MEDIA JAYA 02 2013.pdf

lingkungan
korban bencana. Namun dalam kondisi
tertentu, mereka bias turun langsung
kelapangan tanpa harus menunggu
koordinasi dengan BPBD.
“Kita punya Pusdalops, SMS
Gateway, Early Warning Sistem.
Call Center 164 yang berfungsi
24 jam untuk memantau dan
menginformasikan berbagai hal yang
terkait dengan bencana,” ujarnya.
Di Pusdalops, kata Ery, kita
punya data secara real time tentang
perkembangan kondisi air di Bendung
Katulampa. Jika terjadi hujan besar
di Bogor dan Bandung Katulampa
masuk dalam Siaga 1, maka langsung
dikordinasikan kedinas-dinas terkait,
terutama Dinas Sosial untuk segera
menyiapkan bantuan. Dalam hal ini,
BPBD sudah mengetahui baik dari
segi tinggi siaga dan lamanya banjir
menggenangi Jakarta.
“Lewat Pusdalops, kita tahu
siaga berapa dan berapa lama air
menggenangi rumah warga. Kalau Siaga
1 tapi Cuma satu malam, kita bias
sediakan makan, bias juga tidak. Tapi
kalau lebih dari 24 jam, maka harus
kita sediakan makan, tempat evakuasi
dan lainnya,” lanjutnya.
Mengenai Bidang Rehabilitasi dan
Rekonstruksi, ini yang membedakan
BPBD DKI Jakarta dengan BPBD
Provinsi lain. Kalau BPBD Provinsi
lain punya dana dan dapat melakukan
rehabilitasi dan rekronstruksi,
sedangkan BPBD DKI tidak bisa,
karena tidak memiliki dana sendiri
untuk itu. Dana rehabilitasi dan
rekonstruksi sudah ada di 9 SKPD.
Jadi BPBD DKI Jakarta tinggal
mengkoordinir kebutuhan saja.
Jika dirasa masih kurang, BPBD
bias mengusulkan adanya anggaran
tambahan.
“Adapun bidang yang terakhir
adalah Bidang Informatika dan
Pengendalian yang menghimpun
dan mengolah pusat data tentang
kebencanaan di DKI Jakarta. Bidang ini
membawahi Pusdalops dan teknologi
informasi BPBD Jakarta,” ucapnya.
NR.
Perda No.3/Tahun 2013
Ajak Partisipasi Swasta Kelola Sampah
Kini Jakarta miliki Perda baru pengelolaan sampah,
Perda No.3/2013 ini menggantikan Perda No.5/ 1988
tentang Kebersihan Lingkungan dalam Wilayah DKI
Jakarta.
Sampah di perkotaan seringkali
menimbulkan persoalan ketika pola
penanganannya belum mampu
mengakomodir seluruh sampah yang
ada. Di Jakarta, persoalan sampah
menjadi kompleks karena berbagai
faktor, tidak hanya besarnya jumlah
sampah yang harus ditangani setiap
harinya, sarana prasarana yang tersedia
saat ini juga belum memadai, baik
jumlah maupun kondisi yang sudah tak
layak lagi serta keterbatasan lahan.
Selain itu, kebiasaan masyarakat
buang sampah sembarangan, seperti
ke sungai atau saluran air sehingga
mengakibatkan banjir. Ini merupakan
tantangan bagi Pemerintah DKI
Jakarta untuk mengajak masyarakat
berpartisipasi aktif dalam mengelola
sampah. Karenanya, Pemprov DKI
Jakarta menginisiasi Perda tentang
Pengelolaan Sampah sebagai turunan
dari Undang-undang No.8 Tahun
2008.
Kepala Dinas Kebersihan Provinsi
DKI Jakarta, Unu Nurdin, mengatakan,
pihaknya ingin menyadarkan
masyarakat agar membuang sampah
pada tempatnya. “Masyarakat yang
belum sadar inilah yang harus dibenahi,
makanya kita buat dulu landasan
aturannya,” ujarnya saat ditemui Media
Jaya di ruang kerjanya.
Menurutnya, Perda ini mengatur
pengelolaan sampah di DKI Jakarta
secara komprehensif dari hulu hingga
hilir dengan sistematika pengaturan
antara lain meliputi tugas dan
tanggung jawab pemerintah; hak,
kewajiban, dan tanggung jawab
masyarakat; hak, kewajiban, dan
tanggung jawab produsen; insentif dan
disinsentif; perizinan; penyelenggaraan
pengelolaan sampah; teknologi tepat
guna dan ramah lingkungan; kerja
sama dan kemitraan; pengawasan dan
pengendalian; serta larangan dan sanksi.
“Dibuatnya Perda Pengelolaan
Sampah ini bertujuan meningkatkan
peran serta masyarakat dan pelaku
usaha untuk secara aktif mengurangi
sampah. Pemerintah tidak dapat
bekerja sendiri tetapi partisipasi aktif
masyarakat dan stakeholder sangat
dibutuhkan,” tegas Unu.
Subsidi Silang
Peran aktif seluruh stakeholder
dan masyarakat untuk menjaga
kebersihan sangat diperlukan. Untuk
mengatur sinergitas antarpemangku
kepentingan, dalam Perda ini diatur
mengenai kewajiban pengelola kawasan
industri, kawasan komersial, kawasan
khusus, dan kawasan permukiman elite
untuk mengelola sampahnya secara
mandiri.
Pengelola kawasan komersial,
kata Unu, berkewajiban melakukan
pengumpulan, pengangkutan dan
pengolahan sampahnya sendiri atau
dapat dikerjasamakan dengan badan
usaha di bidang kebersihan. Jika
mereka mengirimkan sampahnya ke
TPA Bantargebang, maka diwajibkan
membayar retribusi pengelolaan
sampah. Sehingga pembiayaan APBD
untuk sektor kebersihan yang selama ini
dibebankan kepada pemerintah dapat
dikurangi, sekaligus akan menjadi PAD
dari retribusi tersebut, sehingga terjadi
subsidi silang.
Selain subsidi silang, l dalam Perda
Pengelolaan Sampah tersebut dijelaskan
mengenai adanya kemitraan, terutama
dalam hal daur ulang dan pengolahan
sampah.
“Kemitraan ini bisa dilakukan
dari tingkat paling bawah, yaitu
rukun tetangga (RT). Masyarakat bisa
menggandeng pelaku usaha sehingga
sampah bisa memiliki nilai ekonomis,”
tuturnya.
Unu mengatakan, ketentuan
mengenai adanya pengelolaan sampah
agar memiliki nilai ekonomis ini
merupakan kemajuan jika dibanding
aturan pendahulunya, dengan sisi sanksi
yang lebih menonjol.
Perda ini juga menyatakan bahwa
pemerintah daerah akan memberikan
insentif kepada masyarakat atau
kelompok di dalamnya tentang
pengelolaan sampah ini. “Suntikan ini
bisa berupa fiskal, seperti modal; atau
non-fiskal, seperti pendampingan,”
terangnya.
Sanksi
Sebagai landasan aturan hukum,
dalam Perda tersebut telah diatur
sanksi bagi pelanggar yang penegakan
54 Media Jaya • Nomor 02 Tahun 2013 Media Jaya • Nomor 02 Tahun 2013 55