uu 6 tahun 2011 - Produk Hukum

- 41 -
Pasal 99
Pelaksanaan Penangkalan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 98 dilakukan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi
yang ditunjuk.
Pasal 100
(1) Penangkalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98
ditetapkan dengan keputusan tertulis.
(2) Keputusan Penangkalan atas permintaan pejabat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2)
dikeluarkan oleh Menteri paling lambat 3 (tiga) hari
sejak tanggal permintaan Penangkalan tersebut
diajukan.
(3) Permintaan Penangkalan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) memuat sekurang-kurangnya:
a. nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir
atau umur, serta foto yang dikenai Penangkalan;
b. alasan Penangkalan; dan
c. jangka waktu Penangkalan.
(4) Menteri dapat menolak permintaan Penangkalan
apabila permintaan Penangkalan tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5) Pemberitahuan penolakan permintaan Penangkalan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus
disampaikan kepada pejabat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 98 ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) hari
sejak tanggal permintaan Penangkalan diterima
disertai alasan penolakan.
(6) Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk
memasukkan identitas orang yang dikenai keputusan
Penangkalan ke dalam daftar Penangkalan melalui
Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.
Pasal 101
Berdasarkan daftar Penangkalan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 100 ayat (6), Pejabat Imigrasi wajib menolak
Orang Asing yang dikenai Penangkalan masuk Wilayah
Indonesia.
Pasal 102 . . .