uu 6 tahun 2011 - Produk Hukum

More documents

Recommendations

Info

- 2 - Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEIMIGRASIAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. 2. Wilayah Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. 3. Fungsi Keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. 4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. 5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Imigrasi. 6. Direktorat Jenderal Imigrasi adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian <strong>Hukum</strong> dan Hak Asasi Manusia di bidang Keimigrasian. 7. Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang ini. 8. Penyidik . . .
- 3 - 8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian yang selanjutnya disebut dengan PPNS Keimigrasian adalah Pejabat Imigrasi yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana Keimigrasian. 9. Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia. 10. Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian adalah sistem teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah dan menyajikan informasi guna mendukung operasional, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam melaksanakan Fungsi Keimigrasian. 11. Kantor Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian di daerah kabupaten, kota, atau kecamatan. 12. Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia. 13. Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya. 14. Dokumen Keimigrasian adalah Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, dan Izin Tinggal yang dikeluarkan oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri. 15. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia adalah Paspor Republik Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia. 16. Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu. 17. Surat . . .
Page 1: UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO
Page 5 and 6: - 5 - 26. Penjamin adalah orang ata
Page 7 and 8: - 7 - Pasal 4 (1) Untuk melaksanaka
Page 9 and 10: - 9 - Bagian Kedua Masuk Wilayah In
Page 11 and 12: - 11 - b. diperlukan untuk kepentin
Page 13 and 14: - 13 - (4) Jika dalam pemeriksaan K
Page 15 and 16: - 15 - Pasal 26 (1) Paspor biasa di
Page 17 and 18: - 17 - (3) Pejabat Imigrasi atau pe
Page 19 and 20: - 19 - (2) Visa sebagaimana dimaksu
Page 21 and 22: - 21 - Pasal 45 (1) Tanda Masuk bag
Page 23 and 24: - 23 - Pasal 51 Izin Tinggal kunjun
Page 25 and 26: - 25 - Pasal 57 (1) Izin Tinggal ku
Page 27 and 28: - 27 - g. putus hubungan perkawinan
Page 29 and 30: - 29 - b. penyusunan daftar nama wa
Page 31 and 32: - 31 - Pasal 72 (1) Pejabat Imigras
Page 33 and 34: - 33 - (2) Menteri dapat mengabulka
Page 35 and 36: - 35 - (2) Pejabat Imigrasi dapat m
Page 37 and 38: - 37 - b. kerja sama teknis dan pel
Page 39 and 40: - 39 - Pasal 92 Dalam keadaan yang
Page 41 and 42: - 41 - Pasal 99 Pelaksanaan Penangk
Page 43 and 44: - 43 - f. menahan, memeriksa, dan m
Page 45 and 46: - 45 - BAB XI KETENTUAN PIDANA Pasa
Page 47 and 48: - 47 - Pasal 120 (1) Setiap orang y
Page 49 and 50: - 49 - b. Izin Tinggalnya habis ber
Page 51 and 52: - 51 - Pasal 129 Setiap orang yang
Page 53 and 54:
- 53 - Pasal 134 Setiap Deteni yang
Page 55 and 56:
- 55 - Pasal 140 (1) Untuk menjadi
Page 57 and 58:
Diundangkan di Jakarta pada tanggal
Page 59 and 60:
- 2 - transportasi, ketenagakerjaan
Page 61 and 62:
- 4 - Di samping permasalahan di at
Page 63 and 64:
Pasal 5 Pasal 6 Pasal 7 Pasal 8 Pas
Page 65 and 66:
Ayat (2) Huruf c Huruf d Huruf e Hu
Page 67 and 68:
Pasal 19 Pasal 20 Pasal 21 Pasal 22
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Pasal 39 - 14 - 11. pembuatan film
Page 73 and 74:
Pasal 42 Ayat (3) Huruf a Huruf b H
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Pasal 107 Huruf f Huruf g Huruf h H
Page 89 and 90:
Pasal 122 Pasal 123 Pasal 124 Pasal
show all

uu 6 tahun 2011 - Produk Hukum

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?