Banjarmasin Post Kamis, 24 Juli 2014

KAMIS 24 JULI 2014 25
DEMI KEADILAN, KEBENARAN DAN DEMOKRASI
PKK.PEMPROV.GO.ID
HAJAH Noormiliyani (kiri baju biru) pada sebuah acara PKK.
BANJARMASIN, BPOST - Jika di
tingkat DPR partai yang dirugikan
dengan hasil revisi UUMD3 adalah
PDIP, maka jika undang-undang itu
diberlakukan sampai ke daerah, Partai
Golkar Kalsel paling dirugikan.
Sebagai pemenang Pemilu di Banua,
Partai Golkar Kalsel menjadi belum
tentu meriah kursi ketua dewan. Satu
kandidat untuk menjadi ketua DPRD
Kalsel dari Golkar adalah Hajah Noormiliyani,
peraih suara terbanyak.
Menanggapi kemungkinan itu,
Rau (23/7), istri Bupati Batola Hasanuddin
Murad ini mengaku tidak tahu
apakah UUMD3 akan diberlakukan di
level provinsi dan kabupaten. Dia
menyerahkan semuanya kepada par-
Noormilyani Serahkan ke Partai
tai pengusung dan kepada anggota
dewan terpilih.
Perdebatan UU MD3 terus bergulir.
Masing-masing pihak punya pandangan
dan persepsi masing-masing
soal beberapa revisi poin UU MD3
yang diprakarsai sejumlah anggota
legislatif yang berasal dari partai yang
tergabung di koalisi merah putih itu.
`Pengamat Pemerintahan FISIP
Unlam Gazali Rahman mengatakan,
caleg terpilih yang melenggang ke
parlemen sebenarnya mewakili dirinya
sendiri. Bukan lagi partai. “Setelah
di parlemen, dia harus mewakili kepentingan
bangsa dan negara di atas
kepentingan pribadi atau golongan.
Itu filosofinya,” kata dia, Rabu.
Jadi, siapapun yang duduk di pimpinan
dewan, bukanlah kemudian ikut
menjaga kepentingan partai yang
mengusung. “Jadi mereka akan mewakili
dirinya sendiri dan untuk kepentingan
masyarakat. Kepentingan
partai pasti saja ada,” kata dia.
Bagaimana jika ada ganjalan dari
partai besar? Gazali mengatakan parlemen
saat ini sudah transparan. Serahkan
semua ke masyarakat yang
menilai dan menyampaikan ke publik.
Pakar Hukum Tata Negara Unlam,
M Effendie mengatakan, pengesahan
UUMD3 memang seolah dikembalikan
ke aturan dasar penyelenggaraan
parlemen. Dan itu sempat diberlakukan
di Indonesia para periode sebelumnya.
Dalam aturan dasar itu, unsur
pimpinan dewan/ parlemen dipilih
oleh anggota dewan secara voting.
“Namun, aturan dasar ini cocok
diberlakukan pada negara yang menganut
dua partai. Pasalnya, tidak ada
pilihan lainnya. Kalau yang satu menang,
maka yang kalah otomatis akan
cenderung mengikuti,” kata dia.
Tapi agak beda jika di Indonesia
yang multipartai. Justru hal seperti itu
tidak begitu cocok. Yang ada pilihannya
tidak lagi dua, tapi banyak.
Memang, terkesan lebih merata
karena semua perwakilan punya kesempatan
sama. Tapi juga harus diperhatikan
lobi-lobi yang dilakukan masing-masing
anggota dewan. (nic)
Saatnya Cooling Down
Kedua Timses Ingin Jaga Silaturahmi
”
Kemenangan ini jangan
terlalu di-euforiakan.
Membangun bangsa
yang besar ini tidak bisa
hanya satu kelompok.
Kita bersama-sama
bergotong royong
membangun bangsa ini
MARDANI H MAMING
Ketua Tim Pemenangan Jokowi-JK
Kalsel
”
Siapa pun yang
ditetapkan sebagai
pemenang Pilpres maka
sebagai warga negara
Indonesia wajib
menghormati. Dan ke
depan mari bersamasama
membangun
bangsa
”
H Rudy Ariffin
Ketua Tim Pemenangan Prabowo-
Hatta Kalsel
Dinamika Politik
menit per menit
klik: banjarmasin.
tribunnews.com/
election
”
BANJARMASIN, BPOST - Kemarin
KPU menetapkan hasil Pilpres
dengan pasangan nomor urut
2, Jokowi-JK sebagai pemenangnya.
Kejadian di luar dugaan adalah
mundurnya Prabowo dalam
proses pencalonan
presiden dan menolak
hasil Pemilu.
Lantas bagaimana koalisi
kedua kubu menyikapi
peristiwa-peristiwa
tersebut. Bagaimana pula
impilkasinya di daerah?
Ketua Tim Pemenangan
Jokowi-JK Kalsel, Mardani
H Maming mengatakan
semua pihak termasuk kita harus
jaga silaturahmi.
“Keputusan pemenang sudah
diputuskan KPU pusat, allhamdulillah
Nomor 2 sebagai pemenang,
walau pun di Kalsel kita
kalah,” kata dia, Rabu (23/7).
Namun, menurut dia, kemenangan
ini jangan terlalu di-euforiakan.
Pasalnya, untuk membangun
bangsa yang besar ini tidak
bisa hanya satu kelompok. “Kita
bersama-sama bergotong royong
membangun bangsa ini,” terang
dia.
Disinggung terkait keputusan
Prabowo Subianto, Mardani mengaku
dalam mengambil keputusan
tersebut tetap harus dihormati.
“Dan mempersilahkan upaya hukum
untuk pembelaan hak beliau,”
terang dia.
Sementara itu, meskipun
di pusat Koalisi Merah
Putih dikabarkan bakal
menggugat hasil Pilpres
ke Mahkamah Konstitusi
(MK), namun tim
sukses atau tim pemenangan
Prabowo-Hatta
di Banua tyerkesan lebih
tenang menyikapi hasil
Pilpres yang diumumkan
KPU Selasa (22/7).
Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Hatta
Kalsel, H Rudy Ariffin
mengatakan siapa pun yang ditetapkan
sebagai pemenang Pilpres
maka sebagai warga negara Indonesia
wajib menghormati. “Dan ke
depan mari bersama-sama membangun
bangsa,” terang dia.
Dia mengatakan saat ini sudah
harusnya menciptakan suasana
kondusif di daerah. Dengan
begitu, polemik di nasional
tidak merembet ke
daerah. “Saatnya cooling
down agar terwujud
Indonesia
yang damai,” kata
dia.
Mengenai ke
depannya, Rudy
yang juga menjabat
Ketua DPW
PPP Kalsel dan
Gubernur ini
berharap, masyarakat
sepenuhnya
mendukung
pemerintahan
Presiden
terpilih dan
membangun negeri
Indonesia
bersama-sama.
Harapan besar
dilontarkansejumlah
warga Banua a-
tas terpilihnya presiden
baru Indonesia.
Setelah dilantik oleh
MPR nanti, diharapkan
pasangan terpilih
ini langsung fokus
kerja dan memperbaiki
apa-apa yang
Indonesia perlukan.
“Kalau rakyat di bawah
ini nggak macam-macam
mikirnya. Yang penting sejahtera
masyarakatnya maka
bisa dianggap presiden telah
berhasil,” ucap Syarif, anggota
BPK di Martapura, Banjar.
Dia berharap, presiden terpilih
mampu membuat berbagai kebijakan
yang bisa dirasakan langsung
dampaknya oleh masyarakat,
bukan lagi sekadar retorika. “Masyarakat
sudah lelah dengan janji,
sekarang waktunya beri bukti,”
kata dia.
Senada diucapkan Ocha. Mahasiswi
semester akhir di satu perguruan
tinggi swasta di Banjarbaru ini
berharap, hasil Pilpres 2014 bisa
diterima semua pihak. Jangan lagi
ada ganjalan seiring pemerintahan
terpilih. “Mari sama-sama mendukung
untuk memakmurkan Indonesia,”terang
dia.
Dia berharap, presiden terpilih
mampu mewujudkan keinginan
masyarakat kalangan bawah dan
mencari solusi permasalahan
apa saja yang terjadi.
Harapn juga disebutkan oleh
Agus, staf pengajar di satu lembaga
bimbingan belajar. Dia ingin
presiden ketujuh Indonesia ini
memberi banyak solusi terhadap
permasalahan negara yang terjadi.
Dia menerangkan, sebenarnya
kedua pasangan punya kekurangan
dan kelebihan. Dan itu sudah
diketahui banyak pihak.
“Memang presiden terpilih punya
kekurangan. Yang mencolok
adalah tak lancar berbahasa Inggris.
Bagi saya tak masalah kok.
Coba lihat kalau pertemuan PBB,
negara Cina dan Korea malah tetap
pakai bahasa mereka. Tapi ada
penerjemahnya kok. Negara mereka
tetap maju aja kok, malah
lebih maju dari Indonesia,” terang
dia. (nic)
APRIANSYAH
Pengamat Politik FISIP Unlam
Banua Cinta Damai
YA, 2014 merupakan tahun politik.
Dimana digelar berbagai pesta demokrasi
lima tahunan dengan waktu
hampir bersamaan. Setelah Pileg,
kemudian dihadapkan pada Pilpres.
Selama perhelatan memang banyak
dinamika yang terjadi. Dan sedikit
banyak itu menjadi isu nasional dan
juga memainkan emosi para pendukung di jajaran bawah.
Nah, tentu itu terjadi di masing-masing pendukung
masing-masing daerah. Beruntung, Kalsel cenderung
kondusif. Semua pihak berperan untuk segera meredam
potensi yang ada. Peran penyelenggara, stakeholder,
pemerintah, pihak pengamanan serta ulama sangat diikuti
oleh masyarakat Kalsel yang Islami.
Selain itu, masyarakat juga seolah masih trauma dengan
kejadian Jumat Kelabu Mei 1997. Itu diduga juga merupakan
implikasi isu nasional yang merembet ke daerah.
Kemudian membesar dan menjadi kerusuhan.
Tak mau terulang, makanya masyarakat dan semua
elite partai turut menjaga supaya tidak membesar dan
tetap menjaga situasi kondusif di daerah. Begitu juga saat
Pilpres 2014 ini. Meski di tingkat nasional dikabarkan
memanas, tapi di Kalsel cenderun adem ayem. Tidak ada
geliat berarti. Itu menunjukkan keinginan warga Banua
yang cinta damai. (nic)
Bersatu Tak
Lihat Warna
SETELAH pengumuman hasil perhitungan
suara, boleh saja pendukung presiden terpilih
bersyukur dan melakukan euforia. Namun
jangan berlebihan dan memancing pihak lain.
Sekretaris DPW PPP Kalsel, Asbullah berharap,
semua masyarakat menghormati keputusan dari
perhitungan suara sah KPU RI. Dan patut diakui
bahwa Jokowi-JK adalah pemenangnya.
Namun, sebagai bagian dari proses Pilpres,
pihak penyelenggara juga harus menerima dan
memproses setiap keberatan dari kubu Prabowo-
Hatta. Termasuk adanya pelaporan dugaan kecurangan
Pemilu.
“Supaya kemenangannya lebih fair, tentu harus
ditindaklanjuti. Kubu Jokowi juga sempat keberatan
tentang hasil perhitungan di Madura, itu
juga diproses. Jadi publik sama-sama tahu,” terang
dia.
Terlepas dari suara yang dipermasalahkan itu
akan berpengaruh pada perolehan suara atau tidak,
itu tak jadi soal. Terpenting penyelenggara tetap mengakomodir
keluhan dan keberatan dari kedua pasangan.
“Ini kan masih bagian dari proses,” terang dia.
Ketua Bappilu DPD Partai NasDem Kalsel, Tasriq
Usman menyatakan, keputusan KPU sudah final.
Semua pihak harus menghormati dan menghargai
apapun hasilnya. “Semua pihak harus legawa, para elite
partai juga harus menunjukkan kenegarawanannya.
Banyak hal yang harus dikerjakan di depan untuk Indonesia
hebat,” terang dia.
Dia memberi masukan agar semua simpatisan, partisan
dan pendukung jangan larut dengan euforia. Mereka
masih harus mengawal Jokowi-JK sampai pelantikan dan
mengawasi setiap kebijakan yang dihasilkan.
“Indonesia negara yang besar. Untuk membangunnya
tentu perlu peran para profesional. Nah, mari bersatu
tanpa melihat biru, hijau, biru, kuning, merah atau lainnya.
Demi Indonesia ke depan,” kata dia. (nic)
BLOGS-FT-COM
PEMILIHAN Presiden kali ini benarbenar
surprise. Sebab selain hanya dua
pasang calon presiden, tentu saja
dibutuhkan energi hebat untuk memenangkan,
melibatkan rakyat pemilih
yang saling bela. Juga adanya situasi
pengunduran diri pascapungut hitung
suara. Sesuatu tidak terbayangkan oleh
banyak pihak akan ada realitas demikian.
Sebagaimana dikatakan para Ahli
Tata Negara, pengunduran diri Prabowo
tidak memiliki implikasi hukum atas
rekapitulasi dan penetapan KPU
terhadap calon terpilih Jokowi-
JK. Sekalipun ada langkah politik
dilakukan, bisa terjadi fluktuasi sesuai
dengan waktu dan keadaan.
Dalam hal ini, langkah yang dilakukan
oleh Prabowo beserta tim koalisi
Merah Putih patut diapresiasi dalam
kerangka demokrasi, hak setiap warga
negara untuk mengemukakan pendapat.
“Pesta” Pilpres Pun Hampir Berakhir
Pilihan politik yang diambil Prabowo
boleh jadi dicemooh, tetapi jika memahami
demokrasi, ia bagian dari pilar
penting mengemukakan atas keyakinannya
pada proses dan pelaksanaan
Pemilu Presiden yang dianggapnya ada
kecurangan, tidak fair dan tidak adil.
Prabowo berpendapat, dia dihantam
media cetak dan elektronik yang
mayoritas membela lawannya Jokowi-
JK dan terlibat dalam gelombang
ideologi pencitraan luar biasa. Kemudian,
adanya kecurangan-kecurangan
masif dan terstruktur, tidak adanya
proses pemungutan suara di Papua,
tetapi suara sudah ada memenangkan
Jokowi –JK, termasuk rekomendasi
Bawaslu untuk pemilu ulang di beberapa
daerah, namun tidak digubris KPU.
Beberapa alasan ini benar adanya bagi
Probowo dan pendukungnya. Tetapi
sekali lagi, pihak yang kalah biasanya
memang seperti “Anak Yatim” yang
ditelantarkan banyak pihak dan tidak
dengar bahkan dicemooh setiap bentuk
gugatannya. Bahkan, balik diserang oleh
para pendukung lawan tidak siap kalah.
Jadi, kalaupun kalau ada kebenaran,
hanya akan tertutupi oleh pandangan
tidak siap menerima kekalahan.
Sebenarnya, boleh jadi fakta tidak
akan mengubah hasil rekapitulasi
memenangkan Jokowi-JK, tetapi gerakan
politik “mengundurkan diri” bagian dari
langkah shock therapy kepada publik
untuk membuka mata, ada fakta yang
harus menjadi perhatian publik dalam
proses demokrasi di Indonesia selama ini.
Tentu, kita pun akan memahami jika
masalah yang menimpa Jokowi-JK,
terlebih ada ungkapan “jika kita kalah,
kita dicurangi” juga sebuah pernyataan
sikap persiapan untuk melawan, kemungkinan
akan bersikap yang sama.
Di sinilah kearifan memahami realitas
politik terhadap apa yang terjadi pada
pemimpin kita. Kearifan kita untuk turut
menjaga kedamaian hati baik bagi
pendukung yang terpilih termasuk
menjadi kedamaian bagi pendukung
yang belum terpilih. Lewat pernyataan
dan kata-kata justru kita terlibat dalam
‘Menjaga Indonesia yang Damai’
sebagaimana harapan semua pihak.
Demikian juga keraguan pada kepada
Jokowi akan menjadi wayang Megawati,
memihak kepentingan asing, menjadi
boneka kemenangan kelompok kiri dan
sebagainya yang selama ini berkembang
di masyarakat, juga disikapi dengan arif
dan bijaksana. Dugaan itu akan pupus
oleh perjalanaan waktu dalam menatap
Indonesia yang lebih baik.
Sebagaimana pesan presiden terpilih
Jokowi-JK, petani kembali ke sawah,
pedagang kembali ke pasar, buruh ke
TAUFIK ARBAIN
Pengamat Politik dan
Kebijakan Publik
FISIP Unlam
pabrik dan
seterusnya
bersatu untuk
Indonesia,
bagian dari
kearifan kita
untuk memahami
proses demokrasi termasuk kearifan
hak-hak orang menyatakan pendapat.
Jadi, saatnya berjabat tangan. Sebab
masih ada waktu untuk rekonsiliasi dan
mempererat lewat berbagi kekuasaan
di kabinet tanpa mengabaikan juga
kontrol kuat di parlemen.
Semoga pesta urusan Pilpres ini
segera saja berakhir termasuk, gugatmenggugat
dan cemooh antar kubu
pendukung. Kembalilah kita ke Indonesia
Raya sekalipun memang diakui
sebagaimana bait dalam puisi, “ tidak
mudah jatuh sambil tersenyum”.
Walahualam bissawab. (*)