uu 6 tahun 2011 - Produk Hukum

More documents

Recommendations

Info

- 38 - BAB IX PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN Bagian Kesatu Pencegahan Pasal 91 (1) Menteri berwenang dan bertanggung jawab melakukan Pencegahan yang menyangkut bidang Keimigrasian. (2) Menteri melaksanakan Pencegahan berdasarkan: a. hasil pengawasan Keimigrasian dan keputusan Tindakan Administratif Keimigrasian; b. Keputusan Menteri Keuangan dan Jaksa Agung sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. permintaan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. perintah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; e. permintaan Kepala Badan Narkotika Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan/atau f. keputusan, perintah, atau permintaan pimpinan kementerian/lembaga lain yang berdasarkan undang-undang memiliki kewenangan Pencegahan. (3) Menteri Keuangan, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepala Badan Narkotika Nasional, atau pimpinan kementerian/lembaga yang memiliki kewenangan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f bertanggung jawab atas keputusan, permintaan, dan perintah Pencegahan yang dibuatnya. Pasal 92 . . .
- 39 - Pasal 92 Dalam keadaan yang mendesak pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) dapat meminta secara langsung kepada Pejabat Imigrasi tertentu untuk melakukan Pencegahan. Pasal 93 Pelaksanaan atas keputusan Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dilakukan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk. Pasal 94 (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ditetapkan dengan keputusan tertulis oleh pejabat yang berwenang. (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya: a. nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir atau umur, serta foto yang dikenai Pencegahan; b. alasan Pencegahan; dan c. jangka waktu Pencegahan. (3) Keputusan Pencegahan disampaikan kepada orang yang dikenai Pencegahan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan ditetapkan. (4) Dalam hal keputusan Pencegahan dikeluarkan oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2), keputusan tersebut juga disampaikan kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal keputusan ditetapkan dengan permintaan untuk dilaksanakan. (5) Menteri dapat menolak permintaan pelaksanaan Pencegahan apabila keputusan Pencegahan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (6) Pemberitahuan penolakan pelaksanaan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disampaikan kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal permohonan Pencegahan diterima disertai dengan alasan penolakan. (7) Menteri . . .
Page 1 and 2: UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO
Page 3 and 4: - 3 - 8. Penyidik Pegawai Negeri Si
Page 5 and 6: - 5 - 26. Penjamin adalah orang ata
Page 7 and 8: - 7 - Pasal 4 (1) Untuk melaksanaka
Page 9 and 10: - 9 - Bagian Kedua Masuk Wilayah In
Page 11 and 12: - 11 - b. diperlukan untuk kepentin
Page 13 and 14: - 13 - (4) Jika dalam pemeriksaan K
Page 15 and 16: - 15 - Pasal 26 (1) Paspor biasa di
Page 17 and 18: - 17 - (3) Pejabat Imigrasi atau pe
Page 19 and 20: - 19 - (2) Visa sebagaimana dimaksu
Page 21 and 22: - 21 - Pasal 45 (1) Tanda Masuk bag
Page 23 and 24: - 23 - Pasal 51 Izin Tinggal kunjun
Page 25 and 26: - 25 - Pasal 57 (1) Izin Tinggal ku
Page 27 and 28: - 27 - g. putus hubungan perkawinan
Page 29 and 30: - 29 - b. penyusunan daftar nama wa
Page 31 and 32: - 31 - Pasal 72 (1) Pejabat Imigras
Page 33 and 34: - 33 - (2) Menteri dapat mengabulka
Page 35 and 36: - 35 - (2) Pejabat Imigrasi dapat m
Page 37: - 37 - b. kerja sama teknis dan pel
Page 41 and 42: - 41 - Pasal 99 Pelaksanaan Penangk
Page 43 and 44: - 43 - f. menahan, memeriksa, dan m
Page 45 and 46: - 45 - BAB XI KETENTUAN PIDANA Pasa
Page 47 and 48: - 47 - Pasal 120 (1) Setiap orang y
Page 49 and 50: - 49 - b. Izin Tinggalnya habis ber
Page 51 and 52: - 51 - Pasal 129 Setiap orang yang
Page 53 and 54: - 53 - Pasal 134 Setiap Deteni yang
Page 55 and 56: - 55 - Pasal 140 (1) Untuk menjadi
Page 57 and 58: Diundangkan di Jakarta pada tanggal
Page 59 and 60: - 2 - transportasi, ketenagakerjaan
Page 61 and 62: - 4 - Di samping permasalahan di at
Page 63 and 64: Pasal 5 Pasal 6 Pasal 7 Pasal 8 Pas
Page 65 and 66: Ayat (2) Huruf c Huruf d Huruf e Hu
Page 67 and 68: Pasal 19 Pasal 20 Pasal 21 Pasal 22
Page 71 and 72: Pasal 39 - 14 - 11. pembuatan film
Page 73 and 74: Pasal 42 Ayat (3) Huruf a Huruf b H
Page 87 and 88: Pasal 107 Huruf f Huruf g Huruf h H
Page 89 and 90:
Pasal 122 Pasal 123 Pasal 124 Pasal
show all

uu 6 tahun 2011 - Produk Hukum

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?