netanyahu bahwa keputusan di PBB
tidak akan mengubah apapun di
lapangan. Pernyataan itu jelas
sangat melawan perdamaian.
Dengan eksistensi negara Palestina
saat ini, bangsa Palestina
memiliki akses perjuangan secara
hukum untuk melawan Israel. Perjuangan
melalui jalur hukum tersebut
melengkapi perjuangan rakyat
Palestina melalui jalur diplomatik dan
militer, atau lebih tepatnya, menyempurnakan
strategi totalitas perjuangan
Palestina. Kelahiran negara
Palestina di PBB semestinya mendorong
masyarakat internasional
untuk bertindak lebih gigih bagi
kemerdekaan Palestina.
Palestina kini bisa bergabung ke
dalam organisasi-organisasi PBB
serta terlibat dalam perjanjian-perjanjian
internasional. Hal itu seyogyanya
disambut oleh komunitas
internasional untuk bersama-sama
Palestina mempercepat negosiasi
damai dengan Israel. Inilah saatnya
warga dunia, organisasi-organisasi
dunia, dan terutama PBB, bersikap
dan bertindak cepat menyelesaikan
konflik Israel-Palestina. Tidak sepatutnya
mayoritas warga dunia kalah
oleh sikap antiperdamaian.
Ambiguitas Kurikulum Nonpenjurusan SMA
Stigma ganti menteri ganti kurikulum
masih melekat kuat dalam masyarakat.
Perubahan Kurikulum
Berbasis Kompetensi (KBK) 2004
menjadi Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan (KTSP) 2006, belum diimplementasikan
secara sempurna,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
sudah merencanakan kurikulum
baru bertema Kurikulum
Perekat Kesatuan Bangsa (KPKB),
mulai tahun ajaran 2013/ 2014.
Mengapa kurikulum sebagai arah
dan pedoman pendidikan begitu
mudah diubah?
Bukankah setiap perubahan
ditempuh melalui kajian ilmiah?
Konsep KTSP, misalnya, mengacu
pada argumen ilmiah, pendekatan
mutakhir, background teori belajar
terbaru, dan rasional-rasional yang
tak terbantahkan. Toh, selalu ada
alasan untuk mengubah. Tahun depan,
selain perubahan kurikulum SD
berbasis pendidikan karakter, draf
kurikulum baru SMA menawarkan
tiga alternatif; penjurusan mulai kelas
X, penjurusan berdasarkan minat
pada pendidikan lanjutan dan nonpenjurusan.
Pemerintah cenderung akan
memaksakan alternatif terakhir,
yakni penghapusan jurusan SMA;
Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu
Pengetahuan Sosial (IPS), dan
Bahasa. Sejatinya, penjurusan
memiliki konsep ideal, yaitu menempatkan
siswa sesuai dengan
minat, bakat, dan potensi kecerdasan
untuk mempersiapkan spesialisasi
ke jenjang pendidikan
selanjutnya. Kelemahan tentu ada,
misalnya tidak semua potensi siswa
tercakup dalam tiga jurusan itu, dan
tidak semua siswa bisa memilih
sesuai dengan minatnya.
Kini, penjurusan menjadi tidak
relevan ketika siswa akan melanjutkan.
Perguruan tinggi tidak mempersoalkan
secara ketat latar belakang
jurusan SMA. Fakta lain, SMA
yang lulusannya dikonsep untuk
melanjutkan ke pendidikan tinggi,
tidak didukung dengan data. Pada
2011, lulusan SMAyang melanjutkan
ke pendidikan lebih tinggi hanya sekitar
23 persen, sebagian besar (77
persen) tidak bisa melanjutkan karena
kompleksitas persoalan; jumlah
perguruan tinggi terbatas, dan biaya
relatif mahal.
Data ini mendorong pemerintah
mengurangi SMA dan memperbanyak
Sekolah Menengah Kejuruan
(SMK) secara besar-besaran.
Bahkan ditarget SMA : SMK berbanding
30 : 70 pada 2030. Fakta dan
data tentang SMAyang mengejutkan
itu membuat pemerintah seolah-olah
ambigu, bingung dan tidak jelas
dalam menentukan arah kebijakan
dasar pendidikan. Ambiguitas itu
melahirkan kebijakan trial and error,
coba dan gagal yang terus berulang,
sehingga antara kurikulum lama dan
baru tidak nyambung.
Mengapa pemerintah tidak
mengevaluasi KTSP, kemudian
memperbaiki dalam kurikulum
baru 2013? Jika benar-benar telah
meletakkan dasar dan filosofi pendidikan
secara benar, perubahan
kurikulum mestinya tidak berkesan
trial and error. Kita prihatin, pendidikan
menjadi terjebak terlalu jauh
ke dalam industri. Perubahan-perubahan
kebijakan acap kali tidak
mengedepankan idealisme, tetapi
mengacu pada tarik menarik kepentingan
politik-ekonomi sesaat
yang bisa menghancurkan hakikat
pendidikan.
Angie sebut Nazaruddin orang terjahat.
Terkadang, banyak yang bergantung orang jahat...
* * *
Minta maaf, Bathoegana cium tangan Sinta Nuriyah.
Masih punya rasa takut, rupanya...
(Maunya tangan dicium, bukan mencium)
Terbit sejak 11 Februari 1950
PT Suara Merdeka Press
Pendiri : H Hetami
Komisaris Utama : Ir Budi Santoso
Pemimpin Umum: Kukrit Suryo Wicaksono
Pemimpin Redaksi : Amir Machmud NS
Direktur Operasional : Hendro Basuki
Direktur Pemberitaan : Sasongko Tedjo
Direktur SDM : Sara Ariana Fiestri
Penggembosan KPK
Oleh Herie Purwanto
JUMLAH perempuan dengan HIV positif saat ini
makin meningkat. Kebanyakan penularan virus penyakit
itu dari hubungan seks (59%), disusul injection drugs
users (IDU, atau pemakaian jarum suntik oleh pecandu
narkoba) 12%, dan gabungan keduanya (29%). Secara
nasional kasus HIV positif pada perempuan hanya 25%
dari keseluruhan.
Tetapi secara parsial akhir-akhir ini kasus itu
meningkat, bahkan di salah satu kota di Indonesia
bagian Timur mencapai 50%. Pengidap sebagian besar
ibu rumah tangga yang pasangan seksualnya sudah
meninggal sehingga ia harus sendirian melawan virus
tersebut, selain membesarkan anak dan menjadi tulang
punggung keluarga.
Menyadari cara penularan yang lebih berpangkal dari
faktor perilaku, khususnya perilaku seks yang tidak sewajarnya
ataupun melalui alat suntik, upaya pencegahan dan
penanggulangan menjadi masalah sosial, termasuk
dalam ranah keluarga. Peningkatan jumlah pengidap/
penderita pada ibu rumah tangga dan anak, kebanyakan
ditularkan dari suami yang heteroseks atau sering
berhubungan seks dengan WTS.
Berdasarkan estimasi Komisi Penanggulangan
AIDS Nasional (KPAN) tahun 2009, laki-laki pembeli
seks diperkirakan 3,2 juta orang sehingga menjadi
kelompok berpengaruh dalam penularan di rumah tangga.
Perempuan lebih mudah tertular karena kerentanan
biologis. Dalam hubungan seks, permukaan mukosa
perempuan lebih luas (vagina, leher rahim, dan rahim)
ketimbang laki-laki yang terpapar cairan (vagina), dan
cairan itu menetap lebih lama setelah hubungan seks.
Kadar HIV cairan semen lebih banyak ketimbang
kadar HIV cairan vagina. Adapun risiko penularan
lebih tinggi terjadi pada perilaku seks anal, disusul seks
vaginal, dan seks oral. Bila perempuan terinfeksi maka
penularan berlanjut ke anak. Penularan bisa terjadi
ketika hamil, melahirkan, ataupun dari air susu ibu
(ASI). Pencegahan penularan virus dari ibu ke anak
bisa dilakukan dengan obat antiretro virus (ARV).
Hal itu hanyabisa dilakukan bila si ibu HIVpositif,
dan diketahui sejak awal saat hamil dilakukan
pemeriksaan. Yang menjadi masalah bila saat hamil
dia merasa tidak berisiko, juga didukung perilaku
suami yang ”baik-baik saja” di depan istri maka akan
lebih sulit terdeteksi. Tak mudah bagi suami untuk
mengaku suka ”jajan” atau memakai jarum suntik bila
ia pecandu narkoba.
Kemenkes pada Februari 2012 menyebutkan ibu
rumah tangga menempati urutan pertama pengidap
BENARKAH penggembosan terhadap
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal
berlanjut? Isu mengenai topik itu seakan-akan
terus bergulir seiring dengan beberapa fakta
yang memberi kesan memang ada upaya
pengerdilan peran dan kewenangan komisi
antikorupsi itu. Bahkan, beberapa media menyebut
upaya penggembosan itu dilakukan
secara masif dan sistemik.
Fakta itu misalnya, terlihat dari upaya legislator
Senayan untuk merevisi UU tentang
KPK, kembalinya sejumlah penyidik Polri
atau jaksa KPK ke lembaga induk, hingga
rapat tertutup antara anggota Komisi III DPR
dan mantan penyidik/ penuntut umum KPK.
Penyidik yang pernah bertugas selama 4
tahun di KPK, Kompol Hendy F Kurniawan
menyatakan Abraham Samad
tidak profesional dan sering mengabaikan
prosedur penyidikan. Dia mencontohkan
penetapan status tersangka terhadap
Miranda S Goeltom dan
Angelina Sondakh tanpa mendasarkan
pada alat bukti
yang kuat dan tanpa
surat perintah penyidikan
(sprindik).
Bila pernyataan itu benar,
tentu kita prihatin. Mengapa demikian?
Mengambil dua fakta itu sebagai
sampel, saat ini kasus Miranda Swaray
Goeltom sudah mendapat putusan,
meski dia masih mengajukan banding.
Untuk Angie memang belum ada putusan.
Fakta yang disampaikan oleh Hendy
menjadi serius terkait dengan pembuktian.
Bagaimana mungkin penyidik tanpa dilandasi
alat bukti yang sah bisa menetapkan status
seseorang sebagai tersangka? Kemudian
bisa menuntutnya, bahkan kasus itu pun
sudah mendapat putusan pengadilan?
Pertanyaannya adalah ketika memasuki
tahap gelar perkara, dan tim penyidik beserta
jaksa penuntut KPK berkeyakinan tidak ada
alat bukti, tapi kenapa Abraham Samad berani
mengumumkan sendiri ke publik bahwa status
Miranda adalah tersangka? Bukankah
keputusan pimpinan komisi antikorupsi itu
bersifat kolektif kolegial?
Publik pasti membaca ada disharmoni di
internal komisi itu. Disharmoni ini sangat
fatal apabila terbawa saat akan memutuskan
status tersangka atau status peningkatan kasus
secara internal.
Meminjam istilah Profesor Satjipto
Rahardjo, pemberantasan korupsi butuh
penegak hukum ‘’gendheng’’ atau progresif.
Hanya dengan cara-cara yang progresif pula,
korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary
crime) bisa diberantas. Tapi ini tak bisa
menjadi pembenar cara-cara di luar
mekanisme atau prosedur hukum. Mungkin
saja, bila benar Samad memutuskan secara
sepihak, dengan mengabaikan keyakinan dan
alat bukti sebagaimana dikatakan mantan
penyidik KPK, dan kemudian disepakati
secara kolektif kolegial maka ini bisa dikategorikan
sebagai paradigma progresif.
Dalam kajian hukum,
tindakan progresif berada dalam ranah semangat
dan cara-cara yang tidak lazim tapi tetap
berpijak pada landasan yuridis dan legal.
Sangat kontraproduktif ketika semangat progresif
berada dalam konteks di luar aturan normatif
sehingga bisa memunculkan kesewenang-wenangan
yang mengarah pada
abuse of power. Ini yang tidak boleh terjadi
mengingat KPK merupakan lembaga penegak
hukum yang harus tunduk pada aturan hukum.
Dukungan untuk KPK
Penulis berpendapat apa yang dilakukan
oleh mantan penyidik KPK itu dengan
menggelar jumpa pers yang memojokkan
KPK, bukan bagian dari upaya penggembosan.
Tindakan mereka bisa dimaknai
sebagai feed back untuk KPK, terutama
HIV/ penderita AIDS. Hal itu memicu kumulatif AIDS
pada anak usia 0-4 tahun meningkat menjadi 2,3%.
Data itu menempatkan ibu rumah tangga pada urutan
pertama (622 kasus) dari tiga besar, dua lainnya adalah
karyawan/ pegawai (587) dan wiraswasta (544 kasus).
Adapun WTS ”hanya” urutan ke-6 (140 kasus).
Dalam budaya patriarki, seksualitas perempuan diletakkan
di bawah dominasi pria, yakni demi melayani
kebutuhan seks pria dan menjadi pelayan emosional.
Terminologi ini sejalan dengan posisi WTS di mata
mucikari. Wanita pekerja seks itu tidak memiliki hak
melawan atau membantah kemauan. Maka apa pun
perintah mucikari harus dilakukan tanpa boleh mengajukan
keberatan, termasuk terkait pemakaian kondom sebagai
upaya pencegahan/ penularan.
Beban Ganda
Perempuan juga tak mempunyai kekuatan
bernegosiasi dengan pasangannya dalam penggunaan
bagi Samad. Penyikapan ini berdampak
positif bila KPK juga memandangnya dari
sisi positif.
Sebagai katalisator atas kondisi itu,
sebaiknya, pertama; KPK memperkuat
secara internal peran dari kepemimpinan
kolektif kolegial yang selama ini jadi komitmen.
Keputusan pimpinan yang kolektif
kolegial akan menjadi kontrol dari semangat
progresif masing-masing pimpinan dalam
memutus perkara. Pasalnya, keputusan yang
diambil bukan yang didasari atas kepentingan
tertentu melainkan didasari pada fakta-fakta
hukum yang didukung alat bukti.
Menjadi tidak profesional bila kasus yang
ditangani KPK, dan di dalamnya ada unsur
penyidik, jaksa penuntut umum, didukung
sejumlah auditor andal; akhirnya terdakwa
dibebaskan di persidangan dengan dalih tak
cukup bukti. Hal ini bisa diatasi dengan
menghilangkan disharmonisasi di internal
KPK. Hubungan antara penyidik dan para
pimpinan KPK bukan saja tataran hubungan
vertikal melainkan juga dalam semangat
hubungan horizontal.
Kedua; mekanisme gelar perkara
yang selama ini menjadi ajang
penentuan status tersangka atau
status penanganan perkara,
benar-benar dipahami sebagai
forum yang secara
komprehensif menjadi
arena pembuktian oleh penyidik.
Apabila terjadi bias alat bukti
atau pembuktian yang kurang,
perlu segera mencari solusi, bukan memasukkan
asumsi atau memaksakan kehendak.
Fungsi keputusan secara kolektif kolegial
menjadi benteng terakhir keputusan sehingga
hasil gelar perkara, yang tertuang dalam notulensi
gelar perkara, benar-benar disepakati
bersama.
Apa pun yang terjadi, publik tetap memberi
dukungan besar kepada KPK untuk lebih
menunjukkan kemajuan dalam memberantas
korupsi kelas kakap di negeri ini. Terhadap
upaya pelemahan atau penggembosan KPK,
masyarakat dan seluruh komponen bangsa ini
pasti tidak akan tinggal diam. Ini yang harus
diperhitungkan oleh pihak mana pun yang
ingin mengerdilkan KPK. (10)
— Herie Purwanto SH MH, Assesse
Penyidik Tipikor Polda Jateng 2012
Penyelamatan Ibu Rumah Tangga dari AIDS
Oleh VG Tinuk Istiarti
”
Dalam budaya patriarki, seksualitas
perempuan diletakkan di bawah
dominasi pria, yakni demi melayani
kebutuhan seks
”
kondom atau menolak untuk berhubungan seksual.
Alan Boulton pada 2006 melaporkan kebanyakan
laki-laki yang membeli jasa seks adalah mereka yang
telah menikah atau memiliki pasangan tetap. Realitas
itu berarti meningkatkan risiko infeksi HIV pada istri.
Di tengah epidemi AIDS yang melanda dunia, posisi
ibu rumah tangga sangat tersudutkan karena menanggung
beban ganda. Selain tertular HIVdari suami, ia harus
menjadi penopang keluarga. Mereka lebih cenderung
diam dan memegang keyakinan bahwa harus patuh kepada
suami. Sebagai istri, kadang harus memperjuangkan
kelangsungan hidup anak-anak karena suami sudah
meninggal lebih dulu akibat AIDS.
Bagi perempuan positif HIV, pekerjaan yang
diidamkan adalah mempunyai penghasilan dengan
bekerja di rumah sambil mengasuh anak. Beberapa pihak
dari LSM peduli HIV/ AIDS sudah memberi dukungan
guna meringankan beban merekaf. Namun, dukungan
dana saja tak cukup karena mereka memerlukan pelatihan
guna memelihara kesehatan diri dan anak, semisal
pelatihan usaha kecil, pengelolaan uang, dan dukungan
pemasaran produk.
Di Thailand, upaya yang dilakukan oleh pemerintah
adalah dengan menjalankan program dana bergulir untuk
ODHA. Di Indonesia belum banyak kegiatan nyata yang
menyentuh kebutuhan mereka. Namun, wanita HIV
positif masih punya harapan, yaitu pada ARV, obat bantuan
gratis dari pemerintah. Pengidap yang sebelumnya
berbaring di rumah sakit bisa pulang mengurus anak dan
kembali mencari nafkah.
Tindakan nyata yang dapat kita lakukan terkait
dengan isu ”Selamatkan Ibu Rumah Tangga dari
Kematian Sia-sia akibat HIV/ AIDS” adalah melalui pola
penanggulangan yang sepenuhnya mengakomodasi
kepentingan perempuan, dan memberi konseling. Upaya
itu untuk memelihara kesehatan diri dan anak-anak mereka,
sekaligus penguatan dalam mengelola kehidupan
keluarga. (10)
— VG Tinuk Istiarti, anggota Komisi Penanggulangan
AIDS Provinsi Jawa Tengah, Dekan Fakultas
Kesehatan Masyarakat (FKM) Undip
Alamat Pengiriman Artikel
Kirimkan artikel dan foto terbaru Anda
ke: wacana_nasional@suaramerdeka. info.
Panjang maksimal 7.500 karakter dengan spasi
Wakil Pemimpin Redaksi : Gunawan Permadi. Redaktur Senior: Sri Mulyadi, AZaini Bisri, Heryanto Bagas Pratomo. Redaktur Pelaksana : Ananto Pradono, Murdiyat Moko, Triyanto Triwikromo. Koordinator Liputan: Hartono, I Nengah Segara Seni. Sekretaris Redaksi :
Eko Hari Mudjiharto Staf Redaksi : Soesetyowati, Cocong Arief Priyono, Zaenal Abidin, Eko Riyono, Edy Muspriyanto, Darjo Soyat , Ghufron Hasyim, Muhammad Ali, Dwi Ani Retnowulan, Bambang Tri Subeno, Hermanto, Simon Dodit, Budi Surono, Renny Martini, Diah Irawati,
Agustadi,Gunarso, Mohammad Saronji, Ahmad Muhaimin, Bina Septriono, Nugroho Dwi Adiseno, Nasrudin, M.Asmu’i, Ali Arifin, Sri Syamsiyah LS, Gunawan Budi Susanto, Imam Nuryanto, Arwan Pursidi, Arie Widiarto, Zulkifli Masruch, Agus Fathudin Yusuf, Petrus Heru Subono, Tavif
Rudiyanto, Dwi Ariadi, M Jokomono, Saroni Asikin, Purwoko Adi Seno, Karyadi, Arswinda Ayu Rusmaladewi, Maratun Nashihah, Abduh Imanulhaq, Mundaru Karya, Sarby SB Wietha, Mohamad Annas, Kunadi Ahmad, Ida Nursanti, Aris Mulyawan, Setyo Sri Mardiko, Budi Winarto, Sasi
Pujiati, Hasan Hamid, Rony Yuwono, Sumaryono HS, Moh. Anhar, M Norman Wijaya, Surya Yuli P, A Adib, Noviar Yudho P, Yunantyo Adi S, Fahmi Z Mardizansyah, Saptono Joko S, Dian Chandra TB, Roosalina, Dicky Priyanto, Hasan Fikri, Tri Budianto. Litbang : Djurianto Prabowo (
Kepala ), Dadang Aribowo. Pusat Data & Analisa: Djito Patiatmodjo (Kepala). Personalia: Sri Mulyadi (Kepala), Priyonggo. Redaktur Artistik: Putut Wahyu Widodo (Koordinator), Toto Tri Nugroho, Joko Sunarto, Djoko Susilo, Sigit Anugroho. Reporter Biro Semarang : Edi Indarto (
Kepala), Widodo Prasetyo (wakil), Sutomo, Irawan Aryanto, Moh. Kundori, Adhitia Armitrianto, Rosyid Ridho, Yuniarto Hari Santosa, Maulana M Fahmi, Fani Ayudea, Hartatik, Leonardo Agung Budi Prasetya, Modesta Fiska Diana, Royce Wijaya Setya Putra, Wahyu Wijayanto. Biro Jakarta
: Hartono Harimurti, ( Kepala), Wahyu Atmadji, Fauzan Djazadi, Wagiman Sidharta, Budi Yuwono, Sumardi, Tresnawati, Budi Nugraha, RM Yunus Bina Santosa, Saktia Andri Susilo, Kartika Runiasari, Mahendra Bungalan Dharmabrata, Wisnu Wijarnako. Biro Surakarta : Budi Cahyono
( Kepala ), Won Poerwono, Subakti ASidik, Joko Dwi Hastanto, Bambang Purnomo, Anindito, Sri Wahyudi, Setyo Wiyono, Merawati Sunantri, Sri Hartanto, Wisnu Kisawa, Achmad Husain, Djoko Murdowo, Langgeng Widodo, Yusuf Gunawan, Evi Kusnindya, Budi Santoso, Irfan Salafudin,
Heru Susilowibowo, Basuni Hariwoto, Khalid Yogi Putranto, Budi Santoso. Biro Banyumas :Sigit Oediarto (Kepala), Khoerudin Islam, Budi Hartono, Agus Sukaryanto, RPArief Nugroho, Agus Wahyudi, M Syarif SW, Mohammad Sobirin, Bahar Ibnu Hajar, Budi Setyawan. Biro Pantura
:Trias Purwadi (Kepala), Wahidin Soedja, Saiful Bachri, Nuryanto Aji, Arif Suryoto, Riyono Toepra, Muhammad Burhan, M Achid Nugroho, Wawan Hudiyanto, Cessna Sari, Bayu Setiawan, Teguh Inpras Tribowo, Nur Khoerudin. Biro Muria : Muhammadun Sanomae (Kepala), Prayitno
Alman Eko Darmo, Djamal AG, Urip Daryanto, Sukardi, Abdul Muiz, Anton Wahyu Hartono, Mulyanto Ari Wibowo, Ruli Aditio, Moch Noor Efendi. Biro Kedu/DIY: Komper Wardopo (Kepala), Doddy Ardjono, Tuhu Prihantoro, Sudarman, Eko Priyono, Henry Sofyan, Sholahudin, Nur Kholiq,
Amelia Hapsari, Supriyanto, Sony Wibisono. Daerah Istimewa Yogyakarta: Sugiarto, Asril Sutan Marajo, Agung Priyo Wicaksono, Juili Nugroho. Bandung :Dwi Setiadi. Koresponden : Wiharjono (Malang), Ainur Rohim (Surabaya). Alamat Redaksi : Jl Raya Kaligawe KM 5 Semarang
50118. Telepon : (024) 6580900 ( 3 saluran ), 6581925. Faks : (024) 6580605. Alamat Redaksi Kota : Jl Pandanaran No 30 Semarang 50241. Telepon : (024) 8412600. Manajer Iklan :Bambang Pulunggono. Manajer Pemasaran: Berkah Yuliarto, Manajer Riset dan Pengembangan :
Agus Widyanto. Manajer TU :Amir AR. Manajer Keuangan : Dimas Satrio W. Manajer Pembukuan : Kemad Suyadi. Manajer Logistik/Umum :Adi P. Manajer Produksi: Bambang Chadar. Alamat Iklan/Sirkulasi/Tata Usaha:Jl Pandanaran No 30 Semarang 50241. Telepon: (024)
8412600. Faks : (024) 8411116, 8447858. ■HOT LINE 24 JAM024-8454333 ■REDAKSI:(024) 6580900 Faks (024) 6580605 e-mail: redaksi@suaramerdeka.info. Dicetak oleh PTMasscom Graphy, isi di luar tanggung jawab percetakan.