MEDIA JAYA 02 2013.pdf

liputan utama
PD Pasar Jaya
Revitalisasi Pasar Dilakukan Bertahap
Perusahaan Daerah (PD) Pasar Jaya konsisten
berbenah guna mendukung langkah Gubernur Joko
Widodo dalam menertibkan pedagang kaki lima
sekaligus merevitalisasi fungsi pasar di Jakarta.
Jelang lebaran lalu, sebanyak 150
orang dari PD Pasar Jaya serta sejumlah
suku dinas terkait dan Satpol PP, ikut
membantu perbaikan Blok G Pasar
Tanah Abang. Di lapangan, sejumlah
karyawan Pasar Jaya yang akhirnya
‘turun tangan’ membantu pembenahan
mengatakan, perbaikan Blok G saat itu
harus dikebut meski sebagian tukang
yang dikontrak untuk perbaikan masih
berada di kampung halaman.
Blok G Pasar Tanah Abang
merupakan blok khusus yang
disediakan untuk para PKL yang
sebelumnya berdagang di trotoar dan
bahu jalan di daerah Tanah Abang.
Atas prakarsa Gubernur DKI Jakarta,
Joko Widodo, Pemprov DKI Jakarta
melakukan penertiban sekaligus
memberikan kompensasi dengan
membagikan kios yang ada di Blok G
kepada para PKL dengan cara diundi,
namun tetap memprioritaskan untuk
para PKL yang ber-KTP DKI Jakarta.
Pelaksana Harian (Plh) Direktur
Utama Pasar Jaya, Alexander Yerris
kepada Media Jaya mengatakan,
revitalisasi Blok G menghabiskan total
biaya sekitar Rp 2 miliar. Biaya yang
dianggarkan dari alokasi biaya darurat
itu dilakukan untuk pengecatan seluruh
kios, perbaikan rollingdoor kios yang
rusak, penambahan tangga dari lantai
kerja.
Hasilnya, upaya yang dilakukan
oleh Pasar Jaya tersebut mendapat
‘acungan jempol’ dari Gubernur Joko
Widodo. “Setelah kurang lebih sebulan
kemarin saya terus lakukan pemantauan
dan pengecekan di Blok G, mulai dari
pagi, siang, sore, malam, bahkan tengah
malam, akhirnya, seperti yang kita
lihat, genangan air, selokan mampet
dan jalanan macet sudah tidak ada
lagi sekarang,” kata Jokowi, panggilan
akrabnya, dalam sambutan pembukaan
acara Peresmian Relokasi PKL di Blok
G Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat,
awal September lalu.
Jokowi berpesan agar seluruh
masyarakat, baik pedagang maupun
pengunjung di Blok G turut menjaga,
merawat, dan memelihara ketertiban
dan kebersihan di lokasi tersebut.
“Semuanya kan sudah dipenuhi, tempat
berjualan yang bersih, pintu gerbang
yang besar, rolling door diperbaiki,
bahkan diberikan kios gratis sampai
enam bulan. Yang penting, jangan
sampai ada lagi yang turun untuk
kembali berjualan di pinggir-pinggir
jalan,” imbuhnya.
Konsisten Berbenah
Tak hanya di Blok G, aktivitas
berbenah juga dilakukan PD Pasar Jaya
terhadap infrastruktur bangunan milik
Pasar Jaya pasar lainnya di Jakarta,
antara lain Pasar Gembrong dan Pasar
Minggu. Para PKL mainan Pasar
Gembrong yang biasa berjualan di
pinggir jalan bahkan telah dijadwalkan
untuk segera menempati 130 kios
baru yang akan segera diselesaikan
proses revitalisasinya. Sayangnya,
tidak demikian dengan para PKL di
Pasar Minggu. Proses relokasi masih
menemui kendala di lapangan dalam
hal negosiasi pihak terkait dengan para
pedagang. Meski demikian, upaya
revitalisasi tetap dilakukan oleh Pasar
Jaya.
Terkait dengan hal tersebut,
Manajer Bidang Umum dan Humas
PD Pasar Jaya, M. Nur Havidz
memberikan sejumlah klarfisikasi.
Salah satunya perihal wewenang
dalam melakukan penertiban terhadap
PKL yang lebih memilih berjualan di
pinggir jalan atau trotoar dibandingkan
di dalam gedung pasar. “Banyak
pihak mengira kewenangan untuk
menertibkan PKL ada di Pasar Jaya,
padahal sesungguhnya kita tidak punya
kewenangan atas hal tersebut, ” ujar
Havidz.
Menurut dia, kewenangan PD
Pasar Jaya terbatas hingga pagar
terluar bangunan gedung pasar. Oleh
karenanya, penertiban PKL lebih tepat
jika dilakukan oleh Satpol PP, Dinas
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
(KUMKM), serta pemerintah wilayah
kota setempat.
Namun demikian, pihaknya
mendukung penuh upaya penertiban
PKL serta revitalisasi fungsi sejumlah
pasar milik Pasar Jaya yang digagas
Gubernur Joko Widodo. Sejauh ini,
dukungan tersebut dilakukan antara
lain dengan merevitalisasi infrastruktur
gedung atau bangunan pasar. Selain itu,
dilakukan pula upaya penyempurnaan
sistem pengelolaan atau manajemen
pasar secara simultan.
“Kalau revitalisasi infrastruktur
jelas bentuknya, seperti yang telah
dilakukan di Blok G kemarin. Nah,
kalau untuk manajemen, contoh
simple-nya, nanti masing-masing kios
akan ditempeli foto pemilik sekaligus
pedagang di kios yang bersangkutan.
Sebagaimana pesan Pak Gubernur,
pemilik kios hanya boleh yang
berdagang, bukan untuk disewakan,”
paparnya.
Contoh lainnya ditambahkan
Havidz, dalam hal pemberlakuan
Biaya Pengelolaan Pasar (BPP). BPP
merupakan pungutan resmi oleh
Pasar Jaya kepada para pedagang
yang digunakan untuk kepentingan
operasional pengelolaan pasar,
termasuk di dalamnya keamanan dan
kebersihan pasar. Saat ini, besaran
BPP telah dipertimbangkan agar tidak
memberatkan pedagang. Dengan
adanya BPP ini, PD Pasar Jaya tidak
memberlakukan pungutan apapun lagi
kepada para pedagang. “Jika ada oknum
yang melakukan pungutan liar, silakan
melaporkan kepada kami,” ujar Havidz.
MJ
dasar ke lantai dua, serta upah tenaga
20 Media Jaya • Nomor 02 Tahun 2013 Media Jaya • Nomor 02 Tahun 2013 21