Banjarmasin Post Kamis, 24 Juli 2014

ibun Suksesi
Banjarmasin Post
32 KAMIS 24 JULI 2014
www.banjarmasinpost.co.id
Jokowi-Obama
Janjian Bertemu
Anies: SBY Pertama Ucapkan Selamat
JAKARTA, BPOST - Presiden
terpilih Joko Widodo (Jokowi)
kebanjiran ucapa selamat
dari sejumlah kepala negara
dunia, termasuk presiden A-
merika Serikat, Barack Obama.
Secara khusus, Obama
menelepon Jokowi Rabu (23/
7)at pukul 11.00 WIB.
Menariknya, Obama menelepon
Jokowi menggunakan
bahasa Indonesia. “Pakai bahasa
Indonesia loh. Dia bilang,
‘Apa kabar Pak Jokowi?’ Gitu.
Terus kasih selamat. Nanti
kita ketemu di Cina (Tiongkok).
Sudah itu saja,” ujar
Jokowi di Balaikota, Rabu
siang.
Pertemuan di Tiongkok
dimaksud adalah pertemuan
antara negara-negara yang
tergabung di dalam Asia Pacific
Economic Cooperation
(APEC). Acara tersebut digelar
pada November 2014, satu
bulan setelah Joko Widodo-
Jusuf Kalla dilantik menjadi
presiden dan wakil presiden
pada 20 Oktober mendatang.
Pembicaraan melalui sambungan
telepon itu, lanjut
Jokowi, berlangsung selama
dua menit saja. Jokowi mengaku
keduanya tidak membahas
soal isu-isu hubungan
antar-kedua negara atau isuisu
internasional. Komunikasi
keduanya hanya sebatas
memberi selamat atas terpilihnya
Jokowi-JK menjadi
presiden dan wakil presiden.
Menurut presiden terpilih
yang meraih suara 53,15 persen
tersebut, selain menyampaikan
ucapan selamat, Obama
juga menyampaikan harapannya
pada hubungan antar
dua negara. “Ya kita ingin
memperkuat lagi hubungan
antara Indonesia dengan A-
”
SBY adalah
penelepon pertama
yang memberikan
selamat pada
kemenangan Jokowi.
SBY menelepon
pasca-pengumuman,
saat berada di tangga
KPU
”
ANIES BASWEDAN
Juru Bicara Tim Pemenangan
Jokowi-JK
merika,” ujar Jokowi.
Selain Barack Obama, Perdana
Menteri Australia Tony
Abbot juga menelepon Jokowi.
Abbot menelepon sebelum
Obama. Jokowi mengaku
pembicaraan tersebut berisi
ucapan selamat tanpa membahas
isu-isu strategis kedua
negara.
Jokowi juga mengaku sudah
dihubungi Presiden RI
Susilo Bambang Yudhoyono.
Sebelumnya dikatakan, Presiden
SBY belum melakukan
komunikasi lewat telepon terkait
kemenangan Jokowi.
“Tadi istri sudah telepon,
Pak Presiden SBY sudah telepon,
Pak Wapres Boediono
juga sudah telepon,” kata Jokowi
dalam sebuah wawancara
eksklusif Metro TV di
kapal yang ditumpangi Jokowi
menuju Pelabuhan Sunda
Kelapa, Rabu (23/7).
Sebelumnya, Juru Bicara
Presiden Julian Aldrin Pasha
mengungkapkan, saat ini belum
saatnya bagi Kepala Negara
untuk memberikan ucapan
selamat. Dia tidak menjelaskan
lebih lanjut alasan SBY
menunda ucapan selamat itu.
“Saya kira belum pada saat ini.
Saya belum bisa pastikan kapan,”
ujar Julian di Cikeas,
Bogor, Selasa (22/7).
Seperti diketahui, KPU sudah
menetapkan pasangan
Jokowi-JK sebagai presiden
dan wakil presiden terpilih. Di
sisi lain, pasangan Prabowo
Subianto-Hatta Rajasa menyatakan
menolak hasil yang ditetapkan
KPU karena menganggap
bahwa komisi tersebut
telah berlaku tidak adil
dan transparan.
Tapi, menurut Juru Bicara
Tim Pemenangan Jokowi-JK,
Anies Baswedan, Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono
disebut sebagai orang pertama
yang menelepon Jokowi
dan mengucapkan selamat
atas hasil pemilu presiden itu.
“SBY dan (Wakil Presiden)
Boediono sudah memberikan
selamat kepada Jokowi yang
dinyatakan KPU sebagai pemenang
Pilpres2014,” katanya,
Rabu.
Anies mengatakan, Presiden
SBY sudah menelepon
saat Jokowi masih berada di
Gedung KPU di Jakarta Pusat,
seusai mengikuti rapat pleno
terbuka KPU untuk rekapitulasi
nasional Pemilu Presiden
2014.
“SBY adalah penelepon pertama
yang memberikan selamat
pada kemenangan Jokowi.
SBY menelepon pascapengumuman,
saat berada di
tangga KPU,” papar Anies.
Anies pun menyatakan
apresiasinya atas telepon dan
ucapan selamat dari Presiden
SBY tersebut. “Tradisi demokrasi
yang sehat dan
menghormati seperti ini harus
terus dijaga,” kata dia. (kps/
tribunnews/rci)
ANTARA FOTO/ANDIKA WAHYU
HALAMAN depan berbagai surat kabar nasional menampilkan foto dan berita
kemenangan pasangan capres-cawapres nomor urut dua Joko Widodo-Jusuf Kalla
pada Pilpres 2014 di Jakarta, Rabu (23/7).
Besok, Prabowo
Ajukan Gugatan ke MK
JAKARTA, BPOST - Setelah menyatakan mundur
dan menolak proses perhitungn suara KPU, kubu
Capres Prabowo Subianto akan menempuh jalur
hukum untuk mengajukaan permohonan perselisihan
hasil pemilihan umum (PHPU) ke Mahkamah
Konstitusi (MK).
Rencananya akan diajukan 3x24 jam setelah
KPU menetapkan presiden dan wakil presiden
terpilih periode 2014-2014. “Jadi, memang di
dalam jadwal KPU tertulis setelah adanya penetapan
rekapitulasi memberi kesempatan selama
3x24 jam untuk mengajukan permohonan perselisihan
hasil Pemilu ke MK. Oleh karena itu kami
canangkan setidak-tidaknya Jumat(ajukan permohonan
perkara ke MK),” kata Tim Kuasa
Hukum Prabowo-Hatta, M Mahendradatta di hotel
Intercontinental, Jakarta Pusat, Rabu (23/7).
Mahendradatta menuturkan, saat ini pihaknya
masih mengumpulkan sejumlah bukti kecurangan
yang terjadi dalam Pilpres. Menurutnya, pihaknya
menemukan banyak kecurangan dalam Pilpres
yakni mengenai penggelembungan suara.
“Tentunya kami juga akan mempertanyakan
mengenai bagaimana kelanjutan rekomendasi
Bawaslu yang tidak dijalankan KPU. Karena
Bawaslu telah merekomendasikan sebanyak 5.000
lebih TPS untuk lakukan pemungutan suara
ulang,” tuturnya.
Dia mengatakan, pihaknya mengambil langkah
hukum bukan karena mengharapkan menangi
Pilpres. Pihaknya menempuh langkah
hukum karena inginkan proses pemilihan umum
presiden yang transparan, jujur dan adil.
“Permasalahannya bukan kami yakin bahwa
ini bisa memenangkan pak Prabowo, bukan
kesitu (tujuannya). Yang paling penting sekarang
adalah kita mengacu pada proses. Seandainya
kalah, itu kalah dengan proses yang baik,”
ujarnya.
Sementara itu, partai politik pengusung pasangan
Prabowo Subianto-Hatta Rajasa berencana
membuat panitia khusus (Pansus) pemilihan
umum presiden. Hal itu didasarkan kubu Prabowo-Hatta
menolak hasil pemilihan umum
presiden yang menetapkan pasangan Joko Widodo-Jusuf
Kalla sebagai presiden dan wakil
presiden terpilih 2014-2019.
“Kami akan segera bentuk Pansus Pilpres. Di
sidang Paripurna pertama (usai masa Reses) akan
digulirkan untuk dibentuk Pansus,” kata Juru
Bicara Koalisi Merah Putih, Tantowi Yahya, di Hotel
Intercontinental, Jakarta Pusat, Rabu.
Politisi Golkar itu membeberkan alasan dibentuknya
Pansus Pilpres adalah untuk membahas
permalasahan yang terjadi selama proses pemilihan
umum. Pihaknya meyakini adanya dugaan
kecurangan suara yang membuat suara Prabowo-
Hatta hilang.
“Pansus itu adalah instrumen biasa untuk
menggali informasi yang lebih dalam mengenai
hal-hal yang meresahkan masyarakat. Jadi Pansus
itu tidak perlu ditakuti,” ujarnya. (tribunnews/kps)
Mari Awasi Presiden Terpilih
PEMILUpresiden (Pilpres)
secara langsung yang sudah
tiga kali dilaksanakan rakyat
Indonesia. Sang kandidar telah
diberikan’kekuasaan’ penuh
terhadap calon terpilih.
Artinya, keterpilihan itu benar-benar
dukungan rakyat
secara langsung.
POLITISI Partai Persatuan Pembangunan
(PPP) Kota Banjarmasin, Johansyah mengatakan,
dalam era demokrasi, ketika semua
dipilih oleh rakyat, maka rakyat harus ikut
bertanggung jawab mengawasi jalannya
pemerintahan.
Mengawasi bisa melalui DPR sebagai wakil
rakyat atau langsung mengawasi kebijakan
yang diambil oleh presiden terpilih nantinya.
“Semua harus ikut mengawasi. Suarakan
sampaikan jangan diam saja. Sekarang era
keterbukaan. Sama-sama kita mengawasi.
DPR dan seluruh warga negara harus mengawasi,”
katanya.
Menurut dia, semua pihak harus mengawasi.
Baik pihak yang menang maupun yang
kalah, harus ikut mengawasi agar ke depan
bangsa ini menjadi lebih baik sesuai harapan.
Beda lagi dengan mereka yang golput. Sebab
mereka memilih untuk tidak memilih, maka
jangan mengeluh ketika ada kebijakan presiden
nantinya tidak, sesuai harapan.
Sementara itu, politisi Partai Demokrat Kota
Banjarmasin, Sri Nur Naningsih mengatakan,
presiden terpilih nanti artinya adalah orang
yang dipercaya oleh rakyat Indonesia sebagai
pemimpin bangsa.
“Apapun konsekuensinya, presiden kita adalah
hasil dari pilihan rakyat secara langsung. Itu harus
Meskipun mendapat mandat
dan dukungan penuh rakyat,
kinerja presiden beserta
jajarannya itu tetap harus dikontrol
dan diawasi oleh rakyat.
Dengan harapan tidak
menyalahgunakan mandat
itu untuk kepentingan pribadi,
keluarga maupun kroni-kroninya.
Deny, warga Banjarbaru
mengatakan, di era keterbukaan
saat ini, dimana arus
informasi begitu terbuka lebar,
seharusnya rakyat lebih
mudah dalam mengawasi
kinerja presidennya. Saat
kampanye, banyak janji yang
ANTARA FOTO/WIDODO S. JUSUF
PRESIDEN terpilih Joko Widodo (kiri) berjalan memasuki Balai Kota di Jakarta, Rabu (23/7). Joko Widodo
kembali bertugas sebagai Gubernur DKI Jakarta menyusul berakhirnya masa cuti.
Rakyat Ikut Bertanggung Jawab
disadari, sehingga masyarakat harus pula mengawasi
kinerjanya. Apakah sesuai dengan
janjinya selama kampanye atau tidak,” katanya.
Lantara presiden pilihan rakyat, maka
rakyat punya hak untuk mengkritisi presiden
yang dipilihnya. Masyarakat jangan takut
untuk mengkritisi jika ada ketimpangan yang
terjadi. “Rakyat sekarang ini harus lebih jeli
untuk mengkritisi presiden. Terus awasi dan
kawal untuk kemajuan bangsa kita,” katanya.
Lain lagi dengan Mat Nor Ali dari Partai
Golkar. Dia mengatakan, jangan sampai mata
rantai pengawasan mulai dari tingkat paling
bawah, yakni pemerintah daerah hingga paling
atas di tingkat pemerintah pusat terputus.
Artinya, masyarakat bisa mengawasi dari
tingkat pemerintah daerah sebagai kepanjangan
tangan pemerintah pusat sebagai model
pengawas bottom up. “Kita awasi melalui
jenjang kendali, mulai dari tingkat paling
bawah hingga pusat. Mata rantai pengawasan
ini jangan putus,” katanya.
Legislator sebagai bagian dari penyelenggara
pemerintah juga memiliki peran besar
untuk mengawasi jalannya pemerintahan
yang dipimpin oleh presiden terpilih. “Masyarakat
bisa mengawasi melalui para wakilnya
di legislatif untuk mengawasi jalannya pemerintahan
oleh presiden terpilih,” katanya. (hh)
diucapkan. Saat terpilih, rakyat
harus terus mengawal
janji politik mereka.
Rakyat jangan lelah mengkritik,
demi kemajuan bangsa
dan negara. Cara mengkritik
pun sekarang bisa melalui
beragam cara, tak melulu
melalui demonstrasi yang
mengundang banyak orang.
Bisa melalui media sosial dan
sebagainya.
Apalagi saat kampanye, seakan
semua calon presiden itu
dekat dengan masyarakat,
mendengarkan apa yang jadi
keluhan masyarakat. “Harapan
kita sih presiden terpilih
kita nantinya juga mau membuka
diri untuk menerima masukan
dan kritik, sama seperti
saat kampanye,” katanya.
Adapun Rizwan, seorang
pekerja swasta di Banjarmasin
mengatakan, dari pengalaman
sebelumnya, pemerintah Susilo
Bambang Yudhoyono
(SBY) dinilainya lebih banyak
memberikan keuntungan bagi
kerabat serta kroninya. Padahal
SBY dulu juga dipilih
langsung oleh rakyat.
Ia harap hal itu menjadi pelajaran
rakyat untuk ke depan
bisa lebih ‘keras’ dalam mengkritik
presiden yang dipilih.
“Ingat kalau mereka itu kita
yang milih. Tanpa kita mereka
tidak bisa jadi presiden,” katanya.
Sementara itu, Latif, mahasiswa
Unlam mengatakan,
peran DPR sebagai legislator
dan wakil rakyat, harus lebih
ditekan agar jangan terlalu
pro pemerintah. “Rakyat harus
mengingatkan kepada
DPR. Kalau mereka harus ada
di pihak rakyat dan benarbenar
memikirkan kepentingan
rakyat. Jangan malah selalu
mendukung dan terkesan
kongkalikong dengan pemerintah,”
katanya.
Selama ini menurut dia
DPR cenderung diam dan pasif
apabila ada kebijakan presiden
yang tidak pro rakyat
dan penuh kepentingan pribadi.
“Jangan-jangan kebijakan
itu jugamementingkan anggota
DPR, meski menyengsarakan
rakyat. Jadi jangan cuma
awasi presidennya, tapi
DPR nya juga. Intinya semua
ada di tangan rakyat, karena
rakyatlah yang memilih mereka,”
tegasnya. (hh)
MENGAWASI
kinerja
presiden RI
periode
2014-2019
Awasi
Kinerja
Presiden
AYO semua awasi
kinerja presiden kita.
Presiden kita sendiri yang pilih. Jadi kita
sendiri yang harus mengawasi. (hh)
Suhai
Mahasiswa Unlam
Tidak Seenaknya
AWASI bersama,
jangan sampai terjadi
pemanfaatan jabatan
oleh presiden. Saya
yakin kalau kita
bersatu, kita bisa
mengawasi agar
presiden tidak
seenaknya. Yang mengawasi jangan hanya
pendukung yang kalah, tapi pendukung
yang menang juga harus mengawasi. (hh)
Rini, Pekerja swasta
Rakyatlah
yang Berkuasa
PRESIDEN harus
terus diingatkan kalau
dia tidak punya
kekuasaan penuh dalam
negara ini. Rakyat lah
yang memiliki
kekuasaan di negara
demokrasi. (hh)
Bucen
Pekerja swasta di Banjarmasin
Harus Jeli
RAKYAT jangan lelah
untuk mengawasi
pemerintah dan presidennya.
Jangan sampai
mereka mengutamakan
kepentingan kerabat dan
kroni selama memegang kekuasaan. Rakyat
harus jeli. (hh)
Meta, Pekerja swasta di Banjarmasin
Mari Pikirkan Bangsa
PENDUKUNG calon
presiden yang menang
maupun yang kalah, kini
harus berpikir satu, bangsa
Indonesia. Bukan lagi bicara
presidennya siapa tapi
bangsa ini yang dipikirkan.
Kita harus mengawasi
presiden dalam memimpin
bangsa ini, agar benar-benar mementingkan
bangsa dan negara ini. (hh)
James
Mahasiswi Unlam
Amanah pada Rakyat
KALAU boleh
berharap, ya presiden kota
kali ini amanah terhadap
rakyat Indonesia. Tapi tidak
ada salahnya kita bersamasama
mengawasi kinerja
presiden kita. (hh)
Adit
Pekerja swasta di
Banjarmasin
Tanggung
Jawab Kita
PRESIDEN kita yang pilih,
jadi kita juga yang harus aktif
mengawasi, tanggung jawab
kita. Jangan sampai presiden
kita nanti berjalan sendiri, padahal kita yang
memilih. (hh)
Budi, Pekerja swasta di Banjarmasin
Harap Lebih Baik
PRESIDEN pilihan kita
ya kita juga harus
mengawasi. Jangan sampai
lepas kontrol. Tapi ya
mudahan setelah seleksi
capres dalam pemilu yang
ketat kemarin, mudahan
presiden terpilih nantinya
lebih baik dari sebelumnya. (hh)
Enggal, Mahasiswa Unlam
Bisa Bekerja Baik
MARILAH kita bersamasama
mengawasi presiden kita
agar bisa bekerja baik. Tidak
memanfaatkan jabatan dan
tidak dimanfaatkan jabatannya
oleh orang lain. (hh)
Innayatul Huda
Warga Banjarmasin
Bukan Saling Manfaatkan
YA semua pihak harus berperan mengawasi presiden agar kemajuan
bangsa ini bisa terwujud. Tidak bisa kita berjalan sendiri-sendiri. Saling
membutuhkan dan saling mengawasi, bukan saling memanfaatkan. (hh)
Frans, Mahasiswa Unlam