uu 6 tahun 2011 - Produk Hukum

- 42 -
Pasal 102
(1) Jangka waktu Penangkalan berlaku paling lama 6
(enam) bulan dan setiap kali dapat diperpanjang
paling lama 6 (enam) bulan.
(2) Dalam hal tidak ada keputusan perpanjangan masa
Penangkalan, Penangkalan berakhir demi hukum.
(3) Keputusan Penangkalan seumur hidup dapat
dikenakan terhadap Orang Asing yang dianggap dapat
mengganggu keamanan dan ketertiban umum.
Pasal 103
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pencegahan
dan Penangkalan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB X
PENYIDIKAN
Pasal 104
Penyidikan tindak pidana Keimigrasian dilakukan
berdasarkan hukum acara pidana.
Pasal 105
PPNS Keimigrasian diberi wewenang sebagai penyidik
tindak pidana Keimigrasian yang dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan Undang-Undang ini.
Pasal 106
PPNS Keimigrasian berwenang:
a. menerima laporan tentang adanya tindak pidana
Keimigrasian;
b. mencari keterangan dan alat bukti;
c. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
d. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki
tempat kejadian perkara untuk kepentingan
penyidikan;
e. memanggil, memeriksa, menggeledah, menangkap,
atau menahan seseorang yang disangka melakukan
tindak pidana Keimigrasian;
f. menahan . . .