Banjarmasin Post Kamis, 24 Juli 2014

16
Aspirasi
Banjarmasin Post
KAMIS 24 JULI 2014
TAJUK
Cerita Manis Gratifikasi
AKHIRNYA kasus gratifikasi yang menyeret
mantan Bupati Tanahlaut Adriansyah dan Wali
Kota Banjarmasin, Muhidin, tak berlanjut. Kejaksaan
Tinggi Kalsel tidak meneruskan kasus yang
sudah bergulir selama empat tahun, itu ke meja
hijau. Langkah itu diambil menyusul beleid Kejaksaan
Agung berupa Surat Ketetapan Pemberhentian
Penuntutan (SKP2) atas publik figur
tersebut.
Ini, tentu sebuah kado menarik bagi Adriansyah
dan Muhidin di bulan suci Ramadan. Bukan
apa-apa, selama 4 tahun kasus gratifikasi tersebut
seakan telah membatasi setiap ruang gerak
keduanya dalam beraktivitas. Menjadi wajar memang
setiap kasus hukum yang menimpa kepada
siapa pun orangnya ataupun jabatannya, pastilah
memiliki imbas bagi diri yang bersangkutan.
Memang sudah seharusnya kasus gratifikasi
Adriansyah dan Muhidin disikapi secara jelas; berlanjut
atau tidak. Sejak kasus itu diangkat, dan
sudah beberapa kali terjadi penggantian kepala
kejaksaan tinggi, kasus itu seolah ‘berjalan di
tempat’. Tidak jelas memang mengapa kasus itu
harus begitu lama bisa terpendam di meja jaksa.
Padahal, sejatinya penanganan kasus gratifikasi
tidaklah jauh berbeda dengan kasuskasus
hukum lainnya, khusus yang beraroma
korupsi. Logika sederhananya, begitu ada dua
alat bukti, kasus itu bisa langsung jalan. Nah,
untuk kasus gratifikasi Adriansyah dan Muhidin
malah dirasakan menjadi aneh. Aneh karena
saban kali penggantian pucuk pimpinan di institusi
Kejati Kalsel, kasus gratifikasi itu selalu diangkat
sebagai komoditas oleh setiap pengampu
kebijakan. Dan, lucunya, setelah itu tidak jelas
lagi penanganannya.
Publik tentu tidak ingin berprasangka yang
bukan-bukan terhadap institusi kejaksaan dan
juga petingginya selaku pengampu kebijakan.
Faktanya, suka tidak suka, lambannya penanganan
kasus gratifikasi itu telah melahirkan
pandangan yang negatif publik terhadap kejaksaan.
Karenanya kita pun tabik kepada kejaksaan
yang kemudian menyetop cara pandang
yang kurang bijak dari publik dengan terbitnya
SKP2 atas kasus gratifikasi tersebut.
Cukup beralasan bagi kejaksaan menghentikan
kasus gratifikasi dengan berpegang pada
putusan perkara perdata yang sudah berkekuatan
hukum tetap dengan objek dan barang
Penerbit : PT Grafika Wangi Kalimantan
SIUPP : SK Menpen No. 004/SK MENPEN/
SIUPP/A.7/1985 tgl 24 Oktober 1985
Sejak Tanggal : 2 Agustus 1971
Direktur Utama : Herman Darmo
Pemimpin Redaksi: Yusran Pare
Wakil: Harry Prihanto
Redaktur Pelaksana: Dwie Sudarlan
Manajer Peliputan: Elpianur Achmad
Asisten Manajer Peliputan :
R Hari Tri Widodo
Manajer Produksi: M Taufik
Redaktur Eksekutif: Muhammad Yamani
(Banjarmasin Post/Online), Mulyadi Danu
Saputra (Metro Banjar), Irhamsyah Safari
(Serambi UmmaH),
Manajer Redaksi: Irhamsyah Safari
Wakil: Agus Rumpoko
Redaktur: Sigit Rahmawan A, Syamsuddin, Alpri
Widianjono, Kamardi, Mahmud M Siregar, Aya
Sugianto, Sofyar Redhani, M Royan Naimi, Siti
Hamsiah. Asisten: Sudarti , Halmien Thaha,
Murhan, Anjar Wulandari, Ernawati,Idda Royani,
Mohammad Choiruman, Budi Arif RH.
Staf Redaksi: Umi Sriwahyuni, Eka Dinayanti,
Hanani, Burhani Yunus, AM Ramadhani, Syaiful
Anwar, Syaiful Akhyar, Khairil Rahim, Ibrahim
Ashabirin, Sutransyah, Faturahman, Irfani
Rahman, Jumadi, Edi Nugroho, Doni Usman,
Mustain Khaitami (Kabiro), Hari Widodo, Ratino, M
Risman Noor, Salmah, Rahmawandi, M Hasby
Suhaily, Helriansyah, Didik Triomarsidi (Kabiro),
Nia Kurniawan, Mukhtar Wahid, Rendy Nicko
Ramandha, Restudia, Yayu Fathilal, Aprianto,
Frans, Nurholis Huda, Man Hidayat,
Reni Kurnia Wati
Fotografer: Donny Sophandi, Kaspul Anwar.
Tim Pracetak: Syuhada Rakhmani (Kepala), M
Syahyuni, Aminuddin Yunus, Syaiful Bahri, Edi
Susanto, Sri Martini, Kiki Amelia, Rahmadi, Ibnu
Zulkarnain, Achmad Sabirin, Rahmadhani, Ahmad
Radian, M Trino Rizkiannoor, M Denny Irwan
Saputra.
Biro Jakarta: Febby Mahendra Putra (Kepala),
Domuara Ambarita, Murdjani, Antonius Bramantoro,
Budi Prasetyo, Fikar W Eda, FX Ismanto, Johson
Simandjuntak, Rahmat Hidayat, Yulis Sulistyawan,
Choirul Arifin, Hendra Gunawan, Sugiyarto
bukti yang sama. Artinya, kasus gratifikasi itu
memang tidak lantas ujug-ujug dihentikan, setelah
4 tahun ‘terombang-ambing’ tidak ada kejelasan.
Ada alasan dan dasar hukum yang benar-benar
menjadi sandaran bagi kejaksaan memutuskan
penghentian kasus gratifikasi.
Namun, jujur saja, dari kasus gratifikasi menjadi
catatan kurang baik bagi kejaksaan selama
ini. Publik tentu sama sekali tidak ingin adanya
perlakuan berbeda terhadap kasus-kasus istimewa
seperti itu. Apa pun alasannya, setiap kasus
yang bernuansa korupsi tetap harus diperlakukan
sama dengan kasus lainnya. Sekadar
dicamkan, setiap individu yang bermasalah dengan
hukum, bukan resah lantaran sanksi yang
bakal diterimanya, melainkan kepastian hukum
itu sendiri.
Publik tidak ingin kasus bansos yang kini tengah
ditangani kejaksaan bernasib sama dengan
kasus gratifikasi berada dalam ‘ruang tanpa
arah’. Harus ada kepastian hukum yang jelas;
siapa yang bersalah, dan harus menjalani sanksi
hukum sesuai tidak pidana perbuatannya. Kalau
memang tidak bersalah, katakan tidak bersalah
sesuai aturan hukum. Sekali lagi, jangan menjadikan
kasus bansos yang merugikan negara
puluhan miliar rupiah itu sebagai ‘ruang sepi’ yang
menguntungkan pihak-pihak tertentu.
Seharusnya kejaksaan bisa belajar dari KPK
yang nyaris tidak pernah mengendapkan kasus
yang ditangani dalam waktu yang lama. Siapa
yang terlibat apa pun jabatannya, apa pun kedudukannya,
KPK tidak pernah peduli semuanya.
Apa yang dilakukan KPK tidak lain tidak bukan
adalah selain penegakan hukum, juga kepastian
hukum terhadap setiap individu yang terlibat di
dalam suatu kasus. Dengan begitu tidak perlu
ada ‘ruang hampa’ yang malah melahirkan tafsiran-tafsiran
negatif.
Ending dari kasus gratifikasi yang melibatkan
dua figur publik di Banua kita berakhir manis.
Bagi Adriansyah yang sebentar lagi bakal berkantor
di Senayan tidak lagi terbebani dengan
kasus tersebut. Orang nomor satu di PDI Perjuangan
Kalsel ini diharapkan bisa lebih ‘khusyuk’
melakukan kewajibannya mengemban amanah
sebagai wakil rakyat Banua. Demikian pula Muhidin
diharapkan bisa lebih atraktif dalam mengelola
Kota Banjarmasin menjadi pusat dagang, industri
dan hunian yang manusiawi. (*)
SUARA REKAN
Apresiasi Pelayanan yang Prima
Homepage: http//www.banjarmasinpost.co.id
Banjarmasin Post Group
Penasihat Hukum: DR Masdari Tasmin SH MH
SETELAH sukses mencetak hattrick, tiga
kali berturut- turut dapat mempertahankan predikat
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK), Pemko Pontianak
kembali menorehkan prestasi tingkat nasional.
Kota Pontianak menempati posisi ketiga
setelah Bali dan Padang dalam penilaian pelayanan
publik yang dilakukan Ombudsman Republik
Indonesia (ORI) terhadap seluruh pemerintah
daerah se-Indonesia.
Bertempat di Rumah Dinas Wali Kota Pontianak,
Minggu (20/7), Wali Kota Pontianak Sutarmidji
menyerahkan sertifikat kepada 16 Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang meraih
predikat kepatuhan standar pelayanan
publik dari Ombudsman RI.
Menurut Sutarmidji, dari 22
SKPD di Pemkot, ada 16
yang masuk ke dalam zona
hijau, artinya pelayanannya
sudah prima. Sisanya, 6
SKPD masuk dalam zona kuning.
Untuk diketahui, predikat WTP merupakan penilaian
tertinggi yang diberikan oleh BPK RI berdasarkan
hasil audit terhadap laporan keuangan
Pemko Pontianak tahun 2013. Sebelumnya untuk
hasil audit laporan keuangan tahun 2011 dan 2012,
Kota Pontianak juga mendapat predikat WTP.
Predikat WTP dari Kepala BPK RI Perwakilan
Kalbar, Didi Budi Satrio diserahkan kepada Walikota
Pontianak Sutarmidji, Senin (2/6/2014).
Sebanyak 16 SKPD Pemko Pontianak yang
masuk zona hijau tersebut di antaranya Unit
Layanan Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas
Perhubungan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil, Badan Kepegawaian Daerah, Unit
Layanan Kesatuan Bangsa dan Politik, Unit Rawat
Jalan RSUD Sultan Syarif Mohammad
Alkadrie, PDAM.
Penghargaan tersebut diberikan atas kepatuhan
instansi untuk menjalankan amanah Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik. Disebutkan dalam Pasal 3 ada empat
tujuan UU tentang pelayanan publik. Pertama,
terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas
tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, serta
kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan
penyelenggaraan pelayanan publik.
Kedua, terwujudnya sistem penyelenggaraan
pelayanan publik yang layak sesuai dengan
asas-asas umum pemerintahan dan korporasi
yang baik. Ketiga, terpenuhinya penyelenggaraan
pelayanan publik sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Keempat, terwujudnya
perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat
dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Kota Pontianak patut berbangga lantaran memperoleh
peringkat ketiga
dari 22 daerah yang diobservasi.
Sudah sepantasnya
kita berikan apresiasi
atas prestasi dan perhatian
yang diberikan Wali Kota
Pontianak Sutarmidji.
Prestasi ini seyogyanya dapat terus dikembangkan
serta ditingkatkan. Ke-16 SKPD tersebut
diharapkan dapat menjadi contoh bagi instansi
lain atau unit lain di lingkungan pemerintah daerah
ini untuk bisa menerapkan pelayanan publik prima.
Pelayanan prima, artinya pelayanan yang
lebih cepat, biaya murah dan sistem kepengurusan
perizinan tidak berbelit-belit.
Aspek lainnya yang harus dipenuhi untuk
menjalankan pelayanan publik yang prima, yaitu
adanya sistem dan standar pelayanan yang
diinformasikan ke publik dan masyarakat bisa
mengaksesnya dengan mudah. Sistem informasi
pelayanan publik tersebut harus diunggah ke
website resmi milik Pemko Pontianak sebagai
bentuk transparansi pelayanan sehingga masyarakat
bisa mengaksesnya dengan mudah.
Kepada seluruh SKPD di Pemko Pontianak selamat
untuk memberikan pelayanan yang terbaik
dan dirasakan langsung oleh masyarakat. (*)
e-mail : redaksi@banjarmasinpost.co.id
Pemimpin Umum : HG (P) Rusdi Effendi AR
Pendiri : Drs H J Djok Mentaya (1939-1994)
Drs H Yustan Aziddin (1933-1995)
HG (P) Rusdi Effendi AR
Pemimpin Perusahaan:
A Wahyu Indriyanta
General Manager Percetakan: A Wahyu Indriyanta
Asisten General Manager Percetakan : Suharyanto
Wakil PP (Bidang Humas dan Promosi): M Fachmy Noor
Manajer Iklan : Helda Annatasia (08115803012)
Manajer Sirkulasi :
Alamat: Gedung HJ Djok Mentaya, Jl AS Musyaffa No 16
Banjarmasin 70111, Telepon (0511) 3354370
Fax 4366123, 3353266, 3366303
Bagian Redaksi: Ext 402-405 ; Bagian Iklan: Ext. 113, 114
Bagian Sirkulasi: Ext. 116, 117
Pengaduan Langganan: 08115000117 (0511) 3352050
Biro Jakarta-Persda: Redaksi, Jl Pal Merah Selatan No
12 Lantai II Jakarta 10270, Telp (021) 5483008, 5480888
dan 5490666 Fax (021) 5495358
Perwakilan Surabaya: Jl Raya Jemursari 64 Surabaya, Telp
(031) 8471096/ 843428, Fax (031) 8471163
Biro Banjarbaru: Jl Mister Cokrokusumo Kav 15-17
Widya Chandra Utama, Cempaka, Kota Banjarbaru Telp
(0511) 4780355 Fax (0511) 4780356, Biro Palangka Raya:
Jl RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya, Telp (0536) 3242922
Tarif Iklan:
Display Umum: Hitam Putih (BW): Rp 22.500/mmk
Berwarna (FC): Rp 45.000/mmk
Display Halaman 1: Hitam Putih (BW): Rp 45.000/mmk
Berwarna (FC): Rp 90.000/mmk
Iklan kolom/Duka Cita: Hitam Putih (BW):
Rp 15.000/mmk Berwarna (FC): Rp 30.000/mmk
Iklan Kuping: (FC) Rp 100.000/mmk
Iklan Baris: (FC) Rp 20.000/baris:
(BW): Rp 15.000/baris
Iklan Satu Kolom : (FC)Rp 30.000/mmk, (BW):
Rp15.000/mmk
Catatan: Harga belum termasuk PPN 10%.
Harga Langganan: Rp 75.000/bln
Percetakan: PT Grafika Wangi Kalimantan
Alamat: Lianganggang Km 21 Landasan Ulin Selatan
Banjarbaru
Telepon (0511) 4705900-01
Isi di luar tanggung jawab percetakan
Setiap artikel/tulisan/foto atau materi apa pun yang telah dimuat di
harian “Banjarmasin Post” dapat diumumkan/dialihwujudkan
kembali dalam format digital maupun nondigital yang tetap
merupakan bagian dari harian “Banjarmasin Post”.
WARTAWAN “BANJARMASIN POST GROUP” SELALU DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN TIDAK
DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APA PUN DARI NARASUMBER.
P
emilu Presiden (Pilpres)
sudah dilalui
bersama. Komisi
Pemilihan Umum
(KPU) telah menetapkan
pasangan capres-cawapres
Joko Widodo-Jusuf
Kalla sebagai pemenang pemilu
den menjadi presiden terpilih
2014-2019. Namun sayangnya
capres Prabowo Subianto
mengundurkan diri dari
proses rekapitulasi dan menolak
hasil pilpres. Meski penolakan
itu tidak berimplikasi
hukum apa pun, permainan
ini diakhiri dengan kurang
happy ending.
Pilpres kali ini memang menegangkan.
Perang urat syaraf
antarkandidat begitu luar
biasa. Antusiasme pemilih
yang sangat tinggi benar-benar
memulihkan kelumpuhan/kelelahan
demokrasi seperti
ditengarai sejumlah pengamat.
Melalui hitung cepat lembaga-lembaga
survei sudah
dapat diketahui siapa yang
menang dalam pilpres kali ini.
Meski hasilnya dobel alias ganda,
lembaga survei kredibel
pasti lebih bisa dipercaya ketimbang
yang abal-abal.
Pilpres kali ini memiliki
peran strategis dalam konsolidasi
demokrasi. Presiden dan
wakil presiden terpilih kali ini
mempunyai peran penting
melanjutkan proses reformasi
atau stagnan dan kembali ke
Orde Baru. Kenyataan rakyat
lebih menghendaki sosok
baru alias ingin ada perubahan.
Harapan terhadap kedua
pasang kandidat pun demikian
membuncah. Rakyat pun
terpecah antara pendukung
status quo melanjutkan program
presiden sebelumnya
atau berganti nahkoda baru
pemerintahan.
Menurut sejumlah catatan,
pilpres kali ini menjadi yang
terburuk dalam sejarah, terutama
dari sisi maraknya kampanye
hitam dan lautan fitnah
yang menimpa kedua pasang
capres-cawapres yang berlaga.
Kampanye hitam, fitnah dan
cara-cara kotor dilakukan
untuk membangun citra buruk
pesaing dan mencitrakan positif
calon lainnya. Karena calon
yang dipoles terlalu banyak
mengandung kelemahan,
lawan perlu dicitrakan sangat
buruk melalui berbagai cara
baik kampanye hitam, fitnah.
“Manusia jenius tidak membuat kesalahan. Kesalahan yang dibuatnya atas
kemauannya sendiri dan merupakan portal-portal penemuan”
Terbitnya sebuah media
partisan bernama “Obor Rakyat”
merupakan salah satu
upaya melemahkan lawan
dengan cara yang tidak terhormat.
Dari pernyataan sejumlah
tokoh pendukung pasangan
capres, pilpres dicitrakan
sebagai perang badar
yang mengonotasikan perang
suci atau membela agama. Tak
pelak di beberapa tempat pilpres
ini sedemikian mencekam.
Ini menjadi pilpres pertama
di era reformasi ketika
persaingan kandidat, pendukung,
tim sukses, tim bayangan
demikian sengit.
Setelah pengumuman resmi
Komisi Pemilihan Umum
22 Juli kemarin pasti muncul
sosok pemenang yang menjadi
presiden dan wakil presiden
lima tahun ke depan.
Aroma persaingan demikian
sengit, karena menjadi presiden
dan wakil presiden terbukalah
akses kekuasaan dan
mengatur distribusi kesejahteraan
bagi rakyat. Pilpres akan
menghasilkan pemenang dan
pihak yang kalah. Terhadap
hasil pilpres rakyat harus dipersiapkan
untuk siap menghadapi
kekalahan dan kemenangan.
Bagi pihak yang menang,
tentu jauh lebih mudah
menerima. Tidak demikian
dengan pihak yang kalah.
Mereka yang kalah harus
menerima secara jantan dan
bertanggung jawab. Sekarang
semua sudah selesai. Tidak
perlu lagi ada friksi apalagi
sampai menggerakkan massa
untuk membuat kerusuhan
Harapan pada Presiden Terpilih
JAMES JOYCE
Siap Menang
dan Kalah
Oleh:
Paulus Mujiran
Mantan tim seleksi
Panwaslu Provinsi Jawa
Tengah
yang tidak ada gunanya. Justru
dalam situasi seperti ini mudah
sekali dibaca siapa yang
menjadi dalang kalau terjadi
kerusuhan dan kekerasan.
Mungkin akan sulit menggerakkan
massa seperti halnya
1998, karena harga sembako
dan BBM relatif stabil. Andai
pasangan yang kalah akan
menggerakkan massa dan beraksi
anarkis pun sukar mendapat
dukungan rakyat.
Dalam aroma persaingan
yang demikian sengit seperti
sekarang ini kekalahan sering
sulit diterima secara akal sehat.
Kekalahan sering direspons
dengan cara-cara yang tidak
terhormat seperti mengamuk,
merusak bahkan mencederai
pihak-pihak yang lain.
Yang sering terjadi di permukaan,
kandidat yang berlaga
dalam pilpres kali ini hanya
dididik untuk mendukung
salah satu pasangan namun
lupa mendidik mereka untuk
siap kalah.
Deklarasi menang dan kalah
jelang pilpres hanya di lapisan
elite seperti pejabat pusat
dan daerah, sementara di
akar rumput gesekan yang timbul
benar-benar nyata. Di akar
rumput jauh tidak mudah dipersiapkan
untuk menghadapi
kemenangan dan kekalahan.
Bagi yang menang tentu lebih
mudah untuk menerima, sementara
yang kalah sering
bereaksi dengan cara yang
kurang santun dan berlebihan.
Frans Magnis Suseno dalam
buku Etika Jawa (1996)
memperkenalkan cara-cara
orang Jawa menghadapi lawan.
Antara lain ungkapan,
“nglurug ranpa bala lan menang
tanpa ngasorake” (menyerang
tanpa pasukan dan menang
dengan tidak merendahkan
lawan). Falsafah itu mengandung
makna kemenangan tidak
perlu diraih dengan caracara
yang hina dan nista seperti
mengambinghitamkan lawan,
menebar fitnah dan kampanye
hitam.
Kampanye hitam adalah
upaya menutupi kelemahan
sendiri dan melemparkannya
ke pihak yang lain. Semakin
banyak hal yang harus ditutupi,
maka kampanye hitam
dan fitnah yang dialamatkan
ke lawan semakin banyak. Padahal
dengan cara seperti itu
akan semakin kelihatan belangnya.
Mereka yang menang
tidak perlu merendahkan
lawan yang sudah kalah.
Jadi kemenangan mesti diraih
dengan cara-cara yang terhormat,
bertanggung jawab dan
santun. Perlu dicatat presiden
dan wakil presiden terpilih
harus menjadi presiden bagi
pihak yang menang maupun
kalah yang dulunya lawan.
Dan pihak yang kalah tidak
ada cara menolak presiden
dan wakil presiden terpilih. Paling-paling
dengan tidak memasang
gambar pasangan itu
di rumah. Ungkapan senada
orang Jawa juga ada “menang
ora umuk kalah ora ngamuk”
(menang tidak sombong dan
kalah tidak mengamuk). Kemenangan
dan kekalahan
merupakan keniscayaan dalam
kontestasi yang memang
hanya menyediakan kemenangan
dan kekalahan. Para
pendukung pasangan yang
kalah tidak perlu mengamuk.
Karena itu relevan manakala
hasil pilpres disikapi dengan
legawa, rendah hati. Siapa
pun yang menang hendaknya
didukung. Demikian juga
yang kalah harus mampu menerima
kenyataan. Pilihan
rakyat tidak bisa diatur. Siapa
yang hendak diberi mandat
tergantung dari suara rakyat
yang juga suara Tuhan.
Pengamat politik Ikrar Nusa
Bhakti menyatakan sistem
demokrasi merupakan sistem
yang pejal dan mudah pecah.
Namun, dalam pengalaman
sejarah Indonesia tidak pernah
hasil pemilu menimbulkan
kerusuhan atau kekacauan.
Meski demikian, tidak ada
gunanya memperpanjang
rasa permusuhan karena kontestasi
sudah selesai.
Perlawanan dari yang kalah
pun akan sia-sia karena
KPU didukung rakyat sudah
memutuskan siapa yang jadi
pemenang. Yang terpenting
tidak ada mobilisasi dari lapisan
elite. Capres Prabowo Subianto
mestinya dengan legawa
menerima kekalahan dan
kesatria mengakui kalah sebagai
negarawan. Dengan demikian
akan menjadi teladan
yang baik bagi anak-anak
bangsa. Konstituen harus diberikan
pengertian dan pendidikan
politik agar tidak melakukan
reaksi berlebihan
menyikapi hasil Pilpres ini. (*)
Tulisan Opini bisa dikirim ke email: redaksi@banjarmasinpost.co.id (Maksimal 1.000 karakter tanpa spasi). Sertakan nama, alamat lengkap, nomor telepon,
nomor rekening dan fotokopi (KTP). Opini yang terbit akan kami berikan imbalan ke nomor rekening penulis. Terima kasih.
Artikel yang masuk batas waktu pemuatannya maksimal dua minggu.
Jangan Abaikan Kepentingan Masyarakat
PILPRES 2014 telah selesai
dilaksanakan. Hajatan lima
tahunan tersebut memberikan
arti sangat besar kepada
bangsa Indonesia. Karena melalui
pesta demokrasi tersebut,
sekitar 185 juta jiwa yang
mempunyai hak pilih dari 250
juta jiwa penduduk Indonesia,
telah menentukan pemimpin
lima tahun ke depan.
Suka tidak suka, senang tidak
senang itulah presiden
republik Indonesia yang ketujuh
yang berdaulat, sah dan
harus kita hormati menjadi
pemimpin seluruh rakyat Indonesia.
Kita tidak boleh pesimis.
Kita harus optimis bahwa presiden
terpilih akan mampu
membawa perubahan yang
Ahmad Yuni SAg
Wakamad MTsN Sungai Tabuk
lebih baik di masa yang akan
datang.
Namun terlepas dari semua
itu, presiden yang baru,
program dan visi dam misi
yang baru tentunya membawa
harapan yang baru pula
bagi masyarakat di republik
yang kita cintai ini.
Berbagai persoalan masih
menghantui negeri yang kaya
sumber daya alam ini, mulai
dari kemiskinan, lapangan pekerjaan,
pendidikan dan kesehatan,
keamanan dan korupsi
yang sudah mengakar
kuat di negeri ini.
Peliknya berbagai persoalan
dinegeri tentunya menuntut
pemimpin yang mau peduli,
konsekuen dan konsisten
untuk memperbaiki negeri
ini. Kita tidak menginginkan
presiden terpilih hanya mementingkan
kelompok atau
golongan tertentu, sehingga
kepentingan masyarakat
yang lebih besar terabaikan.
Karena, apa pun pilihan rakyat
pada pilpres tersebut, yang
menjadi pemenang atau presiden
adalah presiden seluruh
rakyat indonesia.
Di sisi lain presiden terpilih
hendaknya betul-betul melaksanakan
janjinya dan program
serta visi serta misinya,
jangan sekadar tulisan dan
simbol untuk menarik simpati
masyarakat yang pada akhirnya
tak pernah terwujudkan.
Yang terpenting adalah presiden
terpilih mampu menciptakan
suasana yang kondusif
di negeri ini baik antaragama,
golongan, suku, dan budaya
dalam naungan Bhinneka
Tunggal Eka, memberantas
korupsi serta mampu menjaga
keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
Untuk mewujudkan semua
itu, perlu kerja sama seluruh
rakyat Indonesia. Presiden
hanyalah seorang pelayan
rakyat bukan penguasa,
sehingga dengan semangat
kebersamaan dan persatuan,
serta kesatuan untuk menuntaskan
berbagai permasalahan
dan persoalan yang terjadi
di negeri ini, insya Allah Bangsa
Indonesia akan menjadi
lebih baik dan bermartabat
serta disegani di mata dunia.
Aamin. (*)
Jalankan Sesuai
Hukum Allah
PEMILIHAN Presiden 9
Juli 2014 sudah kita lalui. Bahkan,
siapa yang memimpin
negeri ini pun sudah kita ketahui
yakni Joko Widodo dan
wakilnya Jusuf Kalla.
Sebelum pemilihan diadakan,
setiap minggu debat capres-cawepres.
Debat diadakan
untuk mengetahui visi
dan misi dari dua kandidat,
serta penanganan kemorosatan
di negeri ini.
Harapan rakyat Indonesia
kini sangat besar. Karena rakyat
menginginkan perubahan
nyata. Perubahan tidak hanya
perekonomian, pendidikan,
tapi semua aspek kehidupan.
Siti Rahmah
Warga Tabalong
Bisakah itu terwujud dengan
terpilihnya Jokowi-JK tersebut?
Seluruh rakyat tentunya
memberikan harapan kepada
presiden terpilih. Setiap pesta
demokrasi lima tahunan, harapan
itu selalu sirna. Lalu
kepada siapa kita berharap?
Harapan itu hanya bisa terwujud
dengan adanya seorang
pemimpin yang menjalankan
hukum-hukum Allah dalam
wadah Daulah Khilafah Islamiyah,
insya Allah. (*)
Tema berikutnya: Palestina Dibombardir Israel
Sampaikan komentar Anda maksimal 250 karakter secara santun ke redaksi@banjarmasinpost.co.id, disertai salinan kartu identitas diri dan
foto (mohon jangan pasfoto). Kini, saatnya Anda bicara demi kebaikan bersama.