MEDIA JAYA 02 2013.pdf

perumahan rakyat
Jakarta Menuju
Kampung Vertikal
Oleh : Hardi SE *)
Kota-kota besar di Asia
dalam kurun waktu 30
tahun terakhir telah
membangun gedunggedung
bertingkat
sebagai simbol kekuatan
ekonomi mereka. Bukan
hanya untuk perkantoran,
tetapi gedunggedung
bertingkat itu
juga dibangun untuk
permukiman warga kota.
Jakarta pun telah memulainya
sejak lama. Khususnya untuk
perkantoran. Untuk permukiman
warga, terutama di perkampungan,
DKI Jakarta baru akan
mengembangkannya karena
lahannya terbatas dan tak mungkin
bertambah luasnya, sementara jumlah
penduduknya semakin bertambah,
bangunan vertikal menjadi pilihan
paling masuk akal untuk tempat
tinggal. Menilik Jakarta memiliki
kantong-kantong padat penduduk,
seperti di Kecamatan Tambora, Jakarta
Barat, Kecamatan Johar Baru dan
Kecamatan Senen, Jakarta Pusat,
Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara
dan lain-lainnya, ternyata belum ada
bangunan vertikal untuk permukiman
warga.
Bagi warga yang mampu, bisa
tinggal di apartemen. Tetapi, bagi warga
tidak mampu mereka tinggal berdesak
di gang-gang sempit, bantaran kali atau
waduk, bahkan di kolong jembatan
layang. Sementara rumah susun yang
dapat disewa jumlahnya sangat terbatas
dan sudah kelebihan kapasitas. Selain
kondisinya memprihatinkan karena
lama terlantar tak dihuni, pemeliharaan
gedung sangat jarang, kalau tak mau
dibilang tidak pernah dilakukan.
Rumah susun yang sudah dibangun
juga banyak yang mangkrak karena tak
berpenghuni.
Pemprov DKI Jakarta, di bawah
kepemimpinan Gubernur Joko Widodo
dan Wagub Basuki Tjahaja Purnama,
kini menaruh perhatian besar pada
pemanfaatan rumah susun yang sudah
ada. Selain itu juga akan membangun
rumah susun lebih banyak untuk
mengurangi kepadatan di kantongkantong
padat penduduk. Rumah
susun yang semula mangkrak, seperti
di Marunda, Jakarta Utara mulai
diperbaiki dan dimanfaatlan untuk
relokasi warga yang tinggal di
wilayah rawan banjir dan bantaran kali.
Pemprov DKI Jakarta tidak
bergerak sendiri. Kini mulai
menggandeng pihak swasta untuk ikut
memikirkan hunian yang layak bagi
warga Jakarta. Menyambut tawaran
tersebut. Firma SHAU Architecture
and Urbanism, yang berbasis di
Rotterdam, Munich, dan perwakilan
Jakarta, baru-baru ini menggelar
sebuah acara bertaraf internasional yang
memfokuskan bahasan pada eksplorasi
desain kreatif bagi konsep kampung
vertikal di Jakarta.
Acara bertajuk Jakarta Vertikal
Kampung itu menggandeng para
arsitek muda di Asia dan Eropa yang
bekerjasama dengan arsitek terbaik
di Jakarta untuk membuat desain
inovatif permukiman vertikal. Menurut
salah seorang pendiri SHAU, Deliana
Suryawinata, tidak sepertti di Eropa, di
Jakarta belum ada budaya mendesain
permukiman vertikal yang layak.
Ini merupakan kesempatan bagi
para arsitek untuk berkontribusi pada
perbaikan kualitas rumah susun.
Mereka tidak sekadar mengkritik
kebijakan Pemda, tetapi lebih ingin
menawarkan alternatif positif dalam
pembangunan permukiman. Sebab, ada
sekitar 60 arsitek yang berpartisipasi
dalam Jakarta Vertikal Kampung yang
digelar di Erasmus Huis, Jakarta itu.
Mereka dikumpulkan dalam kelompokkelompok
kecil untuk membuat
satu desain. Para peserta mendapat
perbekalan dari para pakar arsitek
tingkat dunia yang sudah memiliki
banyak pengalaman.
Kota Mini
Pemprov DKI Jakarta
menyediakan enam lokasi untuk
dibuatkan permukiman vertikal.
Antara lain di Penjaringan, Nagrak,
Rorotan, Penggilingan, Cipinang
Besar Utara, dan Semanan. Firma
SHAU menetapkan kriteria desain
secara umum, yaitu kampung vertikal
tidak sekadar rumah susun. Desainnya
harus multifungsi. Di mana hidup,
pekertjaan, dan rekreasi dapat
dipadukan. Jadi, seperti kota mini.
Kampung itu nantinya harus
ada keragaman ruang untuk tempat
tinggal dan ruang publik serta ada
ruang untuk aktivitas ekonomi bagi
para penghuninya. Permukiman itu
juga harus bisa dibangun secepatnya
dengan dana terjangkau. Desain
permukiman vertikal juga diharapkan
ramah lingkungan supaya tidak perlu
ada penyejuk ruangan dan penerangan.
Terutama pada siang hari. Ancaman
banjir pun harus mernjadi pertibangan
dalam mendesain permukiman.
Yang terpenting, kata Deliana,
permukiman itu harus menekankan
ruang bersama untuk interaksi
sosial penghuninya. Antartetangga
saling terhubung. Tidak terkotakkotak.
Untuk menambah karakter,
desain permukiman itu juga perlu
memasukkan interpretasi budaya
Betawi atau Jakarta secara modern. “
Bukan lantas ditaruh ondel-ondel di
rumah susun,” kelakarnya.
David Gianotten, salah
seorang pembicara dari kantor
OMA Hongkong, mengatakan,
sebuah bangunan vertikal harus
bisa berkontribusi pada kebahagiaan
penghuninya. Menurutnya,
kampung vertikal tidak sekadar
membawa orang naik turun dari
lantai ke lantai lewat satu jalan. Itu
membosankan. Bangunan itu harus
didesain sedemikian rupa, sehingga
menghubungkan seluruh warga secara
vertikal ataupun horizontal. Sehingga
memungkinkan orang berkeliling dan
berinteraksi. Sebuah hunian vertikal,
bukan hanya tentang infrastruktur,
melainkan juga tentang lingkungan
sosial yang dapat tercipta.
“ Ini akan terciptakan cakrawala
yang lebih luas. Lebih dari yang dapat
disediakan oleh pemerintah pusat
maupun Pemprov DKI Jakarta.
Hal ini akan menjadi tanggung
jawab pemerintah, penghuni, dan
perencananya,” papar David.
Untuk itulah para peserta ajang
Jakarta Vertical Kampung tidak sekadar
merancang di atas meja dan di dalam
ruangan. Mereka harus survei lokasi
yang ditetapkan, berbincang-bincang
dengan calon penghuni nantinya, dan
menambah masukan dari para ahli.
Hasil akhir rancangan mereka telah
dipamerkan di Erasmus Huis pada
7-14 Juli 2013 lalu. Rancangan itu
akan menjadi referensi bagi Pemprov
DKI Jakarta untuk merancang hunian
vertikal di Jakarta.
Wakil Gubernur DKI Jakarta,
Basuki Tjahaja Purnama mengatakan,
desain itu dapat diambil dan diterapkan
untuk program pembangunan
permukiman vertikal. Wagub pernah
mengambil desain para arsitek
itu untuk Muara Angke. Walau
memang tidak berjanji akan memakai
semua rancangan. Yang bagus dan
memungkinkan akan diambil.
Dananya, menurut Wagub, bisa
diambil dari dana tanggung jawab sosial
perusahaan (CSR).
Tanah yang disediakan Pemprov
DKI Jakarta berupa permukiman yang
sudah eksis. Artinya, roda kehidupan
di kampung itu sudah berjalan sejak
lama. Namun demikian, Pemprov DKI
Jakarta perlu melakukan pendekatan
untuk mengubah cara hidup yang
sudah sekian lama berjalan dan
dilakukan kampung tersebut.
Harus diakui, sebagus apa pun
konsep kampung vertikal, hasilnya
tidak akan pernah dapat menyamai
kehidupan sebuah kampung yang sudah
ada. Konsep itu hanya sebagai lecutan.
Kita ingin melihat konsep itu sebagai
ambisi jangka panjang. Minimal,
kampung-kampung yang sudah
ada, akan menjadi sumber inspirasi
para arsitek yang bergerak di bidang
property atau perumahan di Ibu Kota.
***
*) Penulis anggota Komisi D DPRD
DKI Jakarta
34 Media Jaya • Nomor 02 Tahun 2013 Media Jaya • Nomor 02 Tahun 2013 35