MEDIA JAYA 02 2013.pdf

Media Jaya • Nomor 02 Tahun 2013 

1

2 Media Jaya • Nomor 02 Tahun 2013 Media Jaya • Nomor 02 Tahun 2013 3

pengantar redaksi 

surat pembaca 

PELINDUNG: 

Gubernur Provinsi DKI Jakarta 

Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 

PEMBINA 

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta 

Asisten Pemerintahan Sekda 

Provinsi DKI Jakarta 

KETUA PENGARAH/PEMIMPIN REDA- 

KSI/PENANGGUNG JAWAB 

Kepala Dinas Kominfomas 


WAKIL PEMIMPIN REDAKSI 

Kabid Informasi Publik 

KETUA PELAKSANA 

Dra. Nurani 

REDAKTUR PELAKSANA 

Rinta A. Imron, S.Sos 

Dhini Gilang Prasasti, S.Sos 

REDAKTUR KHUSUS/PROFESIONAL 

Iswati Soekarto 

Norman 

SEKRETARIS REDAKSI 

Dra Evi Yulianti 

ANGGOTA REDAKSI 

Ani Christiyani, S.Sos 

Tulus Adatama, S.Sos 

Raides Aryanto 

REPORTER 

Nor Raihan 

Risky Catur Wulan 

Aliefien 

Thantri K 

FOTOGRAFER 

Nurahadi Widjaja 

Sudaryanto 

DESAIN GRAFIS 

Rachmat Triturianto 

KEUANGAN 

Ferdy Riza A 

SEKRETARIAT 

Balinda Roza 

Rodjali 

Abdullah 

Ari Wibowo 

ALAMAT REDAKSI/DISTRIBUSI 

Jalan Medan Merdeka Selatan 8-9 Jakarta 

10110, TELEPON (021) 382.2047, 382.2262, 

Fax 345.4486, 

Mail: media_jaya@yahoo.co.id 

PENCETAK : 

CV. NIRA ARTA 

(Isi di luar tanggung jawab percetakan) 

Penataan Tanah Abang, 

Modal Membina PKL 

PERHATIAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terhadap nasib pe dagang 

kaki lima (PKL) tidak perlu diragukan lagi. Kalau selama ini ada pihak yang 

menuding, Gubernur Joko Widodo (Jokowi) dan Wakilnya Basuki Tjahaja Purnama 

(Ahok) tidak serius menata PKL, itu tidak benar. 

Buktinya, kawasan pusat grosir tekstil dan garmen Tanah Abang kini semakin 

menarik. Setelah penataan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta, kawasan ini menjadi 

terlihat lebih bersih dan rapi. Kemacetan dan kesemrawutan yang meng hantui Tanah 

Abang selama ini mulai terurai. Meskipun belum sempurna, kawasan ini mulai nyaman 

dikunjungi. 

Konsistensi pemangku kebijakan di saat awal menata Tanah Abang meru pakan 

sa lah satu kunci keberhasilan. PKL pun disediakan tempat di Pasar Blok G. Setelah 

itu, tidak ada ampun lagi karena diberlakukan larangan berdagang di tepi jalan dan di 

trotoar. Kini, trotoar sudah dikembalikan fungsinya menjadi tempat bagi pejalan kaki. 

Bahkan, Gubernur Jokowi secara terbuka menyatakan, siap secara besar-besaran 

untuk mempromosikan Pasar Blok G Tanah Abang yang kini dihuni para PKL itu. 

Diakui atau tidak, penataan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta di kawasan 

Tanah Abang, Jakarta Pusat itu menjadi tolak ukur untuk melakukan pembinaan terhadap 

PKL lainnya yang hingga kini belum tertata dengan baik. Pemprov DKI Jakarta 

sejak awal memiliki kebijakan kuat untuk membina nasib PKL. Sebab, bukan rahasia 

umum lagi bahwa sektor usaha kecil menengah (UKM) sudah teruji ketika negeri ini 

tersapu krisis moneter pada 1997 lalu. Dan, Pemprov DKI Jakarta sadar akan potensi 

itu. Karena itu, pembinaan PKL sebagai salah satu komponen utama UKM menjadi 

skala prioritas masa kepemimpinan Jokowi-Ahok hingga lima tahun ke depan. 

PKL adalah sektor informal yang hampir dapat ditemukan di setiap sudut kota 

besar termasuk di Jakarta. Seperti halnya di DKI Jakarta, PKL beberapa tahun 

belakangan ini menjadi salah satu isu penting dalam penataan kota. Menurut 

Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan DKI Jakarta, pada 2010 terdapat 78.302 

PKL baik yang terdaftar maupun tidak. Tidak menutup kemungkinan, jumlah PKL 

sesungguhnya melebihi angka yang dirilis itu. PKL rata-rata menempati ruang publik 

yang, berdasarkan peraturan, tidak difungsikan untuk berjualan seperti di trotoar, 

badan jalan, pinggir rel kereta maupun di jembatan penyebrangan. 

Karena itu, penataan PKL di kawasan Tanah Abang tentunya dijadikan Pemprov 

DKI Jakarta untuk menata PKL di wilayah lainnya seperti di Pasar Gembrong, Jakarta 

Timur dan sebelumnya di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. 

Perlahan tetapi pasti Gubernur Jokowi dan Wakilnya Ahok sudah mulai me nempuh 

langkah awal untuk membenahi PKL yang juga dapat difahami sebagaimana 

jadikan Jakarta yang tertib hukum dan tertib sosial, setiap penertiban selalu mengedepankan 

solusi dan jauh dari tindakan represif. Sebab bagaimanapun juga PKL 

adalah modal bagi roda perekonomian Ibu Kota Jakarta. (*) 

Redaksi menerima kiriman surat pembaca tentang kritik, saran dan masukan 

berkenaan kota Jakarta. 

Untuk semua kiriman dapat disampaikan ke Redaksi Majalah Media Jaya 

d/a Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Setda Provinsi DKI Jakarta, 

Jl Jalan Medan Merdeka Selatan 8-9 Jakarta 10110, 

TELEPON (021) 382.2047, 382.2262, Fax 3822846, atau melalui 

email: mediajaya.humasdki@gmail.com. 

Kelancaran Lalulintas Kebutuhan Kita 

Iri terhadap Warga Jakarta 

4 Media Jaya • Nomor 02 Tahun 2013 Media Jaya • Nomor 02 Tahun 2013 5 

Redaksi Yth. 

Melintasi pusar-pusat perbelanjaan maupun pasar tradisional sekarang tampak lebih tertib. Lalu-lintas 

kendaraan lancar. Hanya pada jam-jam sibuk, pagi dan sore hari agak tersendat. Dari Pasar Mingggu ke 

arah Ragunan sekarang lancar. Tidak ada yang menggelar lapak dagangan di pinggir jalan. 

Demikian pula ketika saya melintasi kawasan Tanah Abang, Senin (19/8) lalu, juga sangat lancar. 

Waktu itu saya naik KRL dari Lenteng Agung dan turun di stasiun Tanah Abang. Biasanya dari depan 

stasiun saya naik angkot 09 atau 011 untuk melanjutkan perjalanan ke Slipi. Untuk keluar dari kawasan 

pasar Tanah Abang atau persisnya dekat pos Polisi, bisa mencapai 20-30 menit, karena macet yang 

disebabkan oleh PKL dan angkot-angkot yang ngetem. Sekarang tidak sampai 5 menit sudah melewati 

pos Polisi Tanah Abang tersebut, lalu melewati Jl KS Tubun pun lancar hingga Slipi. 

Konon, semua itu karena pedagang sudah direlokasi ke Pasar Blok G, sehinggga tidak ada lagi 

yang berjualan di trotoar dan badan jalan. Naik angkutan umum pun jadi lancar, karena para sopir mulai 

disiplin atau tidak ngetem lama untuk mengangkut penumpang dari Pasar Tanag Abang. Harapan saya, 

semoga kondisi itu terus dipertahankan. Ketertiban dan kelancaran lalulintas menjadi kebutuhan kita 

bersama. 

Abdul Malik, 

Lenteng Agung, Jakarta Selatan 

*** 

Redaksi Yth. 

Kami warga Bogor iri dengan apa yang dinikmati warga Jakarta. Pertama, warga Jakarta yang miskin 

dan rentan miskin bisa mendapat pengobatan gratis dengan Kartu Jakarta Sehat (KJS). Keluarga kami 

memang tidak miskin tapi tergolong rentan miskin, apalagi dengan naiknya harga-harga kebutuhan seharihari. 

Perhatian Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terhadap warganya, tidak hanya memberikan biaya 

pengobatan gratis, tapi juga memberikan kebutuhan lainnya, seperti tempat berjualan gratis selama 6 

bulan di Pasar Blok G Tanah Abang. Ini membuat kami makin iri melihat warga Jakarta. Saya dengar 

Bapak Gubernur yang suka blusukan itu juga berencana membangun apartemen murah di tengah kota. 

Ini tentu diperuntukkan bagi warga kelas bawah atau yang punya penghasilan kecil. 

Kami atas nama warga pinggiran Jakarta (Bodetabek) mengajukan usul, agar apartemen murah itu 

nanti bisa juga disewa oleh warga dari luar Jakarta. Selain untuk menekan biaya transportasi yang makin 

mahal, juga demi efisiensi jika kebetulan kami sedang ada pekerjaan yang harus segera diselesaikan di 

Jakarta. 

Adisty, 

Cilebut Barat, 

Sukaraja, Bogor

daftar isi 

08 

laporan utama 

08 

11 

14 

pemandangan baru Kawasan Tanah Abang 

Pemandangan baru tampak di pasar Tanah Abang, 

Jakarta Pusat. Tidak ada pedagang kaki lima (PKL) 

gelar lapak atau tenda di badan jalan, dan lalulintas 

sekitar kawasan pasar grosir tekstil terbesar di Asia 

Tenggara itu pun tertib dan lancar. 

Menghidupkan jalan yang nyaris mati 

dari kamera pengintai hingga cabut 

listrik 

pendidikan 

44 dki jakarta terapkan kurikulum 2013 

Mulai tahun ajaran baru 2013/2014, sekolah-sekolah 

di DKI Jakarta menerapkan Kurikulum 2013. Sesuai 

target sasaran yang ditetapkan oleh pemerintah, 

jumlahnya mencapai 248 sekolah SD, SMP, SMA 

dan SMK. Namun di luar itu banyak sekolah yang 

mengajukan secara mandiri. 

44 

sosial 

anak jalanan di angkutan UMUM 

58 

15 

tertib tanah abang, langkah jelas menuju 

jakarta tertib hukum dan tertib sosial 

TANAH ABANG, selama ini dikenal sebagai wilayah 

mapan para preman. Di sini mereka sungguh 

berkuasa. Karena diduga punya back up kuat. 

Mereka menentukan dan memungut uang sewa 

para pedagang. Juga menjual area lapak yang tak 

lain adalah trotoar dan badan jalan kepada para 

pedagang dengan harga cukup tinggi. 

18 satpol pp selalu siaga di tanah abang 

20 pd pasar jaya, revitalisasi pasar 

dilakukan bertahap 

16 

14 

30 

buat rusun 500 blok 

ekonomi 

60 JAKARTA SIAP HADAPI ASEAN ECONOMIC 

COMMUNITY 

62 inflasi dki jakarta capai 0,95 persen 

penggantian kurikulum tututan 

46 64 perekonomian dki jakarta 

perkembangan 

tumbuh 2,2 persen 

48 ppkad gembleng sdm siap kerja 

lingkungan 

50 persiapan menghadapi banjir 

dki menyusun rencana kontinjensi 

58 

22 PERBEDAAN PASAR TRADISIONAL - MODERN 28 

50 

62 

perumahan rakyat 

26 

28 

jakarta bangun rusun terintegrasi 

Sebagai kota yang terus bertumbuh, Jakarta tidak bisa 

menolak untuk terus membangun perumahan setiap 

tahun, baik horizontal maupun vertikal. Dan seiring 

terus melejitnya harga tanah, hunian vertikal makin 

diminati. 

sejumlah rusun rampung 2014 

31 

34 

36 

38 

rusun diyakini menjadi solusi jitu 

jakarta menuju kampung vetikal 

perumahan rusunawa marunda, makin 

diminati dan dicari 

30 

beda tempat, beda jatah 

Ternyata tidak semua warga korban banjir Muara 

Baru dan Waduk Pluit yang mendapatkan prioritas 

menempati Rusunawa Marunda dating bersamaan. 

Yang dapat duluan segera bias menempati, tapi 

ada yang dapat belakangan dan harus menunggu 

berbulan-bulan. Ada yang dapat fasilitas gratis berupa 

TV, kulkas, kompor, tempat tidur dan lainnya, namun 

ada juga yang tidak dapat fasilitas sama sekali. 

40 jauh tapi mudah ditempuh 

42 pembangunan rusun di jakarta 

6 Media Jaya • Nomor 02 Tahun 2013 Media Jaya • Nomor 02 Tahun 2013 7 

50 

55 

perda no 3/ tahun2013, a 

jak partisipasi swasta kelola sampah 

55 

66 

seni & budaya 

66 meriah, lebaran betawi di silang monas 

Meriah. Itulah suasana Lebaran Betawi tahun 1434 

Hijrah ini. Pagi itu hadir karyawan di lingkungan 

Pemprov DKI Jakarta. Para pria berpakaian koko 

berkalung sarung, khas busana Betawi. Kaum ibu 

mengenakan kebaya warna-warni lengkap dengan 

kerudungnya. 

68 

SENI BETAWI DALAM AKULTURASI BUDAYA

liputan utama 

Pemandangan Baru 

Kawasan Tanah Abang 

semestinya. Sehingga lalu lintas di tiga 

lokasi yang acap didera kemacetan itu 

tertib dan lancar. 

Meski demikian penjagaan terus 

dlakukan oleh tim petugas terkait 

dari masing-masing wilayah Kota 

Administratif. Para petugas terkait 

terus memantau perkembangan selama 

24 jam. 

Dari tiga kawasan, penertiban 

Tanah Abang paling menyedot 

Pemandangan baru 

tampak di pasar Tanah 

Abang, Jakarta Pusat. 

Tidak ada pedagang kaki 

lima (PKL) gelar lapak 

atau tenda di badan 

jalan, dan lalulintas 

sekitar kawasan pasar 

grosir tekstil terbesar di 

Asia Tenggara itu pun 


Hal serupa juga telah terjadi di 

kawasan pasar Pasar Minggu, Jakarta 

Selatan dan pasar Jatinegara, Jakarta 

Timur. Pemprov DKI Jakarta sejak 

awal Juni menertibkan para PKL di 

kawasan pasar Pasar Minggu, lalu Pasar 

Jatinegara, dan medio Juli di pasar 

grosir Tanah Abang. Para pedagang 

yang sebelumnya berjualan di area 

“haram”direlokasi di tempat yang sudah 

ditentukan, dan parkir kendaraan 

pun telah menempati lokasi yang 

Pasar Blok G Tanah Abang yang baru 

diresmikan kembali oleh Gubernur DKI 

Jakarta Joko Widodo. Pasar Blok G ini 

dikhususkan bagi relokasi PKL yang 

sebelumnya berjualan di trotoar dan badan 

jalan di lingkungan pasar Tanah Abang. 

perhatian publik. Karena sempat 

muncul reaksi penolakan hingga 

demo-demo beruntun para PKL dan 

komunitas wilayah Tanah Abang ke 

Balaikota. 

Setelah sekitar 10 kali Gubernur 

DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) 

blusukan ke tanah Abang dan berdialog 

dengan PKL dan masyarakat Tanah 

Abang, akhirnya mereka bersedia 

ditertibkan, dan tawaran relokasi 

mereka terima. Usai libur lebaran, atau 

pada pertengahan Agustus, kawasan 

Tanah Abang lebih tertata dan lalulintas 

menjadi lancar. 

Sebelumnya lebih dari 1000 

PKL tumpah ruah menggelar lapaklapak 

dagangan di trotoar dan badan 

jalan. Kini mereka sudah menempati 

Blok G yang sebelumnya kurang 

diminati pedagang. Selain dinilai sepi 

pengunjung, fasilitas di Blok G juga 

kurang terawat dan tidak memadai. 

Oleh karena itu sebelum merelokasi, 

Jokowi meminta Dinas terkait untuk 

membenahi terlebih dulu, dan akses 

pengunjung menuju Blok G diperluas 

dan dipermudah dengan dibangun 

jembatan penghubung antarblok di 

sekitarnya. 

Tidak hanya itu, Dinas 

Perhubungan DKI Jakarta juga 

melakukan penyempurnaan penataan 

sirkulasi lalulintas di Kawasan Tanah 

Abang, sehingga akses dari dan menuju 

Blok G juga strategis. 

Satu lagi, PKL yang kini 

menempati Blok G, selama enam bulan 

ke depan tidak dikenakan biaya sewa 

alias gratis. Namun, diharuskan tetap 

membayar uang kebersihan. PKL yang 

berminat berdagang di Blok G terlebih 

dulu harus mendaftar kan diri ke PD 

Pasar Jaya di Tanah Abang. Jumlah kios 

di Blok G hampir 1000 kios. 

Menurut Kepala Dinas 

KUMKMP DKI Jakarta, Ratnaningsih, 

pedagang yang sudah mendapatkan kios 

sebanyak 601 pedagang. Sementara 

sisanya ada 367 kios diperebutkan para 

pedagang dalam verifikasi berikutnya. 

“Hampir semua pedagang eksisting 

telah mendapatkan kios di Blok G,” 

kata Ratna, Selasa (20/8). 

Dikatakan Ratna, bagi pedagang 

yang tidak lolos verifikasi tahap 

pertama, tidak diperbolehkan 

mengikuti verifikasi tahap kedua. 

Hal tersebut untuk memberikan 

kesempatan bagi pedagang lainnya yang 

belum mendapatkan kios. Yang tidak 

lolos disebabkan antara lain karena 

tidak memenuhi syarat, seperti satu 

KK untuk dua pedagang atau bukan 

pedagang lama. “Itu kan tidak boleh,” 

kata Ratna. 

Verifikasi tahap kedua, selain 

diperuntukan bagi pedagang eksisting 

yang belum mendapatkan kios, juga 

untuk pedagang yang berada sekitar 


liputan utama 

Tenda-tenda dan llapak para PKL di badan jalan 

sebelum ditertibkan. Arus lalu lintas acap 

tersendat karena para PKL berjualan di area yang 

tidak semestinya 

Suasana arus lalulintas di depan pasar Blok G Tanah Abang kini cukup lancar. Angkutan umum, mobil niaga maupun mobil pribadi dapat leluasa 

melewati jalan tersebut tanpa dihantui kemacetan lagi. 

di kawasan Tanah Abang lainnya. 

Pihaknya mencatat PKL di kawasan 

tersebut masih mencapai 1.400 

pedagang. Nantinya akan diprioritaskan 

bagi pedagang yang ber-KTP DKI. 

Berdasarkan data Dinas 

KUMKMP DKI, dari 1.400 pedagang, 

yang ber-KTP DKI yakni hanya 

sebanyak 100 pedagang. Kemudian 

pedagang yang berada di depan 

Kelurahan Kebonkacang sampai dengan 

pertigaan Jalan Mas Mansyur sebanyak 

200 pedagang, di Jalan Kebonjati 

sampai Jalan Jati Bunder sebanyak 300 

pedagang, serta di Jembatan Tinggi 

sampai Jalan Jatibaru mencapai 800 

pedagang. 

Dikatakan Ratna, pedagang 

yang telah lolos verifikasi tahap 

kedua ini juga diundi untuk 

penempatannya. Setelah diundi 

pedagang menandatangani kontrak per 

tanggal 1 September. “Sesuai arahan 

Pak Gubernur, enam bulan pertama 

pedagang akan digratiskan,” Ratna 

menandaskan. 

Upaya penataan yang tidak singkat 

ini akhirnya berhasil. Para pedagang 

yang sebelumnya menolak akhirnya 

setuju ditempatkan di Blok G, bahkan 

salah seorang pedagang menyatakan 

sangat mendukung program Jokowi- 

Ahok ini. Namun, pedagang itu lalu 

mengatakan, hingga kini para pedagang 

di sana selalu mengingatkan Pemprov 

DKI agar kejadian tahun-tahun 

sebelumnya tidak terjadi pada tahun 

ini. Pedagang meminta agar tempat 

relokasi yang disediakan pemerintah 

dibuat nyaman sehingga para pedagang 

tidak kabur ke jalan lagi. Ia juga 

menuntut agar Pasar Blok G segera 

dikelola oleh PD Pasar Jaya, karena 

sebelumnya menurut pedagang, pasar 

itu diswastanisasi. ALF 

Menghidupkan Jalan yang 

Nyaris Mati 

Untuk mengurai keruwetan masalah di sekitar Pasar Blok G Tanah Abang 

teridentifikasi beberapa hal yang menjadi sumber permasalahan. Menurut 

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono, terdapat empat 

permasalahan yang mengokupansi jalan, yakni kendaraan parkir, angkot 

menunggu penumpang (ngetem), pedagang kaki lima dan lori-lori 

pengangkut barang-barang yang berseliweran. 

Hal itu yang menyebabkan jalan di 

sekitar Tanah Abang tak berfungsi alias 

mati selama bertahun-tahun. Karenanya 

Pemerintah Provinsi DKI berupaya 

menghidupkan jalan yang nyaris mati 

tersebut dengan melakukan penataan 

pedagang kaki lima yang dianggap 

paling mengganggu kelancaran 

lalulintas. 

Dengan kebijakan itu, kini tidak 

memerlukan waktu selama 25 menit 

untuk menembus jalan sepanjang 

200 meter di sekitarpasar Tanah 

Abang.Untukmencapai Blok G Tanah 

Abang kini hanya dibutuhkan 15 

menitberjalan kaki dari area pedagang 

di sekitarnya.JalansekitarPasar Tanah 

Abangpun terlihat rapi dan jauh dari 

keruwetan dibanding sebelumnya. 

Semua pihak yang terkait 

penataan kawasan ini dilibatkan oleh 

Pemrov DKI Jakarta. Ini keberhasilan 

sebuah konsep dengan dukungan 

penuh semua pihak yang terkait di 

dalamnya, khususnya jajaran unit 

pelaksana teknis Pemprov DKI Jakarta, 

seperti Dinas Perhubungan, PD Pasar 

Jaya, Satuan Polisi Pamong Praja, 

Polisi, Dinas Perdagangan dan UKM, 

DinasPekerjaanUmum, serta perangkat 

wilayah setempat, mulai dari kelurahan, 

kecamatan hingga walikota. Dan tentu 

saja juga kesediaan dan dukungan 

para pedagang, dan masyarakat Tanah 

Abang, 

Meski diawal banyak kendala 


liputan utama 

dan penolakan namun pada akhirnya 

hampir 1000 pedagang kaki lima 

menyatakan berminat masuk kepasar 

Blok G. Bahkan beberapa pedagang lain 

yang berminat tidak bisa menempati 

Pasar Blok G karena terkendala 

administratif. 

Penanganan kendaraan parkir 

diarahkan ketempat yang disediakan 

yakni di dalam gedung pasar. 

Sedangkan penangangan lori-lori 

dari perusahaan ekspedisi yang biasa 

melakukan kegiatan bongkar muat 

barang juga disediakan tempat di dalam 

gedung pasar. Sementara angkutan 

umum yang melewati kawasan 

Tanah Abang telah diatur dengan 

rambu-rambu agar menaikkan dan 

Salah satu sudut pasar tanah Abang sebelum 

ditertibkan, penuh dengan tenda-tenda PKL. 

menurunkan 

penumpang di tempat yang 

disediakan. 

Walhasil dengan semua upaya itu 

yang terjadi adalah lancarnya lalulintas 

di kawasan Tanah Abang. 

Koordinasi 

Di bawah kordinasi Dinas 

Perhubungan Provinsi DKI, penataan 

kawasan Tanah Abang diawali dengan 

mengalihkan arus lalulintas dari arah 

Karet atau Sudirman keJalan Kebon Jati 

Arus lalulintas dari dan ke pasar Tanah Abang 

kini cukup lancar. Selain relokasi PKL ke pasar 

Blok G, juga dilakukan pengecatan bahu 

jalan, perbaikan rambu-rambu lalulintas, serta 

pengalihan trayek angkutan umum. 

dan Jati Bunder. 

Tujuan pengalihan 

arus kendaraan ini untuk 

mengurangi beban kendaran di Jalan 

KH Mas Mansyur. Selain itu penataan 

ini juga untuk menertibkan pedagang 

kaki lima yang selama ini menempati 

badan jalan. 

Setelah melakukan pengalihan 

arus lalulintas, Dinas Perhubungan 

melaku kan pengalihan transportasi 

angkutan umum yang selama ini 

tidak bias melalui jalan di depan 

Blok G. Kini semua angkutan 

umum yang menuju Tanah Abang 

diarahkan melintasi Pasar Blok A, B, 

C, F dan Blok G. Agar semua upaya 

itu memiliki umur penerapan 

yang panjang maka diperlukan 

adanya Estate Management. 

Di sini keberadaan gedung 

Blok G, termasuk sarana 

parkirnya harus difungsikan 

semaksimal mungkin. 

Dengan begitu para pedagang kaki lima 

mendapat tempat penampungan yang 

layak setelah dilarang berdagang di 

badan jalan. 

Jika pengaturan lalulintas (traffic 

engieering) serta pengaturan rute 

angkutan umum (transportation 

engineering) dan penyediaan sarana 

dan prasarana bagi pedagang kaki lima 

(estate management) bisa dilaksanakan 

dengan baik maka penataan suatu 

kawasan akan berhasil. 

Penataan khusus kawasan Tanah 

Abang, diharapkan akan bermuara 

menjadi suatu kawasan yang tidak 

hanya berdampak pada ekonomi 

Jakarta namunTanah Abang akan lebih 

dikenal di dunia, khususnya ASEAN. 

ALF 

Untuk mendukung sekaligus 

menyempurnakan penataan sirkulasi 

lalu lintas di Kawasan Tanah Abang 

yang dilakukan sejak 22 Juli lalu, Dinas 

Perhubungan DKI Jakarta melakukan 

beberapa upaya manajemen dan 

rekayasa lalu lintas berupa penutupan 

putaran (u-turn) di sepanjang Jl. 

Jatibaru (segmen Jembatan Tinggi 

sampai dengan Simpang Jatibaru) 

diikuti dengan penataan (penyesuaian) 

terhadap rute angkutan umum yang 

melintas di Kawasan Tanah Abang. 

Rekayasa lalu lintas itu sebagai berikut : 

1. Penutupan putaran (u-turn) 

di sepanjang Jl. Jatibaru (segmen 

Jembatan Tinggi sampai dengan 

Simpang Jatibaru) dilakukan untuk 

mengeliminasi titik-titik yang selama 

ini menjadi penyebab kemacetan 

(trouble spot) karena digunakan sebagai 

lokasi angkutan umum berputar, 

ngetem, pangkalan ojek dan terminal 

bayangan, diantaranya putaran (u-turn) 

Penutupan Putaran di 

Sepanjang 

Jl Jatibaru dan Penataan Rute 

Angkutan Umum 

di bawah Fly over Jatibaru dan putaran 

(u-turn) utara di Jl. Kebon Jati menuju 

Jembatan Tinggi 

2. Penataan (penyesuaian) 

terhadap rute angkutan umum di 

Kawasan Tanah Abang tersebut 

dimaksudkan untuk lebih memberikan 

kemudahan bagi masyarakat / pengguna 

jalan yang ingin menuju Kawasan 

Tanah Abang, baik ke Pasar Tanah 

Abang, Metro Tanah Abang, Stasiun 

KA dan lainnya. Dengan dialirinya 

arus lalu lintas, baik kendaraan pribadi 

maupun angkutan umum diharapkan 

ruas-ruas jalan yang saat ini sudah 

bersih (tidak terokupansi) oleh PKL 

dapat terjaga ketertiban dan kelancaran 

lalu lintasnya. 

3. Secara rinci beberapa trayek 

angkutan umum di Kawasan Tanah 

Abang yang terkena rencana penataan 

(penyesuaian) rute sebagai berikut : 

TRAYEK JURUSAN PENYESUAIAN RUTE 

DI KAWASAN TANAH ABANG 

Mikrolet M.09 

Mikrolet M.09A Kebayoran Lama – Jl. KS Tubun – Jembatan Tinggi– 

Mikrolet M.11 Tanah Abang Jl. Jatibaru – Jl. Kebon Jati – 

Jl. KH Mas Mansyur – Simpang 

Jatibaru – Jl. Jatibaru (arah 

Stasiun KA) – Jl. Kebon Jati – 

Jl. Jati Bunder – Jembatan Tinggi 

– Jl. KS Tubun 

Mikrolet M.10 Jembatan Lima – Jl. Cideng Timur – Simpang 

Tanah Abang Jatibaru – Jl. Jatibaru – 

Jl. Fachrudin – Jl. KH Mas 

Mansyur – Simpang Jatibaru – 

Jl. Jatibaru (arah Stasiun KA) – 

Jl. Kebon Jati – Jl. Jati Bunder – 

Jembatan Tinggi – Jl. Jatibaru – 

Simpang Jatibaru – Jl. Cideng 

Barat 

Mikrolet M.08 Kota – Tanah Abang Jl. Abdul Muis – Jl. Fachrudin – 

Jl. KH Mas Mansyur – Simpang 

Jatibaru – Jl. Jatibaru 

(arah Stasiun KA) – Jl. Kebon Jati 

– Jl. Jati Bunder – Jembatan 

Tinggi – Jl. Jatibaru – Simpang 

Jatibaru – Jl. Abdul Muis 


liputan utama 

Dari Kamera Pengintai 

hingga Cabut Listrik 

opini 

liputan utama 

Ditemui di kantornya, Kamis (22/8/2013), Kepala 

Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono 

kepada Media Jaya mengungkapkan, tujuan 

penataan Tanah Abang untuk memudahkan akses 

menuju pasar di Tanah Abang, sehingga kawasan 

itu menjadi pusat niaga tingkat nasional bahkan Asia 

Tenggara. 

Penataan kawasan khususnya pasar 

yang selama ini menjadi titik kemacetan 

dimulai dengan rekayasa pengaturan 

lalulintas. Konsep yang dijalankan 

adalah Push and Pull. 

Push merupakan institusi (Dishub, 

Satpol PP, Polisi) yang melakukan 

tindakan di lapangan dalam hal 

penataan kawasan seperti menggusur 

pedagang kaki lima serta melakukan 

berbagai penataan lalulintas. Sementara 

konsep Pull adalah institusi penampung 

yang menyediakan sarana kepada 

pedagang kaki lima, dalam hal ini Pasar 

Jaya. 

Menurut Pristono, Push and Pull 

harus seiring sejalan. Sebab, jika Push 

saja yang dilakukan, maka tidak ada 

jaminan bahwa pedagang kaki lima 

yang ditertibkan tidak kembali karena 

ketiadaan sarana penampungan yang 

layak. 

Selain itu agar kawasan yang 

sudah ditata itu tetap tertib, Dinas 

Perhubungan membangun posko 

yang disebut Early Warning System 

yang diawaki oleh perwakilan Dinas 

Perhubungan, Satuan Polisi Pamong 

Praja serta Komando Garnisun. Posko 

yang dilengkapi dengan kamera 

pengintai ini akan memberikan 

peringatan kepada pedagang kaki lima 

yang mencoba berjualan di badan jalan. 

“Posko ini juga punya kewenangan 

untuk melakukan cabut listrik kepada 

mereka yang mulai berdagang di badan 

jalan,” ungkap Pristono. 

Pasar Minggu dan Jatinegara 

Selain Tanah Abang, penataan 

kawasan juga dilakukan di Pasar 

Minggu dan Pasar Jatinegara. Titiktitik 

yang dianggap menjadi sumber 

kemacetan dilakukan pengalihan 

lalulintas. Dengan pengalihan tersebut 

secara tidak langsung tidak memberikan 

ruang gerak bagi pedagang kaki 

lima menempati badan jalan untuk 

menggelar lapaknya. 

Pengaturan lalulintas menja 

diujung tombak penataan suatu 

kawasan. Di Pasar Minggu dan Pasar 

Jatinegara pun diterapkan pengalihan 

lalulintas dan juga penataan parkir, 

sehingga lalulalang kendaraan bisa lebih 

lancar. 

Pristono mengakui pasca lancarnya 

lalulintas tersebut harus ditindak lanjuti 

dengan pengawasan serta perbaikan 

rambu-rambu lalulintas penunjang 

seperti pembangunan pembatas jalan 

dan sebagainya. Kehadiran posko yang 

selalu memantau situasi di lokasi akan 

sangat membantu pelaksanaan penataan 

di suatu kawasan. 

Pristono menyontohkan, Posko 

di Pasar Minggu didirikan untuk 

memantau kembalinya pedagang kaki 

lima berjualan di jalan. Jika masih 

banyak yang melakukannya maka 

pihak terkait berwenang melakukan 

tindakan cabut listrik. Tanpa adanya 

fasilitas berdagang di jalan, perlahan 

pedagang kaki lima akan hilang dengan 

sendirinya. ALF 

Petugas tengah melakukan pengecatan beton pembatas 

jalan. Selain lebih rapi, adanya beton yang dicat warna 

pencolok untuk lebih mempertegas batas antara jalur 

kendaraan dengan area yang peruntukkan bagi pejalan 

kaki atau pengunjung pasar Tanah Abang. 

Tertib Tanah Abang, 

Langkah Jelas Menuju Jakarta Tertib Hukum dan Tertib Sosial 

TANAH ABANG, selama ini dikenal sebagai wilayah mapan para preman. 

Di sini mereka sungguh berkuasa. Karena diduga punya back up kuat. Mereka 

menentukan dan memungut uang sewa para pedagang. Juga menjual area 

lapak yang tak lain adalah trotoar dan badan jalan kepada para pedagang 

dengan harga cukup tinggi. 

Tarif parkir besar pula. Para 

pedagang asal Tasik yang biasanya 

datang ke Tanah Abang pada hari pasar 

(Senin dan Kamis) dengan mobiltoko 

(moko) bermuatan pakaian jadi, 

mukena, ataupun jilbab, dipungut 

hingga Rp 100.000/hari. Trayek 

angkutan umum yang melewati Pasar 

Tanah Abang, juga tak luput dari aksi 

palak para preman. 

Bertahun-tahun, hamparan lapaklapak, 

baik permanen maupun tidak 

di area haram, menjadi pemandangan 

biasa di Tanah Abang. Peraturanperaturan 

yang sudah dibuat seolaholah 

tidak ada. Hukum benar-benar 

tiarap. Dampaknya dirasakan oleh 

semua yang hadir di Tanah Abang, 

yakni kemacetan lalu-lintas dan 

kesemrawutan yang sangat parah. 

Pasar Blok G Tanah Abang 

Kini, setelah penertiban PKL 

yang berjalan cukup alot, dan diwarnai 

demo-demo yang menegangkan telah 

berlalu. Jalanan di sekitar pasar grosir 

terbesar di Asia Tenggara ini menjadi 


Berkat kunjungan yang intens 

Gubernur DKI Joko Widodo ke 

Tanah Abang untuk menyerap aspirasi 

dan memberikan solusi dengan 


merelokasi ke Pasar Blok G, serta 

keterangan-keterangan Wagub Basuki 

Tjahaja Purnama kepada pers yang 

ingin menegakkan peraturan, maka 

PKL Tanah Abang akhirnya bersedia 

direlokasi. 

Usai Lebaran Idul Fitri tahun ini 

menjadi harapan baru bagi ketertiban 

Jakarta. Keberhasilan penertiban 

Pasar Tanah Abang seakan menjadi 

barometer, tidak hanya bagi upaya 

penertiban serupa di lokasi lain di 

Jakarta, tapi Tanah Abang dianggap 

sebagai harapan baru bagi ketertiban 

ibukota. Wilayah yang selama ini 

dianggap sangar, akhirnya tunduk pula 

pada peraturan. 

Jokowi ketika hadir di kampus 

Universitas Islam Syarif Hidayatullah 

dalam acara halal bihalal dengan para 

dosen dan mahasiswa bercerita, banyak 

pihak yang wanti-wanti dirinya ketika 

ingin menata kawasan Tanah Abang. 

“Ada ini, ini, ini. Wah, banyak sekali, 

batin saya. Dan, itu di-back up sama 

ini, ini, ini, ini. Saya hanya diam saja,” 

ujar Jokowi seperti dikutip Kompas. 

com. 

Ketika itu Kepolisian Daerah 

Metro Jaya pun melarang sang 

gubernur untuk blusukan ke kawasan 

perdagangan terbesar se-Asia Tenggara 

itu. Polisi mengantisipasi gangguan 

keamanan di daerah itu, yang sewaktuwaktu 

dapat menimpanya. 

Memang, rencana Jokowi 

mengunjungi Pasar Tanah Abang 

sempat ditunda atas alasan gangguan 

keamanan. “Saya bilang, ‘Kalau begini 

terus, kapan saya ke sananya?’ Akhirnya 

hari itu saya paksakan. Masuk ke 

dalam. Bismillah, enggak ada apa-apa, 

malah nyalamin. PKL nyalamin saya, 

preman nyalamin saya. Saya tahu 

preman karena tatonya,” ujarnya sambil 

disambut tawa oleh peserta yang hadir. 

Jokowi mengatakan, kunci dari 

penataan Pasar Tanah Abang adalah 

keterbukaan. Di satu sisi, Jokowi 

terbuka menampung aspirasi pedagang 

kaki lima dan tokoh masyarakat di sana 

agar penataan dapat berlangsung. Di 

sisi lainnya, proses penataan para PKL 

itu pun dilaksanakan secara terbuka. 

Menerapkan Peraturan 

Penegakan peraturan bagi PKL 

sejatinya bukan hal baru atau bukan 

penerapan dari peraturan yang baru 

dibuat. Peraturan yang diterapkan 

Jokowi - Ahok (nama populer 

Gubernur dan Wagub DKI Jakarta) 

ini adalah produk hukum lama. Atau 

peraturan yang secara umum sudah 

banyak diketahui masyarakat bahwa 

trotoar dan badan jalan bukan sebagai 

tempat menggelar dagangan. 

Perda No 8 Tahun 2007 pasal 

25 (2) melarang orang atau badan 

berdagang di jalan, trotoar, jembatan 

penyebrangan, dan tempat untuk 

kepen tingan umum lainnya diluar 

yang ditetapkan. Para pelanggar bisa 

dikenakan denda minimal Rp 100 ribu, 

dan maksimal Rp 20 juta. Jika tidak 

bisa membayar, akan dikenakan pidana 

kurungan paling lama 60 hari. 

Yang mungkin baru dari pemimpin 

DKI yang membawa semboyan 

“Jakarta Baru, Jakarta Kita” ini adalah 

gaya pendekatannya. Jokowi dikenal 

suka blusukan, sering mendatangi 

warga dan mengajak mereka bicara 

sebelum upaya perubahan dilakukan. 

Kita mahfum. Warga, atau 

orang kebanyakan atau wong cilik, 

didatangi saja senang, apalagi diajak 

bicara. Dalam persepsi mereka, 

pemimpin bertandang adalah satu 

bentuk perhatian dan penghormatan. 

Dan lebih-lebih ketika diajak bicara, 

hati bisa berbunga-bunga, merasa 

“dimanusiakan” (diuwongke). 

Sentuhan semacam ini adalah kunci 

pembuka pintu-pintu dari gagasan atau 

upaya yang hendak dilakukan sang 

pemimpin untuk membuat perubahan. 

Kelancaran lalu lintas, dimanapun 

kita berkendara, menjadi harapan dan 

impian, utamanya bagi warga Jakarta 

dan sekitarnya yang kerap menghadapi 

kemacetan dalam beraktivitas seharihari 

di metropolitan ini. Memang 

banyak penyebab, salah satunya 

Tanah Abang (dulu). Penuh tendatenda 

PKL, sementara di pasar Blok 

G yang disiapkan untuk pedagang, 

ditinggalkan mangkrak alias sepi tak 

dihuni. 

tumpah-ruahnya PKL di trotoar dan 

badan jalan. Selain itu ketidakdisiplinan 

pengendara maupun pejalan kaki, 

infrastruktur, fasilitas publik yang 

belum memadai, dan lain-lain. 

Kawasan lain yang kini masih 

didera kemacetan tentu merasa iri 

melihat kelancaran lalu-lintas di 

Pusat Grosir Tanah Abang. Pengamat 

perkotaan dari Universitas Trisakti, 

Nirwono Yoga mengatakan perlunya 

penataan PKL dan arus lalulintas di 

wilayah lainnya di Jakarta, seperti di 

Pasar Minggu, Pasar Jatinegara, Pasar 

Gembrong, Pasar Asemka, Pasar Cipete, 

Pasar Mayestik, dan lain-lain. 

Satu hal yang perlu dilakukan 

Jokowi saat ini adalah bagaimana 

mempertahankan apa yang sudah 

dilaksanakan. Namun, untuk 

menjalankannya, menurut Nirwono, 

Jokowi tak dapat bekerja sendiri. Ia 

memerlukan kepala dinas, camat, lurah, 

dan wali kota untuk dapat konsisten 

menegakkan peraturan yang sudah 

ditata. Pasalnya, upaya-upaya Jokowi 

untuk menata kawasan Tanah Abang 

dan Waduk Pluit (dua kawanan yang 

memiliki masalah berbeda dan akut - 

Red), baru penyelesaian di permukaan, 

belum menyelesaikan di dalam. *** 

Iswati Soekarto 


liputan utama 

Satpol PP Selalu Siaga 

di Tanah Abang 

Pedagang Merasa Aman, Pengunjung pun Senang 

Di beberapa sudut di kawasan pasar Tanah Abang 

berdiri posko terpadu. Satpol PP dan aparat terkait 

selalu siaga setiap saat menjaga ketertiban dan 

kelancaran lalulintas di sekitar pasar grosir terbesar 

di Asia Tenggara itu. 

Gubernur DKI Jakarta Joko 

Widodo meminta Kepala Satuan Polisi 

Pamong Praja (Satpol PP), Kukuh Hadi 

Santoso untuk menerjunkan aparatnya 

tetap menjaga kondisi kawasan Pasar 

Tanah Abang agar para PKL tidak 

kembali berjualan di trotoar dan badan 

jalan. Itu dikemukakan gubernur usai 

mengoperasionalkan Blok G Pasar 

Tanah Abang,Senin (2/9) lalu 

“Agar kawasan Pasar Tanah Abang 

tetap tertib dan kondusif, Satpol PP 

harus siaga minimal selama setahun. 

Kalau sudah aman, baru bisa dilepas 

dan tidak ditunggu Satpol PP pun tidak 

apa-apa, “ kata Jokowi. 

Namun, kepada Media Jaya, 

Kukuh menegaskan, pihaknya akan siap 

mengawal kawasan Pasar Tanah Abang 

setiap saat. Tanpa batas waktu yang 

ditetapkan. 

“Ini memang tugas kami demi 

tertibnya ibu kota dan kenyamanan 

masyarakat yang akan berbelanja di 

Pasar Tanah Abang, khususnya di Blok 

G,” tutur Kukuh. 

Apalagi saat ini perbaikan 

diberbagai sisi Blok G Pasar Tanah 

Abang sedang dilakukan PD Pasar 

Jaya untuk merealisasikan target 

Pemprov DKI Jakarta itu belum selesai 

seluruhnya. Walau gubernur sudah 

mengoperasionalkan pasar Blok G 

pada 2 September lalu, kemungkinan 

para pedagang nekad menggelar 

dagangannya di trotoar dan badan jalan 

bisa saja terjadi 

Dikatakan, Satpol PP akan 

bersikap tegas menindak PKL yang 

nekad berjualan di badan jalan sesuai 

ketentuan yang berlaku. Namun 

demikian, seluruh anggota Satpol PP 

Jakarta Pusat diimbau melakukan 

penertiban lebih persuasif. 

“Artinya, kami memberikan 

pengarahan kepada mereka sambil 

menyosialisasikan Peraturan Daerah 

tentang Ketertiban Umum dan di 

mana seharusnya mereka berjualan agar 

tidak mengganggu ketertiban umum,” 

imbuhnya. 

Langkah seperti itu juga dilakukan 

saat melakukan penertiban di Waduk 

Pluit, Jakarta Utara. Hingga kini, 

Kukuh dan aparatnya masih aktif 

melakukan kontrol ke Waduk Pluit. 

Bahkan ke pasar Pasar Minggu, 

Jatinegara, Pasar Gembrong, dan 

berkoordinasi dengan aparat kepolisian, 

TNI, Satpol PP Kelurahan, Kecamatan 

dan Kotamadya. 

Ia mengaku, keberhasilan 

penertiban Pasar Abang merupakan 

kerja kolektif antara semua aparat. 

Termasuk PD Pasar Jaya, Dinas 

Koperasi dan UMKM. Karena itu 

Satpol PP tidak mematok waktu berapa 

lama mereka harus turun ke lapangan. 

Yang terpenting adalah bagaimana 

tercipta ketertiban dan iklim yang 

kondusif di ibu kota. 

Pengawasan konsisten 

Sementara itu Walikota Jakarta 

Pusat, Syaifullah juga menegaskan, 

pihaknya meminta Satpol PP 

Kotamadya tetap merlakukan 

pengawasan kepada PKL di kawasan 

Pasar Tanah Abang secara konsisten. Ia 

juga berpendapat adanya kemungkinan 

munculnya pedagang-pedagang baru 

yang menggelar dagangannya di trotoar 

dan badan jalan. Dengan pengawasan 

secara konsisten, diharapkan kawasan 

Pasar Tanah Abang dapat tertib dan 

terjaga kebersihannya. 

Menurut mantan Wakil Kepala 

Dinas Pendidikan DKI Jakarta tersebut, 

ketertiban dan kebersihan lingkungan 

itu kuncinya sudah ada pada diri setiap 

manusia. Hanya karena mereka lalai 

melaksanakannya, sehingga ketertiban 

dan kebersihan itu terabaikan. 

Camat Tanah Abang, juga 

mengajak Lurah Kebon Melati, Lurah 

Kampung Bali dan sekitarnya terus 

memantau situasi. Satpol PP Kelurahan 

dan Kecamatan akan terus disiagakan 

demi tetap terciptanya ketertiban 

umum dan kelancaran lalu lintas di 

sekitar Tanah Abang. Dia pun tak akan 

segan-segan menindak PKL yang nekad 

jualan di trotoar maupun di badan jalan 

dengan melakukan pembinaan kepada 

mereka dalam upaya meningkatkan 

ekonomi rakyat. 

Untuk mempercantik wilayah itu, 

antara lain sudah dilakukan perbaikan 

taman, pengecatan jalur pemisah jalan, 

dan perbaikan saluran air bantuan dari 

Suku Dinas Pemadam Kebakaran dan 

Penanggulangan Bencana (Damkar dan 

PB) Jakarta Pusat. Melihat kerja keras 

dari berbagai instansi terkait, optimisme 

para pedagang pun semakin besar 

bahwa mereka akan mampu menarik 

minat masyarakat berbelanja di tanah 

Abvang, khususnya Blok G Pasar Tanah 

Abang 

kekhawatiran yang sempat 

membayangi para pedagang kaki 

lima pasca penertiban, kini sudah tak 

terlihat. Sebaliknya, mereka tampak 

optoimis Keberadaan Satpol PP yang 

semula dianggap seperti musuh, 

kini justru menjadi mitra dalam 

menciptakan kondisi yang aman dan 

nyaman serta bebas dari pemerasan 

preman. RCW 

Jajaran Dishub, Satpol PP dan dinas terkait 

bekerjasama menata kawasan pasar Tanah Abang. 


liputan utama 

PD Pasar Jaya 

Revitalisasi Pasar Dilakukan Bertahap 

Perusahaan Daerah (PD) Pasar Jaya konsisten 

berbenah guna mendukung langkah Gubernur Joko 

Widodo dalam menertibkan pedagang kaki lima 

sekaligus merevitalisasi fungsi pasar di Jakarta. 

Jelang lebaran lalu, sebanyak 150 

orang dari PD Pasar Jaya serta sejumlah 

suku dinas terkait dan Satpol PP, ikut 

membantu perbaikan Blok G Pasar 

Tanah Abang. Di lapangan, sejumlah 

karyawan Pasar Jaya yang akhirnya 

‘turun tangan’ membantu pembenahan 

mengatakan, perbaikan Blok G saat itu 

harus dikebut meski sebagian tukang 

yang dikontrak untuk perbaikan masih 

berada di kampung halaman. 

Blok G Pasar Tanah Abang 

merupakan blok khusus yang 

disediakan untuk para PKL yang 

sebelumnya berdagang di trotoar dan 

bahu jalan di daerah Tanah Abang. 

Atas prakarsa Gubernur DKI Jakarta, 

Joko Widodo, Pemprov DKI Jakarta 

melakukan penertiban sekaligus 

memberikan kompensasi dengan 

membagikan kios yang ada di Blok G 

kepada para PKL dengan cara diundi, 

namun tetap memprioritaskan untuk 

para PKL yang ber-KTP DKI Jakarta. 

Pelaksana Harian (Plh) Direktur 

Utama Pasar Jaya, Alexander Yerris 

kepada Media Jaya mengatakan, 

revitalisasi Blok G menghabiskan total 

biaya sekitar Rp 2 miliar. Biaya yang 

dianggarkan dari alokasi biaya darurat 

itu dilakukan untuk pengecatan seluruh 

kios, perbaikan rollingdoor kios yang 

rusak, penambahan tangga dari lantai 

kerja. 

Hasilnya, upaya yang dilakukan 

oleh Pasar Jaya tersebut mendapat 

‘acungan jempol’ dari Gubernur Joko 

Widodo. “Setelah kurang lebih sebulan 

kemarin saya terus lakukan pemantauan 

dan pengecekan di Blok G, mulai dari 

pagi, siang, sore, malam, bahkan tengah 

malam, akhirnya, seperti yang kita 

lihat, genangan air, selokan mampet 

dan jalanan macet sudah tidak ada 

lagi sekarang,” kata Jokowi, panggilan 

akrabnya, dalam sambutan pembukaan 

acara Peresmian Relokasi PKL di Blok 

G Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, 

awal September lalu. 

Jokowi berpesan agar seluruh 

masyarakat, baik pedagang maupun 

pengunjung di Blok G turut menjaga, 

merawat, dan memelihara ketertiban 

dan kebersihan di lokasi tersebut. 

“Semuanya kan sudah dipenuhi, tempat 

berjualan yang bersih, pintu gerbang 

yang besar, rolling door diperbaiki, 

bahkan diberikan kios gratis sampai 

enam bulan. Yang penting, jangan 

sampai ada lagi yang turun untuk 

kembali berjualan di pinggir-pinggir 

jalan,” imbuhnya. 

Konsisten Berbenah 

Tak hanya di Blok G, aktivitas 

berbenah juga dilakukan PD Pasar Jaya 

terhadap infrastruktur bangunan milik 

Pasar Jaya pasar lainnya di Jakarta, 

antara lain Pasar Gembrong dan Pasar 

Minggu. Para PKL mainan Pasar 

Gembrong yang biasa berjualan di 

pinggir jalan bahkan telah dijadwalkan 

untuk segera menempati 130 kios 

baru yang akan segera diselesaikan 

proses revitalisasinya. Sayangnya, 

tidak demikian dengan para PKL di 

Pasar Minggu. Proses relokasi masih 

menemui kendala di lapangan dalam 

hal negosiasi pihak terkait dengan para 

pedagang. Meski demikian, upaya 

revitalisasi tetap dilakukan oleh Pasar 

Jaya. 

Terkait dengan hal tersebut, 

Manajer Bidang Umum dan Humas 

PD Pasar Jaya, M. Nur Havidz 

memberikan sejumlah klarfisikasi. 

Salah satunya perihal wewenang 

dalam melakukan penertiban terhadap 

PKL yang lebih memilih berjualan di 

pinggir jalan atau trotoar dibandingkan 

di dalam gedung pasar. “Banyak 

pihak mengira kewenangan untuk 

menertibkan PKL ada di Pasar Jaya, 

padahal sesungguhnya kita tidak punya 

kewenangan atas hal tersebut, ” ujar 

Havidz. 

Menurut dia, kewenangan PD 

Pasar Jaya terbatas hingga pagar 

terluar bangunan gedung pasar. Oleh 

karenanya, penertiban PKL lebih tepat 

jika dilakukan oleh Satpol PP, Dinas 

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 

(KUMKM), serta pemerintah wilayah 

kota setempat. 

Namun demikian, pihaknya 

mendukung penuh upaya penertiban 

PKL serta revitalisasi fungsi sejumlah 

pasar milik Pasar Jaya yang digagas 

Gubernur Joko Widodo. Sejauh ini, 

dukungan tersebut dilakukan antara 

lain dengan merevitalisasi infrastruktur 

gedung atau bangunan pasar. Selain itu, 

dilakukan pula upaya penyempurnaan 

sistem pengelolaan atau manajemen 

pasar secara simultan. 

“Kalau revitalisasi infrastruktur 

jelas bentuknya, seperti yang telah 

dilakukan di Blok G kemarin. Nah, 

kalau untuk manajemen, contoh 

simple-nya, nanti masing-masing kios 

akan ditempeli foto pemilik sekaligus 

pedagang di kios yang bersangkutan. 

Sebagaimana pesan Pak Gubernur, 

pemilik kios hanya boleh yang 

berdagang, bukan untuk disewakan,” 

paparnya. 

Contoh lainnya ditambahkan 

Havidz, dalam hal pemberlakuan 

Biaya Pengelolaan Pasar (BPP). BPP 

merupakan pungutan resmi oleh 

Pasar Jaya kepada para pedagang 

yang digunakan untuk kepentingan 

operasional pengelolaan pasar, 

termasuk di dalamnya keamanan dan 

kebersihan pasar. Saat ini, besaran 

BPP telah dipertimbangkan agar tidak 

memberatkan pedagang. Dengan 

adanya BPP ini, PD Pasar Jaya tidak 

memberlakukan pungutan apapun lagi 

kepada para pedagang. “Jika ada oknum 

yang melakukan pungutan liar, silakan 

melaporkan kepada kami,” ujar Havidz. 

MJ 

dasar ke lantai dua, serta upah tenaga 


liputan utama 

Perbedaan Pasar 

Tradisional-Modern 

Manajer Bidang Umum 

dan Humas PD Pasar 

Jaya, M. Nur Havidz 

yang didampingi Asisten 

Manager Sub Bagian 

Humas, Agus Lamun 

memaparkan, terkait 

permasalahan seputar 

revitalisasi pasar, 

diharapkan membuka 

cakrawala pemikiran 

warga Jakarta tentang 

pasar. 

Selama ini, warga/publik 

dihadapkan pada perbedaan pasar 

modern-tradisional dengan ciri-ciri 

yang bertolak-belakang. Pasar modern 

biasanya digambarkan secara positif 

dengan ciri-ciri bersih, sejuk, 

dan nyaman, 

sementara 

pasar 

tradisional 

dengan 

penggambaran 

cenderung negatif seperti basah, kotor, 

jorok, dan tidak nyaman. 

Hal ini tak pelak semakin 

membuat citra pasar tradisional 

tertinggal dari pasar modern. Padahal, 

sejatinya, yang dimaksud pasar modern 

tak harus melulu berbentuk bangunan 

swalayan lengkap dengan AC dan 

eskalator (lift) sebagaimana bangunan 

mal atau swalayan, namun juga pada 

proses pengelolaannya. “Yang sering 

terjadi, agar ikut ‘modern’ masyarakat 

menuntut pasar tradisional dilengkapi 

dengan infrastruktur yang serupa 

dengan pasar swalayan, seperti AC, 

eskalator (lift), dan sebagainya. Padahal 

tidak demikian seharusnya,” 

ujar Havidz. 

Pedagang buah di pasar tradisional 

Apa yang dikemukakan Havidz 

tersebut senada dengan pernyataan 

Ketua Umum Ikatan Arsitek Indonesia 

(IAI) Munichy B Edrees. Menurutnya, 

sebelum mengambil keputusan atas 

arah pembenahan sebuah pasar, pihak 

terkait harus mempertanyakan dan 

memahami hal yang lebih mendasar. 

“Ada banyak dimensi yang harus 

dilihat, dikritisi terlebih dahulu. 

Modernisasi pasar bisa dilakukan 

dengan memodernkan sistem pasar, 

bangunan fisik, dan orang-orang 

yang terlibat di dalamnya, terutama 

pengelola. Ada beberapa faktor orisinal 

yang membuat orang rela mengunjungi 

pasar tradisional. Hal-hal sederhana, 

seperti keinginan mendapatkan barang 

dagangan yang segar, dan kemungkinan 

tawar-menawar bisa menjadi daya tarik 

bagi konsumen,” ujar Munichy. 

Munichy juga mengingatkan, 

dalam membangun sebuah gedung, 

termasuk pasar, ada tujuh langkah yang 

harus diikuti. “Yang pertama fungsi, 

yang kedua estetika, yang ketiga teknik, 

termasuk konstruksi dan struktur, 

yang keempat, safety. Bangunan harus 

bisa menyelamatkan penghuninya 

ketika terjadi sesuatu (bencana). 

Yang kelima, comfort, yang keenam 

konteks. Keberadaan bangunan tersebut 

konstekstual atau tidak. Yang ketujuh, 

efisiensi,” imbuhnya. 

Selain itu, menurut Munichy, tak 

kalah penting adalah perhatian pada 

penataan zonasinya yang memudahkan 

konsumen mendapatkan barang yang 

dibutuhkan. Juga penataan koridor 

dan sirkulasi pengunjung yang tersebar 

merata antarzonasi atau wilayah 

dalam bangunan gedung sehingga 

memungkinkan terjadinya pemerataan 

omzet para pedagang. 

Menanggapi hal tersebut, Havidz 

mengemukakan, Pasar Jaya tengah 

menyusun 

sejumlah 

strategi 

untuk 

melakukan perbaikan sejumlah 

pasar yang dinilai krusial. Hal tersebut 

dilakukan guna menambah daya saing 

pasar tradisional di mata para pembeli. 

“Kalau diperhatikan lagi, pasar 

tradisional sesungguhnya mempunyai 

ciri-ciri unik yang tidak dimiliki pasar 

yang katanya modern itu, misalnya: 

barang dagangan (sayur-sayuran dan 

daging, red) cenderung lebih segar, 

memungkinkan terjadinya proses 

tawar-menawar, serta mempererat 

silaturahmi pihak-pihak yang terlibat 

di dalamnya, baik pedagang-pembeli, 

maupun antarpembeli,” paparnya. 

Melihat berbagai potensi yang 

dimiliki pasar tradisional tersebut, PD 

Pasar Jaya berkomitmen untuk terus 

melakukan revitalisasi pasar secara 

bertahap. Havidz optimis dengan 

renovasi dan pengelolaan optimal, pasar 

tradisional tetap akan mendapat tempat 

di hati para pembeli. Dalam jangka 

panjang, lanjut Havidz, PD Pasar Jaya 

sedang mengkaji dan merintis citacita 

untuk mengembangkan fungsi 

pasar sebagai pusat barang konsumsi 

serta agroindustri Jakarta. “Dengan 

kerjasama dari berbagai pihak dan 

dukungan Pemprov DKI Jakarta, kami 

optimis hal tersebut dapat terwujud,” 

ujarnya yakin. MJ 


liputan utama 

Blok G Mulai 

Didatangi Pengunjung 

Dua hari setelah 

diresmikan, Blok G Pusat 

Grosir Tanah Abang 

mulai ramai didatangi 

pengunjung. Meski 

demikian, penjualan di 

Blok G belum mengalami 

peningkatan signifikan. 

Pasca diresmikan awal September lalu, aktivitas di Pusat Grosir Blok G Tanah 

Abang terlihat mulai bergeliat. Berdasarkan pantauan Media Jaya, setiap lantai 

tampak mulai terisi oleh berbagai pedagang yang menjual barang dagangannya. 

Lantai satu, misalnya, ditempati para pedagang sayur dan ikan. Lantai dua 

ditempati para pedagang kelontong seperti plastik, perlengkapan ulang tahun, 

hingga barang-barang kebutuhan sehari-hari. Lantai tiga ditempati para pedangan 

pakaian, mulai pakaian anak, sekolah, hingga busana muslim. Sementara lantai 

empat belum seluruhnya ditempati, mengingat sebagian kios diperuntukkan bagi 

para calon pedagang yang mengikuti pengundian tahap dua. 

Andi, salah seorang pedagang pakaian di lantai tiga mengatakan, setelah 

diresmikan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), banyak masyarakat 

yang mendatangi Blok G. Kebanyakan dari mereka datang karena penasaran 

terhadap perubahan yang dilakukan di lokasi Blok G. Namun, lanjut dia, sebagian 

masyarakat juga mulai melihat beberapa barang yang diperdagangkan, salah 

satunya untuk membandingkan dengan harga di tempat lain. 

Andi mengaku berhasil menjual 10 potong baju muslim dalam waktu dua 

hari. Selain karena motif, model terbaru yang disajikan juga menjadi daya tarik 

bagi para pembeli. Pakaian muslim atasan dibanderol antara 50 – 90 ribu rupiah. 

Sementara, pakaian muslim jenis terusan dibanderol 110 – 150 ribu rupiah. Meski 

jumlah yang membeli belum sebanyak yang datang melihat-lihat, Andi tetap 

optimis di waktu mendatang pembeli akan semakin bertambah. 

“Nanti setelah fasilitas semakin disempurnakan, pembeli akan lebih banyak 

lagi. Apalagi, saat ini seluruh angkutan umum melintas di depan Pusat Blok G 

sehingga mempermudah akses bagi para pengunjung,” paparnya. 

Hal berbeda diungkapkan Rifai, pedagang yang sehari-hari berjualan pakaian 

anak-anak. Ia mengeluhkan masih sedikitnya pembeli yang datang. “Dalam dua 

hari baru mencapai 20 pembeli, masih sedikit,” katanya. Menurutnya, salah 

satu faktor yang menyebabkan hal tersebut yakni fasilitas di Blok G yang belum 

selengkap dua lokasi lainnya (Blok A dan Blok B, red) yang ramai dikunjungi 

pembeli. “Dibanding Blok A dan B yang dilengkapi oleh pendingin udara dan 

eskalator, tentu hal itu akan memengaruhi kenyamanan pengunjung,” katanya. 

Beruntung, Rifai mendapat kios yang tidak jauh dari tangga sehingga 

masyarakat tidak terlalu merasa kepanasan. “Kemarin Pak Jokowi berjanji segera 

membuat eskalator agar masyarakat tidak lelah. Semoga hal tersebut bisa segera 

terwujud,” harap pria asal Sumatera Barat ini. 

Sementara itu, kisah menarik diperoleh dari cerita Ratna, salah seorang 

pengunjung di Blok G. Ketika ditanya alasannya datang ke Blok G, ia menjawab 

spontan: “untuk mencari pedagang langganannya yang biasa berjualan di bahu 

jalan Jati Bunder,” katanya. Sayangnya, setelah satu jam berkeliling, ia tak kunjung 

menemukan si pedagang langganan. “Terakhir saya bertemu pedagang itu sebelum 

Lebaran. Katanya dia akan pindah ke Blok G, tapi saya belum menemukannya di 

sini,” ujarnya. 

Namun demikian, Ratna mendukung upaya relokasi para pedagang kaki 

lima (PKL) ke lokasi pasar seperti Blok G, dibandingkan berjualan di pinggir 

jalan. Menurutnya, selain lebih teratur dan tertata, relokasi para PKL juga mampu 

meminimalisir kemacetan yang terjadi di sekitar lokasi tempat berjualan. (*) 

24 Media Jaya • Nomor 02 Tahun 2013 Media Jaya • Nomor 02 Tahun 2013 

25


Jakarta Bangun Rusun Terintegrasi 

Sebagai kota yang terus 

bertumbuh, Jakarta 

tidak bisa menolak 

untuk terus membangun 

perumahan setiap tahun, 

baik horizontal maupun 

vertikal. Dan seiring terus 

melejitnya harga tanah, 

hunian vertikal makin 

diminati. 

Data Kementerian Perumah 

Rakyat menyebutkan, proyeksi 

kebutuhan perumahan di DKI Jakarta 

sebesar 70.000 unit/tahun, dengan 

proporsi 60% atau 42.000 unit/tahun 

untuk perumahan horizontal (landed 

houses), sedangkan 40 % atau 28.000 

unit/tahun untuk perumahan vertikal/ 

rumah susun. 

Pembangunan perumahan 

horizontal/landed houses baik bagi 

masyarakat berpenghasilan rendah 

maupun berpenghasilan tinggi, telah 

dipenuhi oleh para pengembang 

perumahan, yang banyak membangun 

di daerah penyangga sekitar DKI 

Jakarta. Hal ini disebabkan keterbatasan 

dan mahalnya harga tanah di DKI 

Jakarta. 

Pembangunan rumah susun 

untuk masyarakat berpenghasilan 

menengah ke atas sudah dipenuhi 

oleh para pengembang perumahan, 

sedangkan pembangunan rumah 

susun bagi masyarakat berpenghasilan 

rendah masih jauh dari yang 

dibutuhkan masyarakat. Oleh karena 

itu, Pemerintah Pusat maupun Daerah 

turut serta melaksanakan pembangunan 

rumah susun sederhana. 

Strategi pembangunan 

perumahan di DKI Jakarta khususnya 

pembangunan rumah horizontal/ 

landed houses dilakukan dengan 

mekanisme pasar, swasta dan 

masyarakat. Selain itu dilakukan strategi 

pembangunan rumah susun serta 

pengadaan rusun mewah (Apartemen/ 

Condominium) bagi masyarakat 

berpenghasilan tinggi dengan 


yang pengerjaannya dilakukan para 

pengembang/badan usaha. 

Sementara pengadaan rusun 

menengah bagi masyarakat 

berpenghasilan menengah dengan 


dan sebagian sudah dipenuhi oleh para 

pengembang/badan usaha. Sedangkan 

pengadaan rusun sederhana bagi 

masyarakat berpenghasilan rendah 

dengan proporsi 40% atau 11.200 unit/ 

tahun), menjadi target Pemerintah 

Pusat sebanyak 3.360 unit/tahun dan 

developer/BUMD/BUMN sebanyak 

7.840 unit/tahun. 

Sejalan dengan itu sejak tahun 

1994, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 

dalam hal ini Dinas Perumahan 

menjadi pelaksana pembangunan 

perumahan dalam bentuk rumah 

susun sederhana bagi masyarakat 

berpenghasilan menengah ke bawah. 

Kegiatan pembangunan rumah susun 

sederhana ini bisa untuk sewa beli/ 

milik. 

Dalam perkembangan banyak 

permasalahan yang timbul dalam 

pengelolaan dan penghunian rusun 

sewa beli. Sehingga mulai tahun 2001 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk 

sementara waktu hanya membangun 

Rumah Susun Sederhana Sewa 

(Rusunawa). 

Sesuai dengan penjelasan 

Undang-undang No. 20 tahun 2011 

tentang Rumah Susun, Pemerintah 

juga dapat membangun rumah 

susun untuk keperluan Pemerintah 

sendiri (kebutuhan khusus). Hal 

ini sejalan dengan arah Kebijakan 

Umum Pembangunan Daerah urusan 

Perumahan Rakyat sebagaimana 

tertuang dalam RPJMD Provinsi 

DKI Jakarta tahun 2008-2012 yaitu 

Meningkatkan Ketersediaan Rumah 

Susun untuk memenuhi kebutuhan 

penduduk berpenghasilan rendah. 

Sejak itu maka pembangunan 

rumah susun di Jakarta lebih 

diarahkan kepada penataan lingkungan 

permukiman kumuh dan efisiensi 

lahan yang terbatas dan mahal 

harganya. Selain itu karena adanya 

tuntutan kebutuhan perumahan bagi 

penduduk dalam jumlah besar. Artinya, 

pembangunan rumah susun di Jakarta 

menyasar pemenuhan kebutuhan akan 

perumahan dan permukiman bagi 

masyarakat berpenghasilan menengah 

ke bawah. 

Kebijakan untuk Rusun Sewa 

Status penghunian Rumah Susun 

yang dibangun Pemerintah Provinsi 

DKI Jakarta adalah sewa yang dikelola 

oleh Unit Pengelola Rumah Susun 

Wilayah I, II dan III di lingkungan 

Dinas Perumahan dan Gedung Pemda 


Penghuni Rusun merupakan 

warga provinsi DKI Jakarta yang 

terkena langsung pembangunan Rusun. 

Juga warga yang terkena pembangunan 

prasarana kota (warga terprogram), 

serta warga permukiman kumuh 

berat di sekitar lokasi pembangunan 

rusun dan warga masyarakat golongan 

ekonomi menengah ke bawah yang 

belum mempunyai rumah tinggal 

sendiri dan memenuhi persyaratan 

administrasi. 

Pada tahun 2012 Dinas 

Perumahan dan Gedung DKI Jakarta 

pernah menyatakan terdapat 20 blok 

rumah susun yang siap pakai namun 

belum bisa difungsikan akibat Perda 

Tarif Retribusi belum terbit. Dari 20 

blok itu terdiri dari 1.750 unit rusun 

yang dibangun melalui dana APBD 

DKI Jakarta yang terletak di wilayah 

Cakung Barat (150 unit), Pegadungan 

(200 unit), Pulo Gebang (400 unit), 

Pinus Elok (400 unit), dan Merunda 

(800 unit) masih kosong tidak 

berpenghuni. 

Selain terkendala Perda, juga 

terhambat belum adanya serah 

terima dari pihak pemerintah pusat. 

Akibatnya, 2.430 unit rusun lain belum 

bisa difungsikan. Rusun tersebut terdiri 

atas 25 blok yang dikerjakan oleh 

Kementerian Perumahan Rakyat dan 

Dirjen Cipta Karya Kemen PU. Karena 

belum diserahterimakan maka Pemprov 

DKI belum bisa mengelolanya. 

Peraturan mengenai penetapan 

tarif tersebut membutuhkan waktu 

yang cukup lama, karena banyaknya 

tahap yang perlu dilewati. Saat itu 

(Agustus 2012) posisi Perda itu sudah 

di Biro Hukum. Kehadiran Perda 

tersebut sangat penting. Sebab landasan 

penentuan tarif di masing-masing 

lokasi. 

Pembangunan dan penempatan 

rumah susun kembali digenjot di 

akhir menjelang tahun 2012 ketika 

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo 

berhasil menjadi orang nomor satu. 

Pemerintah DKI Jakarta tahun ini pun 

bertekad merampungkan pembangunan 

900 unit rumah susun sederhana sewa 

(rusunawa). 

Di sisi lain, pembangunan rusun 

ini ironis karena sedikitnya 3.741 unit 

atau 33,3 persen rusun belum terhuni. 

Penyebabnya banyak, antara lain masih 

banyak warga yang diprioritaskan 

menyewa rumah susun tidak mau 

masuk. Ada pula yang terhambat oleh 

aturan Pemprov DKI sendiri. Untuk 

masuk rumah susun, setidaknya 

masyarakat harus memiliki Kartu Tanda 

Penduduk (KTP) Jakarta. Selain itu, 

mereka harus dipastikan tidak memiliki 

rumah dan penghasilannya mesti di 

bawah Rp 2,5 juta sebulan. Biaya sewa 

yang diterapkan untuk setiap unit 

rumah susun juga menjadi masalah 

tersendiri. 

Bersamaan dengan itu akhirnya 

Perda yang dinanti pun dikeluarkan 

yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 

Tahun 2012 mengenai Besaran Tarif, 

biaya sewa rumah susun beragam. Dari 

ketentuan itu maka tarif di rumah 

susun di DKI dapat diketahui. Yang 

paling murah rumah susun di Tambora, 

Jakarta Barat, sebesar Rp 45.000 per 

bulan. Sementara Biaya sewa rumah 

susun yang mencapai Rp 500.000 per 

bulan, yakni di Pondok Bambu, Jakarta 

Timur. *** ALF/ berbagai sumber 



Rawa Bebek, Yonathan mengatakan 

fungsi utama rusun itu nantinya bukan 

untuk keluarga. Rumah Susun itu 

bakal diperuntukan para pekerja dan 

buruh yang bekerja di kawasan Jakarta 

Timur, seperti Pulo Gebang. Tiap unit 

nantinya bakal diisi oleh maksimal 

delapan orang pekerja. 

Pembangunan Rumah Susun Rawa 

Bebek dilakukan oleh Kementerian 

Perumahan Rakyat yang nantinya bakal 

dihibahkan ke Pemerintah Provinsi 

DKI Jakarta. Adapun sebagian besar 

menara mencapai 100 kepala keluarga. 

Empat rusun yang dibangun 

itu menggunakan APBD. Untuk 

di Jatinegara akan dibangun 2 blok 

dengan jumlah 200 unit hunian, di 

Tambora 3 blok, 16 lantai dengan 

jumlah 549 unit hunian. Pulogebang 2 

blok dengan 160 unit hunian, dan di 

Cipinang Besar Selatan 2 blok dengan 

200 unit hunian. 

Saat ini keempat Rumah 

Susun itu dalam proses lelang. 

Pembangunan di empat lokasi tersebut 

Sejumlah Rusun 

Rampung 2014 

Kepala Dinas Perumahan Yonathan Pasodung menyatakan pemerintah bakal 

segera merealisasi pembangunan sejumlah rusun di Jakarta. Targetnya, rusun 

yang akan dan sedang dibangun bisa segera rampung pada 2014. 

tambahan untuk akses rusun menuju 

Stasiun Semanan. 

Jumlah unit rusun yang sama 

juga bakal dibangun di kawasan Muara 

rusun tersebut sudah mulai memasuki 

tahap pembangunan fisik. Yonathan 

menargetkan pembangunan rusun 

tersebut bakal rampung pada 2014. 

diperkirakan selesai pada 2014. 

Lamanya pembangunan karena dana 

yang digunakan dianggarkan secara 

multiyears. 

Hingga saat ini diperkirakan 

Angke yang juga bakal berdiri delapan 

itu dilakukan lantaran kawasan Daan 

Angke. Pembangunan itu juga sudah 

Pemerintah Provinsi DKI juga 

Selain empat lokasi itu, 

rumah susun yang sedang dalam 

menara, serta Rumah Susun Rawa 

Mogot itu kerap terendam banjir 

berjalan dan dibantu oleh swasta 

bakal membangun empat rusun baru 

pembangunan rumah susun yang 

masa pengerjaan bisa menampung 

Bebek sebanyak enam menara. 

saat musim penghujan. Rusun itu 

sebagai bentuk CSR perusahaan. Jadi, 

di Jakarta. Rusun tersebut terletak 

menggunakan APBD akan dibangun 

lebih dari 1.600 kepala keluarga baru. 

Untuk Rusun Daan Mogot, kata 

diperkirakan bakal menampung sekitar 

Daan Mogot dan Muara Angke sudah 

di Jatinegara Kaum, Cipinang Besar 

di Jl, KS Tubun dan Muara Angke. 

Yaitu antara lain rumah susun Daan 

Yonathan, pemerintah saat ini masih 

800 kepala keluarga. 

menampung sekitar 1.600 kepala 

Selatan, Pulo Gebang, dan Tambora. 

Namun proyek itu masih dalam tahap 

Mogot yang sedang dibangun sebanyak 

terus menambah ketinggian tanah yang 

Selain itu, pemerintah juga tengah 

keluarga. 

Setidaknya sembilan menara baru bakal 

perencanaan. *** 

delapan menara, Rumah Susun Muara 

bakal dibangun tersebut. Peninggian 

mengusahakan pembebasan lahan 

Adapun untuk Rumah Susun 

dibangun dengan daya tampung tiap 




Buat Rusun 500 Blok 

Wakil Gubernur DKI 

Jakarta Basuki Tjahaja 

Purnama, menargetkan 

pembangunan 500 

blok di Jakarta selama 

masa jabatannya. Selain 

itu, ia juga menyadari 

keberadaan rumah susun 

sewa saat ini masih 

terbatas. 

Menurut Basuki, Pak Gubernur 

akan buatkan rusun 500 blok dengan 

kapasitas 50.000 unit. Kalau itu 

terwujud, DKI Jakarta jadi negara 

pertama di dunia yang bisa pindahkan 

warga dari kawasan kumuh ke tempat 

yang tertib. 

Ia mengatakan, semua rusun itu 

akan diintegrasikan dengan kawasan 

perkantoran dan kawasan industri. 

Untuk merealisasikannya Pemprov DKI 

terus melakukan pembebasan lahan. 

Selain itu, ia juga sedang mendata aset 

yang dimiliki pemerintah daerah. 

Basuki yakin setiap tanah di DKI 

bisa dibangun rumah susun, jadi semua 

bisa tinggal di dekat tempat kerja. Ke 

depan tidak ada macet, hemat biaya 

hidup dan kehidupan sosial akan 

berubah. 

Diakui Basuki, penghasilan 

warganya masih paspasan. Upah 

Minimum Provinsi (UMP) sebesar 

Rp2,2 juta dianggap masih kurang 

ideal, ini dikarenakan perhitungan 

transportasi masih 35 persen dalam 

Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Ia 

dan Jokowi percaya kawasan ekonomi 

khusus yang terintegrasi dengan rumah 

susun jadi jawaban. 

Untuk membuat Kawasan 

Ekonomi Khusus yang berdekatan 

dengan rumah susun memerlukan 

persiapan kawasan Industri khusus. 

Luasnya 1.500 hektar. Realisasinya 

diperkirakan 2015-1016 di beberapa 

wilayah di Jakarta. Semua terintegrasi 

dengan rumah susun. 

Untuk realisasi tahap pertama 

akan dibuka di Marunda. Di Marunda 

itu akan kita siapkan 170 hektar 

Kawasan Berikat Nusantara (KBN). 

Akan ada banyak lapangan pekerjaan 

baru. Lokasi ini disiapkan dengan 

rumah susun sewa (Rusunawa). 

Dengan dekatnya kawasan 

industri dengan Rusunawa, maka akan 

menekan biaya transportasi yang saat 

ini jumlahnya mencapai 35% dari 

total Kebutuhan Hidup Layak yang 

berpengaruh pada Upah Minimum 

Provinsi. 

[Aliefien/berbagai sumber] 

Rusun Diyakini 

Menjadi Solusi Jitu 

Rumah susun (Rusun) diyakini mampu menjadi 

solusi jitu bagi pengadaan rumah layak di tengah 

kota bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 

Rusun juga dapat menjadi jalan keluar terhadap 

persoalan tingginya harga tanah di perkotaan. 

Setidaknya, bila masyarakat tak bisa memiliki 

rumah susun sederhana milik (rusunami), mereka 

masih bisa menyewa rumah susun sederhana sewa 

(rusunawa). 

Fraksi PDI Perjuangan, H Boy 

Hendardi Sadikin anggota Komisi 

D DPRD DKI Jakarta sangat 

mendukung program Kementerian 

Perumahan Rakyat dan Pemprov DKI 

Jakarta untuk menghidupkan kembali 

program pembangunan 1.000 menara 

susun atau rumah susun (rusun). 

Walau program itu sempat mandeg 

setelah Sutiyoso tidak menjabat sebagai 

Gubernur Provinisi DKI Jakarta, 

tetapi Kementerian Perumahan Rakyat 

dan Pemprov DKI Jakarta kembali 

menggelorakan program tersebut 

sebagai upaya memenuhi kebutuhan 

tempat tinggal layak huni bagi warga 

ekonomi menengah ke bawah. 

Apalagi Menteri Perumahan 

Rakyat, Djan Faridz juga meminta agar 

Pemprov DKI Jakarta dapat mendorong 

pembangunan rumah susun dengan 

perubahan aturan koefesien lantai 

bangunan (KLB). Jika sebelumnya 

KLB 3,5 dengan ketinggian 12 lantai, 

Djan Faridz berharap aturan tersebut 

diubah kembali menjadi enam dengan 

ketinggian 24 lantai hingga 30 lantai. 

“Perubahan KLB tersebut sebagai upaya 

untuk menyiasati tigginya harga tanah,” 

tutur Boy, putra mantan Gubernur 

DKI Jakarta H Ali Sadikin itu. 

Melalui langkah ini, pengembang 

juga tak dirugikan dengan harga 

hunian yang tak terlalu mahal. Apalagi 

sebenarnya pengembang juga siap 

membangun rusun karena pasarnya 

jelas ada di DKI Jakarta. 

“Kementerian Perumahan Rakyat 

juga mendorong pemanfaatan lahan 

atau tanah milik pemerintah dan badan 

usaha milik negara (BUMN). Bahkan 

beberapa BUMN mengklaim bersedia 

agar lahan milik mereka dibangun 

rusun bagi masyarakat berpenghasilan 

rendah (MBR). Banyak tanah 

BUMN yang idle, itulah yang dapat 

dibangun dan memanfaatkannya secara 

maksimal,” papar Boy. 


Rusun Marunda yang sudah dipenuhi para penghuni situasinya makin tampak ramai. Selain penghuni yang keluar masuk untuk menjalankan 

pelbagai aktivitas sehari-hari, para kerabat maupun keluarga penghuni juga suka berkunjung ke rusun yang dulu nyaris senyap. Foto : MJ/NR 

Rusun Marunda, selain makin ramai penghuni juga makin asri karena di halaman rusun banyak ditanam tanaman peneduh maupun sekadar 

tanaman hias. Foto : Mj/NR 

BUMN yang menyatakan bersedia 

lahan miliknya untuk dibangun rusun 

antara lain Perusahaan Listrik Negara 

(PLN) yang lahannya berlokasi di 

Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah 

Abang, Jakarta Pusat. Pertamina juga 

memiliki tanah di sejumlah titik dan 

PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) juga 

mempunyai banyak tanah di sekitar 

stasiun. Namun, tanah-tanah tersebut 

tetap akan berstatus sebagai tanah milik 

negara dengan hak perngelolaan lahan 

(HPL). Sedangkan bangunan di atasnya 

berstatus hak guna bangunan (HGB). 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 

melalui Dinas Perumahan dan Tata 

Bangunan sudah melakukan berbagai 

langkah untuk menyusun program 

pembangunan rusunawa termasuk 

program pembangunan kampung 

tematik mengacu pada program 

prioritas yang dicanangkan Gubernur 

DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil 

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja 

Purnama. 

Sinyal dari Menteri BUMN 

Menteri Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN), Dahlan Iskan sudah 

memberikan sinyal positif terkait 

kerja sama Kementerian Perumahan 

Rakyat dan Kementerian BUMN 

untuk mengelola lahan-lahan tidur 

itu. Menurut Dahlan, setiap BUMN 

mempunyai kewenangan untuk 

mengolah asset mereka. Apalagi di 

sinyalir tanah BUMN banyak yang 

diduduki pihak lain. 

Dahlan Iskan menegaskan, 

daripada lahan itu menjadi tidak 

produktif, akan lebih baik jika 

tanah itu digunakan menjadi rumah 

susun. Terlebih, BUMN juga harus 

mengeluarkan uang untuk membayar 

pajak dan biaya asset tanah tersebut. 

Kalau sudah diduduki beneran malah 

ada ganti rugi. 

Gubernur Provinsi DKI Jakarta 

juga berencana membangun rumah 

susun deret di sepanjang bantara 

sungai. Wacana itu, hingga kini belum 

terwujud. Dengan adanya wacana 

Kemenpera dan Kementerian BUMN 

tersebut diharapkan sinergi dengan 

program Pemprov DKI Jakarta dalam 

upaya menyediakan perumahan yang 

layak bagi warga Jakarta. Terutama 

bagi keluarga miskin yang biasanya 

bermukim di sepanjang bantaran sungai 

dan sering terlanda banjir. 

Menurut H Mohammad Sanusi, 

anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta 

yang membidangi Pembangunan, 

pembangunan rusun memang perlu 

dilakukan. Khususnya bagi masyarakat 

yang berpenghasilan rendah. 

Namun, memang tak mudah untuk 

mewujudkannya, karena begitu banyak 

masalah di dalamnya. 

Wakil rakyat dari Fraksi Partai 

Gerindra itu menambahkan, masalah 

ini bahkan bisa menjadi bom waktu 

yang mengancam program 1.000 rusun. 

Menurutnya, masalah itu mengemuka 

dalam dialog ‘ Urgensi Peraturan 

Pemerintah (PP) tentang Rusun dalam 

Mengatasi Permasalahan Rusun di 

Indonesia’ di Jakarta beberapa waktu 

lalu. 

“Undang Undang Nomor 20 

Tahun 2011 tentang Rumah Susun 

sudah diterbitkan sejak dua tahun lalu. 

Tapi, hingga kini Peraturan Pemerintah 

(PP) tersebut belum keluar. Padahal,, 

beleid yang saat ini sudah berbentuk 

Rencana Peraturan Pemerintah 

(RPP) Rusun sudah ada di tangan 

Kemenpera,” tambahnya. 

Ungkapan senada diutarakan 

Mualim, Ketua Umum Persatuan 

Perhimpunan Penghuni Rumah Susun 

Indonesia (P3RSI). Menurut dia, 

seharusnya ada beberapa peraturan 

yang muncul sebagai turunan dari UU 

No 20 tahun 2011. Di antaranya, PP 

Penyelenggaraan Rumah Susun, PP 

Perngelolaan Rumah Susun dan PP 

Perhimpunan Pemilik dan Penghuni 

Satuan Rumah Susun (P3SRS). Akibat 

macetnya penyusunan PP itu, situasi di 

lapangan menjadi tidak pasti. 

Apalagi timbul kisruh antara 

penghuni dan pengembang terkait hak 

suara penghuni. Belum lagi persoalan 

penentuan besaran dan pengelolaan 

service charge, mekanisme hubungan 

antara badan pengelola, pelaku 

pembangunan (developer) dan P3SRS 

hingga etika berinteraksi rusun. 

Akibatnya, pengembang , pemerintah 

daerah dan pemegang kepentingan 

lainnya gamang menghadapi masalah 

ini. Karena itu, PP diharapkan 

dapat memberikan solusi terhadap 

kompleksnya permasalahan di rusun. 

Kepala Bidang Perizinan, 

Penertiban dan Peran Serta Masyarakat 

Dinas Perumahan dan Gedung 

Pemrov DKI Jakarta, Yaya Mulyarso 

mempunyai pemandangan serupa. 

Menurutnya, terjadi kebingungan di 

tingkat pelaksana pemerintahan karena 

belum adanya PP tersebut. Kehadiran 

UU Rusun, ternyata belum mampu 

memcahkan persoalan, karena masih 

bersifat umum. 

Karena belum adanya Peraturan 

Pemerintah (PP) tersebut, Pemprov 

DKI Jakarta banyak menerima keluhan 

dari penghuni dan pengembang. 

Padahal, wewenang Pemda tak seluas 

itu. Karena itu, Dinas Perumahan dan 

Gedung DKI Jakarta berharap PP 

Rusun segera keluar, sehingga dapat 

menangani masalah yang dari hari ke 

hari semakin kompleks. 

“ Hal yang sering terdengar adalah 

persoalan pemilihan P3SRS. Selama 

ini terjadi kekisruhan antara penghuni, 

pengelola dan pengembang. Di satu sisi 

pengembang menginginkan pemilihan 

berdasarkan nilai perbandingan 

proporsional (NPP), sedangkana 

penghuni berdasarkan one man one 

vote, sehingga berapa pun jumlah 

rusun, pemiliknya hanya boleh memilih 

satu kali,” kata Ketua Umum Real 

Estate Indonesia (REI) Setyo Maharso 

yang dimintai pendapatnya secara 

terpisah. 

Sementara, Kemenpera masih 

merancang dengan teliti PP Rusun. 

Deputi Perumahan Formal Kemenpera, 

Pangihutan Marpaung mengemukakan, 

pihaknya masih berupaya menghimpun 

segala permasalahan di lapangan. 

Sehingga PP Rusun mampu 

mengakomodasi semua kepentingan. 

Dalam artian, PP Rusun bisa mengatasi 

segala persoalan di lapangan, sehingga 

terbentuk hubungan harmonis di antara 

semua pihak. RCW 



Jakarta Menuju 

Kampung Vertikal 

Oleh : Hardi SE *) 

Kota-kota besar di Asia 

dalam kurun waktu 30 

tahun terakhir telah 

membangun gedunggedung 

bertingkat 

sebagai simbol kekuatan 

ekonomi mereka. Bukan 

hanya untuk perkantoran, 

tetapi gedunggedung 

bertingkat itu 

juga dibangun untuk 

permukiman warga kota. 

Jakarta pun telah memulainya 

sejak lama. Khususnya untuk 

perkantoran. Untuk permukiman 

warga, terutama di perkampungan, 

DKI Jakarta baru akan 

mengembangkannya karena 

lahannya terbatas dan tak mungkin 

bertambah luasnya, sementara jumlah 

penduduknya semakin bertambah, 

bangunan vertikal menjadi pilihan 

paling masuk akal untuk tempat 

tinggal. Menilik Jakarta memiliki 

kantong-kantong padat penduduk, 

seperti di Kecamatan Tambora, Jakarta 

Barat, Kecamatan Johar Baru dan 

Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, 

Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara 

dan lain-lainnya, ternyata belum ada 

bangunan vertikal untuk permukiman 

warga. 

Bagi warga yang mampu, bisa 

tinggal di apartemen. Tetapi, bagi warga 

tidak mampu mereka tinggal berdesak 

di gang-gang sempit, bantaran kali atau 

waduk, bahkan di kolong jembatan 

layang. Sementara rumah susun yang 

dapat disewa jumlahnya sangat terbatas 

dan sudah kelebihan kapasitas. Selain 

kondisinya memprihatinkan karena 

lama terlantar tak dihuni, pemeliharaan 

gedung sangat jarang, kalau tak mau 

dibilang tidak pernah dilakukan. 

Rumah susun yang sudah dibangun 

juga banyak yang mangkrak karena tak 

berpenghuni. 

Pemprov DKI Jakarta, di bawah 

kepemimpinan Gubernur Joko Widodo 

dan Wagub Basuki Tjahaja Purnama, 

kini menaruh perhatian besar pada 

pemanfaatan rumah susun yang sudah 

ada. Selain itu juga akan membangun 

rumah susun lebih banyak untuk 

mengurangi kepadatan di kantongkantong 

padat penduduk. Rumah 

susun yang semula mangkrak, seperti 

di Marunda, Jakarta Utara mulai 

diperbaiki dan dimanfaatlan untuk 

relokasi warga yang tinggal di 

wilayah rawan banjir dan bantaran kali. 

Pemprov DKI Jakarta tidak 

bergerak sendiri. Kini mulai 

menggandeng pihak swasta untuk ikut 

memikirkan hunian yang layak bagi 

warga Jakarta. Menyambut tawaran 

tersebut. Firma SHAU Architecture 

and Urbanism, yang berbasis di 

Rotterdam, Munich, dan perwakilan 

Jakarta, baru-baru ini menggelar 

sebuah acara bertaraf internasional yang 

memfokuskan bahasan pada eksplorasi 

desain kreatif bagi konsep kampung 

vertikal di Jakarta. 

Acara bertajuk Jakarta Vertikal 

Kampung itu menggandeng para 

arsitek muda di Asia dan Eropa yang 

bekerjasama dengan arsitek terbaik 

di Jakarta untuk membuat desain 

inovatif permukiman vertikal. Menurut 

salah seorang pendiri SHAU, Deliana 

Suryawinata, tidak sepertti di Eropa, di 

Jakarta belum ada budaya mendesain 

permukiman vertikal yang layak. 

Ini merupakan kesempatan bagi 

para arsitek untuk berkontribusi pada 

perbaikan kualitas rumah susun. 

Mereka tidak sekadar mengkritik 

kebijakan Pemda, tetapi lebih ingin 

menawarkan alternatif positif dalam 

pembangunan permukiman. Sebab, ada 

sekitar 60 arsitek yang berpartisipasi 

dalam Jakarta Vertikal Kampung yang 

digelar di Erasmus Huis, Jakarta itu. 

Mereka dikumpulkan dalam kelompokkelompok 

kecil untuk membuat 

satu desain. Para peserta mendapat 

perbekalan dari para pakar arsitek 

tingkat dunia yang sudah memiliki 

banyak pengalaman. 

Kota Mini 

Pemprov DKI Jakarta 

menyediakan enam lokasi untuk 

dibuatkan permukiman vertikal. 

Antara lain di Penjaringan, Nagrak, 

Rorotan, Penggilingan, Cipinang 

Besar Utara, dan Semanan. Firma 

SHAU menetapkan kriteria desain 

secara umum, yaitu kampung vertikal 

tidak sekadar rumah susun. Desainnya 

harus multifungsi. Di mana hidup, 

pekertjaan, dan rekreasi dapat 

dipadukan. Jadi, seperti kota mini. 

Kampung itu nantinya harus 

ada keragaman ruang untuk tempat 

tinggal dan ruang publik serta ada 

ruang untuk aktivitas ekonomi bagi 

para penghuninya. Permukiman itu 

juga harus bisa dibangun secepatnya 

dengan dana terjangkau. Desain 

permukiman vertikal juga diharapkan 

ramah lingkungan supaya tidak perlu 

ada penyejuk ruangan dan penerangan. 

Terutama pada siang hari. Ancaman 

banjir pun harus mernjadi pertibangan 

dalam mendesain permukiman. 

Yang terpenting, kata Deliana, 

permukiman itu harus menekankan 

ruang bersama untuk interaksi 

sosial penghuninya. Antartetangga 

saling terhubung. Tidak terkotakkotak. 

Untuk menambah karakter, 

desain permukiman itu juga perlu 

memasukkan interpretasi budaya 

Betawi atau Jakarta secara modern. “ 

Bukan lantas ditaruh ondel-ondel di 

rumah susun,” kelakarnya. 

David Gianotten, salah 

seorang pembicara dari kantor 

OMA Hongkong, mengatakan, 

sebuah bangunan vertikal harus 

bisa berkontribusi pada kebahagiaan 

penghuninya. Menurutnya, 

kampung vertikal tidak sekadar 

membawa orang naik turun dari 

lantai ke lantai lewat satu jalan. Itu 

membosankan. Bangunan itu harus 

didesain sedemikian rupa, sehingga 

menghubungkan seluruh warga secara 

vertikal ataupun horizontal. Sehingga 

memungkinkan orang berkeliling dan 

berinteraksi. Sebuah hunian vertikal, 

bukan hanya tentang infrastruktur, 

melainkan juga tentang lingkungan 

sosial yang dapat tercipta. 

“ Ini akan terciptakan cakrawala 

yang lebih luas. Lebih dari yang dapat 

disediakan oleh pemerintah pusat 

maupun Pemprov DKI Jakarta. 

Hal ini akan menjadi tanggung 

jawab pemerintah, penghuni, dan 

perencananya,” papar David. 

Untuk itulah para peserta ajang 

Jakarta Vertical Kampung tidak sekadar 

merancang di atas meja dan di dalam 

ruangan. Mereka harus survei lokasi 

yang ditetapkan, berbincang-bincang 

dengan calon penghuni nantinya, dan 

menambah masukan dari para ahli. 

Hasil akhir rancangan mereka telah 

dipamerkan di Erasmus Huis pada 

7-14 Juli 2013 lalu. Rancangan itu 

akan menjadi referensi bagi Pemprov 

DKI Jakarta untuk merancang hunian 

vertikal di Jakarta. 

Wakil Gubernur DKI Jakarta, 

Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, 

desain itu dapat diambil dan diterapkan 

untuk program pembangunan 

permukiman vertikal. Wagub pernah 

mengambil desain para arsitek 

itu untuk Muara Angke. Walau 

memang tidak berjanji akan memakai 

semua rancangan. Yang bagus dan 

memungkinkan akan diambil. 

Dananya, menurut Wagub, bisa 

diambil dari dana tanggung jawab sosial 

perusahaan (CSR). 

Tanah yang disediakan Pemprov 

DKI Jakarta berupa permukiman yang 

sudah eksis. Artinya, roda kehidupan 

di kampung itu sudah berjalan sejak 

lama. Namun demikian, Pemprov DKI 

Jakarta perlu melakukan pendekatan 

untuk mengubah cara hidup yang 

sudah sekian lama berjalan dan 

dilakukan kampung tersebut. 

Harus diakui, sebagus apa pun 

konsep kampung vertikal, hasilnya 

tidak akan pernah dapat menyamai 

kehidupan sebuah kampung yang sudah 

ada. Konsep itu hanya sebagai lecutan. 

Kita ingin melihat konsep itu sebagai 

ambisi jangka panjang. Minimal, 

kampung-kampung yang sudah 

ada, akan menjadi sumber inspirasi 

para arsitek yang bergerak di bidang 

property atau perumahan di Ibu Kota. 

*** 

*) Penulis anggota Komisi D DPRD 

DKI Jakarta 



Perumahan 

Rusunawa 

Marunda 

Rusunawa Marunda, siapa yang 

tak kenal nama itu. Setahun lalu, 

jangankan kenal, mendengar saja 

belum pernah. Apalagi mengetahui 

lokasi persisnya. Namun kini 

Rusunawa seolah menjadi buah bibir. 

Semakin banyak yang mendengar 

dan membicarakannya. Bahkan 

tidak sedikit pula yang rela antre 

untuk mendapatkannya, meski harus 

menunggu sekian lama. 

Ini semua memang tidak bias 

lepas dari upaya Gubernur Jokowi yang 

setengah memaksa warga untuk pindah 

kesana. Khususnya warga yang menjadi 

korban banjir di daerah Penjaringan, 

Muara Baru maupun yang terkena 

revitalisasi Waduk Pluit. 

Seperti biasa, saat rencana 

itu digulirkan, banyak warga yang 

menentang dengan berbagai alasan. 

Ada yang beralasan tempatnya terlalu 

jauh, tidak ada angkutan umum atau 

pun tempatnya tidak layak huni. 

Tapi Jokowi tak bergeming, 

dengan berbagai cara dilakukan untuk 

membujuk warga agar mau pindah. 

Pelan namun pasti upaya tersebut 

akhirnya mulai membuahkan hasil. 

Sedikit demi sedikit warga mulai mau 

pindah. Terlebih lagi ketika Jokowi 

menyediakan fasilitas transportasi 

gratis, baik lewat darat maupun laut. 

Termasuk juga peralatan rumah tangga, 

seperti kulkas, mesin cuci, kompor, 

tempat tidur dan lainnya. Selain itu, 

biaya sewa tiap bulannya juga disubsidi 

hingga setengahnya. 

Makin Diminati dan Dicari 

Gebrakan Jokowi memindahkan warga korban banjir 

Muara Baru dan Waduk Pluit ke Rusunawa Marunda 

menuai hasil. Warga mulai tertarik dan bahkan rela 

antre demi mendapatkan satu petak Rusunawa. Padahal 

sebelumnya mereka tak peduli. 

Entah karena tertarik dengan 

fasilitas gratis tersebut atau karena 

memang warga mulai sadar, sejak 

itu semakin banyak warga berebutan 

untuk mendapatkan jatah Rusunawa 

Marunda. Masalahnya, ketika 

banyak warga yang berminat untuk 

menempati, ternyata tidak didukung 

dengan ketersediaan unit yang 

memadai. Hal ini disebabkan unit 

tempat tinggal yang ada belum siap 

huni. Untuk bias ditempati mesti harus 

diperbaiki dulu.Dan hal itu tentunya 

membutuhkan waktu tersendiri untuk 

memperbaikinya. 

Rusak dan Dicuri 

“Sebenarnya masih banyak 

tersedia unit tempat tinggal di sini. 

Tapi karena kondisinya rusak, maka 

tidak bias langsung ditempati dan harus 

diperbaiki terlebih dulu,” ujarAzrin, 

salah seorang staf di Kantor Pengelola 

yang berlokasi di Cluster A Rusunawa 

Marunda. 

Dikatakan Azrin, saat ini di 

Rusunawa Marunda tersedia 3 cluster, 

yakni; Cluster A, B dan C. Masingmasing 

Cluster terdiri dari 10 hingga 

12 blok. Kemudian tiap blok memiliki 

6 lantai dengan pembagian 5 lantai 

digunakan untuk tempat tinggal, 

sedangkan satu lantai (lantai 1) 

dipergunakan sebagai ruang terbuka 

yang bias dimanfaatkan untuk berbagai 

keperluan. Lantai 1 bisa dipakai untuk 

ruang usaha, ruang serbaguna, ruang 

sekolah, ruang parkir motor, musholla, 

dan lainnya. 

“Tiap blok rata-rata terdapat 100 

hunian atau tempat tinggal.Jadi saat 

ini total di RnawaMarunda terdapat 

lebihdari2.500 unit tempattinggal,” 

ujarnya. 

Semua unit yang ada, kata 

Azrin, dibangun secara bertahap 

menggunakan dana APBN dan APBD 

DKI Jakarta. Dari dana APBN yang 

dimulai pembangunannya tahun 

2004 dan berlanjut hingga 2008 telah 

menghasilkan 1.080 unit. Kemudian 

melalui dana APBD DKI Jakarta mulai 

tahun 2005 hingga 2009 bertambah 

lagi 1.500 unit. Total dari tiga Cluster 

yang ada terdapat tempat tinggal 

sebanyak 2.580 unit. 

“Dari jumah tersebut, yang terisi 

baru 25 persennya saja. Itu sebelum 

kedatangan warga Penjaringan, Muara 

Baru maupun warga Waduk Pluit. 

Dengan kedatangan mereka tentu 

jumlahnya bertambah. Tapi belum tahu 

pasti angkanya,” tandasnya. 

Lebih lanjut dikatakan Azrin, 

selama sekian tahun tak ditempati, bias 

dibayangkan seperti apa kondisinya. 

Apalagi bila yang tidak ditempati itu 

merupakan bangunan tahap pertama. 

Tentu sudah lebih dari tujuh hingga 

Sembilan tahun usianya. Karena tidak 

ditempati tentunya tidak ada perawatan 

dan terbengkelai. Sehingga di sanasini 

banyak yang rusak, mulai dinding 

berlubang, atap bocor, pintu dan 

jendela lepas dan lainnya. Kerusakan 

terjadi selain karena factor alamiah, 

juga adanya tangan jahil yang tidak 

bertanggungjawab. Lisjen dalam 

maupun wastafel yang terbuat dari 

aluminium banyak yang hilang karena 

diambil oleh pencuri. Selain itu, kloset, 

kabel listrik, dan pipa ledeng juga 

banyak yang hilang. Dalam kondisi 

seperti ini tentunya tidak mungkin bias 

ditempati sebelum diperbaiki terlebih 

dulu. 

Hampir semua Cluster yang 

kosong dan tidak berpenghuni, 

kondisinya seperti itu. Cluster A 

misalnya, dari 10 blok yang tersedia, 

baru 5 blok yang dihuni. Sedangkan 

5 blok lainnya kosong dalam kondisi 

rusak. Begitu pula dengan Cluster 

B yang kondisinya juga tidak jauh 

berbeda dengan Cluster A. Hanya 

Cluster C yang baru terbangun 5 blok 

yang kondisinya agak lumayan baik. 

Cluster C hanya mengalami masalah air 

dan listrik saja. 

“Sebenarnya kalau saat ini 

kondisinya bagus semua dan siaphuni, 

tentu sudah banyak yang menempati. 

Terutama mereka yang berasal dari 

Penjaringan dan sekitar Wadukpulit 

yang masuk dalam kelompok subsidi,” 

ujar Azrin. 

Renovasi 

Kondisi Rusunawa Marunda 

yang rusak dan belum layak huni ini 

direspon dengan cepat oleh Gubernur 

Jokowi. Melalui anggaran APBD DKI 

Jakarta, Jokowi telah menyiapkan 

anggaran Rp 15 miliar untuk perbaikan 

fasilitas Rusunawa Marunda yang rusak. 

Diperkirakan perbaikan akan selesai 

tahun ini. Dan secara bertahap warga 

akan segera menempatinya. Karena 

sudah lama warga memegang kunci 

rumah. Namun belum bias segera 

menempati karena kondisi yang belum 

layak huni. 

“Untuk perbaikan, saya siapkan 

anggaran Rp 15 miliar. Tingginya 

anggaran karena banyak fasilitas 

yang rusak,” ujar Jokowi di Balaikota 

beberapa waktu lalu. 

Menurut gubernur, perbaikan 

harus segera diselesaikan karena yang 

menunggu cukup banyak. Tidak lagi 

ratusan, tapi sudah mencapai ribuan. 

Untuk perbaikan fasilitas memang 

diprioritaskan Rusunawa Marunda 

terlebih dulu. Setelah Rusunawa 

Marunda beres dilanjutkan Rusunawa 

yang lain. Rusunawa Marunda menjadi 

prioritas perbaikan karena sangat 

mendesak untuk ditempati warga 

korban banjir Penjaringan dan sekitar 

Waduk Pluit. Mereka tidak membayar 

sewa penuh, melainkan mendapatkan 

subsidi. 

Besaran subsidi yang diberikan 

Pemprov DKI Jakarta mencapai 50 

persen. Tarif resmi sewa per bulan (di 

luar tagihan listrik dan air bersih), 

sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 

3 Tahun 2012 adalah Rp 371.000 tiap 

bulan untuk hunian di lantai I, Rp 

354.000/bulan untuk hunian lantai II, 

Rp 338.000/ bulan untuk hunian lantai 

III, Rp 321.000/bulan untuk lantai IV, 

dan Rp 304.000/bulan untuk hunian di 

lantai V 

Karena mereka mendapatkan 

subsidi, maka besaran tariff sewa tiap 

bulan adalah sebagai berikut; Hunian 

lantai satu dikenakan Rp 159.000/ 

bulan, lantai dua Rp 151.000/ 

bulan, lantai tigaRp 144.000/bulan, 

lantai empat Rp 136.000/bulan dan 

lantai lima Rp 128.000/bulan. Tidak 

termasuk listrik, air, sampah, keamanan 

dan lainnya.NR 



Beda Tempat, Beda Jatah 

Warga korban banjir Muara Baru dan Waduk Pluit 

yang menempati Rusunawa Marunda mendapatkan 

fasilitas gratis berupa alat-alat elektronik, seperti TV, 

kulkas, kompor, tempat tidur dan lainnya. 

R.D. Gunawan (50) mengaku 

baru menempati Rusunawa Marunda 

sekitar dua minggu. Bapak dari 4 

orang putra ini menempati area 

Cluster C Blok 2 lantai 2. Ia tinggal 

bersama istrinya dan kedua orang 

anaknya. Sedangkan dua anaknya lagi 

pulang sebulan sekali karena bekerja 

di Tangerang.R.D. Gunawan bekerja 

sebagai tukang sol sepatu di Muara 

Baru dan hanya pulang seminggu sekali. 

“Sebelumnya saya tinggal 

mengontrak di bantaran Waduk Pluit 

sisi barat. Sekitar bulan Maret saya 

sudah dapat nomor undian. Tapi belum 

bias menempati karena harus direnovasi 

dulu,” ujarnya saat di temui di tempat 

tinggalnya. 

Sesuai nomer undian yang 

dimiliki, Gunawan sudah mendapat 

kepastian memperoleh hunian di 

Rusunawa Marunda. Namun ketika 

hendak ditempati, kondisinya masih 

kotor, belum ada listrik dan juga 

air. Oleh pihak pengelola, Gunawan 

diberitahu tempatnya mau direnovasi 

dulu, termasuk perbaikan fasilitas listrik 

dan air. Karena belum bias ditempati, 

maka Gunawan memutuskan 

mengontrak di sekitar Pluit. 

“Perkiraan pengelola waktu itu 

sebelum lebaran sudah bias ditempati. 

Tapi karena saya putuskan untuk 

berlebaran di tempat kontrakan, 

makanya baru bias sekarang ini,” 

ujarnya. 

Di tempat tinggalnya yang berada 

di lantai 2, kata Gunawan, baru ada 

dua keluarga yang menempati. Tapi 

semua unit yang ada di lantai 2 sudah 

terisi semua dan kuncinya dipegang 

oleh masing-masing pemilik. Gunawan 

berharap warga segera menempati 

agar lebih ramai dan semakin banyak 

penghuninya. 

“Terusterang saya lebih nyaman 

tinggal di sini disbanding waktu tinggal 

di kontrakan yang hanya satu ruangan 

saja. Disini kita dapat empat ruangan, 

dua ruang tidur, satu kamar mandi dan 

satu ruang utama yang bias dipakai 

untuk dapur, ruang makan dan ruang 

tamu,” ujarnya. 

“Tapi ada satu yang kurang 

disini, airnya kuning karena masih 

pakai air tanah dan belum air PAM,” 

sambungnya. 

Meski tidak mendapatkan fasilitas 

gratis, seperti; kulkas, tempat tidur, 

TV, kompor dan lainnya seperti warga 

Pluit lainnya yang menempati Cluster 

B, namun Gunawan tetap bersyukur 

karena masih dapat jatah Rusunawa 

Marunda dan dapat subsidi biaya sewa 

setiap bulannya. 

Jualan Sepi 

Hal yang tak jauh berbeda juga 

dirasakan olehYayah (34) yang tinggal 

di lantai 1 Blok 2 Cluster C. Ibu muda 

dengan dua orang putra ini bahkan 

baru seminggu menempati Rusunawa 

Marunda. Permasalahan masih tetap 

sama, yakni belum tersedia air dan 

listrik. Yayah berasal dari MuaraBaru, 

daerah yang selalu menjadi langganan 

banjir. Suaminya bekerja di pelelangan 

ikan dan pulang seminggu sekali. 

“Lebih enak di sini dan tidak takut 

lagi dikejar-kejar banjir seperti di Muara 

Baru,” ujarnya. 

Di tempat tinggal sebelumnya 

Yayah berjualan makanan ringan, 

maka di tempat barunya ia juga 

melakukan hal yang sama. Namun 

karena penghuninya masih jarang, 

tentu jualannya sepi pembeli. Sama 

seperti di lantai 2, di lantai 1 juga sudah 

Halaman rusun yang cukup luas dapat 

dimanfaatkan untuk arena bermain 

maupun lapangan olahraga seperti 

lapangan bulu tangkis dan lainnya. 

ada pemiliknya semua, namun belum 

ditempati. Di lantai 1 setahu Yayah 

ada 4 keluarga yang menempati. Tapi 

orangnya jarang ada. 

“Katanya mereka sering balik 

ketempat semula, entah rumah sendiri 

atau mengontrak. Tapi yang pasti, 

mereka pernah bilang akan tinggal 

menetap juga kalau sudah ada air PAM 

masuk,” tandasnya. 

Selain mengeluhkan masalah air, 

Yayah juga mengeluhkan lokasi pasar 

yang jauh. Karena untuk berdagang, 

Yayah harus sering kepasar untuk 

belanja. Semakin jauh jarak yang 

ditempuh tentu semakin berkurang 

untung yang diperolehnya. 

Uang Muka 

Lain lagi cerita warga yang 

menempati Cluster dan blok lain. 

Setiono (40), warga Muara Baru 

yang menempati Cluster B Blok 4 

lantai 3 mengaku sudah tinggal di 

Rusunawa Marunda sejak Maret 2013. 

Ia tergabung dalam kelompok warga 

Muara Baru yang mendapatkan fasilitas 

TV, kulkas dan tempat tidur gratis. 

“Tapi waktu itu saya pakai uang 

muka sekitar Rp 500 ribu. Belakangan 

uang muka dihapus dan ditiadakan. 

Ketika saya tanyakan uang muka itu 

dan rencananya untuk bayar sewa 

bulanan, ternyata tidak bias dan 

dianggap hangus,” ujarnya. 

Setiono mengaku saat ini dirinya 

sudah membayar biaya sewa bulananan. 

Dia hanya mendapat gratis selama 

dua bulan pertama. Sedangkan bulan 

ketiga dan seterusnya harus membayar. 

Karena masuk dalam program subsidi, 

maka Setiono hanya cukup membayar 

sekitar Rp 145 ribu. Ketika ditanya 

sampaikapan dia harus membayar 

sebesar itu, Setiono menjawab tidak 

tahu. 

Kini Setiono lagi menunggu 

panggilan kerja, setelah sempat keluar 

dari tempat kerjanya semula. Sambil 

menunggu panggilan kerja, untuk 

mengisi waktu luang, setiono mencoba 

mengolah tanah di sisibarat Cluster 

B untuk ditanami jagung. Setiono 

mengaku sudah senang dan nyaman 

tinggal di Rusun.NR. 



Jauh Tapi Mudah Ditempuh 

Ketika mendengar kata Rusunawa Marunda, kesan yang muncul pertama kali 

adalah jauh, terpencil, dan sulit dijangkau. Disusul kemudian kesan tidak biasa 

dan tidak nyaman tinggal di hunian yang bersusun dari bawah keatas. 

Memang tidak salah kesan 

seperti itu, terutama lokasi Rusunawa 

Marunda yang memang jauh karena 

berada di ujung utara Jakarta atau 

dekat dengan laut Jawa. Tapi itu dulu, 

beberapa puluh tahun lalu Marunda 

memang berupa rawa-rawa. Belum 

ada jalan aspal atau yang bias dilalui 

kendaraan roda dua atau roda empat. 

Tapi kini Marunda sudah berubah dan 

sebagian besar rawa-rawanya sudah 

menjadi gedung, tempat tinggal dan 

jalan raya. 

Salah satu bangunan gedung yang 

menempati rawa-rawa Marunda adalah 

Rusunawa Marunda. Tidak jauh dari 

Rusunawa Marunda, berdiri kampus 

Sekolah Tinggi Ilmu Pelayanan (STIP). 

Untuk mencapai Rusunawa Marunda 

tidak sulit, karena tersedia jalan beton 

dua arah yang cukup lebar. Jika tidak 

membawa kendaraan sendiri, bias 

dicapai dengan angkutan umum 05 

dari Penjaringan menuju Rusunawa 

Marunda dengan ongkos Rp 3.000. 

Namun karena angkutan umum ini 

hanya beroperasi dari pagi sampai 

sore, maka pada malam hari harus 

memanfaatkan ojek. 

Atau bila mau bersabar bias 

menunggu bus gratis yang mengambil 

rute menuju pasar terdekat. Namun 

bus yang tersedia terbatas dan tidak 

bias ditentukan waktunya. Bisa juga 

menumpang kapal motor gratis yang 

mengambil rute Rusunawa Marunda 

– Muara Baru. Kapal hanya berlayar 

sehari dua kali. Pagi berangkat ke 

Muara Baru dan sorenya balik ke 

Rusunawa Marunda. Namun kapal 

tidak berlayar bila ombak sedang tinggi. 

Jika perjalanan dimulai dari 

Tanjungpriok, maka harus ke 

Penjaringan terlebih dulu dengan 

menggunakan Metro Mini U-23 

dengan ongkos Rp 3.000. Jika jalan 

lancar, maka bias ditempuh selama satu 

hingga satu setengah jam. Tapi rata-rata 

bias menghabiskan dua hingga dua 

setangah jam perjalanan karena sering 

macet. 

Fasilitas Lengkap 

Setelah tiba di lokasi, cari 

Cluster Aatau Cluster B yang sudah 

banyak penghuninya. Selain banyak 

penghuninya, Cluster A dan Cluster 

B juga sudah lengkap fasilitasnya dan 

sudah terbentuk nama lingkungan RT 

dan RW-nya. Berada di lingkungan 

Cluster A dan Cluster B serasa 

berada di rumah sendiri karena sudah 

terbentuk pola hidup bertetangga yang 

memiliki aturan serta norma yang 

dijaga bersama. 

Di sini fasilitas olahraga tersedia 

lengkap, mulai lapangan futsal, 

sepakbola, bola voli hingga tenis meja. 

Arena dan taman bermain anak-anak 

juga tersedia. Kemudian tersedia 

sekolah PAUD dan TK. Tersedia juga 

layanan pendidikan terpadu yang 

membawahi pendidikan kesetaraan 

paket A, B, C dan keaksaraan. 

Sedangkan untuk pendidikan 

keterampilan, tersedia komputer, 

kecantikan, memasak, menjahit dan 

lainnya. Ada juga layanan bank dan 

ATM, meski baru terbatas Bank DKI 

saja. 

Bagi mereka yang ingin membuka 

usaha, tersedia di lantai satu. Baik secara 

terbuka dan bersama-sama dengan yang 

lain, maupun pakai ruangan tersendiri 

yang tertutup seperti toko. Ada juga 

pelayanan kesehatan dengan satu unit 

mobil ambulance. Sementara untuk 

kegiatan rohani, tersedia mushollah dan 

masjid semi permanen. Ruang parker 

juga tersedia luas, baik untuk sepeda 

motor maupun mobil. 

Meski Rusunawa Marunda 

diperuntukkan bagi masyarakat 

menengah kebawah dan kurang 

mampu, namun ada juga masyarakat 

mampu dan memiliki kendaraan roda 

empat juga tinggal di sana. Terbukti 

banyak mobil roda empat yang parkir 

di sana. Terkait keberadaan mobil di 

area parker Rusunawa Marunda ini, 

Kepala Dinas Perumahan dan Gedung 

Pemprov DKI Jakarta, Yonathan 

Pasodung mengatakan, pihaknya 

tidak segan-segan mengusir penghuni 

rusunawa yang terbukti memiliki 

mobil mewah. Meski begitu, Yonathan 

Pasodung akan melakukan pengecekan 

terlebih dahulu. Sebab, menurutnya 

saat ini tengah ada perbaikan di 

Rusunawa Marunda, sehingga bias jadi 

mobil yang terparkir di halaman rusun 

milik pengembang. 

Hal senada juga dikatakan 

Wagub DKI Jakarta, Basuki Tjahaja 

Purnama. Namun Basuki mengatakan 

tidak akan mengusir mereka. Sebab 

tidak manusiawi jika harus mengusir 

penghuni tersebut. 

“Kalau kita usir, mereka mau 

Ruang interaksi antarwarga rusun 

maupun ruang sarana olahraga dan 

taman bermain anak-anak, tersedia pula 

di rusun Marunda 

tinggal di manalagi? Kita nggak 

manusiawi juga kalau mengusir 

mereka,” ujarnya di Balaikota beberapa 

waktu lalu.. 

Pastinya kedepan, Basuki akan 

mengusahakan agar Rusunawa 

Marunda tidak boleh pindah tangan 

atau jual beli. Satu orang tidak boleh 

memiliki dua unit atau lebih.NR. 


Pembangunan Rusun di Jakarta 

Dian Tri Irawaty: “Rusun Bukan Cuma Perkara Infrastruktur” 

Pintu lift terbuka. Pada salah satu 

pintu yang terletak di sudut ruangan, 

terpampang sebuah banner bertuliskan 

“Rujak Center for Urban Studies” 

(RCUS). Senyum seorang perempuan 

yang membukakan pintu menyambut 

ramah kedatangan Media Jaya ke kantor 

yang terletak di Jalan Timor, Menteng, 

Jakarta Pusat tersebut. 

Ruang kantor RCUS didominasi 

warna putih. Bagian depannya disekat 

oleh deretan beberapa rak buku, 

lengkap dengan berbagai judul koleksi 

yang tertata apik dalam konsep miniperpustakaan. 

Selain buku seputar 

urban studies, ada pula buku dari 

berbagai genre lainnya yang tak kalah 

menggiurkan untuk dibaca. 

Tak berapa lama, seorang 

perempuan berjilbab menghampiri 

dan memperkenalkan diri sebagai 

‘Dian Tri Irawaty’. Ia adalah salah satu 

peneliti sekaligus program manajer di 

RCUS, narasumber yang ingin ditemui 

Media Jaya siang itu. Kami sepakat 

meluangkan waktu bersama untuk 

ngobrol perihal permukiman warga di 

tengah kota Jakarta. “Pada dasarnya 

setiap warga berhak untuk bermukim 

di tengah/pusat kota. Permukiman 

seharusnya terjangkau oleh semua 

warga, tanpa terkecuali,” papar Dian, 

membuka obrolan dengan antusias. 

Sayangnya, lanjut dia, adanya 

keterbatasan (terutama dari sisi 

ekonomi, red) membuat sebagian 

warga terpaksa tak dapat memiliki 

rumah di pusat/tengah kota. Harga 

tanah yang melangit menjadi salah satu 

faktor penyebab kepemilikan rumah 

di Jakarta tak terjangkau bagi sebagian 

masyarakatnya. 

Ada dua prasyarat yang hendaknya digarisbawahi 

dalam merancang pembangunan rumah susun 

(rusun) di Jakarta: (1) transfer dinamika sosial; 

(2) tidak bersifat saling meniadakan dengan hak 

lainnya, misalnya akses pendidikan dan memeroleh 

pekerjaan. 

Merasa tak punya pilihan, 

mereka mencoba bertahan hidup 

dan bermukim “seadanya” di pusat/ 

tengah kota. Caranya? Tak lain dengan 

menempati celah-celah pembangunan 

kota sebagai permukiman, seperti 

kolong tol, pinggir kali/sungai, 

bantaran rel kereta api, dan sejenisnya. 

Penataan Permukiman 

Persoalan penataan permukiman 

kerap dikaitkan dengan banyaknya 

lokasi permukiman tak layak yang 

kemudian disebut sebagai permukiman 

kumuh. Masrun (2009) memaparkan 

pengertian permukiman kumuh 

mengacu pada aspek lingkungan 

hunian atau komunitas. Permukiman 

kumuh dapat diartikan sebagai suatu 

lingkungan permukiman yang telah 

mengalami penurunan kualitas atau 

memburuk (deteriorated) baik secara 

fisik, sosial ekonomi maupun sosial 

budaya, yang tidak memungkinkan 

dicapainya kehidupan yang layak bagi 

penghuninya. 

Berdasarkan data Badan Pusat 

Statistik (BPS) DKI Jakarta, sekitar 

309 rukun warga (RW) masuk kategori 

permukiman kumuh. Meski jumlah 

ini secara statistik tercatat mengalami 

penurunan hingga 25 persen, 

kenyataannya permukiman kumuh 

masih menjadi ‘peer’ tersendiri dalam 

upaya pemerataan yang dilakukan 

Pemprov DKI Jakarta. 

Di bawah kepemimpinan 

Gubernur Joko Widodo, Pemprov 

DKI Jakarta berkomitmen melakukan 

penataan permukiman kumuh secara 

bertahap. Sedikitnya, setiap tahun 100 

kampung akan ditata dengan anggaran 

sebesar Rp 30 miliar-Rp 50 miliar per 

kampung. 

Menanggapi hal tersebut, Dian 

tak langsung berbicara banyak. Ia lebih 

memilih untuk terlebih dulu mengajak 

Media Jaya kembali menilik sejarah 

penataan permukiman di Jakarta dari 

masa ke masa. Salah satunya yang 

pernah dilakukan Ali Sadikin semasa 

menjabat sebagai gubernur di era 60- 

an. Bertepatan dengan pembangunan 

awal kota Jakarta, Bang Ali (sapaan 

akrab Ali Sadikin, red) menggagas 

sebuah program bernama “Kampung 

Improvement Program” Mohammad 

Husni Thamrin (KIP-MHT) dalam 

melakukan penataan kampung di 

Jakarta. 

Saat itu, lanjut Dian, selain warga 

yang belum terbiasa dengan kultur dan 

pola hidup vertikal, ketersediaan lahan 

juga masih memadai, sehingga sangat 

memungkinkan untuk melakukan 

penataan dengan melakukan siteupgrading 

sejumlah kampung saat itu. 

Program ini dinilai cukup berhasil, 

terutama dari segi peningkatan 

infrastruktur perumahan, seperti 

jalan, selokan, saluran sanitasi, 

dan sebagainya. Ali Sadikin juga 

mengombinasikan proses penataan saat 

itu dengan merelokasi 5,5 juta orang 

ke sejumlah titik lokasi permukiman. 

“Salah satunya warga Tanah Abang yang 

saat itu direlokasi ke Tebet,” imbuh 

Dian. 

Satu dekade kemudian, tepatnya 

pada era 70 hingga 80-an, pendekatan 

penataan permukiman mulai bergeser 

kepada pembangunan hunian 

vertikal (susun). Langkah tersebut 

dilakukan seiring dengan semakin 

banyaknya pemanfaatan ruang untuk 

pengembangan dan pembangunan 

kota Jakarta yang diikuti tingginya arus 

urbanisasi ke Jakarta. “Transformasi 

penataan permukiman horizontal ke 

arah vertikal melalui pembangunan 

rusun mulai dipandang sebagai 

‘panasea’ dari persoalan permukiman di 

pusat/tengah kota,” kata Dian. 

Fleksibilitas 

Kini, pembangunan rusun kembali 

diangkat sebagai solusi penataan 

permukiman, khususnya permukiman 

tak layak di Jakarta. Namun, bersamaan 

dengan itu, muncul pula berbagai 

persoalan seputar rusun, baik yang 

telah berdiri maupun akan dibangun 

di Jakarta. Misalnya menyangkut 

masalah peruntukan. Akibat ulah nakal 

oknum, rusun seringkali ditempati 

bukan oleh mereka yang berhak untuk 

menempatinya. “Tentu ini menjadi 

‘peer’ tersendiri bagi Pemprov DKI 

Jakarta. Jangan sampai peruntukan 

rusun tidak tepat sasaran,” jelas Dian. 

Oleh karenanya, jika 

memungkinkan, alumni Universitas 

Indonesia ini lebih menekankan 

pada proses penataan di tempat (site 

upgrading) yang pernah dilakukan 

oleh Ali Sadikin dibandingkan dengan 

relokasi. Namun demikian, imbuhnya 

lagi, jika langkah relokasi harus 

diambil, ada beberapa faktor penting 

yang harus digarisbawahi. Pertama 

adalah bagaimana membuat warga 

masyarakat yang akan direlokasi merasa 

dilibatkan dalam prosesnya. Caranya? 

mendengarkan aspirasi warga yang akan 

terkena relokasi. Proses pelibatan warga 

semacam ini, lanjut Dian, diharapkan 

akan mampu meminimalisir konflik 

yang terjadi saat proses relokasi 

dilakukan. 

Ia juga mengingatkan agar 

pembangunan rumah susun hendaknya 

diiringi dengan kajian dari sisi sosial 

psikologis warga yang akan direlokasi. 

Hal ini memegang peranan yang jauh 

lebih penting dari sekadar infrastruktur. 

“Warga biasa hidup dalam pola dan 

kultur horizontal dengan berbagai 

fleksibilitas sosial dan ekonomi yang 

melekat terhadapnya. Hal tersebut 

yang harus dipikirkan oleh pemerintah 

bagaimana mentransformasi fleksibilitas 

sosial-ekonomi yang telah terbentuk 

dalam pola horizontal ke dalam kultur 

permukiman vertikal,” tandasnya. 

Warga yang direlokasi bukan tidak 

mungkin kaget dengan kultur dan 

pola hidup di lingkungan permukiman 

sebelumnya (horizontal) ke lingkungan 

permukiman yang baru (vertikal). 

Misalnya di lingkungan sebelumnya 

ia memiliki fleksibilitas untuk untuk 

berjualan pulsa atau warung makanan 

di depan rumahnya. Apakah fleksibilitas 

tersebut mungkin didapatkan di lokasi 

rusun? Jika tidak apa konsekuensinya? 

Di samping itu, idealnya menurut 

Dian, relokasi warga warga ke hunian/ 

rusun dilakukan sekaligus alih-alih 

relokasi secara terpencar. Dian juga 

menambahkan pentingnya mengukur 

jarak lokasi rusun yang baru dengan 

hunian sebelumnya. Misalnya 

permukiman kumuh terletak di dekat 

pelabuhan, dimana mata pencaharian 

para warganya di sekitar pelabuhan. 

Jarak ideal untuk memindahkan mereka 

ke lokasi rusun yakni dalam radius 1-2 

km. “Lebih jauh dari itu, relokasi bukan 

tidak mungkin justru meniadakan 

hak lainnya, dalam hal ini hak untuk 

memeroleh pekerjaan. Ini juga perlu 

diperhatikan oleh Pemprov DKI 

Jakarta,” tandas Dian. 

Social Safety Net 

Permukiman kumuh biasanya 

identik sebagai tempat tinggal warga 

kalangan menengah ke bawah, dengan 

kondisi ekonomi yang lebih banyak 

mengandalkan sektor informal. 

Uniknya, berbagai keterbatasan 

yang mereka hadapi, justru menjadi 

stimulus untuk berpikir kreatif dalam 

menciptakan peluang-peluang untuk 

meningkatkan kesejahteraan dari sisi 

ekonomis. “Misalnya, melihat tetangga 

sedang merenovasi rumah untuk 

membuka kos-kosan, warga lainnya 

bisa langsung berpikir untuk membuka 

warung makan atau jasa cuci baju,” ujar 

Dian mencontohkan. 

Dinamika sosial ekonomi tersebut 

yang kemudian disebut Dian sebagai 

social safety net (jaring pengaman 

sosial). Pada warga di lingkungan 

menengah ke bawah, keberadaan social 

safety net memiliki peranan yang cukup 

vital. “Suatu waktu, pernah ada salah 

satu pemilik warung di kolong tol cerita 

sama saya dia banyak dihutangi oleh 

tetangganya, warga lainnya cerita soal 

tradisi menitipkan anak ke tetangga saat 

orang tua terpaksa meninggalkan anak 

di rumah,” imbuhnya lagi. 

Dia menggarisbawahi keberadaan 

social safety net tersebut sebagai salah 

satu hal yang memperingan kerja 

pemerintah saat melakukan relokasi 

sebagai tindak lanjut pembangunan 

rusun. “Ibarat orang tua, pemerintah 

hanya tinggal menyediakan “mainan” 

bagi anak-anaknya dan mengawasi 

penggunaannya agar dilakukan secara 

benar dan tidak merugikan satu sama 

lain,” ungkap Dian. (DHN) 


pendidikan 

DKI Jakarta Terapkan 

Kurikulum 2013 

Mulai tahun ajaran baru 2013/2014, sekolah-sekolah 

di DKI Jakarta menerapkan Kurikulum 2013. Sesuai 

target sasaran yang ditetapkan oleh pemerintah, 

jumlahnya mencapai 248 sekolah SD, SMP, SMA 

dan SMK. Namun di luar itu banyak sekolah yang 

mengajukan secara mandiri. 

Kurikulum 2013 merupakan 

kurikulum berbasis kompetensi 

yang pernah digagas dalam rintisan 

Kurikulum Berbasis Kompetensi 

(KBK). Namun gagasan tersebut 

belum terselesaikan karena desakan 

untuk segera mengimplementasikan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP). Kurikulum 2013 disiapkan 

untuk mencetak generasi yang siap di 

dalam menghadapi masa depan. Karena 

itu, inti dari Kurikulum 2013 adalah 

penyederhanaan dan tematik-integratif. 

Undang-undang Nomor 

20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional menyebutkan 

bahwa kurikulum adalah seperangkat 

rencana dan pengaturan mengenai 

tujuan, isi, dan bahan pelajaran 

serta cara yang digunakan sebagai 

pedoman penyelenggaraan kegiatan 

pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pendidikan tertentu. Berdasarkan 

pengertian itu, ada dua dimensi 

kurikulum. Yang pertama, rencana 

dan pengaturan mengenai tujuan, 

isi, dan bahan pelajaran. Yang kedua, 

cara yang digunakan untuk kegiatan 

pembelajaran. 

Sebagai lanjutan dari 

pengembangan Kurikulum Berbasis 

Kompetensi (KBK) yang telah 

dirintis sejak tahun 2004, Kurikulum 

2013 mencakup kompetensi sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan secara 

terpadu. Sebagaimana amanat UU 20 

tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional pada penjelasan pasal 35, 

bahwa kompetensi lulusan merupakan 

kualifikasi kemampuan lulusan yang 

mencakup sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan sesuai dengan standar 

nasional yang telah disepakati. 

Jadi Kurikulum 2013 bertujuan 

untuk mempersiapkan manusia 

Indonesia agar memiliki kemampuan 

hidup sebagai pribadi dan warga 

negara yang beriman, produktif, 

kreatif, inovatif, dan afektif serta 

mampu berkontribusi pada kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, bernegara, 

dan peradaban dunia. 

Berdasarkan data Sistem 

Elektronik Pemantauan Implementasi 

Kurikulum 2013 (EPIK) Kemdikbud, 

secara nasional sekolah yang menjadi 

sasaran implementasi Kurikulum 

2013 berjumlah 6,329 sekolah. 

Sekolah yang menjadi sasaran 

pelaksanaan penerapan kurikulum 

ini diprioritaskan bagi sekolah yang 

sudah siap, yaitu sekolah eks-RSBI 

dan sekolah dengan akreditasi A saja. 

Kemudian basisnya juga tidak lagi 

kabupaten/kota melainkan provinsi, 

sehingga bisa jadi dalam satu provinsi 

ada kabupaten/kota yang tidak 

menerapakan kurikulum ini. 

Sasaran Sekolah DKI Jakarta 

Menurut Kepala Dinas Pendidikan 

DKI Jakarta, Taufik Yudi Mulyanto, 

sekolah-sekolah di DKI Jakarta yang 

menjadi sasaran Kurikulum 2013 

secara keseluruhan mulai SD, SMP, 

SMA dan SMK sebanyak 248 sekolah. 

Untuk SD berjumlah 72 sekolah, SMP 

31 sekolah, SMA 90 sekolah, dan SMK 

55 sekolah. Di luar jumlah sasaran 

tersebut sebenarnya banyak sekolah 

lain yang mengajukan diri untuk 

menerapkan Kurikulum 2013 secara 

mandiri. 

Namun melalui Surat Edaran 

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta 

No 71/SE/2013 Tanggal 31 Juli 2013 

perihal Implementasi Kurikulum 2013, 

Taufik tidak memperkenankan sekolah 

SD dan SMP yang tidak masuk sasaran 

menerapkan Kurikulum 2013. Bahkan 

dengan tegas, Taufik melarang SD 

dan SMP yang tidak ditunjuk untuk 

menerapkan kurikulum baru. Padahal 

biasanya Jakarta menjadi barometer 

dan percontohan bagi daerah lain di 

Indonesia. 

Larangan tersebut tercantum 

dalam Surat Edaran pada poin 4 yang 

bunyinya sebagai beriktu: Sekolah 

Dasar (SD) dan Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) Negeri selain yang 

ditunjuk sebagai sekolah sasaran, 

tidak diperkenankan melaksanakan 

implementasi Kurikulum 2013 secara 

mandiri. 

”Tapi bagi sekolah-sekolah yang 

sudah ditentukan sasaran silakan jalan. 

Tapi bagi sekolah-sekolah, terutama SD 

dan SMP negeri yang melaksanakan 

karena keinginan wilayah semata, 

itu tidak diperkenankan,” ujarnya di 

Balaikota. 

Menurut Taufik, sekolah SD 

dan SMP tidak diperkenankan karena 

adanya beberapa faktor. Pertama, 

karena keterbatasan anggaran. Dana 

BOS untuk SD dan SMP masih kurang 

untuk menanggung biaya buku dan 

pelatihan guru guna mendukung 

penerapan Kurikulum 2013. Kedua, 

masih banyak sekolah SD dan SMP 

yang menerapkan sistem dua sift, 

yakni pagi dan sore. Jumlah SD di 

Jakarta sekitar 2.200 sekolah, 1.700 

di antaranya menerapkan sistem dua 

sift . Jumlah sekolah SMP sekitar 289 

yang menerapkan dua sift sebanyak 111 

sekolah. 

”Sekolah-sekolah itu masuknya 

dari Senin sampai Jumat, waktu 

belajarnya tidak cukup untuk 

Kurikulum 2013. Ini yang 

menyebabkan SD dan SMP kita 

larang,” katanya. 

Sementara itu, untuk sekolah 

swasta (SD, SMP,SMA, SMK) yang 

akan melaksanakan implementasi 

Kurikulum 2013 secara mandiri, 

harus memperhatikan kesiapan 

pelaksanaan bimbingan teknis kepala 

sekolah, guru dan pengadaan buku 

panduan guru serta buku/bahan ajar 

peserta didik. Sedangkan sekolah 

yang belum ditunjuk sebagai sekolah 

sasaran implementasi Kurikulum 

2013 dari Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan tetap menggunakan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP). 

Khusus untuk sekolah SMA dan 

SMK negeri yang tidak menjadi sekolah 

sasaran, diwajibkanmelaksanakan 

lmplementasi Kurikulum 2013 secara 

mandiri. Untuk pelaksanaan bimbingan 

teknis kepala sekolah, guru, dan 

pengadaan buku panduan guru, serta 

buku/bahan ajar peserta didik tidak 

dibebankan kepada orangtua atau 

peserta didik.NR 


pendidikan 

Pergantian Kurikulum 

Tuntutan Perkembangan 

Sejak merdeka hingga 

sekarang ini, Indonesia telah 

berganti-ganti kurikulum. 

Pergantian kurikulum adalah 

hal biasa dalam rangka 

merespon perkembangan 

masyarakat yang begitu cepat. 

Pendidikan harus mampu 

menyesuaikan dinamika yang 

berkembang, karena kurikulum 

merupakan unsur utama 

dalam pencapaian tujuan 

pendidikan. 

Kurikulum yang pernah dipakai 

di Indonesia antara lain; Kurikulum 

1968 (subject matter atau mata 

pelajaran), Kurikulum 1975 Terminal 

objectives atau yang lebih dikenal TIU, 

TIK0, Kurikulun 1984 (ketrampilan 

proses atau CBSA), Kurikulum 

1994 (pembagian antara kurikulum 

nasional dan kurikulum muatan lokal), 

Kurikulum 2004 ( KBK), Kurikulum 

2006 (KTSP) dan Kurikulum 2013. 

Kurikulum 2013 dirancang agar 

siswa mampu meraih kompetensi 

utama, yakni; sikap, pengetahuan 

dan ketrampilan (afektif, kognitif dan 

psikomotor). Kompetensi tersebut 

dapat menggambarkan kualitas yang 

seimbang antara pencapain hard skills 

dan soft skills. Kompetensi sangat 

diperlukan sebagai instrumen untuk 

mengarahkan peserta didik menjadi 

manusia berkualitas yang mampu dan 

proaktif menjawab tantangan zaman 

yang selalu berubah. Selain itu, juga 

menjadi manusia terdidik yang beriman 

dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan 

warga negara yang demokratis dan 

bertanggung jawab. 

Kurikulum 2013 jenjang SD/ 

MI lebih menekankan aspek kognitif, 

afektif, psikomotorik melalui penilaian 

berbasis test dan portofolio yang saling 

melengkapi. Siswa tidak lagi banyak 

menghafal, tapi lebih banyak kurikulum 

berbasis sains. Adapun perubahan yang 

terjadi pada kurukulum tingkat SD/ 

V,VI=36 jam. 

Untuk SMP/MTs, jumlah mata 

pelajaran berkurang dari 12 mata 

pelajaran menjadi 10 mata pelajaran. 

IPA dan IPS tetap sebagai mata 

pelajaran integrative science dan 

mata pelajaran wajib dan mata pelajaran 

pilihan. Mata pelajaran wajib sebanyak 

9 (Sembilan) mata pelajaran dengan 

beban belajar 18 jam per minggu. 

Konten kurikulum (Kompetensi Inti/ 

KI dan KD) dan kemasan konten serta 

MI antara lain; Pelajaran berbasis pada 

integrative social studies dan bukan 

label konten (mata pelajaran) untuk 

sains dan bersifat tematik- integratif; 

sebagai pendidikan disiplin ilmu. 

mata pelajaran wajib bagi SMA dan 

kompetensi yang ingin dicapai adalah 

Mata pelajaran teknologi informasi 

SMK adalah sama. 

kompetensi yang berimbang antara 

dan komunikasi (TIK), muatan lokal, 

Struktur ini menempatkan prinsip 

sikap, keterampilan, dan pengetahuan, 

dan pengembangan dir. Ketiganya 

bahwa peserta didik adalah subjek 

disamping cara pembelajarannya yang 

diintegrasikan dengan mata pelajaran 

dalam belajar dan mereka memiliki hak 

holistik dan menyenangkan. Mata 

yang ada. Muatan lokal masuk ke mata 

untuk memilih sesuai dengan minatnya. 

pelajaran (mapel) SD/MI terdiri dari: 

pelajaran Seni Budaya, Penjaskes, dan 

Mata pelajaran pilihan terdiri atas 

Pendidikan Agama, PPKn, Bahasa 

Prakarya, sedangkan TIK tidak akan 

pilihan akademik (SMA) serta pilihan 

Indonesia, Matematika, IPA, IPS, Seni 

berdiri sendiri tetapi menjadi media 

akademik dan vokasional (SMK). Mata 

Budaya dan Prakarya (Muatan Lokal; 

untuk semua mata pelajaran. Durasi 

pelajaran pilihan ini memberikan corak 

Mulok), Pendidikan Jasmani Olahraga 

belajar di sekolah bertambah sebanyak 

kepada fungsi satuan pendidikan dan 

dan Kesehatan (Muatan Lokal;Mulok). 

enam jam pelajaran per minggu, dari 32 

di dalamnya terdapat pilihan sesuai 

Alokasi waktu per jam pelajaran SD 

jam menjadi 38 jam di sekolah. Alokasi 

dengan minat peserta didik. Banyak 

35 menit; banyak jam pelajaran per 

waktu per jam pelajaran 40 menit. 

jam pelajaran per minggu SMA yakni 

minggu Kelas I = 30 jam, kelas II= 

Sementara itu, untuk SMA/MA 

39 jam. Satu jam belajar adalah 45 

32 jam, kelas III=34 jam, kelas IV, 

dikembangkan terdiri atas Kelompok 

menit. NR. 


pendidikan 

PPKD Gembleng 

SDM Siap Kerja 

Tenaga kerja produktif minimal lulusan SMA/SMK di wilayah DKI 

yang sudah mendapat pelatihan di Pusat Pelatihan Kerja Daerah 

(PPKD) disalurkan ke pelbagai lapangan kerja. Langkah ini guna 

memenuhi kebutuhan SDM di beberapa perusahaan BUMD/ 

BUMN maupun swasta, sekaligus pemberdayaan generasi muda 

untuk mengurangi pengangguran. 

Kepala Bagian Penempatan 

Kerja dan Pelatihan H Suherman 

mengatakan, pelatihan kerja dan 

pemasaran lulusan PPKD di bawah 

pengelolaan Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi.DKI Jakarta ini memiliki 

peranan besar dalam menggembleng 

sumber daya manusia (SDM) untuk 

siap kerja. Biaya penyelenggaraannya 

dibebankan pada Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (APBD) atau 

Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Nasional (APBN). 

Untuk PPKD Jakarta Timur 

yang berlokasi di Jl Naman No.1 

Pondok Kelapa, merupakan salah satu 

Unit Pelaksana Teknis pada bidang 

pelatihan kerja yang tugas pokoknya 

melaksanakan berbagai pelatihan 

keterampilan kerja. Ini dimaksudkan 

supaya mereka memiliki pengetahuan 

dan keterampilan kerja pada bidang 

industri aneka kejuruan serta pelatihan 

khusus seperti ketransmigrasian. 

Lembaga ini memiliki pegawai 

yang terdiri dari instruktur dan staf 

administrasi. Instruktur merupakan 

salah satu unsur utama dalam 

pelaksanaan pelatihan kerja yang 

sebagian besar telah mengikuti skill 

grading. Baik di dalam maupun di luar 

negeri. Sedangkan sarana dan prasarana 

yang tersedia menggunakan standar 

pelatihan yang meliputi kurikulum, 

silabus, modul pelatihan dan lembar 

kerja (Jopb Sheet). Dengan demikian, 

dari standar pelatihan tersebut dapat 

dihitung kebutuhan pelatihan. Antara 

lain material pelatihan, jumlah 

instruktur serta lama pelatihan.. 

Unsur lain yang mendukung 

keberhasilan pelatihan adalah 

penyediaan bahan pelatihan yang 

pengadaan serta penyimpanannya 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku dalam perbendaharaan 

Negara. PPKD Jakarta Timur juga 

memiliki fasilitas yang relatitif memadai 

untuk melaksanakan pelatihan yang 

baik. Fasilitas tersebut antara lain; 

bengkel kerja (work shop), ruang teori 

(lecture room), serta perlengkapan 

pelatihan lainnya. 

Menurut H Suherman, sesuai 

dengan kondisi dan fasilitas yang 

tersedia serta jumlah instruktur yang 

ada saat ini, PPKD Jakarta Timur 

mampu melaksanakan pelatihan bagi 

para pencari kerja sebanyak 800 orang 

samp;ai 1.000 peserta pelatihan setiap 

tahun. Kapasitas tersebut diupayakan 

terus meningkat. Baik dengan cara 

penambahan fasilitas maupun melalui 

pengembangan metodologi atau sistem 

pelatihan baru. 

Sedangkan metode pelatihan 

kerja mengaplikasikan azas “ training 

by doing”, yaitu menekankan pada 

bagian praktek 75 % dan teori 25 

%. Pelaksanaan pelatihan berbentuk 

shop talk, demonstrasi, simulasi 

atau praktek yang mengarah pada 

pekerjaan sesungguhnya. Diharapkan 

penggemblengan di sini merupakan 

pelatihan ketrampilan yang berbasis 

kompetensi dan dapat diserap pasar 

kerja. 

“Sesuai misinya, kita ingin 

membentuk SDM yang berkualitas, 

inovatif dan kreatif, “ ucap H 

Suherman. Selain itu, PPKD bisa 

menjadi Lembaga Pelatihan yang 

excellent dan berfungsi sebagai sumber 

penyedia tenaga kerja profesional 

yang mandiri. Melakukan kerjasama 

antar sesama lembaga pelatihan 

guna meningkatkan mutu hasil 

pelatihan. Menyelenggarakan pelatihan 

keterampilan sesuai dengan pasar 

kerja, dan menyelenggarakan pelatihan 

keterampilan khusus yang berhubungan 

dengan ketransmigrasian. 

Peserta pelatihan tidak dipungut 

bayaran alias gratis. Syaratnya. setiap 

peserta menyerahkan foto copy STTB 

(SLTA/Sederajat),. Foto copy KTP DKI 

Jakarta, foto copy SKCK yang masih 

berlaku, pas foto berwarna ukuran 3X4 

(2 lembar), Surat Keterangan Sehat dari 

dokter (asli), usia 18-25 tahun, terdaftar 

sebagai pencari kerja di kecamatan pada 

wilayah domisili atau tempat tinggal, 

dan lulus seleksi masuk. 

Utamakan kualitas 

Ada 11 jenis pelatihan atau 

kejuruan, yakni Tata Bahasa Inggris, 

Tata Boga, Tata Busana, Tata 

Graha,,Operator Komputer, Teknik 

Otomotif, Teknik Pendingin, Teknik 

Sepeda Motor, Teknologi Mekanik, 

Teknik Komputer, dan Teknik 

Elektronika. Waktu pukul 08.00-15.00 

setiap hari kerja. 

Untuk kejuruan Bahasa Inggris, 

lama pelatihannya 360 jam , setiap 

1 jam pelajaran lamanya 45 menit. 

Setiap angkatan, terdiri dari 20 orang. 

Saat ini, pelatihan Bahasa Inggris di 

PPKD Jakarta Timur telah dilengkapi 

dengan perangkat pelatihan yakni 

setiap orang satu perangkat audio. 

“Dengan demikian, akan diperoleh 

hasil pelatihan yang benar-benar siap di 

lapangan kerja,” tambah Herman. 

Demikian pula untuk kejuruan 

tata boga. Kejuruan ini memberikan 

penawaran kepada peserta pelatihan 

untuk berkemampuan membuat 

kuliner, baik dari Indonesia, Oriental, 

maupun continental. Pihak PPKD 

juga memfasilitasi pemberian Kejuruan 

Tatas Boga, baik dari segi keterampilan 

kuliner, segi higienitas, serta sertifikat 

kepada peserta yang dinyatakan lulus. 

“Bagi peserta kejuruan tata 

busana, setelah selesai pelatihan, mereka 

dipastikan telah mampu menjahit 

pakaian pria dan wanita lengkap 

dengan teknik mengukur, membuat 

desain dan membuat pola dengan 

memperhatikan estetika busana mampu 

menggunakan berbagai jenis mesin 

jahit dan perawatannya. Demikian 

pula kejuruan Tata Graha. Perhotelan, 

gedung-gedung, warehouse dan lainnya 

PPKB Jakarta Timur memberikan 

pelatihan tata graha secara intensif 

sehingga dapat menelorkan tenaga 

kerja yang siap memenuhi kebutuhan 

lapangan kerja untuk bidang ke tata 

grahaan,” tutur Herman. 

Begitu pula untuk kejuruan 

operator komputer, teknik komputer, 

kejuruan elektronika, teknik pendingin, 

teknik otomotif, teknologi mekanik 

dan teknik sepeda motor. Khusus 

pada kejuruan teknik sepeda motor, 

peminatnya paling banyak. Karena 

itu, PPKD Jakarta Timur menangkap 

peluang lapangan kerja dengan 

keterampilan spesifik ini. Setelah 

selesai pelatihan, ternyata para peserta 

Bengkel otomotif, para peserta pelatihan melakukan bongkar pasar mesin kendaraan roda dua 

atau memperbaiki adanya kerusakan-kerusakan. 

langsung banyak dipesan beberapa 

perusahaan/ dealer sepeda motor untuk 

bekerja. Baik sebagai mekanik, montir 

maupun sistem listriknya. 

Herman menambahkan, para 

peserta latihan mayoritas lulusan 

SMK. Namun demikian, ada pula 

yang sudah mengantongi ijazah 

D-3 dan S-1. Mereka menambah 

ilmu pengetahuannya di PPKD 

sebelum memperoleh lapangan kerja 

tetap. Bahkan, mereka yang telah 

memperoleh sertifikat dari PPKD 

Jakarta Timur, banyak pula yang 

memperoleh kesempatan untuk bekerja 

di perusahaan otomotif di Jepang. 

Hingga kini, sudah mencapai lebih 

dari 200 orang lebih peserta pelatihan 

di PPKD Jakarta Timur yang telah 

ditampung di berbagai bengkel motor 

di wilayah Jabodetabek. Bahkan ada 

yang diberi kesempatan memperluas 

pengetahuannya di bidang otomotif di 

Jepang. 

“Selama ini, PPKD Jakarta Timur 

menjalin kerja sama dengan beberapa 

perusahaan otomotif, dan terbesar dari 

perusahaan otomotif dari Jepang. Ini 

juga berkat keberhasilan dari bidang 

pemasaran tenaga kerja PPKD. Dapat 

dikatakan hampir 100 persen tamatan 

PPKD sudah tersalurkan. Bahkan, 

selama masih mengikuti pelatihan, 

sudah dipesan dealer-dealer dan 

perusahaan otomotif,” tutur Ir Syafri, 

instruktur teknik sepeda motor. 

Alumnus Fakultas Teknik 

Universitas Dharma Persada Jakarta 

2004 itu mengatakan, untuk tenik 

sepeda motor ditangani dua orang 

instruktur. Ia sempat menjadi mekanik 

road race di Sentul, dan membuat 

motor drugs. Ia berharap peserta 

pelatihan bisa menjadi montir dan 

mekanik handal di kemudian hari. 

Sebab, anak-anak muda banyak yang 

ingin tahu bagaimana caranya membuat 

motor agar larinya kencang tetapi aman 

dan nyaman dikendarai. 

“Yang jelas, kami didik mereka 

agar mejadi pengusaha mandiri, 

baik secara pribadi maupun secara 

berkelompok. Bahkan banyak di antara 

mereka sekarang sudah menjadi kepala 

mekanik,” imbuh Ir Syafri. RCW. 


lingkungan 

Persiapan Menghadapi Banjir 

DKI Susun 

Rencana Kontinjensi 

Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah (BPBD) 

DKI Jakarta menyiapkan 

penyusunan Rencana 

Kontinjensi (Renkon) 

atau tanggap darurat 

tingkat kelurahan. 

Renkon dimaksudkan 

untuk meningkatan 

kesiapsiagaan 

masyarakat dan 

pemangku kepentingan 

untuk mengurangi risiko 

yang ditimbulkan akibat 

bencana banjir. 

Renkon secara resmi dimulai 

dengan ditandai pemukulan kentong 

dan penekanan tombol sirine oleh 

Kepala Bidang Informatika dan 

Pengendalian BPBD DKI Jakarta Edy 

Junaidi di Kantor Kelurahan Jelambar 

Baru, Grogol Petamburan Jakarta Barat, 

pertengahan Juli lalu. Menurut Edy 

Junaedi, penyusunan renkon sangat 

diperlukan dalam menghadapi situasi 

terburuk di suatu wilayah. Sebenarnya 

Pemprov DKI Jakarta telah menyusun 

Renkon ini bersamaan dengan banjir 

besar yang melanda Jakarta Januari lalu. 

Namun karena terburu-buru rencana 

itu tak bisa diterapkan segera. 

Kontinjensi (contingency) 

adalah suatu keadaan atau situasi yang 

diperkirakan akan segera terjadi, 

tapi mungkin juga tidak akan terjadi 

(Oxford Dictionary & BNPB 2011). 

Sedangkan menurut Childs & 

Dietrich (2002) Kontinjensi adalah, 

“The additional effort for unexpected 

or quickly changing circumstances” 

(Childs & Dietrich. 2002:241). 

Dikatakan Edy, risiko bencana 

banjir di DKI Jakarta sangat 

dipengaruhi oleh ancaman bencana, 

kerentanan dan kapasitas yang ada. 

Curah hujan tinggi dalam waktu yang 

pendek, daya dukung lingkungan 

yang semakin menurun, penurunan 

permukaan tanah akibat eksploitasi 

air berlebihan serta pembangunan 

infrastruktur, semakin meningkatkan 

kerentanan wilayah maupun komunitas 

DKI Jakarta. Kompleksnya bencana di 

DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara 

Republik Indonesia, megapolitan 

maupun pusat pertumbuhan dan 

pembangunan, membutuhkan sebuah 

perencanaan yang sifatnya terpadu, 

terkoordinasi dan menyeluruh. 

Sebagai pembelajaran banjir yang 

terjadi pada awal 2013 lalu, BPBD 

DKI Jakarta bekerjasama dengan Mercy 

Corps, Masyarakat Penanggulangan 

Bencana Indonesia (MPBI) dan 

World Vision Indonesia (WVI) telah 

menyelenggarakan Pelatihan Fasilitator 

Penyusunan Perencanaan Kontinjensi 

Banjir Kelurahan DKI Jakarta di Pulau 

Harapan, Kabupaten Kepulauan Seribu, 

mulai 24 Juni - 28 Juni 2013. 

Pelatihan ini diikuti oleh 29 orang 

fasilitator, 5 di antaranya perempuan, 

berasal dari beragam organisasi dan 

kelompok warga di Jakarta. Fasilitator 

berlatih memfasilitasi warga Pulau 

Harapan menyusun rencana kontinjensi 

angin puting beliung. Para fasilitator 

inilah yang akan mendukung BPBD 

DKI Jakarta dalam menfasilitasi 

penyusunan Rekon bencana banjir 

di 11 kelurahan di DKI Jakarta. 

Para fasilitator berasal dari Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah 

(BPBD) DKI Jakarta, Mercy Corps, 

World Vision Indonesia (WVI), 

Yayasan Sringanis, Marga Sejahtera 

(ChildFund), Jakarta Rescue, SP3 

Kemenpora, Dompet Dhuafa dan 

Universitas Pertahanan. 

“Sebagai tahap awal penyusunan 

Renkon dilanjutkan di 11 kelurahan 

terpilih, yakni; KelurahanPasar Minggu, 

Menteng Dalam, Pulogadung, Bidara 

Cina, Kapuk, Kapuk Muara, Kedoya 

Utara, Semper Barat, Cawang, dan 

Kampung Melayu,“ ujarnya. 

“Selesai 11 kelurahan tersebut, 

segera disusul kelurahan lain yang 

jumlahnya 124 kelurahan yang 

merupakan kelurahan terdampak banjir, 

Januari 2014,” sambungnya lagi. 

Risiko Tinggi 

Berdasarkan peta BNPB yang 

diperkuat oleh BPBD DKI Jakarta 

dalam kajian risiko bencana yang 

dilakukan pada tahun 2011-2012, 

wilayah DKI Jakarta memiliki tingkat 

risiko bencana banjir yang tinggi. 

Secara obyektif, bencana banjir 

merupakan kejadian tahunan yang 

dialami sebagian besar wilayah DKI 

Jakarta dengan tingkat risiko yang 

beragam. Kejadian banjir tahun 2013 

menunjukkan tren peningkatan 

wilayah genangan dari kejadian banjir 

besar sebelumnya. Tidak kurang 

124 kelurahan merupakan wilayah 

terdampak buruk akibar banjir. 

Cukup banyak upaya telah 

dilakukan untuk mengurangi 

risiko bencana banjir, baik yang 

bersifat preventif, mitigasi maupun 

kesiapsiagaan. Upaya-upaya ini terus 

dilakukan, baik oleh pemerintah 

pusat, pemerintah provinsi mapun 

kelompok-kelompok masyarakat sipil 

dan komunitas. Kelurahan sebagai 

struktur pemerintahan paling kecil, 

sekaligus merupakan abdi negara 

yang langsung bersentuhan dengan 

masyarakat, secara efektif dapat 

memulai penanggulangan bencana 

yang dikembangkan oleh masyarakat 

itu sendiri. Karena sumberdaya utama 

dalam pengurangan risiko bencana 

justru bersumber dari masyarakat. 

Tentu saja tanpa meninggalkan peran 

dan kewajiban pemenerintah sebagai 

penanggungjawab, termasuk dalam 

penanggulangan bencana. 

Sebagai upaya mensistematisasikan 

penanganan bencana banjir, khususnya 

pada fase kesiapsiagaan dan efektivitas 

tanggap darurat dibutuhkan 

perencanaan yang dibangun 

berdasarkan komitmen dan kesepakatan 

bersama. Sehingga risiko bencana 

dapat diminimalisir saat adanya bahaya 

atau ancaman bencana. Karena sulit 

diprediksi waktu terjadinya banjir atau 

ancaman bencana lain secara pasti. 

Demikian juga besaran atau lamanya 

kejadian tersebut. Dampak perubahan 

iklim yang terjadi, menambah komplek 

kondisi tersebut, baik dampaknya 

terhadap tingkat ancaman bencana 

dan kerentanan maupun menurunkan 

kapasitas. 

Melalui perencanaan Kontinjensi, 

akibat dari ketidakpastian dapat 

diminimalisasi melalui pengembangan 

skenario dan asumsi proyeksi 


kebutuhan untuk tanggap darurat. 

Rencana Kontinjensi tingkat kelurahan 

merupakan upaya kesiapsiagaan pada 

level kelurahan yang melibatkan 

multipihak di tingkat kelurahan. Tidak 

dimilikinya kewenangan vertikal pada 

tingkat kelurahan, menempatkan 

peran serta multipihak atau pemangku 

kepentingan pada tingkat utama. 

Komitmen dan kesepakatan dari 

pemangku pada wilayah kelurahan 

menjadi dasar pelaksanaan operasional 

dari Renkon. Demikian juga dengan 

dukungan warga masyarakat lainnya. 

Tidak saja keterlibatannya dalam 

penanganan bencana atau mengikuti 

prosedur yang ditetapkan oleh 

pihak kelurahan, tapi juga kontribusi 

sumberdaya yang dimiliki dan 

dibutuhkan saat kondisi krisis terjadi. 

Rencana Kontinjensi tingkat 

kelurahan merupakan salah satu 

indikator dari desa tangguh yang 

menjadi program nasional melalui 

Perka BNPB No.1/2012 dan dijalankan 

secara serentak pada tingkat provinsi 

atau kabupaten/kota. Selain indikator 

lain berupa kajian dan peta ancamam 

bencana atau risiko bencana, jalur 

evakuasi, tim siaga bencana atau 

komunitas siaga bencana, forum 

pengurangan risiko bencana dan 

lainnya. 

Untuk itu penyusunan rencana 

Kontinjensi pada tingkat kelurahan 

secara otomatis akan memenuhi 

sebagian besar indikator dari desa 

tangguh. Karena sebagai syarat 

penyusunan Renkon adalah telah 

adanya kajian dan peta risiko bencana, 

peringatan dini, jalur dan temp[at 

evakuasi. Sedangkan sebagai rencana 

tindak lanjut perlu adanya dokumen 

Renkon yang tersusun dan dikukuhkan 

melalui legalisasi di tingkat kelurahan. 

“Saat ini kita sudah siap karena 

kita sudah memiliki kajian, peta risiko 

bencana, peringatan dini, jalur dan 

tempat evakuasi,” ujar Edy Junaedi. 

Tujuan penyusunan Renkon 

bencana banjir di tingkat kelurahan 

sebagai upaya meningkatkan 

kesiapsiagaan masyarakat dan 

pemangku kepentingan pada tingkat 

kelurahan untuk mengurangi risiko 

yang ditimbulkan akibat bencana 

banjir . selanjutnya Renkon akan 

menjadi panduan bagi seluruh pihak 

dalam menangani kondisi krisis yang 

terjadi. Telah terpetakannya kebutuhankebutuhan 

dasar, sumberdaya yang 

tersedia serta kesenjangan yang ada 

diharapkan mampu mempercepat 

pemenuhan kebutuhan dasar 

saat diperlukan. Demikian juga 

dengan peran dan tanggung jawab 

multipihak dapat mempercepat atau 

mengefektifkan kerja tanggap darurat. 

Hal yang terpenting dari proses 

ini adalah, terbangunnya kebersamaan 

seluruh pihak terkait, baik pemerintah 

kelurahan maupun instansi lain, 

masyarakat maupun sektor swasta 

untuk saling mengisi, saling membantu 

dan saling menguatkan untuk 

mengurangi risiko bencana yang terjadi 

di suatu kelurahan. Dengan demikian 

akan terbangun sebuah gerakan 

pengurangan risiko berlandaskan asa 

kemanusiaan untuk mewujudkan 

kehidupan bermartabat. 

Empat Bidang Tugas 

Kepala BPBD DKI Jakarta, 

Ery Basworo mengatakan, BPBD 

DKI Jakarta dalam melaksanakan 

tugasnya berdasarkan 4 bidang 

yang ada. Keempat bidang tersebut 

adalah; Bidang Pencegahan dan 

kesiap siagaan,Bidang Kedaruratan 

dan Logistik, Bidang Rehabilitasi dan 

Rekonstruksi, serta Bidang Informatika 

dan Pengendalian. 

“Kegiatan yang sedang berjalan 

sekarang ini, yakni penyusunan 

Rencana Kontinjensi (Renkon) adalah 

bagian dari program kerja Bidang 

Pencegahan dan Kesiapsiagaan,” ujar 

Ery Basworo saat ditemui di kantornya 

beberapa waktu lalu. 

Renkon, kata Ery lagi, 

disusun dalam rangka kesiapsiagaan 

menghadapi ancaman bencana banjir 

di seluruh wilayah DKI Jakarta, 

penyusunan Renkon kelurahan 

dilaksanakan di 124 kelurahan yang 

merupakan kelurahan terdampak banjir 

pada Januari 2013 lalu. Jadi intinya, 

suatu rencana kedepan berdasarkan 

kejadian-kejadian kemarin atau 

sebelumnya. 

“Contohnya beginiya, banjir yang 

terjadi kemari kita butuh 100 perahu. 

Nah tahun depan kita siapkan 115 

perahu. Begitu dengan kebutuhan lain, 

seperti makanan, tenda, obat-obatan 

dan lainnya,” ujarEry. 

Jadi berpikirnya adalah prediksi 

kedepan. Minimal kebutuhan ditambah 

15 persen dari kebutuhan sebelumnya. 

Selainitu, menurut Ery, BPBD 

juga melakukan berbagai pelatihan 

dan sosialisasi tentang persiapan 

penanggulangan bencana, baik bencana 

banjir, kebakaran, gempa bumi dan 

lainnya. Pelatihan ditujukan kepada 

siswa sekolah di DKI Jakarta, mulai 

tingkat dasar hingga SLTA. Kemudian 

kepada para guru, masyarakat serta para 

relawan di bidang kebencanaan. Khusus 

di lima wilayah kotamadya secara 

rutin juga dilaksanakan pelatihan 

penanggulangan bencana 

kebakaran. 

Selanjutnya kepada pemiliki 

gedung di Jakarta, BPBD juga 

melakukan sosialisasi tentang 

proses evakuasi mana kala terjadi 

bencana kebakaran atau gempa 

bumi. BPBD mengingatkan 

agar setiap pemilik gedung harus 

menyediakan tangga darurat 

untuk proses evakuasi. Tangga 

darurat ini harus dibiarkan kosong dan 

tidak boleh dipakai untuk menaruh 

barang apapun yang bias menghambat 

proses evakuasi. Selain kebakaran, 

pemilik gadung juga harus memiliki 

system keamanan saat terjadi banjir. 

Karena biasanya pemilik gedung lebih 

focus pada kebakaran ketimbang banjir. 

“Di DKI Jakarta, bencana 

kebakaran tercatat paling tinggi, 

tahun 2012 lalu mencapai 1042 kasus. 

Disusul kemudian banjir, konflik social 

dan lainnya,” tandas Ery. 

Darurat 

Dikatakan Ery, bidang berikutnya 

yang menjadi tugas pokok BPBD 

adalah Bidang Kedaruratan dan 

Logistik. Bidang ini, BPBD memilki 

kewenangan untuk koordinasi dan 

komando. Dalam kondis idarurat biasa, 

tugas BPBD bersifat koordinasi. Tapi 

bila kondisi darurat bersifat mendesak 

bias berubah komando. Dan jika sudah 

pada tahap tanggap darurat, maka 

kewenangannya ada di pusat. 

Untuk kordinasi ini, BPBD 

membawahi 9 Satuan Kerja Perangkat 

daerah (SKPD), yakni; Dinas 

Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas 

Kebakaran, Satpol PP, Dinas Pekerjaan 

Umum, Dinas Pertamanan, Dinas 

Perhubungan, Dinas Kebersihan dan 

Dinas Perindustrian dan Energi. Jadi 

untuk mengatasi keadaan darurat 

bencana, BPBD bias memerintahkan 

9 SKPD tersebut untuk mengatasi 

bencana maupun untuk menangani 


lingkungan 

korban bencana. Namun dalam kondisi 

tertentu, mereka bias turun langsung 

kelapangan tanpa harus menunggu 

koordinasi dengan BPBD. 

“Kita punya Pusdalops, SMS 

Gateway, Early Warning Sistem. 

Call Center 164 yang berfungsi 

24 jam untuk memantau dan 

menginformasikan berbagai hal yang 

terkait dengan bencana,” ujarnya. 

Di Pusdalops, kata Ery, kita 

punya data secara real time tentang 

perkembangan kondisi air di Bendung 

Katulampa. Jika terjadi hujan besar 

di Bogor dan Bandung Katulampa 

masuk dalam Siaga 1, maka langsung 

dikordinasikan kedinas-dinas terkait, 

terutama Dinas Sosial untuk segera 

menyiapkan bantuan. Dalam hal ini, 

BPBD sudah mengetahui baik dari 

segi tinggi siaga dan lamanya banjir 

menggenangi Jakarta. 

“Lewat Pusdalops, kita tahu 

siaga berapa dan berapa lama air 

menggenangi rumah warga. Kalau Siaga 

1 tapi Cuma satu malam, kita bias 

sediakan makan, bias juga tidak. Tapi 

kalau lebih dari 24 jam, maka harus 

kita sediakan makan, tempat evakuasi 

dan lainnya,” lanjutnya. 

Mengenai Bidang Rehabilitasi dan 

Rekonstruksi, ini yang membedakan 

BPBD DKI Jakarta dengan BPBD 

Provinsi lain. Kalau BPBD Provinsi 

lain punya dana dan dapat melakukan 

rehabilitasi dan rekronstruksi, 

sedangkan BPBD DKI tidak bisa, 

karena tidak memiliki dana sendiri 

untuk itu. Dana rehabilitasi dan 

rekonstruksi sudah ada di 9 SKPD. 

Jadi BPBD DKI Jakarta tinggal 

mengkoordinir kebutuhan saja. 

Jika dirasa masih kurang, BPBD 

bias mengusulkan adanya anggaran 

tambahan. 

“Adapun bidang yang terakhir 

adalah Bidang Informatika dan 

Pengendalian yang menghimpun 

dan mengolah pusat data tentang 

kebencanaan di DKI Jakarta. Bidang ini 

membawahi Pusdalops dan teknologi 

informasi BPBD Jakarta,” ucapnya. 

NR. 

Perda No.3/Tahun 2013 

Ajak Partisipasi Swasta Kelola Sampah 

Kini Jakarta miliki Perda baru pengelolaan sampah, 

Perda No.3/2013 ini menggantikan Perda No.5/ 1988 

tentang Kebersihan Lingkungan dalam Wilayah DKI 

Jakarta. 

Sampah di perkotaan seringkali 

menimbulkan persoalan ketika pola 

penanganannya belum mampu 

mengakomodir seluruh sampah yang 

ada. Di Jakarta, persoalan sampah 

menjadi kompleks karena berbagai 

faktor, tidak hanya besarnya jumlah 

sampah yang harus ditangani setiap 

harinya, sarana prasarana yang tersedia 

saat ini juga belum memadai, baik 

jumlah maupun kondisi yang sudah tak 

layak lagi serta keterbatasan lahan. 

Selain itu, kebiasaan masyarakat 

buang sampah sembarangan, seperti 

ke sungai atau saluran air sehingga 

mengakibatkan banjir. Ini merupakan 

tantangan bagi Pemerintah DKI 

Jakarta untuk mengajak masyarakat 

berpartisipasi aktif dalam mengelola 

sampah. Karenanya, Pemprov DKI 

Jakarta menginisiasi Perda tentang 

Pengelolaan Sampah sebagai turunan 

dari Undang-undang No.8 Tahun 

2008. 

Kepala Dinas Kebersihan Provinsi 

DKI Jakarta, Unu Nurdin, mengatakan, 

pihaknya ingin menyadarkan 

masyarakat agar membuang sampah 

pada tempatnya. “Masyarakat yang 

belum sadar inilah yang harus dibenahi, 

makanya kita buat dulu landasan 

aturannya,” ujarnya saat ditemui Media 

Jaya di ruang kerjanya. 

Menurutnya, Perda ini mengatur 

pengelolaan sampah di DKI Jakarta 

secara komprehensif dari hulu hingga 

hilir dengan sistematika pengaturan 

antara lain meliputi tugas dan 

tanggung jawab pemerintah; hak, 

kewajiban, dan tanggung jawab 

masyarakat; hak, kewajiban, dan 

tanggung jawab produsen; insentif dan 

disinsentif; perizinan; penyelenggaraan 

pengelolaan sampah; teknologi tepat 

guna dan ramah lingkungan; kerja 

sama dan kemitraan; pengawasan dan 

pengendalian; serta larangan dan sanksi. 

“Dibuatnya Perda Pengelolaan 

Sampah ini bertujuan meningkatkan 

peran serta masyarakat dan pelaku 

usaha untuk secara aktif mengurangi 

sampah. Pemerintah tidak dapat 

bekerja sendiri tetapi partisipasi aktif 

masyarakat dan stakeholder sangat 

dibutuhkan,” tegas Unu. 

Subsidi Silang 

Peran aktif seluruh stakeholder 

dan masyarakat untuk menjaga 

kebersihan sangat diperlukan. Untuk 

mengatur sinergitas antarpemangku 

kepentingan, dalam Perda ini diatur 

mengenai kewajiban pengelola kawasan 

industri, kawasan komersial, kawasan 

khusus, dan kawasan permukiman elite 

untuk mengelola sampahnya secara 

mandiri. 

Pengelola kawasan komersial, 

kata Unu, berkewajiban melakukan 

pengumpulan, pengangkutan dan 

pengolahan sampahnya sendiri atau 

dapat dikerjasamakan dengan badan 

usaha di bidang kebersihan. Jika 

mereka mengirimkan sampahnya ke 

TPA Bantargebang, maka diwajibkan 

membayar retribusi pengelolaan 

sampah. Sehingga pembiayaan APBD 

untuk sektor kebersihan yang selama ini 

dibebankan kepada pemerintah dapat 

dikurangi, sekaligus akan menjadi PAD 

dari retribusi tersebut, sehingga terjadi 

subsidi silang. 

Selain subsidi silang, l dalam Perda 

Pengelolaan Sampah tersebut dijelaskan 

mengenai adanya kemitraan, terutama 

dalam hal daur ulang dan pengolahan 

sampah. 

“Kemitraan ini bisa dilakukan 

dari tingkat paling bawah, yaitu 

rukun tetangga (RT). Masyarakat bisa 

menggandeng pelaku usaha sehingga 

sampah bisa memiliki nilai ekonomis,” 

tuturnya. 

Unu mengatakan, ketentuan 

mengenai adanya pengelolaan sampah 

agar memiliki nilai ekonomis ini 

merupakan kemajuan jika dibanding 

aturan pendahulunya, dengan sisi sanksi 

yang lebih menonjol. 

Perda ini juga menyatakan bahwa 

pemerintah daerah akan memberikan 

insentif kepada masyarakat atau 

kelompok di dalamnya tentang 

pengelolaan sampah ini. “Suntikan ini 

bisa berupa fiskal, seperti modal; atau 

non-fiskal, seperti pendampingan,” 

terangnya. 

Sanksi 

Sebagai landasan aturan hukum, 

dalam Perda tersebut telah diatur 

sanksi bagi pelanggar yang penegakan 


sanksinya akan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

yang telah ditetapkan bekerjasama dengan elemen kepolisian 

dan petugas keamanan dan ketertiban. Merekalah yang akan 

bertugas melakukan pengawasan serta penindakan terhadap 

pelanggaran Perda tersebut di lapangan. 

Bagi para pelanggar akan dikenakan sanksi berupa 

teguran hingga uang paksa yang besarnya berbeda-beda sesuai 

pelanggarannya. Lihat Tabel berikut :. ANN 

Sanksi Perorangan/Rumah Tangga 

Subjek Hukum Bentuk Sanksi Pasal 

Setiap rumah tangga 

yang lalai atau 

dengan sengaja tidak 

melakukan pemilahan 

sampah 

Setiap orang dengan 

sengaja atau terbukti 

membuang sampah 

di luar jadwal yang 

ditentukan 



membuang, menumpuk 

sampah dan/atau 

bangkai binatang ke 

sungai/kali/kanal, 

waduk, situ, saluran air 

limbah, di jalan, taman, 

atau tempat umum. 



membuang sampah dari 

kendaraan 



mengeruk atau mengais 

sampah di TPS yang 

berakibat sampah 

menjadi berserakan, 

membuang sampah 

diluar tempat/lokasi 

pembuangan yang telah 

ditetapkan 

Ketua RW wajib 

memberikan sanksi 

administrative sesuai 

keputusan musyawarah 

pengurus RW 

Dikenakan uang 

paksa paling banyak 

Rp.100.000,00 (seratus 

ribu rupiah) 



Rp.500.000,00 (lima 

ratus ribu rupiah) 



Rp.500.000,00 (lima 




Rp.500.000,00 (lima 


Pasal 127 ayat (1) 

Pasal 130 ayat (1a) 

Pasal 130 ayat (1b) 

Pasal 130 ayat (1c) 

Pasal 130 ayat (1d) 

Sanksi Badan Usaha/Pengelola Kawasan 

Subjek Hukum Bentuk Sanksi Pasal 

Penanggungjawab dan/ 

atau pengelola kawasan 

permukiman, kawasan 

komersial, kawasan 

industri, kawasan 

khusus, yang lali atau 


menyediakan fasilitas 

dan/atau melaksanakan 

pengelolaan sampah. 

Pengelola fasilitas 

umum, fasilitas 

social, dan fasilitas 

lainnya yang lali atau 


menyediakan fasilitas 

pemilahan dan/ 

atau tidak melakukan 

pemilahan sampah 

Setiap produsen yang 

lalai atau dengan 

sengaja dan/atau 

tidak mencantumkan 

label dan tanda yang 

berhubungan dengan 

pengurangan dan 

penanganan sampah 

pada kemaan dan/atau 

produk yang dihasilkan 

dan/atau beredar di 

daerah dan melakukan 

pengelolaan kemasan 

dan/atau produk yang 

tidak dapat atau sulit 

terurai oleh proses alam 

Setiap 

penanggungjawab dan/ 

atau pengelola pusat 

perbelanjaan, toko 

modern dan pasar 

yang lalai atau dengan 

sengaja menggunakan 

kantong belanja yang 

ramah lingkungan 

Sanksi administratif 

berupa uang paksa 

paling sedikit 

Rp.10.000.000,00 

(sepuluh juta rupiah) 

dan paling banyak 

Rp.50.000.000,00 

(lima puluh juta rupiah) 




Rp.1.000.000,00 

(satu juta rupiah) 


Rp.5.000.000,00 (lima 

juta rupiah) 




Rp.25.000.000,00 (dua 

puluh lima juta rupiah) 


Rp.50.000.000,00 

(lima puluh juta rupiah) 




Rp.5.000.000,00 

(lima juta rupiah) 


Rp.25.000.000,00 (dua 

puluh lima juta rupiah) 





DKI-Rotterdam 

Kerjasama Tangani Banjir 

Pemprov DKI Jakarta melakukan 

kerjasama dengan Pemerintah Kota 

Roterdam dalam penanganan banjir di 

ibu kota. Bentuk kerjasama 

itu tertuang dalam Minute of 

Agreement (MoA) Jakarta- 

Rotterdam di bidang tata 

air periode 2013-2015. 

Kerjasama ini merupakan 

kelanjutan dari kerjasama 

serupa yang telah berjalan 

sejak 2009. 

Gubernur DKI Jakarta, 

Joko Widodo mengatakan, 

kerjasama ini meliputi 

manajemen operasional 

alat pengeruk lumpur dan 

pertukaran pengetahuan 

dalam hal penyiapan masterplan 

pengendalian banjir. Kerjasama ini 

telah berjalan sejak dilakukannya serah 

terima alat pengeruk lumpur dari 

Pemerintah Kota Rotterdam kepada 

Pemprov DKI Jakarta pada tahun 2009. 

“Untuk periode hingga tahun 2015, 

kerjasama difokuskan pada dua hal 

yaitu peningkatan kapasitas sumber 

daya manusia dalam pengelolaan 

sumber daya air perkotaan yang 

terpadu melalui program-program 

pelatihan. Selain itu juga pertukaran 

informasi dan pengetahuan mengenai 

tantangan dan isu strategis yang 

dihadapi oleh kota delta,” kata 

Jokowi, usai penandatanganan MoA 

bersama Walikota Rotterdam, Ahmed 

Aboutaleb, di Balaikota DKI Jakarta, 

Senin (23/9). 

Untuk kerjasama di bidang Sumber 

Daya Air, keduanya telah saling 

bertukar informasi dan pengalaman 

antara Dinas Teknis Rotterdam dengan 

Dinas Teknis DKI Jakarta, yang 

didukung oleh Kementerian Teknis dari 

Pemerintah Belanda dan Indonesia. 

“Contohnya seperti manajemen 

sumber daya air, perencanaan tata ruang 

dan infrastruktur, serta pengembangan 

pelabuhan, terutama dalam konteks 

pengembangan National Capital 

Integrated Coastal Development 

(NCICD),” tambahnya. 

Hubungan Jakarta-Rotterdam telah 

terjalin sejak tahun 1986 dan kerjasama 

telah dilaksanakan di bidang sistem 

manajemen informasi, pengelolaan 

sampah, manajemen sumber daya air, 

serta manajemen museum. 

Langkah konkretnya dari perjanjian 

ini yakni akan dikirim beberapa staf 

Pemprov DKI Jakarta ke Rotterdam 

untuk mempelajari beberapa hal. 

Mereka akan mempelajari pengetahuan 

manajemen sumber daya air kota 

besar, perencanaan tata ruang sekaligus 

infrastruktur serta pengembangan 

pelabuhan. 

Meski demikian, Jokowi belum 

mengetahui teknis kerja sama tersebut, 

terutama menyangkut jumlah orang 

yang akan dikirim, dari dinas mana 

saja, dan sebagainya. “Saya ingin kirim 

sebanyak-banyaknya agar mindset-nya 

menuju Jakarta ke lebih baru. Karena 

apapun mereka jauh lebih 

berpengalaman daripada kita,” 

ujarnya. 

Diakui Jokowi, Jakarta 

terlambat dalam melakukan 

penanganan banjir. Padahal 

blueprint penanganan sudah 

ada. Menurutnya, diperkirakan 

butuh waktu 10-15 tahun 

untuk dapat menyelesaikan 

masalah banjir di Jakarta. 

Sebab, Nederland sendiri 

butuh waktu hingga 200 

tahun. “Jangan harap setahun 

kita bebas banjir. Sebetulnya 

kalau kita kerja kenceng, 10-15 tahun 

itu sudah bisa. Ini selain Giant Sea Wall 

lho ya,” ucapnya. 

Jokowi juga berharap penanganan 

banjir ini mendapatkan dukungan dari 

provinsi lain. Karena Jakarta adalah 

hilir dari 13 sungai, sementara hulunya 

berada di kawasan sekitar Jakarta. “Tapi 

sekali lagi itu juga tergantung provinsi 

yang di atas. Tergantung provinsi lain,” 

tegasnya. 

Walikota Rotterdam, Ahmed 

Aboutaleb, mengapresiasi positif 

kerjasama tersebut. Menurutnya, 

dengan cara pertukaran informasi 

bagaimana manajemen pengendalian 

banjir yang baik, pihaknya dapat 

membantu Jakarta keluar dari masalah 

banjir. 

“Saya percaya Jakarta bisa. Jakarta 

itu kota yang kuat, Indonesia negara 

yang bagus. Kita pun hanya bisa 

membantu dalam hal pertukaran 

informasi,” tandasnya. (beritajakarta. 

com) 

Badan usaha yang 

Sanksi administratif Pasal 131 ayat (1) 

terbukti melkaukan berupa uang paksa 

usaha pengelolaan paling sedikit 

smapah tanpa izin 

Rp.5.000.000,00 

(lima juta rupiah) 


Rp.10.000.000,00 

(sepuluh juta rupiah) 

dengan ketentuan 

wajib memproses Izin 

Usaha Pengelolaan 

56 

Sampah 

Media Jaya • Nomor 02 Tahun 2013 Media Jaya • Nomor 02 Tahun 2013 57

sosial 

Anak Jalanan 

di Angkutan Umum 

Anak-anak jalanan acap naik-turun angkutan umum, 

baik bus besar maupun bus sedang. Keberadaan 

mereka dianggap sangat mengganggu kenyamanan 

penumpang. 

Di dalam angkutan umum 

tersebut mereka mengamen, namun 

belakangan banyak yang hanya berorasi 

dengan tujuan minta uang kepada para 

penumpang. Nadanya penuh ancaman, 

dengan mengumbar kata-kata yang 

tidak sopan. Orasinya kurang lebih 

seperti ini : 

“Bapak-ibu-0om-tante, kami hadir 

di sini bukan untuk menodong atau 

mencopet, tapi kami hanya berharap 

belas kasihan bapak-ibu-oom dan 

tante uang seribu atau dua ribu untuk 

membeli nasi bungkus.. Bukan kami 

pemalas, bukan kami tak mau kerja, 

tetapi di Jakarta ini sulit mendapatkan 

pekerjaan. Kami cuma butuh 

makan……minum……merokok,” 

teriaknya . 

Sementara teman lainnya di 

pintu depan atau belakang menyahut 

pula, “Ya bapak, ibu, tante, oom, kami 

hanya butuh makan. !” Merweka pun 

terus mengoceh dengan kata-kata yang 

tak enak didengar. “Bapak, ibu, oom 

dan tante tidak akan menjadi miskin 

hanya mengeluarkan uang seribu atau 

dua ribu.” 

Mereka lalu menadahkan 

tangannya kepada setiap penumpang. 

Jika tidak diberi atau dicueki, kadang 

mereka ganti memelototi, atau 

tangannya tetap menengadah. Ada 

pula yang mengaku mantan residivis. 

Kata-katanya seperti ini, “Kami 

bukan ingin menjambret. Bukan 

ingin menodong. Kami tidak ingin 

mengulangi masa lalu yang kelam. Di 

penjara ternyata menyakitkan. Kami 

hanya mengharapkan belas kasihan. 

Harga diri Anda akan sangat terhormat 

kalau rela memberikan uang recehan 

kepada kami untuk makan. Mati tidak 

membawa harta,” 

Jika Anda biasa naik angkutan 

umum, maka perilaku anak jalanan 

seperti itu akan Anda jumpai. Cobalah 

naik Metro Mini dari terminal Blok M 

jurusan Ciledug, atau Kopaja jurusan 

Meruya-Kalideres atau Fatmawati - 

Pondok Labu. Ketika angkutan umum 

itu mulai memasuki Jl Melawai Raya, 

anak-anak jalanan atau anak-anak punk 

itu mulai mengganggu ketenangan 

penumpang sampai Jl Barito. Dari Jl 

Barito, ganti kelompok lain sampai 

Anak-anak jalanan, acap mengganggu ketertiban umum. Selain mengamen, kadang mereka 

juga meminta-minta bahkan agak memaksa terhadap para penumpang angkutan umum. 

Pasar Mayestik. Dari Pasar Mayestik 

muncul kelompok baru sampai Velbak, 

ganti kelompok baru lagi sampai Pasar 

Cipulir. Dari Cipulir sampai Cileduk 

(C BD), tak terhitung anak jalanan 

naik turun Metro Mini. Demikian pula 

sebaliknya. Penumpang benar-benar 

dibuat tidak nyaman sampai terminal 

Blok M. 

“Yang bikin kesal, cara 

memintanya setengah memaksa. Dari 

mulutnya bahu minuman keras dan 

rokok. Bukan kita tak mau peduli, tapi 

tingkah laku mereka sering membuat 

sebel. Kata-katanya tidak etis dan 

cenderung menyindir,” kata Widya (27) 

seorang karyawati sebuah perusahaan 

property, 

Ungkapan Widya dibenarkan Ibu 

Mirawati (42), karyawan sebuah rumah 

sakit swasta di Kebayoran Baru yang 

kebetulan tujuannya sama, ke Blok M. 

Di dalam bus, masuklah anak-anak 

dengan model ala punk. Orasinya 

tentu menyebalkan. 

Di Jakarta ini, katanya, banyak 

wanita cantik jual diri. Banyak wanita 

cantik jadi isteri simpanan pejabat 

tinggi. Banyak yang menumpuk harta 

hasil korupsi. Hasil korupsi tidak akan 

dibawa mati. Lebih baik recehannya 

berikan pada kami untuk membeli 

sebungkus nasi. “Kami lapar bapak-ibuoom 

dan tante.” Begitulah, ujungujungnya 

minta duit. 

Anjal Liar 

Situasi semacam ini bukan hanya 

terbatas di wilayah Jakarta Selatan, 

tetapi sudah merata di lima wilayah 

Jakarta. Mereka adalah anak-anak 

jalanan liar yang tak jelas identitasnya. 

Kepala Dinas Sosial, H Kian Kelana 

mengutarakan, Dinas Sosial telah 

berulangkali merazia mereka, 

menampung, dan membina mereka di 

sebuah panti di Kedoya, Jakarta Barat. 

Ternyata mengalami banyak kendala. 

Butuh kesabaran untuk mengajak 

mereka disiplin. Bahkan disuruh mandi 

pun susah. 

“Untuk mengajarkan mereka 

hidup disiplin, mungkin perlu 

pembinaan dengan gaya militer. Tetapi 

cara itu belum dilakukan, baru wacana. 

Karen a, untuk menerapkan pendidikan 

seperti itu kami harus memikirkannya 

secara cermat,” tutur Kian Kelana. 

Berbeda dengan anak-anak jalanan 

yang dibina di rumah singgah. Mereka 

lebih santun. Karena mereka diberikan 

pengarahan dan pembinaan secara 

intensif oleh pengelola rumah singgah. 

Itu dapat dilihat dari kemampuan 

mereka ketika menggelar kreativitas 

seni dan budaya di Dunia Fantasi yang 

dihadiri Gubernur DKI Jakarta, Joko 

Widodo akhir Agustus lalu. 

“Hingga sekarang, Pemprov DKI 

Jakarta melalui Dinas Sosial masih 

memberikan tabungan sebesar Rp 1,5 

juta/ tahun kepada anak-anak jalanan 

yang masih bersekolah,” tutur Kasi 

Pembinaan Anak Jalanan Dinas Sosial 

DKI Jakarta, Vivi Kafilatul S Sos. 

Pengamat Sosial Universitas 

Indonesia, Erlangga Masdiana 

mengatakan, titik rawan anak jalanan 

dan penyandang masalah kesejahteraan 

sosial (PMKS) di Jakarta masih sangat 

banyak. Setidaklnya, ada 48 titik 

rawan tersebar di lima wilayah kota 

administrasi. 

“Jika terus dibiarkan, masalah ini 

akan membawa dampak sosial yang 

merugikan banyak pihak. Banyaknya 

jumlah anak jalanan dan PMKS dapat 

memicu tindak kriminal serta dampak 

buruk lainnya,” papar Erlangga. 

Menurutnya, penyelesainnya harus 

dilakukan antarinstansi pemeruntah 

dan antarpemerintah daerah. “ Harus 

terintegrasi. Selama ini penangannanya 

terpisah-pisah. Razia yang dilakukan 

Pemprov DKI Jakarta, harus dilakukan 

secara rutin,” tambahnya. 

Erlangga menambahkan, anakanak 

jalanan bergaya punk tidak 

bisa hanya diberi keteram pilan. 

Pemerintah harus memberikan 

modal dan pengetahuan ekonomi. 

Misalnya, tentang kondisi pasar 

untuk produk usaha mikro, kecil, dan 

menengah. Kalau hanya dipulangkan ke 

kampung halaman atau sekadar diberi 

ketrampilan, tidak akan menyelesaikan 

masalah. Selain itu, sistem administrasi 

kependudukan harus diperbaiki, 

dengan membuat sistem pengendalian 

penduduk. Dengan begitu, arus 

urbanisasi dapat dikendalikan. 

Dorong partisipasi swasta 

Gubernur DKI Jakarta, Joko 

Widodo juga mengaku banyaknya 

anak jalanan dan PMKS yang 

menyerbu Jakarta, membuat Ibu 

Kota tampak kumuh dan semrawut. 

Karena itu, gubernur meminta agar 

Satpol PP bekerja profesional dan 

tegas membantu Dinas Sosial dalam 

menangani anak jalanan dan PMKS. 

Tegas tetapi tidak boleh galak. 

Kepala Satpol PP DKI Jakarta, 

Kukuh Hadi Santoso yang ditemui di 

lapangan mengatakan, pihaknya selalu 

mengerahkan aparatnya ke lapangan 

berkoordinasi dengan Dinas Sosial 

dan berbagai instansi terkait. Pada 

bulan Ramadhan lalu, sebanyak 1.500 

personil dikerahkan. 

“Para personel itu kami turunkan 

di beberapa titik rawan anak jalanan 

dan PMKS di ibu kota,“ kata kukuh. 

Titik rawan itu antara lain perempatan 

Matraman, perempatan Pramuka, 

perempatan Coca-cola Cempaka 

Putih, perempatan Kelapa Gading, 

perempatan Taman Mini Indonesia 

Indah (TMII), perempatan Fatmawati 

dan perempatan Mampang-Kuningan. 

“Mereka biasanya di-drop di 

suatu titik, dan akan dijemput kembali 

sesuai dengan waktu yang ditetapkan 

koordinatornya. Semua yang ada akan 

ditertibkan, termasuk koordinatornya,” 

ucapr Kukuh lagi. 

Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI 

Jakarta, Triwisaksana mengatakan, 

Pemprov DKI Jakarta harus dapat 

mendorong partisipasi swasta dalam 

menangani masalah sosial di Jakarta 

melalui program corporate social 

responsibility (CSR) yang dimiliki 

setiap perusahaan. 

“Perusahaan harujs punya 

kepedulian sosial sebagai bentuk 

tanggung jawab terhadap kota yang 

ditempatinya,” tutur Sani, panggilan 

akrab Triwisaksana. RCW 


Jakarta Siap Hadapi 

ASEAN Economic Community 

Dalam rangka pembentukan masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) 2015, 

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menggagas pertemuan multilateral 

antara Gubernur/Walikota ibukota negara ASEAN, 18-19 September 2013 lalu. 

Sebanyak 110 orang delegasi dari 10 ibukota negara anggota ASEAN hadir 

dalam pertemuan yang bertema “ASEAN Goes Local: Contributing to ASEAN 

Community 2015”. 

Joko Widodo mengatakan, 

pertemuan para pemimpin ibukota 

negara anggota ASEAN merupakan 

langkah awal untuk membangun 

kerangka institusional yang 

memfasilitasi peran aktif pemerintah 

daerah di seluruh negara anggota 

ASEAN dalam pembangunan 

Komunitas ASEAN (ASEAN 

Community), khususnya dalam rangka 

menghadapi pasar bebas ASEAN tahun 

2015. 

“Kita mengajak setiap pimpinan 

ibukota negara se-ASEAN untuk 

bersiap diri dan mampu beradaptasi 

dalam menghadapi perubahan besar 

yang terjadi, khususnya di bidang 

perekonomian kawasan Asia Tenggara” 

ujarnya. 

Ia menambahkan, komunitas 

ekonomi ASEAN akan mengubah 

Asia Tenggara menjadi kawasan yang 

mengaplikasikan perdagangan bebas 

dengan alur produk dan jasa, investasi, 

tenaga kerja terampil dan modal yang 

juga bebas di antara sesama negara 

anggota ASEAN. Dampak, tantangan, 

dan peluang yang dihasilkan oleh 

integrasi regional di kawasan Asia 

Tenggara pada tingkat Pemerintah 

Daerah perlu dibahas lebih lanjut, 

khususnya peluang dan kontribusi dari 

kota-kota di seluruh negara anggota 

ASEAN dalam mewujudkan tujuan 

pembentukan dan implementasi 

kebijakan ASEAN. 

Andalan 

“Starting point” kesiapan Jakarta 

setidaknya tercermin dari proses 

penataan para pedagang kaki lima 

(PKL) di kawasan Tanah Abang. 

Perlahan tapi pasti kawasan Tanah 

Abang yang dulu semrawut kini 

mulai tertib dan tertata. Pemprov 

DKI sendiri memiliki harapan 

besar agar Pasar Tanah Abang bisa 

diandalkan dalam menghadapi ASEAN 

Economic Community (AEC) pada 

2015 mendatang. Dengan sejumlah 

pembenahan yang dilakukan di 

segala bidang, Pemprov DKI Jakarta 

siap menjadikan Pasar Tanah Abang 

memilik nilai jual sehingga tidak kalah 

dengan pasar-pasar di negara-negara 

ASEAN. 

Gubernur DKI Jakarta, Joko 

Widodo mengatakan, Tanah Abang 

akan menjadi andalan DKI Jakarta 

dalam menghadapi AEC mendatang. 

Untuk itu, dirinya fokus menata 

kawasan tersebut agar bisa berkembang 

dan siap menghadapi single market 

ASEAN tersebut. Apalagi, harga 

komoditi di Tanah Abang jauh lebih 

murah dibandingan dengan negaranegara 

di Asia Tenggara lainnya. 

Salah satu produk unggulan yang 

akan dipasarkan di Tanah Abang adalah 

baju muslim yang selama ini menjadi 

andalan jualan para pedagang setempat. 

“Banyak produk unggulannya seperti 

busana muslim. Nanti di Tanah Abang 

kalau (single market) dibuka betul bisa 

menyerbu. Karena harganya kalau saya 

bandingkan dengan Kuala Lumpur 

dan Malaysia masih jauh,” kata Jokowi, 

dalam pertemuan Gubernur/Walikota 

se-ASEAN, yang digelar di Jakarta 

pertengahan September lalu. 

Optimis 

Ia optimis jika Indonesia 

khususnya Jakarta memiliki produk 

kompetitif, maka dapat bersaing dalam 

single market tersebut. Namun, batik 

yang telah menjadi warisan budaya 

dunia belum bisa menjadi produk 

unggulan yang dipasarkan, karena 

pasarnya baru ke Malaysia saja. “Kalau 

batik larinya kita hanya ke Malaysia 

saja yang lainnya belum. Tapi semuanya 

tetap bisa, asal kita punya produk 

yang kompetitif, produk daya saing. 

Kita bisa menang,” ujarnya. Beberapa 

instansi seperti Kamar Dagang dan 

Industri (Kadin) Indonesia, Real Estate 

Indonesia (REI), serta Himpunan 

Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) 

akan digandeng oleh Pemprov DKI 

Jakarta untuk sosialisasi AEC ini. 

Diharapkan melalui instansi tersebut 

masyarakat siap menghadapi single 

market pada 2015 mendatang. 

“Kesiapan masyarakat itu yang bahaya, 

untuk itu harus disiapkan. Kita lakukan 

sosialisasi melalui instansi terkait,” 

ucapnya. DHN 


ekonomi 

Inflasi DKI Jakarta 

Capai 0.95 Persen 

Harga-harga di DKI Jakarta mengalami inflasi 0.95 persen pada bulan Agustus 2013. 

Sedangkan inflasi nasional mencapai 1.12 persen. Laju inflasi tahun 2013 mencapai 

6,83persen dan laju inflasi dari tahun ketahun DKI Jakarta 8,57 persen. 

Inflasi yang terjadi pada bulan 

Agustus 2013, terutama disebabkan 

naiknya harga-harga pada kelompok 

sandang. Seluruh kelompok mengalami 

kenaikan indeks yaitu kelompok 

sandang 2,59 persen; kelompok bahan 

makanan 1,60 persen; kelompok 

transpor, komunikasi dan jasa keuangan 

0,99 persen; kelompok makanan jadi, 

minuman, rokok dan tembakau 0,69 

persen; kelompok perumahan, air, 

listrik, gas & bahan bakar 0,42 persen; 

kelompok kesehatan 0,25 persen; dan 

kelompok pendidikan, rekreasi dan olah 

raga 0,03 persen. 

Beberapa komoditi yang 

memberikan sumbangan inflasi cukup 

besar antara lain: emas perhiasan 

(0,2390 persen); angkutan antar kota 

(0,1675 persen); tariflistrik (0,0882 

persen); kentang (0,0499 persen); 

mie (0,0357 persen); kelapa (0,0354 

persen); tomat (0,0268 persen); 

empek-empek (0,0208 persen); 

ayam goreng (0,0190 persen); melon 

(0,0183 persen); tahu mentah (0,0181 

persen); semangka (0,0180 persen); 

ayam hidup (0,0163 persen); tempe 

(0,0162 persen); kue basah (0,0150 

persen); cabe merah (0,0149 persen); 

petai (0,0122 persen); bayam (0,0116 

persen); tarif gunting rambut pria dan 

anggur masing-masing (0,0108 persen); 

kacang panjang (0,0105 persen); ikan 

mas (0,0104 persen); beras (0,0089 

persen); tongkol (0,0084 persen); 

daging ayam kampong dan ikan 

kembung/gembung masing-masing 

(0,0077 persen); udangb asah (0,0068 

persen); pasir (0,0066 persen); bensin 

(0,0063 persen); danes (0,0061 persen). 

Pada bulan Agustus 2013, 

dari 66 kota yang diteliti seluruh 

kota mengalami inflasi. Kota yang 

mengalami inflasi tertinggi adalah kota 

Sorong 6,47 persen dan kota yang 

mengalami inflasi terendah adalah 

kota Pangkal Pinang 0,15 persen. 

Kota Jakarta menempati urutan ke 

42 tertinggi dari seluruh kota yang 

mengalami inflasi. 

Ekspor dan Impor 

Nilai ekspor non migas melalui 

DKI Jakarta bulan Juli 2013 mencapai 

4.476,22 juta dollar Amerika, 

meningkat 15,76 persen dari nilai 

ekspor bulan Juni 2013 yang mencapai 

3.866,86 juta dollar Amerika, demikian 

pula bila dibandingkan dengan nilai 

ekspor bulan yang sama tahun 2012, 

nilai ekspor bulan Juli 2013 lebih tinggi 

5,89 persen. 

Ekspor yang mempunyai 

pengaruh besar dan langsung terhadap 

perekonomian Jakarta adalah ekspor 

atas produk-produk yang dihasilkan 

oleh unit usaha yang berdomisili di 

wilayah DKI Jakarta dan diekspor 

melalui pelabuhan DKI Jakarta 

maupun ekspor produk DKI Jakarta 

yang diekspor melalui pelabuhan lain 

seperti Lampung, Jawa Tengah dan 

JawaTimur, dan lain-lain. Rangkaian 

proses produksi maupun jalur distribusi 

mulai dari penanganan bahan baku 

untuk diproses hingga menjadi 

komoditi siap ekspor, seluruh kegiatan 

itu akan menciptakan lapangan kerja 

dan sekaligus akan men-generate 

income di DKI Jakarta. 

Nilai ekspor produk-produk 

DKI Jakarta bulan Juli 2013 mencapai 

994,61 juta dollar Amerika, meningkat 

13,78 persen dari bulan Juni 2013 

yang mencapai 874,19 juta dollar 

Amerika, namun lebih rendah 3,49 

persen bila dibandingkan dengan 

nilai ekspor bulan yang sama tahun 

sebelumnya. Kontri busi nilai ekspor 

produk-produk DKI Jakarta terhadap 

total nilai ekspor yang melalui DKI 

Jakarta bulan Juli 2013 mencapai 22,22 

persen, turun 0,39 poin dari kontribusi 

bulan sebelumnya yang mencapai 22,61 

persen. 

Bulan Juli 2013, negara yang 

menjadi pasar utama di masing-masing 

kawasan adalah Singapura untuk 

kawasan ASEAN dengan nilai ekspor 

100,06 juta dollar Amerika; Hongkong 

untuk kawasan Asia dengan nilai ekspor 

75,45 juta dollar Amerika; Amerika 

Serikat untuk kawasan Amerika dengan 

nilai ekspor 115,00 juta dollar Amerika; 

dan Australia untuk kawasan Australia 

dan Oceania dengan nilai ekspor 19,91 

juta dollar Amerika. Secara keseluruhan, 

total ekspor kedua belas Negara 

tujuan utama pada bulan Juli 2013 

meningkat 12,11 persen dibandingkan 

dengan bulan sebelumnya, namun jika 

dibandingkan dengan bulan yang sama 

tahun sebelumnya, total ekspor kedua 

belas Negara tujuan utama mengalami 

penurunan 4,89 persen. 

Sementara itu, untuk impor 

melalui DKI Jakarta bulan Juli 2013 

atas dasar CIF (cost, insurance & 

freight) mencapai 8.579,00 juta dollar 

Amerika, naik 10,53 persen dari nilai 

impor bulan Juni 2013 yang mencapai 

7.761,89 juta dollar Amerika, namun 

lebih rendah 2,07 persen dibandingkan 

dengan bulan Juli tahun 2012. Nilai 

impor melalui DKI Jakarta bulan Juli 

2013 yang mencapai 8.579,00 juta 

dollar Amerika terdiri dari nilai impor 

melalui Kawasan Berikat 1.415,44 juta 

dollar Amerika dan di Luar Kawasan 

Berikat 7.163,56 juta dollar Amerika, 

dengan kontribusi terhadap total impor 

masing-masing 16,50 persen dan 83,50 

persen. 

Pada bulan Juli 2013, impor 

delapan (8) golongan barang utama 

mengalami peningkatan dibandingkan 

bulan sebelumnya, peningkatan terbesar 

terjadi pada mesin-mesin/pesawat 

mekanikya itu 275,65 juta dollar 

Amerika; kendaraan dan bagiannya 

123,39 juta dollar Amerika; plastic 

dan barang dari plastik 118,75 juta 

dollar Amerika; besi dan baja 117,20 

juta dollar Amerika; bahan kimia 

organik 48,33 juta dollar Amerika; 

benda-benda dari besi dan baja 20,90 

juta dollar Amerika; perangkat optik 

17,31 juta dollar Amerika; dan kapas 

5,76 juta dollar Amerika. Sementara 

dua (2) golongan barang utama (HS 

2 Digit) impor melalui DKI Jakarta 

mengalami penurunan dibandingkan 

bulan sebelumnya. Penurunan tersebut 

terjadi pada kendaraan bermotor/ 

komponen, terbongkar 4,49 juta dollar 

Amerika; danmesin/peralatan listrik 

yang mengalami penurunan 4,31 juta 

dollar Amerika. NR. 


ekonomi 

Perekonomian DKI Jakarta 

Tumbuh 2,2 Persen 

Pere konomian DKI Jakarta pada triwulan II/2013 

yang diukur berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 

2000 menunjukkan pertumbuhan sebesar 2,2 persen 

dibandingkan nilai triwulan I/2013 (q to q). 

Dari sisi lapangan usaha, 

pertumbuhan tersebut didorong oleh 

hamper semua sector ekonomi kecuali 

sector pertambangan dan penggalian. 

Pertumbuhan terbesar dicapai oleh 

sector konstruksi (3,6persen). Dari sisi 

pengeluaran, pertumbuhan tersebut 

disebabkan oleh naiknya konsumsi 

pemerintah (25,9 persen) dan 

pembentukan modal tetap bruto (6,6 

persen). 

PDRB triwulan II/2013 bila 

dibandingkan dengan triwulan yang 

sama tahun sebelumnya (y on y) 

mencerminkan perubahan tanpa 

dipengaruhi oleh factor musim. PDRB 

DKI Jakarta secara total tumbuh 6,3 

persen. Pertumbuhan tertinggi dicapai 

oleh sector pengangkutan-komunikasi, 

yakni sebesar 11,4 persen, kemudian 

diikuti sector jasa-jasa sebesar 7,4 

persen, sector perdagangan-hotelrestoran 

sebesar 7,2 persen, sector 

konstruksi sebesar 6,3 persen, sector 

keuangan-real estat-jasa perusahaan 

sebesar 5,4 persen, sector listrik-gasair 

bersih sebesar 2,6 persen, sector 

industry pengolahan sebesar 1,5 persen, 

dan sector pertanian sebesar 0,7 persen. 

Sementara sector pertambanganpenggalian 

tumbuh di bawah nol 

persen, yaitu sebesar minus 0,7 persen. 

Secara kumulatif, PDRB DKI 

Jakarta semester pertama tahun 2013 

tumbuh 6,4 persen dibandingkan 

semester pertama tahun 2012. Sektor 

pengangkutan dan komunikasi masih 

menjadi sector dengan pertumbuhan 

tertinggi, yaitu sebesar 11,4 persen. 

Setelah itu diikuti sector jasa dan sector 

perdagangan-hotel-restoran, yang 

masing-masing tumbuh 7,4 persen dan 

7,2 persen. 

Kajian lain yang menarik 

untuk dicermati adalah besarnya 

sumbangan masing-masing sector 

dalam menciptakan laju pertumbuhan 

ekonomi di DKI Jakarta selama periode 

tertentu. Sektor-sektor ekonomi 

dengan nilai nominal besar tetap akan 

menjadi penyumbang terbesar bagi 

pertumbuhan ekonomi meskipun 

pertumbuhan sektor yang bersangkutan 

relative kecil. Begitu pula sebaliknya. 

Pada triwulan II/2013, 

pertumbuhan yang capai oleh PDRB 

DKI Jakarta terutama didorong oleh 

sumber pertumbuhan yang diberikan 

oleh sector perdagangan-hotel-restoran 

dan sector keuangan-real estat-jasa 

perusahaan. Selanjutnya diikuti oleh 

sector pengangkutan-komunikasi, 

sector jasa-jasa, sector konstruksi, dan 

sector industry pengolahan. 

Sensus Pertanian 

Berdasarkan hasil Sensus Pertanian 

DKI Jakarta tahun 2013, Jakarta 

Barat, Jakarta Utara, dan Jakarta Timur 

merupakan tiga kota administrasi 

di DKI Jakarta yang mempunyai 

jumlah rumah tangga usaha pertanian 

terbanyak, yaitu masing-masing 3.289 

rumah tangga, 2.966 rumah tangga, 

dan 2.841 rumah tangga. Sementara 

itu, Kota Administrasi Jakarta Pusat 

merupakan wilayah yang paling 

sedikit jumlah rumahtangga usaha 

pertaniannya, yaitu 180 rumahtangga. 

Berdasarkan angka sementara hasil 

pencacahan lengkap Sensus Pertanian 

2013, jumlah rumahtangga usaha 

pertanian di Provinsi DKI Jakarta 

mengalami penurunan sebanyak 

39.891 rumahtangga, yaitu dari 52.178 

rumahtangga pada tahun 2003 (Sensus 

Pertanian 2003) menjadi 12.287 

rumahtangga pada tahun 2013, yang 

berarti menurun 76,45 persen dalam 

satu dasawarsa terakhir. Persen tase 

penurunan tertinggi terjadi di Kota 

Adm. Jakarta Pusat 93,38 persen dan 

persentase penurunan terendah terjadi 

di Kota Adm. Jakarta Utara 51,15 

persen. 

Jumlah perusahaan pertanian 

berbadan hokum dan jumlah nonrumahtangga 

usaha pertanian di 

Provinsi DKI Jakarta masing-masing 

sebanyak 36 unit dan 26 unit. Jumlah 

perusahaan pertanian berbadan hokum 

terbanyak berlokasi di Kota Adm. 

Jakarta Pusat yaitu 15 perusahaan dan 

paling sedikit di Kabupaten Kepulauan 

Seribu yaitu 2 perusahaan. Sedangkan 

jumlah non rumahtangga usaha 

pertanian terbanyak terdapat di Kota 

Adm. Jakarta Selatan, yaitu 8 unit dan 

wilayah yang tidak memiliki usaha 

tersebut adalah Kabupaten Kepulauan 

Seribu. 

Jumlah Perusahaan Pertanian 

Berbadan Hukum selama sepuluh 

tahun terakhir mengalami penurunan. 

Berdasarkan hasil ST 2003 di DKI 

Jakarta terdapat 48 perusahaan 

berbadan hukum, sementara dari hasil 

ST 2013 hanya tinggal 36 perusahaan 

yang melakukan kegiatan. Dengan 

demikian, jumlah perusahaan berbadan 

hukum di DKI Jakarta turun 25 persen 

selama sepuluh tahun terakhir 

Sapi dan Kerbau 

Pelaksanaan Pendataan Sapi 

Potong, Sapi Perah, dan Kerbau (PSPK) 

2011 yang dilaksanakan serentak di 

seluruh Indonesia mulai 1-30 Juni 2011 

oleh BPS bekerjasama dengan Ditjen 

Peternakan dan Kesehatan Hewan 

Kementerian Pertanian mencatat 

populasi sapi dan kerbau kondisi 1 Juni 

2011 di Provinsi DKI Jakarta mencapai 

4.611 ekor. Sementara itu, dari hasil 

Sensus Pertanian 2013, populasi sapi 

dan kerbau mencapai 4.997 ekor, 

sehingga dalam periode 2011 sampai 

2013 mencatat pertumbuhan 8,37 

persen. 

Berdasarkan hasil Sensus Pertanian 

2013 di Provinsi DKI Jakarta menurut 

wilayah, populasi sapi dan kerbau 

paling banyak dijumpai di Kota Adm. 

Jakarta Selatan 2.244 ekor, kemudian 

Kota Adm. Jakarta Timur 1.965 ekor, 

dan Kota Adm. Jakarta Barat 616 ekor. 

Sementara itu, kota yang memiliki sapi 

dan kerbau paling sedikit adalah Kota 

Adm. Jakarta Pusat dengan populasi 63 

ekor. 

Jika dibandingkan populasi tahun 

2003, Kota Adm. Jakarta Selatan, 

Jakarta Utara dan Jakarta Barat 

mencatat peningkatan masing-masing 

20,58 persen, 29,76 persendan 4,94 

persen. Sebaliknya Kota Adm. Jakarta 

Pusat dan Jakarta Timur mencatat 

penurunan populasi masing-masing 

-8,70 persen dan -2,24 persen. NR 


seni & budaya 

Meriah, Lebaran Betawi 

di Silang Monas 

makan semua, bisa pecah perut saya,” 

kantanya seraya tertawa. 

Pada Lebaran Betawi tahun-tahun 

sebelumnya, yang menjadi tuan rumah 

bergantian selalu dari enam wilayah 

DKI. Untuk lebih mengefisienkan 

penyelenggaraan nya, Gubernur 

DKI Joko Widodo pun menggagas 

agar Lebaran Betawi tahun 2013 ini 

diadakan di Monas agar masyarakat luas 

juga bisa mengetahui budaya Betawi 

dalam berlebaran.. 

Meriah. Itulah suasana Lebaran Betawi tahun 1434 Hijrah ini. 

Pagi itu hadir karyawan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Para 

pria berpakaian koko berkalung sarung, khas busana Betawi. 

Kaum ibu mengenakan kebaya warna-warni lengkap dengan 

kerudungnya. 

Di area Monas, tempat 

berlangsungnya Lebaran Betawi, 

ondel-ondel berdiri tegak di setiap 

sudut, dan umbul-umbul pun 

berkibaran disana sini. Lebaran Betawi 

yang sudah berlangsung beberapa 

tahun belakangan ini, baru tahun 

ini berlangsung di silang Monumen 

Nasional, selama dua hari, Sabtu (31/8 

dan Minggu (1/9). 

Suasana seperti itu tak ubahnya 

suasana Lebaran ala orang Betawi. 

Setiap kali Lebaran tiba, orang Betawi 

menyediakan aneka panganan khas 

Betawi untuk hantaran kepada kerabat. 

Pemandangan yang sangat lazim saat 

Lebaran adalah baju baru aneka warna 

dengan buah tangan terlihat hilir 

mudik di jalan-jalan. Bisa dipastikan, 

orang Betawi itu sedang silaturahim 

ke handai tolan atau kerabat dekat. 

Biasanya mereka mengunjungi kerabat 

yang dituakan. 

Suasana seperti itu tampaknya 

yang ingin dihadirkandalam 

Lebaran Betaw. Itu sebabnya 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 

menggelar Lebaran Betawi yang 

penyelenggaraannya dibuat menyerupai 

Lebaran di kampung-kampung orang 

Betawi, lengkap dengan ciri khas 

bangunan dan ornamennya. 

Lebaran Betawi dibuat seperti 

berada dalam satu kampung Betawi. 

Karenanya setiap wilayah DKI Jakarta 

memiliki area tersendiri di Lebaran 

Betawi yang di dalamnya terdiri dari 

beberapa rumah atau stan. Setiap 

kampung akan terpampang di gerbang 

utamanya tulisan Kampung Jakarta 

Timur, Pusat, Selatan, Barat, Utara dan 

Kepulauan Seribu. 

Setiap kampung wilayah tersebut 

menyajikan makanan khas dan 

tak ketinggalan panggung hiburan 

budaya Betawi. Pada setiap kampung 

terlihat ramai. Mereka keluar masuk 

mengenakan pakaian khas Jakarta, 

Sadrah dan berkebaya yang notabene 

adalah jajaran perangkat pemerintahnya 

berbaur dengan masyarakat umum 

lainnya. 

Makanan khas Betawi sudah 

barang tentu menjadi pelengkap yang 

ada dir semua kampung Lebaran 

Betawi. Ada wajik, kembang goyang, 

soto mie, bir pletok dan tak ketinggalan 

kerak telor. 

Sejak pagi, di hari Minggu yang 

cerah itu suasana Lebaran Betawi di 

Monas tampak semarak. Para warga 

“kampung” menanti kedatangan 

Wagub DKI Jakarta, Basuki Tjahaja 

Purnama yang dijadwalkan akan 

berlebaran di setiap kampung pada 

Lebaran Betawi hari pertama. 

Kedatangannya disambut Liong 

dan Ondel-ondel. Basuki pun langsung 

memasuki kampung Kepulauan Seribu 

yang merupakan tuan rumah Lebaran 

Betawi 2013 ini. Basuki mengenakan 

busana sadariah putih lengkap dengan 

kain sarung cokelat yang dikalungkan 

di leher. Ia langsung menyapa dan 

menyalami sejumlah warga. 

Dari kampung kepulauan 

Basuki selanjutnya melangkah ke 

kampung wilayah Jakarta Utara. Di 

rumah panggung bergaya Betawi itu, 

ia disuguhi berbagai makanan khas 

Betawi, seperti kerak telor, wajik, 

kembang kelapa, akar kelapa, dan 

buah-buahan lokal seperti rambutan 

serta jambu bol. 

Kemudian dilanjutkan melihatlihat 

Kecamatan Tanjung Priok. Bir 

pletok pun disuguhkan. Tak lama 

kemudian mantan Bupati Belitung 

Timur itu keluar dan melihat kampung 

Kecamatan Cilincing dan Kecamatan 

Pademangan. 

Di kampung tersebut ia disambut 

tarian barongsai. “Hari ini saya 

mengunjungi semua wilayah di DKI 

Jakarta dengan cepat. Tapi saya tidak 

bisa makan di semua stan ya. Kalau saya 

Gubernur Berpantun 

Penyelenggaraan Lebaran Betawi 

tahun ini sangat kental dengan unsur 

budaya. Bahkan Gubernur DKI Jakarta 

Joko Widodo yang berasal dari Solo 

pun melantunkan pantun Betawi 

dengan logat Betawi. 

“Beli jahe tambah merica, bikin 

manisan pake kapulage” 

“Hati aye amatlah bahagia, rayain 

Lebaran ame keluarge” 

Tidak hanya itu rangakaian 

pantun berikutnya ia selipkan diantara 

kalimat sambutannya saat membuka 

Lebaran Betawi. Di antaranya saat 

ia menyebut tema Lebaran Betawi, 

“Lebaran Betawi 1434 Berpadu 

Wujudkan Jakarta Baru” dengan 

mengucapkan, “Ngarep tema jadi 

itikad kontrak warga bareng-bareng, 

rangkepin sama pemerintah. Bikin 

pondasi juga,” 

“Silaturahim bukan cuma yang 

muda datengin yang tua, tapi semua 

orang yang belum sempet dateng.” 

“Kudu dijadiin tempat belajar 

sama siapa aja yang pengen tahu, 

ningkatin apresiasi seni budaya Betawi”. 

Menurut Joko Widodo, Lebaran 

Betawi merupakan ajang temu muka 

warga Betawi dari berbagai etnis 

yang tersebar di wilayah Jakarta dan 

sekitarnya. Jokowi pada kesempatan 

itu berpesan agar warga menjaga tradisi 

seperti Lebaran Betawi ini. 

Dalam acara itu, Jokowi juga 

menerima hantaran yang isinya antara 

lain, keripik sukun, kue semprong, 

kembang goyang, kue cucur, dan roti 

buaya yang diberikan oleh beberapa 

wali Kota dan camat yang ada di 

Jakarta. 

Unjuk Budaya Betawi 

Pergelaran seni budaya Betawi 

semakin menambah ceria Lebaran 

Betawi kali ini. Di panggung utama 

para artis melantunkan lagu-lagu yang 

diiringi gambang kromong. Lagu-lagu 

khas Betawi yang mungkin jarang 

didengar warga Jakarta dialunkan, 

seperti “Kudu Inget”. Lagu lama ini 

menggiring suasana kehidupan Betawi 

tempo dulu. 

Sementara itu musik gambus juga 

terdengar dari kampung wilayah Jakarta 

Pusat. Kampung lainnya menghadirkan 

musik samrah dan lain-lain.Tidak 

hanya musik dan nyanyian, Betawi juga 

memiliki seni tari. Dipanggung Lebaran 

Betawi itu pun dipentaskan Tarian 

Betawi, di antaranya tarian Topeng 

Samba, tari Nandak Ganjen. Seni tari 

Betawi itu jelas menambah semarak 

Lebaran Betawi. Iini membuktikan 

Betawi memiliki kekayaan seni budaya. 

Selain musik, tari, juga wayang kulit 

khas Betawi. Satu lagi yang tetap eksis 

adalah 

Lenong Betawi 

Menurut Jaya Noin warga Betawi 

asli yang sehari-harinya bekerja sebagai 

pegawai Suku Dinas Kebudayaan 

Jakarta Timur, semua seni Betawi 

itu masih bertahan sampai sekarang. 

Bahkan di lima wilayah Jakarta 

masing-masing seni masih diminati dan 

berusaha dilestarikan oleh i generasi 

muda.Aliefien 


seni & budaya 

Seni Betawi dalam 

Akulturasi Budaya 

Riza Manfaluthi 

Jakarta sudah dikenal secara luas sebagai kota yang kaya. PAD DKI 

Jakarta tertinggi di Indonesia, sekitar Rp 15 triliun pada tahun 2012. Dan 

sebagai ibukota negara dan pusat pemerintahan, sekaligus kota jasa 

dan perdagangan, bahkan industri, Jakarta memiliki segalanya. Gedunggedung 

tinggi dan megah tidak terbilang. Pusat perbelanjaan di pelbagai 

kawasan, gedung pertunjukan dan pusat hiburan pun mudah dicari, baik 

yang berkelas lokal hingga bertaraf internasional. 

Dari aspek lain, perjalanan panjang yang dilalui Jakarta 

selama 486 tahun, sudah pasti juga memiliki berbagai 

kisah historis, termasuk seni budaya Betawi, yang tidak 

lepas dari akulturasi pelbagai budaya, seperti budaya Eropa, 

Cina, Arab, dan lainnya. Sementara pengaruh budaya lokal 

antara lain dari budaya Melayu, Sunda, Jawa, dan lain-lain. 

Dalam buku Data Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI 

Jakarta Tahun 2012, terdapat beberapa genre seni budaya 

Betawi yang mendapat pengaruh kuat dari pelbagai budaya 

tersebut, beberapa diantaranya adalah : 

1. Tari Betawi 

Bentuk tari lama yang ada di Betawi mendapat 

pengaruh cukup kuat dari Sunda terutama pada tarian yang 

biasa dibawakan dalam pertunjukan Topeng Betawi, tari 

Blenggo (Blenggo Rebana maupun Blenggo Ajeng), dan tari 

Uncul yang biasa diselipkan dalam pertunjukan Ujungan 

Betawi. Di kalangan masyarakat Betawi Santri, kegiatan 

menari yang dilakukan perempuan kurang dikehendaki, 

karena itu tari Japin, Samrah, dan Blenggo dilakukan oleh 

kaum laki-laki. 

2. Sastra Budaya Betawi 

Sastra tulis adalah produk masyarakat tulis yang 

lahir setelah masyarakat mengenal tulisan dan teknologi 

percetakan. Sastra lisan mulai muncul 

bersamaan dengan terbentuknya budaya 

Betawi, yang dapat ditemukan di acara tradisi 

Betawi seperti pesta perkawinan, dan sunatan. 

Sedangkan sastra tulisan dihasilkan oleh 

sejumlah penulis sejak abad ke-19. 

Di masa lalu pengarang hikayat dari 

Pecenongan bernama Sapirin bin Usman 

Al Faidil dan Muhammad Beramka, putra 

Sapirin, baru menulis naskah di awal abad 

ke-20. Naskah karya Sapirin berjudul Hikayat 

Nakhoda Asyik. Hasil karya Muhammad Bakir 

yang terkenal adalah Hikayat Merpati Mas. 

Pengarang Betawi yang menulis cerita dalam sastra 

cetak di masa kemerdekaan adalah M. Balfas, S.M. Ardan, 

dan Firman Muntaco. Mereka menulis cerita tentang 

masyarakat Betawi dan kehidupan sehari-hari dalam dua 

bahasa sekaligus, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Betawi. 

Balfas menerbitkan kumpulan cerita dalam Terang Bulan 

Terang di Kali (1955), dan novelet Nyai Dasima (1965), 

yang kemudian diterbitkan ulang oleh penerbit Masup 

Jakarta (2007), dan Firman Muntaco menerbitkan dua seri 

Gambang Jakarta. Di samping itu, juga ada penulis yang 

bukan orang Betawi tetapi menulis cerita dengan dialek 

Betawi seperti Aman Datuk Madjoindo dengan cerita Si Dul 

Anak Betawi (1936). 

Sastra lisan Betawi yang cukup dikenal yaitu: 

a. Buleng atau dongeng tentang kaum kerajaan dan 

kaum bangsawan serta kehidupan sehari-hari. Lakon Buleng 

yang dikenal Gagak Karancang, Telaga Warna, Dalem 

Bandung, Ciung Wanara, dan Raden Gondang. Pengaruh 

Melayu maupun Eropa, agaknya cukup kuat dalam sastra ini. 

b. Sahibul Hikayat adalah jenis sastra lisan yang masih 

bertahan di kalangan masyarakat Betawi, penyampai cerita 

disebut Juru Hikayat. Beberapa juru hikayat yang terkenal, 

antara lain Haji Ja’fat, Haji Ma’ruf, Mohammad Zahid atau 

Wak Jait. Cerita yang disampaikan biasanya berasal dari 

khazanah sastra lisan Timur Tengah “Seribu Satu Malam”. 

c. Rancag atau pantun biasanya berbentuk pantun 

berkait yang secara keseluruhan melukiskan sebuah kisah 

utuh seperti Si Angkri Jago Pasar Ikan. Suatu cerita kadang 

bisa dipanjangkan ditambah dengan lawakan. Rancag 

biasa diiringi dengan orkes Gambang Kromong, yang biasa 

disebut Gambang Rancag. 

3. Teater Tradisional Betawi 

merupakan pertunjukan yang membawakan 

lakon atau cerita, baik dengan atau tanpa tutur 

kata. Ondel-ondel dan gembokan termasuk 

teater tanpa tutur kata. Sementara teater 

dengan tutur kata bisa dibedakan antara teater 

atau lakon, yang ceritanya dituturkan oleh 

seorang yang lebih profesional seperti Sahibul 

Hikayat, dan teater yang ceritanya dimainkan 

oleh sejumlah boneka atau orang seperti 

wayang dan lenong. 

Tentang tradisi atau budaya Betawi yang juga mendapat 

pengaruh Cina adalah busana. Model busana Betawi yang 

tampak kuat mendapat pengaruh Cina adalah busana 

pengantin Betawi. Untuk busana kebaya Betawi khususnya 

encim yang berlengan pendek, juga merupakan pengaruh 

busana Cina. Demikian pula desain-desain busana wanita 

yang bisa kita lihat dari bentuk krah, garis potong untuk 

bagian kancing yang biasanya melintang pada bagian dada 

kiri atau kanan, dan lainnya. Termasuk pilihan warna yang 

dominan merah. 

Akulturasi yang sudah berabad silam antaradua atau 

beberapa budaya bangsa yang saling mempengaruhi, pada 

akhirnya merupakan budaya tersendiri, yang memiliki 

corak baru. Kadang bisa ditelisik dari mana suatu pengaruh 

budaya tersebut berasal, namun kadang sulit “dibedah” 

budaya baru hasil akulturasi tersebut, karena telah 

mengalami perkembangan dan sentuhan-sentuhan kreativitas 

dari pelaku-pelaku budaya itu sendiri. Eksistensi budaya 

Betawi pun tentu tak lepas dari para pengabdi seni dan para 

tokoh masyarakat Betawi khususnya dan tokoh masyarakat 

Jakarta pada umumnya. *** 

68 Media Jaya • Nomor 02 Tahun 2013 Media Jaya • Nomor 02 Tahun 2013 

69

sekilas info 

Dibangun Masjid Raya 

Berkarakter Betawi 

Masjid raya berkarakter Betawi akan dibangun di 

kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat. “Pembangunannya 

akan dimulai tahun ini,“ kata Gubernur DKI Jakarta 

Joko Widodo dalam Halal bil Halal dan Silaturami 

dengan Pengurus Dewan Masjid Indonesia dan Pengurus 

Masjid se-DKI Jakarta, Selasa (20/8) di Masjid Akbar 

Kemayoran, Jakarta Pusat. 

Mengenai konsep masjid raya yang berkarakter 

Betawi seperti apa, kata Jokowi, masih akan 

dikonsultasikan dengan para ulama dan para tokoh 

Betawi. Jokowi juga mengatakan telah menunjukkan 

beberapa masjid tua di Jakarta sebagai referensi. 

“Intinya konsep Betawi, bukan konsep modern, “ 

ucapnya pula. 

Kegiatan silaturahmi ini untuk mempererat 

hubungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI 

Jakarta dengan ulama dan umaro dalam membangun 

Kota Jakarta. Dalam kesempatan itu gubernur juga 

melakukan peletakan batu pertama sebagai tanda 

dimulainya pembangunan Islamic School di lingkungan 

Masjid Akbar. MJ 

Pelayanan KTP Hanya Satu 

Jam 

Pelayanan pembuatan kartu tanda penduduk 

(KTP) di kelurahan yang bisa memakan waktu 

hingga satu hari, diminta Gubernur DKI Jakarta, 

Joko Widodo, agar dipercepat menjadi satu jam saja. 

Begitu pun dengan pembuatan kartu keluarga (KK) 

yang bisa memakan waktu hingga sebulan diminta 

dipangkas maksimal menjadi 3 hari. 

“Di sini cek izin bangunan, pelayanan urusan 

KTP, KK, dan pindah tapi memang harus dipastikan 

bahwa masyarakat itu dilayani atau terlayani. Saya 

lihat di sini ada beberapa yang sudah, seperti KTP 

Penertiban PKL Diusahakan Tak 

Pakai APBD 

Dalam penataan PKL di ibukota, Pemprov DKI 

mengupayakan menggunakan dana yang berasal dari 

sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), bukan 

dari APBD. Dana itu akan diambil dari BUMD seperti 

PD Pasar Jaya dan lain sebagainya. “PD Pasar Jaya ada, 

rekan-rekan PD Pasar Jaya juga ada. Sama seperti rekanrekan 

PD Pasar Jaya, kita mewajibkan mereka untuk 

membangun lima pasar,” kata Wagub DKI Jakarta 

Basuki Tjahaja Purnama di Balaikota, Kamis (15/8). 

1 hari sudah jadi, tapi saya minta harusnya 1 jam 

bisa. Terus KK, tadi saya tanya warga ada yang 1 

bulan, ada yang 1 minggu, saya minta ke Pak Lurah 

agar dipercepat 3 hari paling lama,” kata Jokowi, di 

Kelurahan Pondok Bambu, Jakarta Timur, Kamis 

(18/7). 

Jokowi menegaskan, dirinya tidak ingin 

mendengar alasan banyaknya warga yang 

melakukan permohonan sehingga proses input data 

membutuhkan waktu. “Alasan lama karena kadangkadang 

dari pagi yang minta dilayani banyak, tapi 

saya pikir itu juga bukan alasan. Hanya input data 

kan gampang dan cepet, “ katanya. MJ 

Menurut Basuki, pembangunan lima pasar 

sebagai solusi untuk menampung para PKL yang 

selama ini berdagang di badan jalan sehingga kerap kali 

mengakibatkan kemacetan di ibu kota. “Konsep lima 

pasar yang akan dibangun seperti hanggar,” tuturnya. 

Konsep hanggar dipilih agar kelima pasar yang 

dibangun memiliki kesan modern sehingga pedagang 

akan nyaman berdagang di sana. “Itu untuk supaya bisa 

masuk PKL yang harian. Dirombak bikin pasar modern, 

jadi pakai sistem hanggar bersih seperti di Serpong,” 

katanya. MJ 

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) bersama anggota group band Slank saat mengunjungi markas Slank di Gang Potlot, 

Paswar Minggu, Jakarta Selatan 

Jokowi-Slank Kampanye Jakarta Bersih 

Jakarta harus bersih, dan bebas dari sampah, demikian ditekankan 

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) ketika melakukan kampanye 

Jakarta Bersih dengan tema “Bikin Jakarta Bebas Sampah”, Minggu (8/9) di 

kawasan car free day, Sarinah, Jakarta Pusat. 

Pada kampanye tersebut Jokowi menggandeng Slank, grup band 

yang banyak digandrungi anak muda. “Saya ajak Slank untuk jadi Duta 

Kebersihan di Jakarta, “ ucap Jokowi. Menurutnya kebersihan harus jadi 

tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah. 

Lagu Mars Slankers menjadi pembuka pada acara yang dipenuhi 

warga yang datang ke kawasan CFD tersebut. Jokowi yang didampingi 

istrinya, Iriana, juga ikut bernyanyi bersama Slank. Mereka juga melantunkan 

salah satu lagu andalan Slank, Ku Tak Bisa. Dalam acara tersebut, 

masyarakat tampak antusias ikut bernyanyi bersama Slank dan mencermati 

pesan-pesan yang disampaikan Jokowi. 

“Pagi ini, kita berkumpul untuk memulai kampanye besar-besaran 

kebersihan Jakarta. Jangan dibebankan semua ke Dinas Kebersihan, 

enggak sanggup,” kata Jokowi. Karena itu, lanjut Jokowi, peran serta dari 

masyarakat pun sangat dibutuhkan, apalagi produksi sampah di Jakarta 

per hari mencapai 6.000 ton. Dari 6.000 ton sampah per hari, 2.000 ton itu 

dibuang ke kali, selokan, dan sungai. “Ini kesalahan terbesar kita, harus 

dihentikan !” Jokowi menandaskan 

Kepala Dinas Kebersihan Unu Nurdin mengatakan, dengan 

dikampanyekan Jakarta bersih ini diharapkan agar muncul rasa peduli 

masyarakat akan kebersihan. Kampanye di kawasan car free day ini hanya 

menjadi bagian kecil dari rangkaian acara keseluruhan. Agenda utamanya 

adalah “memaksa” camat dan lurah mengajak warganya bersih-bersih kali. 

“Para camat dan lurah harus melaksanakan acara bersih kali secara rutin, “ 

kata Unu. 

Kita akan melihat, kata Unu, hasilnya akan dipantau pemerintah DKI, 

apakah kali di kawasannya bersih atau tidak. Kali yang bersih bermanfaat 

bagi masyarakat sekitar, terutama dari segi kesehatan. Selain itu, juga 

bisa menambah nilai ekonomi. “ Kawasan kali, nantinya juga akan 

dikembangkan,” tambah Unu Nurdin. Usai acara kampanye tersebut 

Dinas Kebersihan melakukan aksi bersih-bersih Kali Krukut yang berada di 

sekitar Tanah Abang. 

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan personel band Slank juga 

memantau pembersihan Kali Krukut, Kelurahan Kebon Melati, Tanah 

Abang. Acara ini merupakan bagian dari Jakarta bersih yang digelar oleh 

Pemerintah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan menggandeng Slank. 

Menurut Jokowi, salah satu alasan Pemrov DKI Jakarta 

menggandeng band Slank karena kelompok musik ini lebih populer di 

kalangan masyarakat. Baik di kalangan anak muda maupun kalangan 

orang tua. 

“Masyarakat lebih tahu Slank daripada tahu saya. Siapa saja tahu,” 

kata Jokowi saat meninjau kali Krukut di Tanah Abang, Jakarta Pusat. 

Menurut Jokowi, kalau gerakan Jakarta bersih ini tidak segera 

dilakukan, semua usaha normalisasi sungai dan waduk akan percuma. 

Karena setiap hari ada 2.000 ton sampah yang dibuang ke sungai. 

“Sampah di Jakarta ini sudah parah. Kalau tidak cepat-cepat, 

bagaimana tidak banjir?” 

Sementara itu, basist Slank, Ivan, yang ditemui di Kali Krukut 

menyebutkan, Gerakan Jakarta bersih ini sangat penting bagi Jakarta. 

Karena salah satu cara untuk mengingatkan masyarakat supaya tidak 

membuang sampah ke sungai. 

“Harus ada gerakan Jakarta Bersih untuk menyadarkan 

masyarakat,” ucap Ivan. 

Dengan ikutnya Slank menjadi Ikon Jakarta Bersih, para penggemar 

Slank atau lebih dikenal dengan nama Slankers akan mengikuti gerakan 

itu. Menurut Ivan, sebelumnya, setiap Slank mengikuti gerakan apa pun 

Slankers selalu ikut serta. 

“Diharapkan mereka semua ikut. Karena dari dulu setiap ada 

gerakan pasti ikut. Yah mungkin dengan ikutnya Slank sekarang minimal 

Slangkers juga ikut gerakan ini,” ucapnya. RCW 

70 Media Jaya • Nomor 05 Tahun 2012

MEDIA JAYA 02 2013.pdf

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template ?