MEDIA JAYA 02 2013.pdf

kebutuhan untuk tanggap darurat.
Rencana Kontinjensi tingkat kelurahan
merupakan upaya kesiapsiagaan pada
level kelurahan yang melibatkan
multipihak di tingkat kelurahan. Tidak
dimilikinya kewenangan vertikal pada
tingkat kelurahan, menempatkan
peran serta multipihak atau pemangku
kepentingan pada tingkat utama.
Komitmen dan kesepakatan dari
pemangku pada wilayah kelurahan
menjadi dasar pelaksanaan operasional
dari Renkon. Demikian juga dengan
dukungan warga masyarakat lainnya.
Tidak saja keterlibatannya dalam
penanganan bencana atau mengikuti
prosedur yang ditetapkan oleh
pihak kelurahan, tapi juga kontribusi
sumberdaya yang dimiliki dan
dibutuhkan saat kondisi krisis terjadi.
Rencana Kontinjensi tingkat
kelurahan merupakan salah satu
indikator dari desa tangguh yang
menjadi program nasional melalui
Perka BNPB No.1/2012 dan dijalankan
secara serentak pada tingkat provinsi
atau kabupaten/kota. Selain indikator
lain berupa kajian dan peta ancamam
bencana atau risiko bencana, jalur
evakuasi, tim siaga bencana atau
komunitas siaga bencana, forum
pengurangan risiko bencana dan
lainnya.
Untuk itu penyusunan rencana
Kontinjensi pada tingkat kelurahan
secara otomatis akan memenuhi
sebagian besar indikator dari desa
tangguh. Karena sebagai syarat
penyusunan Renkon adalah telah
adanya kajian dan peta risiko bencana,
peringatan dini, jalur dan temp[at
evakuasi. Sedangkan sebagai rencana
tindak lanjut perlu adanya dokumen
Renkon yang tersusun dan dikukuhkan
melalui legalisasi di tingkat kelurahan.
“Saat ini kita sudah siap karena
kita sudah memiliki kajian, peta risiko
bencana, peringatan dini, jalur dan
tempat evakuasi,” ujar Edy Junaedi.
Tujuan penyusunan Renkon
bencana banjir di tingkat kelurahan
sebagai upaya meningkatkan
kesiapsiagaan masyarakat dan
pemangku kepentingan pada tingkat
kelurahan untuk mengurangi risiko
yang ditimbulkan akibat bencana
banjir . selanjutnya Renkon akan
menjadi panduan bagi seluruh pihak
dalam menangani kondisi krisis yang
terjadi. Telah terpetakannya kebutuhankebutuhan
dasar, sumberdaya yang
tersedia serta kesenjangan yang ada
diharapkan mampu mempercepat
pemenuhan kebutuhan dasar
saat diperlukan. Demikian juga
dengan peran dan tanggung jawab
multipihak dapat mempercepat atau
mengefektifkan kerja tanggap darurat.
Hal yang terpenting dari proses
ini adalah, terbangunnya kebersamaan
seluruh pihak terkait, baik pemerintah
kelurahan maupun instansi lain,
masyarakat maupun sektor swasta
untuk saling mengisi, saling membantu
dan saling menguatkan untuk
mengurangi risiko bencana yang terjadi
di suatu kelurahan. Dengan demikian
akan terbangun sebuah gerakan
pengurangan risiko berlandaskan asa
kemanusiaan untuk mewujudkan
kehidupan bermartabat.
Empat Bidang Tugas
Kepala BPBD DKI Jakarta,
Ery Basworo mengatakan, BPBD
DKI Jakarta dalam melaksanakan
tugasnya berdasarkan 4 bidang
yang ada. Keempat bidang tersebut
adalah; Bidang Pencegahan dan
kesiap siagaan,Bidang Kedaruratan
dan Logistik, Bidang Rehabilitasi dan
Rekonstruksi, serta Bidang Informatika
dan Pengendalian.
“Kegiatan yang sedang berjalan
sekarang ini, yakni penyusunan
Rencana Kontinjensi (Renkon) adalah
bagian dari program kerja Bidang
Pencegahan dan Kesiapsiagaan,” ujar
Ery Basworo saat ditemui di kantornya
beberapa waktu lalu.
Renkon, kata Ery lagi,
disusun dalam rangka kesiapsiagaan
menghadapi ancaman bencana banjir
di seluruh wilayah DKI Jakarta,
penyusunan Renkon kelurahan
dilaksanakan di 124 kelurahan yang
merupakan kelurahan terdampak banjir
pada Januari 2013 lalu. Jadi intinya,
suatu rencana kedepan berdasarkan
kejadian-kejadian kemarin atau
sebelumnya.
“Contohnya beginiya, banjir yang
terjadi kemari kita butuh 100 perahu.
Nah tahun depan kita siapkan 115
perahu. Begitu dengan kebutuhan lain,
seperti makanan, tenda, obat-obatan
dan lainnya,” ujarEry.
Jadi berpikirnya adalah prediksi
kedepan. Minimal kebutuhan ditambah
15 persen dari kebutuhan sebelumnya.
Selainitu, menurut Ery, BPBD
juga melakukan berbagai pelatihan
dan sosialisasi tentang persiapan
penanggulangan bencana, baik bencana
banjir, kebakaran, gempa bumi dan
lainnya. Pelatihan ditujukan kepada
siswa sekolah di DKI Jakarta, mulai
tingkat dasar hingga SLTA. Kemudian
kepada para guru, masyarakat serta para
relawan di bidang kebencanaan. Khusus
di lima wilayah kotamadya secara
rutin juga dilaksanakan pelatihan
penanggulangan bencana
kebakaran.
Selanjutnya kepada pemiliki
gedung di Jakarta, BPBD juga
melakukan sosialisasi tentang
proses evakuasi mana kala terjadi
bencana kebakaran atau gempa
bumi. BPBD mengingatkan
agar setiap pemilik gedung harus
menyediakan tangga darurat
untuk proses evakuasi. Tangga
darurat ini harus dibiarkan kosong dan
tidak boleh dipakai untuk menaruh
barang apapun yang bias menghambat
proses evakuasi. Selain kebakaran,
pemilik gadung juga harus memiliki
system keamanan saat terjadi banjir.
Karena biasanya pemilik gedung lebih
focus pada kebakaran ketimbang banjir.
“Di DKI Jakarta, bencana
kebakaran tercatat paling tinggi,
tahun 2012 lalu mencapai 1042 kasus.
Disusul kemudian banjir, konflik social
dan lainnya,” tandas Ery.
Darurat
Dikatakan Ery, bidang berikutnya
yang menjadi tugas pokok BPBD
adalah Bidang Kedaruratan dan
Logistik. Bidang ini, BPBD memilki
kewenangan untuk koordinasi dan
komando. Dalam kondis idarurat biasa,
tugas BPBD bersifat koordinasi. Tapi
bila kondisi darurat bersifat mendesak
bias berubah komando. Dan jika sudah
pada tahap tanggap darurat, maka
kewenangannya ada di pusat.
Untuk kordinasi ini, BPBD
membawahi 9 Satuan Kerja Perangkat
daerah (SKPD), yakni; Dinas
Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas
Kebakaran, Satpol PP, Dinas Pekerjaan
Umum, Dinas Pertamanan, Dinas
Perhubungan, Dinas Kebersihan dan
Dinas Perindustrian dan Energi. Jadi
untuk mengatasi keadaan darurat
bencana, BPBD bias memerintahkan
9 SKPD tersebut untuk mengatasi
bencana maupun untuk menangani
52 Media Jaya • Nomor 02 Tahun 2013 Media Jaya • Nomor 02 Tahun 2013 53