uu 6 tahun 2011 - Produk Hukum

More documents

Recommendations

Info

- 16 - Pasal 30 Setiap warga negara Indonesia hanya diperbolehkan memegang 1 (satu) Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang sejenis atas namanya sendiri yang masih berlaku. Pasal 31 (1) Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk berwenang melakukan penarikan atau pencabutan Paspor biasa, Surat Perjalanan Laksana Paspor, dan surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas yang telah dikeluarkan. (2) Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan penarikan atau pencabutan Paspor diplomatik dan Paspor dinas. (3) Penarikan Paspor biasa dilakukan dalam hal: a. pemegangnya melakukan tindak pidana atau melanggar peraturan perundang-undangan di Indonesia; atau b. pemegangnya termasuk dalam daftar Pencegahan. Pasal 32 (1) Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, dan pengamanan blanko dan formulir: a. Paspor biasa; b. Surat Perjalanan Laksana Paspor; dan c. surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas. (2) Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk menetapkan spesifikasi teknis pengamanan dengan standar bentuk, ukuran, desain, fitur pengamanan, dan isi blanko sesuai dengan standar internasional serta formulir: a. Paspor biasa; b. Surat Perjalanan Laksana Paspor; dan c. surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas. (3) Pejabat . . .
- 17 - (3) Pejabat Imigrasi atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pengisian dan pencatatan, baik secara manual maupun elektronik, dalam blanko dan formulir: a. Paspor biasa; b. Surat Perjalanan Laksana Paspor; dan c. surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas. Pasal 33 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian, penarikan, pembatalan, pencabutan, penggantian, serta pengadaan blanko dan standardisasi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia diatur dengan Peraturan Pemerintah. BAB V VISA, TANDA MASUK, DAN IZIN TINGGAL Visa terdiri atas: Bagian Kesatu Visa Pasal 34 a. Visa diplomatik; b. Visa dinas; c. Visa kunjungan; dan d. Visa tinggal terbatas. Pasal 35 Visa diplomatik diberikan kepada Orang Asing pemegang Paspor diplomatik dan paspor lain untuk masuk Wilayah Indonesia guna melaksanakan tugas yang bersifat diplomatik. Pasal 36 . . .
Page 1 and 2: UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO
Page 3 and 4: - 3 - 8. Penyidik Pegawai Negeri Si
Page 5 and 6: - 5 - 26. Penjamin adalah orang ata
Page 7 and 8: - 7 - Pasal 4 (1) Untuk melaksanaka
Page 9 and 10: - 9 - Bagian Kedua Masuk Wilayah In
Page 11 and 12: - 11 - b. diperlukan untuk kepentin
Page 13 and 14: - 13 - (4) Jika dalam pemeriksaan K
Page 15: - 15 - Pasal 26 (1) Paspor biasa di
Page 19 and 20: - 19 - (2) Visa sebagaimana dimaksu
Page 21 and 22: - 21 - Pasal 45 (1) Tanda Masuk bag
Page 23 and 24: - 23 - Pasal 51 Izin Tinggal kunjun
Page 25 and 26: - 25 - Pasal 57 (1) Izin Tinggal ku
Page 27 and 28: - 27 - g. putus hubungan perkawinan
Page 29 and 30: - 29 - b. penyusunan daftar nama wa
Page 31 and 32: - 31 - Pasal 72 (1) Pejabat Imigras
Page 33 and 34: - 33 - (2) Menteri dapat mengabulka
Page 35 and 36: - 35 - (2) Pejabat Imigrasi dapat m
Page 37 and 38: - 37 - b. kerja sama teknis dan pel
Page 39 and 40: - 39 - Pasal 92 Dalam keadaan yang
Page 41 and 42: - 41 - Pasal 99 Pelaksanaan Penangk
Page 43 and 44: - 43 - f. menahan, memeriksa, dan m
Page 45 and 46: - 45 - BAB XI KETENTUAN PIDANA Pasa
Page 47 and 48: - 47 - Pasal 120 (1) Setiap orang y
Page 49 and 50: - 49 - b. Izin Tinggalnya habis ber
Page 51 and 52: - 51 - Pasal 129 Setiap orang yang
Page 53 and 54: - 53 - Pasal 134 Setiap Deteni yang
Page 55 and 56: - 55 - Pasal 140 (1) Untuk menjadi
Page 57 and 58: Diundangkan di Jakarta pada tanggal
Page 59 and 60: - 2 - transportasi, ketenagakerjaan
Page 61 and 62: - 4 - Di samping permasalahan di at
Page 63 and 64: Pasal 5 Pasal 6 Pasal 7 Pasal 8 Pas
Page 65 and 66: Ayat (2) Huruf c Huruf d Huruf e Hu
Page 67 and 68:
Pasal 19 Pasal 20 Pasal 21 Pasal 22
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Pasal 39 - 14 - 11. pembuatan film
Page 73 and 74:
Pasal 42 Ayat (3) Huruf a Huruf b H
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Pasal 107 Huruf f Huruf g Huruf h H
Page 89 and 90:
Pasal 122 Pasal 123 Pasal 124 Pasal
show all

uu 6 tahun 2011 - Produk Hukum

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?