MEDIA JAYA 02 2013.pdf

merelokasi ke Pasar Blok G, serta
keterangan-keterangan Wagub Basuki
Tjahaja Purnama kepada pers yang
ingin menegakkan peraturan, maka
PKL Tanah Abang akhirnya bersedia
direlokasi.
Usai Lebaran Idul Fitri tahun ini
menjadi harapan baru bagi ketertiban
Jakarta. Keberhasilan penertiban
Pasar Tanah Abang seakan menjadi
barometer, tidak hanya bagi upaya
penertiban serupa di lokasi lain di
Jakarta, tapi Tanah Abang dianggap
sebagai harapan baru bagi ketertiban
ibukota. Wilayah yang selama ini
dianggap sangar, akhirnya tunduk pula
pada peraturan.
Jokowi ketika hadir di kampus
Universitas Islam Syarif Hidayatullah
dalam acara halal bihalal dengan para
dosen dan mahasiswa bercerita, banyak
pihak yang wanti-wanti dirinya ketika
ingin menata kawasan Tanah Abang.
“Ada ini, ini, ini. Wah, banyak sekali,
batin saya. Dan, itu di-back up sama
ini, ini, ini, ini. Saya hanya diam saja,”
ujar Jokowi seperti dikutip Kompas.
com.
Ketika itu Kepolisian Daerah
Metro Jaya pun melarang sang
gubernur untuk blusukan ke kawasan
perdagangan terbesar se-Asia Tenggara
itu. Polisi mengantisipasi gangguan
keamanan di daerah itu, yang sewaktuwaktu
dapat menimpanya.
Memang, rencana Jokowi
mengunjungi Pasar Tanah Abang
sempat ditunda atas alasan gangguan
keamanan. “Saya bilang, ‘Kalau begini
terus, kapan saya ke sananya?’ Akhirnya
hari itu saya paksakan. Masuk ke
dalam. Bismillah, enggak ada apa-apa,
malah nyalamin. PKL nyalamin saya,
preman nyalamin saya. Saya tahu
preman karena tatonya,” ujarnya sambil
disambut tawa oleh peserta yang hadir.
Jokowi mengatakan, kunci dari
penataan Pasar Tanah Abang adalah
keterbukaan. Di satu sisi, Jokowi
terbuka menampung aspirasi pedagang
kaki lima dan tokoh masyarakat di sana
agar penataan dapat berlangsung. Di
sisi lainnya, proses penataan para PKL
itu pun dilaksanakan secara terbuka.
Menerapkan Peraturan
Penegakan peraturan bagi PKL
sejatinya bukan hal baru atau bukan
penerapan dari peraturan yang baru
dibuat. Peraturan yang diterapkan
Jokowi - Ahok (nama populer
Gubernur dan Wagub DKI Jakarta)
ini adalah produk hukum lama. Atau
peraturan yang secara umum sudah
banyak diketahui masyarakat bahwa
trotoar dan badan jalan bukan sebagai
tempat menggelar dagangan.
Perda No 8 Tahun 2007 pasal
25 (2) melarang orang atau badan
berdagang di jalan, trotoar, jembatan
penyebrangan, dan tempat untuk
kepen tingan umum lainnya diluar
yang ditetapkan. Para pelanggar bisa
dikenakan denda minimal Rp 100 ribu,
dan maksimal Rp 20 juta. Jika tidak
bisa membayar, akan dikenakan pidana
kurungan paling lama 60 hari.
Yang mungkin baru dari pemimpin
DKI yang membawa semboyan
“Jakarta Baru, Jakarta Kita” ini adalah
gaya pendekatannya. Jokowi dikenal
suka blusukan, sering mendatangi
warga dan mengajak mereka bicara
sebelum upaya perubahan dilakukan.
Kita mahfum. Warga, atau
orang kebanyakan atau wong cilik,
didatangi saja senang, apalagi diajak
bicara. Dalam persepsi mereka,
pemimpin bertandang adalah satu
bentuk perhatian dan penghormatan.
Dan lebih-lebih ketika diajak bicara,
hati bisa berbunga-bunga, merasa
“dimanusiakan” (diuwongke).
Sentuhan semacam ini adalah kunci
pembuka pintu-pintu dari gagasan atau
upaya yang hendak dilakukan sang
pemimpin untuk membuat perubahan.
Kelancaran lalu lintas, dimanapun
kita berkendara, menjadi harapan dan
impian, utamanya bagi warga Jakarta
dan sekitarnya yang kerap menghadapi
kemacetan dalam beraktivitas seharihari
di metropolitan ini. Memang
banyak penyebab, salah satunya
Tanah Abang (dulu). Penuh tendatenda
PKL, sementara di pasar Blok
G yang disiapkan untuk pedagang,
ditinggalkan mangkrak alias sepi tak
dihuni.
tumpah-ruahnya PKL di trotoar dan
badan jalan. Selain itu ketidakdisiplinan
pengendara maupun pejalan kaki,
infrastruktur, fasilitas publik yang
belum memadai, dan lain-lain.
Kawasan lain yang kini masih
didera kemacetan tentu merasa iri
melihat kelancaran lalu-lintas di
Pusat Grosir Tanah Abang. Pengamat
perkotaan dari Universitas Trisakti,
Nirwono Yoga mengatakan perlunya
penataan PKL dan arus lalulintas di
wilayah lainnya di Jakarta, seperti di
Pasar Minggu, Pasar Jatinegara, Pasar
Gembrong, Pasar Asemka, Pasar Cipete,
Pasar Mayestik, dan lain-lain.
Satu hal yang perlu dilakukan
Jokowi saat ini adalah bagaimana
mempertahankan apa yang sudah
dilaksanakan. Namun, untuk
menjalankannya, menurut Nirwono,
Jokowi tak dapat bekerja sendiri. Ia
memerlukan kepala dinas, camat, lurah,
dan wali kota untuk dapat konsisten
menegakkan peraturan yang sudah
ditata. Pasalnya, upaya-upaya Jokowi
untuk menata kawasan Tanah Abang
dan Waduk Pluit (dua kawanan yang
memiliki masalah berbeda dan akut -
Red), baru penyelesaian di permukaan,
belum menyelesaikan di dalam. ***
Iswati Soekarto
16 Media Jaya • Nomor 02 Tahun 2013 Media Jaya • Nomor 02 Tahun 2013 17