MEDIA JAYA 02 2013.pdf

perumahan rakyat
Perumahan
Rusunawa
Marunda
Rusunawa Marunda, siapa yang
tak kenal nama itu. Setahun lalu,
jangankan kenal, mendengar saja
belum pernah. Apalagi mengetahui
lokasi persisnya. Namun kini
Rusunawa seolah menjadi buah bibir.
Semakin banyak yang mendengar
dan membicarakannya. Bahkan
tidak sedikit pula yang rela antre
untuk mendapatkannya, meski harus
menunggu sekian lama.
Ini semua memang tidak bias
lepas dari upaya Gubernur Jokowi yang
setengah memaksa warga untuk pindah
kesana. Khususnya warga yang menjadi
korban banjir di daerah Penjaringan,
Muara Baru maupun yang terkena
revitalisasi Waduk Pluit.
Seperti biasa, saat rencana
itu digulirkan, banyak warga yang
menentang dengan berbagai alasan.
Ada yang beralasan tempatnya terlalu
jauh, tidak ada angkutan umum atau
pun tempatnya tidak layak huni.
Tapi Jokowi tak bergeming,
dengan berbagai cara dilakukan untuk
membujuk warga agar mau pindah.
Pelan namun pasti upaya tersebut
akhirnya mulai membuahkan hasil.
Sedikit demi sedikit warga mulai mau
pindah. Terlebih lagi ketika Jokowi
menyediakan fasilitas transportasi
gratis, baik lewat darat maupun laut.
Termasuk juga peralatan rumah tangga,
seperti kulkas, mesin cuci, kompor,
tempat tidur dan lainnya. Selain itu,
biaya sewa tiap bulannya juga disubsidi
hingga setengahnya.
Makin Diminati dan Dicari
Gebrakan Jokowi memindahkan warga korban banjir
Muara Baru dan Waduk Pluit ke Rusunawa Marunda
menuai hasil. Warga mulai tertarik dan bahkan rela
antre demi mendapatkan satu petak Rusunawa. Padahal
sebelumnya mereka tak peduli.
Entah karena tertarik dengan
fasilitas gratis tersebut atau karena
memang warga mulai sadar, sejak
itu semakin banyak warga berebutan
untuk mendapatkan jatah Rusunawa
Marunda. Masalahnya, ketika
banyak warga yang berminat untuk
menempati, ternyata tidak didukung
dengan ketersediaan unit yang
memadai. Hal ini disebabkan unit
tempat tinggal yang ada belum siap
huni. Untuk bias ditempati mesti harus
diperbaiki dulu.Dan hal itu tentunya
membutuhkan waktu tersendiri untuk
memperbaikinya.
Rusak dan Dicuri
“Sebenarnya masih banyak
tersedia unit tempat tinggal di sini.
Tapi karena kondisinya rusak, maka
tidak bias langsung ditempati dan harus
diperbaiki terlebih dulu,” ujarAzrin,
salah seorang staf di Kantor Pengelola
yang berlokasi di Cluster A Rusunawa
Marunda.
Dikatakan Azrin, saat ini di
Rusunawa Marunda tersedia 3 cluster,
yakni; Cluster A, B dan C. Masingmasing
Cluster terdiri dari 10 hingga
12 blok. Kemudian tiap blok memiliki
6 lantai dengan pembagian 5 lantai
digunakan untuk tempat tinggal,
sedangkan satu lantai (lantai 1)
dipergunakan sebagai ruang terbuka
yang bias dimanfaatkan untuk berbagai
keperluan. Lantai 1 bisa dipakai untuk
ruang usaha, ruang serbaguna, ruang
sekolah, ruang parkir motor, musholla,
dan lainnya.
“Tiap blok rata-rata terdapat 100
hunian atau tempat tinggal.Jadi saat
ini total di RnawaMarunda terdapat
lebihdari2.500 unit tempattinggal,”
ujarnya.
Semua unit yang ada, kata
Azrin, dibangun secara bertahap
menggunakan dana APBN dan APBD
DKI Jakarta. Dari dana APBN yang
dimulai pembangunannya tahun
2004 dan berlanjut hingga 2008 telah
menghasilkan 1.080 unit. Kemudian
melalui dana APBD DKI Jakarta mulai
tahun 2005 hingga 2009 bertambah
lagi 1.500 unit. Total dari tiga Cluster
yang ada terdapat tempat tinggal
sebanyak 2.580 unit.
“Dari jumah tersebut, yang terisi
baru 25 persennya saja. Itu sebelum
kedatangan warga Penjaringan, Muara
Baru maupun warga Waduk Pluit.
Dengan kedatangan mereka tentu
jumlahnya bertambah. Tapi belum tahu
pasti angkanya,” tandasnya.
Lebih lanjut dikatakan Azrin,
selama sekian tahun tak ditempati, bias
dibayangkan seperti apa kondisinya.
Apalagi bila yang tidak ditempati itu
merupakan bangunan tahap pertama.
Tentu sudah lebih dari tujuh hingga
Sembilan tahun usianya. Karena tidak
ditempati tentunya tidak ada perawatan
dan terbengkelai. Sehingga di sanasini
banyak yang rusak, mulai dinding
berlubang, atap bocor, pintu dan
jendela lepas dan lainnya. Kerusakan
terjadi selain karena factor alamiah,
juga adanya tangan jahil yang tidak
bertanggungjawab. Lisjen dalam
maupun wastafel yang terbuat dari
aluminium banyak yang hilang karena
diambil oleh pencuri. Selain itu, kloset,
kabel listrik, dan pipa ledeng juga
banyak yang hilang. Dalam kondisi
seperti ini tentunya tidak mungkin bias
ditempati sebelum diperbaiki terlebih
dulu.
Hampir semua Cluster yang
kosong dan tidak berpenghuni,
kondisinya seperti itu. Cluster A
misalnya, dari 10 blok yang tersedia,
baru 5 blok yang dihuni. Sedangkan
5 blok lainnya kosong dalam kondisi
rusak. Begitu pula dengan Cluster
B yang kondisinya juga tidak jauh
berbeda dengan Cluster A. Hanya
Cluster C yang baru terbangun 5 blok
yang kondisinya agak lumayan baik.
Cluster C hanya mengalami masalah air
dan listrik saja.
“Sebenarnya kalau saat ini
kondisinya bagus semua dan siaphuni,
tentu sudah banyak yang menempati.
Terutama mereka yang berasal dari
Penjaringan dan sekitar Wadukpulit
yang masuk dalam kelompok subsidi,”
ujar Azrin.
Renovasi
Kondisi Rusunawa Marunda
yang rusak dan belum layak huni ini
direspon dengan cepat oleh Gubernur
Jokowi. Melalui anggaran APBD DKI
Jakarta, Jokowi telah menyiapkan
anggaran Rp 15 miliar untuk perbaikan
fasilitas Rusunawa Marunda yang rusak.
Diperkirakan perbaikan akan selesai
tahun ini. Dan secara bertahap warga
akan segera menempatinya. Karena
sudah lama warga memegang kunci
rumah. Namun belum bias segera
menempati karena kondisi yang belum
layak huni.
“Untuk perbaikan, saya siapkan
anggaran Rp 15 miliar. Tingginya
anggaran karena banyak fasilitas
yang rusak,” ujar Jokowi di Balaikota
beberapa waktu lalu.
Menurut gubernur, perbaikan
harus segera diselesaikan karena yang
menunggu cukup banyak. Tidak lagi
ratusan, tapi sudah mencapai ribuan.
Untuk perbaikan fasilitas memang
diprioritaskan Rusunawa Marunda
terlebih dulu. Setelah Rusunawa
Marunda beres dilanjutkan Rusunawa
yang lain. Rusunawa Marunda menjadi
prioritas perbaikan karena sangat
mendesak untuk ditempati warga
korban banjir Penjaringan dan sekitar
Waduk Pluit. Mereka tidak membayar
sewa penuh, melainkan mendapatkan
subsidi.
Besaran subsidi yang diberikan
Pemprov DKI Jakarta mencapai 50
persen. Tarif resmi sewa per bulan (di
luar tagihan listrik dan air bersih),
sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor
3 Tahun 2012 adalah Rp 371.000 tiap
bulan untuk hunian di lantai I, Rp
354.000/bulan untuk hunian lantai II,
Rp 338.000/ bulan untuk hunian lantai
III, Rp 321.000/bulan untuk lantai IV,
dan Rp 304.000/bulan untuk hunian di
lantai V
Karena mereka mendapatkan
subsidi, maka besaran tariff sewa tiap
bulan adalah sebagai berikut; Hunian
lantai satu dikenakan Rp 159.000/
bulan, lantai dua Rp 151.000/
bulan, lantai tigaRp 144.000/bulan,
lantai empat Rp 136.000/bulan dan
lantai lima Rp 128.000/bulan. Tidak
termasuk listrik, air, sampah, keamanan
dan lainnya.NR
36 Media Jaya • Nomor 02 Tahun 2013 Media Jaya • Nomor 02 Tahun 2013 37