MEDIA JAYA 02 2013.pdf

Rusun Marunda yang sudah dipenuhi para penghuni situasinya makin tampak ramai. Selain penghuni yang keluar masuk untuk menjalankan
pelbagai aktivitas sehari-hari, para kerabat maupun keluarga penghuni juga suka berkunjung ke rusun yang dulu nyaris senyap. Foto : MJ/NR
Rusun Marunda, selain makin ramai penghuni juga makin asri karena di halaman rusun banyak ditanam tanaman peneduh maupun sekadar
tanaman hias. Foto : Mj/NR
BUMN yang menyatakan bersedia
lahan miliknya untuk dibangun rusun
antara lain Perusahaan Listrik Negara
(PLN) yang lahannya berlokasi di
Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah
Abang, Jakarta Pusat. Pertamina juga
memiliki tanah di sejumlah titik dan
PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) juga
mempunyai banyak tanah di sekitar
stasiun. Namun, tanah-tanah tersebut
tetap akan berstatus sebagai tanah milik
negara dengan hak perngelolaan lahan
(HPL). Sedangkan bangunan di atasnya
berstatus hak guna bangunan (HGB).
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
melalui Dinas Perumahan dan Tata
Bangunan sudah melakukan berbagai
langkah untuk menyusun program
pembangunan rusunawa termasuk
program pembangunan kampung
tematik mengacu pada program
prioritas yang dicanangkan Gubernur
DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja
Purnama.
Sinyal dari Menteri BUMN
Menteri Badan Usaha Milik
Negara (BUMN), Dahlan Iskan sudah
memberikan sinyal positif terkait
kerja sama Kementerian Perumahan
Rakyat dan Kementerian BUMN
untuk mengelola lahan-lahan tidur
itu. Menurut Dahlan, setiap BUMN
mempunyai kewenangan untuk
mengolah asset mereka. Apalagi di
sinyalir tanah BUMN banyak yang
diduduki pihak lain.
Dahlan Iskan menegaskan,
daripada lahan itu menjadi tidak
produktif, akan lebih baik jika
tanah itu digunakan menjadi rumah
susun. Terlebih, BUMN juga harus
mengeluarkan uang untuk membayar
pajak dan biaya asset tanah tersebut.
Kalau sudah diduduki beneran malah
ada ganti rugi.
Gubernur Provinsi DKI Jakarta
juga berencana membangun rumah
susun deret di sepanjang bantara
sungai. Wacana itu, hingga kini belum
terwujud. Dengan adanya wacana
Kemenpera dan Kementerian BUMN
tersebut diharapkan sinergi dengan
program Pemprov DKI Jakarta dalam
upaya menyediakan perumahan yang
layak bagi warga Jakarta. Terutama
bagi keluarga miskin yang biasanya
bermukim di sepanjang bantaran sungai
dan sering terlanda banjir.
Menurut H Mohammad Sanusi,
anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta
yang membidangi Pembangunan,
pembangunan rusun memang perlu
dilakukan. Khususnya bagi masyarakat
yang berpenghasilan rendah.
Namun, memang tak mudah untuk
mewujudkannya, karena begitu banyak
masalah di dalamnya.
Wakil rakyat dari Fraksi Partai
Gerindra itu menambahkan, masalah
ini bahkan bisa menjadi bom waktu
yang mengancam program 1.000 rusun.
Menurutnya, masalah itu mengemuka
dalam dialog ‘ Urgensi Peraturan
Pemerintah (PP) tentang Rusun dalam
Mengatasi Permasalahan Rusun di
Indonesia’ di Jakarta beberapa waktu
lalu.
“Undang Undang Nomor 20
Tahun 2011 tentang Rumah Susun
sudah diterbitkan sejak dua tahun lalu.
Tapi, hingga kini Peraturan Pemerintah
(PP) tersebut belum keluar. Padahal,,
beleid yang saat ini sudah berbentuk
Rencana Peraturan Pemerintah
(RPP) Rusun sudah ada di tangan
Kemenpera,” tambahnya.
Ungkapan senada diutarakan
Mualim, Ketua Umum Persatuan
Perhimpunan Penghuni Rumah Susun
Indonesia (P3RSI). Menurut dia,
seharusnya ada beberapa peraturan
yang muncul sebagai turunan dari UU
No 20 tahun 2011. Di antaranya, PP
Penyelenggaraan Rumah Susun, PP
Perngelolaan Rumah Susun dan PP
Perhimpunan Pemilik dan Penghuni
Satuan Rumah Susun (P3SRS). Akibat
macetnya penyusunan PP itu, situasi di
lapangan menjadi tidak pasti.
Apalagi timbul kisruh antara
penghuni dan pengembang terkait hak
suara penghuni. Belum lagi persoalan
penentuan besaran dan pengelolaan
service charge, mekanisme hubungan
antara badan pengelola, pelaku
pembangunan (developer) dan P3SRS
hingga etika berinteraksi rusun.
Akibatnya, pengembang , pemerintah
daerah dan pemegang kepentingan
lainnya gamang menghadapi masalah
ini. Karena itu, PP diharapkan
dapat memberikan solusi terhadap
kompleksnya permasalahan di rusun.
Kepala Bidang Perizinan,
Penertiban dan Peran Serta Masyarakat
Dinas Perumahan dan Gedung
Pemrov DKI Jakarta, Yaya Mulyarso
mempunyai pemandangan serupa.
Menurutnya, terjadi kebingungan di
tingkat pelaksana pemerintahan karena
belum adanya PP tersebut. Kehadiran
UU Rusun, ternyata belum mampu
memcahkan persoalan, karena masih
bersifat umum.
Karena belum adanya Peraturan
Pemerintah (PP) tersebut, Pemprov
DKI Jakarta banyak menerima keluhan
dari penghuni dan pengembang.
Padahal, wewenang Pemda tak seluas
itu. Karena itu, Dinas Perumahan dan
Gedung DKI Jakarta berharap PP
Rusun segera keluar, sehingga dapat
menangani masalah yang dari hari ke
hari semakin kompleks.
“ Hal yang sering terdengar adalah
persoalan pemilihan P3SRS. Selama
ini terjadi kekisruhan antara penghuni,
pengelola dan pengembang. Di satu sisi
pengembang menginginkan pemilihan
berdasarkan nilai perbandingan
proporsional (NPP), sedangkana
penghuni berdasarkan one man one
vote, sehingga berapa pun jumlah
rusun, pemiliknya hanya boleh memilih
satu kali,” kata Ketua Umum Real
Estate Indonesia (REI) Setyo Maharso
yang dimintai pendapatnya secara
terpisah.
Sementara, Kemenpera masih
merancang dengan teliti PP Rusun.
Deputi Perumahan Formal Kemenpera,
Pangihutan Marpaung mengemukakan,
pihaknya masih berupaya menghimpun
segala permasalahan di lapangan.
Sehingga PP Rusun mampu
mengakomodasi semua kepentingan.
Dalam artian, PP Rusun bisa mengatasi
segala persoalan di lapangan, sehingga
terbentuk hubungan harmonis di antara
semua pihak. RCW
32 Media Jaya • Nomor 02 Tahun 2013 Media Jaya • Nomor 02 Tahun 2013 33