Banjarmasin Post Kamis, 24 Juli 2014

Banjarmasin Post
22 KAMIS 24 JULI 2014
KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO
GUBERNUR LAGI - Presiden terpilih, Joko Widodo (Jokowi) kembali menjalankan tugas sebagai gubernur
DKI Jakarta, seusai masa cutinya. Rabu (23/7), dia mengikuti rapat paripurna di DPRD. Setelah lebaran,
Jokowi akan mengundurkan diri sebagai gubernur dan menunggu pelantikan dirinya sebagai presiden pada
Oktober 2014 mendatang.
Jokowi dan Kapal Itu....
Sambungan hal 1
itu kondisinya sedang
penuh muatan, sehingga
dalam posisi rendah dan
gampang untuk dinaiki.
“Kapal ini dibuat pada
2005 tetapi baru saya pakai
pada 2008 lalu. Biasanya
mengangkut semen, beras
dan bahan pokok lainnya ke
Pulau Sumatera, Sulawesi,
Kalimantan dan Jawa.
Mampu menampung
muatan sampai 1.500 ton,”
tegasnya.
Munawir mengatakan
nama Hati Buana Setia
bukan tanpa makna.
Melalui nama itu, dia ingin
mengingatkan bahwa
semua pekerjaan diawali
dengan kata hati. Begitupun
saat membuat dan
mengemudikan kapal,
harus diawali dengan
kecintaan dan penuh rasa
setia kepada keluarga.
“Kapal ini milik keluarga
besar saya. Namanya
diberikan oleh kakek saya,
Abdulrahim Daeng Malandre,”
kata pria asal Bugis,
Sulsel itu.
Pemilihan kapal pinisi di
Pelabuhan Sunda Kelapa
sebagai tempat penyampaian
pidato kemenangan
adalah ide
Jokowi. Semula tim pemenangan
yang dikoordinasi
Aria Bima menawarkan tiga
lokasi yakni Monumen
Nasional (Monas), Gedung
Arsip Nasional, dan Tugu
Proklamasi.
“Tetapi, Pak Jokowi
Ibu Tewas, Anak Hilang
Sambungan hal 1
ang ditemukan tewas dan dua
orang lainnya belum ditemukan.
Diduga keduanya terseret
arus.
Informasi yang dihimpun
BPost menyebutkan speedboat
yang dikemudikan Filiansyah
alias Entol itu berlayar dari
Banjarmasin menuju Pagatan.
“Ada seorang pria yang
menangis sembari terus menanyakan
kepada polisi tentang
perkembangan pencarian
para korban. Anaknya berada
di kapal itu,” kata seorang
warga sekitar Dermaga Pagatan,
Supian.
Selain kapal cepat yang nahas
itu, pada waktu hampir
bersamaan, sekitar pukul 08.00
Wita, berlayar pula speedboat
berpenumpang 11 orang yang
dikemudikan Husni. Mereka
berangkat dari Dermaga
Kampung Sasirangan, Jalan
Seberang Masjid.
Belum jelas penyebab
speedboat yang dikemudikan
Entol bisa menabrak batu besar,
antara kehilangan kendali
2407/B22
sesuai konsepnya tentang
kelautan, maritim, bahari,
memilih di Pelabuhan
Sunda Kelapa. Setelah kami
cek, sekitar tiga hari lalu,
lokasi yang tepat adalah di
kawasan Pelabuhan Rakyat.
Saya foto-foto lalu kirim ke
Pak Jokowi. Dia setuju.
Kami lantas berkoordinasi
dengan otoritas pelabuhan
dan kepolisian,” ucapnya.
Semula, ungkap Bima,
Jokowi direncanakan
berpidato di panggung
dengan latar belakang kapal
pinisi. Tetapi, Jokowi malah
memilih berpidato di atas
kapal pinisi.
“Dia juga meminta yang
datang hanya jurnalis dalam
dan luar negeri. Itu sesuai
komitmennya tidak
mengerahkan massa pada
22 Juli 2014,” ujar anggota
DPR ini.
Para jurnalis pun semula
tidak mengetahui rencana
itu. Selasa, sekitar pukul
17.00 Wita, enam bus
disiagakan di Media Centre
JKW4P. Dengan bus-bus itu,
rombongan jurnalis dibawa
tim. Namun, tim tidak
bersedia menyebutkan
lokasi yang dituju.
Setelah menempuh
perjalanan sekitar 45 menit,
bus-bus berhenti di salah
satu restoran di kawasan
Pelabuhan Sunda Kelapa.
Tim media centre hanya
mengatakan itu adalah
tempat persinggahan
sembari menunggu waktu
berbuka puasa.
Hingga pukul 22.30 Wita,
mereka masih di restoran
itu. Untuk mengisi waktu,
mereka ‘nonton bareng’
tayangan langsung hasil
rekapitulasi suara akhir
oleh Komisi Pemilihan
Umum(KPU) yang diikuti
Jokowi dan JK.
Sekitar pukul 23.00 Wita,
rombongan meninggalkan
restoran dan bertolak ke
Pelabuhan Sunda Kelapa. Di
sanalah baru disampaikan
bahwa Jokowi bakal
menyampaikan pidato
kemenangannya di atas
kapal pinisi. Kapal yang
dijadikan podium dihiasi
beragam lampu warnawarni
plus laser yang
bergerak atraktif mengikuti
dentuman musik.
Sekitar 30 menit kemudian,
Jokowi dan JK tiba.
Mereka menumpang
speedboat sebelum naik ke
kapal pinisi. Jokowi
membacakan pidato politik
perdananya yang berisi
ucapan syukur atas kemenangan
dan imbauan agar
rakyat bersatu. Ia juga
berterima kasih kepada
capres-cawapres Prabowo
Subianto dan Hatta Rajasa
yang telah menjadi sahabat
dalam Pilpres 2014.
“Lupakanlah nomor
satu, lupakanlah nomor
dua. Marilah kita kembali
ke Indonesia yang satu,
Indonesia Raya. Kita kuat
karena bersatu. Kita
bersatu karena kuat. Salam
tiga jari,” tegasnya sambil
mengacungkan tiga jarinya.
(tribunnews/kps)
karena mengebut atau akibat
empasan gelombang.
“Selama ini yang kami kenal
adalah Husni. Dia sudah biasa
dan berpengalaman menyusuri
perairan yang banyak
batunya itu. Kalau, Entol, kami
belum tahu. Yang biasa ke sini
ya Husni,” ucap Supian.
Saat dihubungi, Kapolsek
Pagatan, AKP Sri Mulyono mengatakan,
langsung melakukan
pencarian begitu mendapat
kabar kecelakaan kapal itu.
Berdasar pendataan, ada dua
korban yang ditemukan tewas.
Yakni, seorang perempuan
dewasa, Iin (27) asal Katingan
dan seorang perempuan anakanak,
Ulfa (10). Sementara dua
korban yang belum ditemukan,
kesemuanya anak-anak,
Fahri (4) dan Wahyu (5). Fahri
adalah anak Iin. Penumpang
lainnya selamat, meski ada
yang luka-luka ringan.
“Speedboat itu pecah di perjalanan.
Kami belum mengetahui
secara persis penyebabnya,
karena tiba-tiba saja pecah
dan karam. Dugaan sementara
akibat tingginya gelombang
dan cuaca buruk. Pengemudinya
masih kami periksa,”
ucap dia.
Salah satu korban hilang,
Wahyu adalah keponakan Rujito
(43), warga kawasan Guntung
Manggis, Banjarbaru. Saat
ditemui di dermaga Pasar Lama,
Banjarmasin, dia mengatakan
Wahyu adalah anak pasangan
Fitri (18) dan Titin (23).
“Saya ke sini untuk memastikan
benar tidaknya kecelakaan
itu, ternyata benar.
Titin dan istrinya Fitri dan
Wahyu ke Katingan untuk
berlebaran. Titin itu orang Katingan,”
katanya.
Bagi sesama pengemudi
atau motoris speedboat di Banjarmasin,
Entol sangat dikenal.
Entol yang bertubuh tinggi
besar itu memiliki tiga anak.
“Semoga Entol baik saja.
Itu speedboat bermesin ganda.
Panjangnya sekitar 12 meter
sehingga bisa membawa penumpanghingga
25 orang,”
kata seorang motoris yang
biasa ‘mangkal’ di kawasan
Jembatan Merah, Amat.
Speedboat yang dikemudikan
Entol dan Husni adalah
milik CV YL, perusahaan transportasi
air dengan jurusan
Banjarmasin-Pagatan dan
Banjarmasin-Katingan.
“Penumpangnya sudah
kayak keluarga karena memang
orang itu-itu saja yang
kerap menggunakan speedboat
kami. Motorisnya ratarata
bukan orang Banjarmasin,”
kata seorang staf perusahaan
itu, Iwan.
Dia mengungkapkan, biasanya
penumpang memesan
tempat melalui telepon. Kapal
baru diberangkatkan a-
pabila penumpangnya sudah
mencapai 10 hingga 15 orang.
Pada hari biasa, pemberangkatan
dilakukan seminggu
dua kali. Namun, selama Ramadan
ini, hanya sekali dalam
seminggu.
“Para penumpang itu mau
pulang kampung, mudik. Jika
tidak terjadi kecelakaan itu, 15
menit lagi sudah sampai dermaga,”
katanya.(kur/tur/buy)
KPK-DPD Sepakat Lawan UU MD3
Akan Ajukan Uji Materi ke Mahkamah Konstitusi
JAKARTA, BPOST - Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK)
sepakat dengan Dewan Perwakilan
Daerah (DPD) untuk menolak
Undang Undang MPR,
DPR, DPD, dan DPRD (MD3)
yang baru disahkan. Wakil Ketua
KPK Busyro Muqoddas menilai,
UU MD3 mengorupsi kewenangan
lembaga lain, termasuk
mengorupsi konstitusi.
“Kami sepakat pada pertemuan
awal ini, kami akan tindak
lanjuti dan bersama-sama
menyatakan penolakan secara
resmi atas disahkannya UU
MD3 ini dengan sejumlah alasan
yang tadi disampaikan,” kata
Busyro di Jakarta, Rabu (23/7).
Pernyataan itu dilontarkan
setelah pimpinan KPK bertemu
dengan Ketua DPD Irman
Gusman dan sejumlah anggota
DPD, yakni John Pieris
serta Wayan Sudirta. Menurut
Busyro, KPK sepakat dengan
DPD untuk menolak UU MD3
karena UU tersebut disusun
Meleset Jauh
Sambungan hal 1
Mahfud-Akbar Saling Tuding
Sambungan hal 1
lam kondisi baik meskipun gagal
terpilih menjadi wapres.
KPU telah menetapkan pasangan
Joko Widodo (Jokowi)
dan Jusuf Kalla (JK) sebagai
presiden dan wakil presiden
terpilih. Pasangan itu meraih
dukungan 70.997.833 suara
atau 53,15 persen. Sementara
pasangan Prabowo-Hatta didukung
62.576.444 atau 46,85
persen suara.
“Alhamdulillah sampai kami
kumpul malam tadi (Selasa
malam), Pak Hatta sehat walafiat,
tidak tampak down atau
stres,” ujar Teguh.
Terkait sikap Hatta dan
PAN menyikapi hasil pilpres,
Teguh mengatakan masih menunggu
masukan dari DPW
dan DPD se-Indonesia. “Kami
mengajak seluruh DPW dan
DPD untuk memberikan masukan
atas langkah Ketum
DPP ke depan,” katanya.
Sebelumnya, Wakil Ketua
Umum DPP PAN Drajad Wibowo
mengatakan ada tugas
khusus yang membuat Hatta
tidak bisa mendampingi dan
menandatangani surat penolakan
hasil rekapitulasi suara
pilpres. Dia membantah hubungan
Hatta dan Prabowo
telah retak.
“Soal anggapan beda pandangan,
jawaban saya ya biarkan
saja hal tersebut sebagai
anggapan. Penyikapan terhadap
keputusan KPU itu hanya
salah satu agenda. Kami masih
tetap di Koalisi Merah Putih.
Banyak agenda yang akan
Mahitung Puasa
Sambungan hal 1
Napa Bus nang dihitung?
ujar Palui handak tahu.
Kada karasa-an labih satangah
bulan kita puasaan,
ujar Garbus mamanderi Palui.
Hitung bujur-bujur Bus ai,
bujur kada labih satangah
bulan? sahut Palui.
Bujur labih satangah bulan
Lui ai karna kita mulai puasaan
hari tanggal 29 Juni wan
hari ini sudah tanggal 23 Juli,
ujar Garbus.
Ikam salah hitung Bus ai,
aku yakin banar bahwa puasa
ikam kada sampai satangah
bulan, paling-paling saminggu,
ujar Palui.
Kita kada kawa mangaramputakan
hitungan hari,
Jumat ka Jumat hitungannya
8 hari. Parasaan sudah tiga
hari Jumat kita lalui, ditambah
dengan tidak transparan dan
terkesan terburu-buru.
Selain itu, menurut Busyro,
penyusunan UU MD3 kurang
melibatkan stakeholder atau
pemegang kepentingan terkait.
KPK dan DPD juga menganggap
undang-undang ini
hanya mengakomodasi kepentingan
anggota DPR.
“Ini suatu UU yang substansinya
holistik, sistemik. Itu
harusnya membawa konsekuensinya,
dilakukan dengan
menjaga marwah DPR disusun
secara cermat naskah a-
kademiknya, disusun dengan
melibatkan semua stakeholder
secara transparan. Pembahasannya
tidak terburu-buru.
Yang kami dengar pembahasan
dari 8 Juni hingga 8 Juli
2014. Itu berapa hari yang
dipakai, berapa jam, dan siapa
saja yang diundang? Kesannya
tidak begitu transparan,”
ucap mantan ketua Komisi
Yudisial (KY) itu.
didukung 47,95 persen suara.
Selasa (22/7), Komisi Pemilihan
Umum (KPU) melalui
real count menyatakan Jokowi-
Jk sebagai presiden dan wapres
terpilih dengan dukungan
53,15 persen suara. Mereka
mengungguli Prabowo-Hatta
yang meraih 46,85 persen.
Dari segi selisih dengan real
count, kedua lembaga survei
itu jauh berbeda. Puskaptis
memiliki perbedaan angka sebesar
5,20 persen, sementara
IRC selisihnya 4,26 persen.
Padahal mereka sama-sama
mematok margin error +-1%.
Artinya, dalam prediksi
mereka, kemungkinan perbedaan
data dengan real count
tidak akan lebih dari 1 persen.
Namun kenyataannya sangat
jauh. Dari segi pengambilan
sampel, Puskaptis menggunakan
1.250 TPS (tempat pemungutan
suara), sedangkan
IRC memakai sampel 2.000
TPS.
Dua lembaga survei lain
yang memenangkan Prabowo-Hatta
adalah JSI (Jaringan
Survei Indonesia) dan LSN
(Lembaga Survei Nasional).
Prediksi keduanya juga memiliki
selisih cukup jauh dari
real count. JSI berbeda 2,99
persen dan LSN 2,96 persen.
Namun dalam margin error,
keduanya masih masuk dalam
zona aman. Sebab bila
dikurangi satu persen, maka
hasilnya bisa memenangkan
Jokowi-JK.
IRC dalam quick count lalu
didanai MNC Group, seperti
RCTI, MNC TV dan Global TV.
Perusahaan milik taipan Hary
Tanoesoedibjo itu menggelontorkan
dana hingga Rp
2,5miliar untuk quick count.
Sementara Puskaptis menghabiskan
dana hingga Rp 1,2
sampai hari ini Lui ai, balas
Garbus.
Bujur haja hitungan u-
rang puasa labih satangah
bulan malah tinggal tiga
balas hari haja lagi, tapi puasa
ikam kada sampai saminggu,
ujar Palui.
Puasaku kaya orang jua
hitung hari bulan puasanya,
ujar Garbus. Kada usah bakaramput
Bus ai, salawas saminggu
ini aku babarapa kali
malihat ikam masuk ka warung
sakadup, ujar Palui.
Wahhhh.......... ikam mambuka
rahasiaku, sahut Garbus.
Kuta kita ini halus jadi kada
kawa bakaramput, tiap masuk
ka warung sakadup puluhan
mata nang malihatnya, ujar
Palui.
Tapi kanapa maka ikam tahu
aku rancak masuk ka warung
sakadup? balas Garbus.
Lebih jauh, dia memaparkan,
KPK dan DPD sepakat
menilai UU MD3 telah mengorupsi
kewenangan lembaga
lain, terutama penegak
hukum seperti KPK, kepolisian,
dan Kejaksaan Agung.
UU itu juga mengorupsi kewenangan
DPD dan mengorupsi
konstitusi.
Busyro mencontohkan
proses pembahasan RUU
MD3 yang tidak melibatkan
DPD secara maksimal. DPD
mengaku hanya dilibatkan selama
dua jam dalam rapat
pembahasanUU tersebut.
Padahal, putusan Mahkamah
Konstitusi pada 27 Maret
2013 memberikan wewenang
bagi DPD untuk ikut mengusulkan
UU dan ikut dalam
pembahasan daftar inventaris
masalah (DIM).
Sementara Irman menyatakan
kualitas UU MD3 buruk
sekali. Menurut dia, UU MD3
pantas ditolak dan diperbaiki.
miliar. Mereka mengklaim
dananya berasal dari pribadi,
namun publikasinya dibantu
oleh tvOne.
Eksekutif Puskaptis Husin
Yazid pernah sesumbar, bila
prediksi quick count mereka
berbeda jauh dengan real count
KPU, maka lembaganya
siap dibubarkan.
Beberapa waktu lalu, dia
juga enggan mengikuti audit
yang digelar Persepsi (Perhimpunan
Survei Opini Publik
Indonesia), meski sebelumnya
menyatakan siap diaudit
kapan saja.
Sementara peneliti IRC,
Natalia Christanto, menilai
wajar jika hasil quick count
lembaganya meleset. Menurut
dia, kredibiltas lembaga
survei tak hanya dilihat dari
hasil prediksi, tetapi juga metodologi
dan proses pengambilan
sampel.
Natalie mengatakan, ada
Biarpun urang kada malihat
Bus ai, Tuhan tahu haja. Jadi
kita di banua ini kada kawa
bakaramput dan kada kawa
balindung-lindung, ujar Palui.
Aku hiran banar kanapa
maka ikam tahu samunyaan
warung-warung yang kumasuki.
Musti ada nang mamadahakan,
ujar Garbus.
Sumpah nah, kadada urang
nang mamadahakan, ujar
Palui.
Kalu kaya itu aku curiga,
musti ada mata-mata ikam,
ujar Garbus manggasak.
Sudah kupadahakan bahwa
kadada urang nang mamadahakan
dan kadada jua matamataku,
ujar Palui.
Aku hiran banar kanapa
maka ikam tahu harinya, tahu
jamnya wan tahu warung sakadupnya
wayah aku masuk
DPD pun berencana untuk
mengajukan judicial review
atau uji materi atas UU MD3.
“Kesimpulannya DPD akan
melakukan judicial review bukan
hanya terbatas DPD, melainkanmenyeluruh
karena satu
aspirasi dengan KPK, BPK
(Badan Pemeriksa Keuangan),
dan lembaga hukum lainnya
agar menghasilkan undang undang
yang baik. DPR bekerja tidak
menyimpang, semangatnya
itu,” ujar Irman.
Selain prosedur pemeriksaan
anggota DPR yang lebih
rumit, UU MD3 dianggap tidak
pro-pemberantasan korupsi
karena menghapus kalimat
yang melarang anggota
DPR menerima gratifikasi.
Undang undang tersebut
juga menghapus Badan Akuntabilitas
Keuangan Negara
DPR dan memberikan kewenangan
kepada DPR untuk
membahas anggaran hingga
satuan tiga. (dtn/kps)
tiga ukuran untuk menguji
kinerja lembaga survei yang
melakukan quick count, yakni
metodologi, proses, dan hasil.
Dalih dia, yang menjadi
indikator bukanlah prediksi
pemenang dan kubu yang kalah,
melainkan sejauh apa perbedaan
hasil yang didapatkan
lembaga survei dengan hasil
yang dikeluarkan KPU untuk
masing-masing calon.
“Prediksi bisa saja salah. Masalahnya,
berapa selisih hasil
quick count pasangan dengan
real count KPU. Kalaupun Jokowi-JK
dinyatakan menang,
memang prediksi kami salah.
Namun, bukan berarti lembaga
survei kami tidak akurat
dan kredibel. Atau meskipun
Prabowo-Hatta yang dinyatakan
menang, belum tentu
lembaga surveinya yang paling
akurat. Harus dilihat metodologi
dan prosesnya,” ujarnya.
(kps/dtn)
diperjuangkan secara bersama-sama
terutama di parlemen,”
imbuh dia.
Sementara pengamat komunikasi
politik dari Universitas
Paramadina Jakarta, Hendri
Satrio, mengatakan dugaan
terjadinya keretakan tidak bisa
disalahkan karena sikap Hatta
yang masih memilih ‘menghilang’
dari publik.
“Di satu sisi, sikap itu bisa
dipersepsikan Hatta menerima
hasil rekapitulasi KPU. Secara
tersirat, Hatta mengakui
kemenangan lawan. Namun
di sisi lain, itu menunjukkan
komunikasi politik Prabowo
dan Hatta yang tidak sejalan.
Hatta seharusnya menunjukkan
sikap politik yang jelas,”
tegasnya.
Untuk mendapatkan pernyataan
langsung, Tribunnews
(group BPost) meminta
bantuan seorang seorang pengusaha
yang biasanya memiliki
akses langsung ke Hatta.
Setelah beberapa menit,
pengusaha itu mengatakan
telah menghubungi Hatta.
“Tetapi Pak Hatta belum
bersedia diwawancarai pers.
Nanti kalau sudah bersedia,
saya kabari. Pak Hatta berada
di suatu tempat untuk cooling
down,” ucap dia.
Berbeda dengan Hatta, Prabowo
secara terbuka telah menyatakan
sikapnya yang menolak
keputusan KPU. Sikap
itu memunculkan pertanyaan,
siapa yang ‘membisiki’
mantan Danjen Kopassus sehingga
melakukan perlawanan?
Mantan Ketua Tim Pemenangan
Prabowo-Hatta, Mahfud
MD memiliki jawabannya.
Dia mengatakan ide penolakan
berasal dari Ketua Dewan
Pertimbangan Partai Golkar
Akbar Tandjung. Ide itu
disepakati sebagian besar
pimpinan partai pendukung
karena menilai ada kecurangan
sistematis.
“Menurut Akbar, itu lebih
terhormat daripada menerima
keputusan KPU,” ujar Mahfud.
Mantan ketua Mahkamah
Konstitusi (MK) itu mengaku
dirinya berbeda pandangan.
Dia lebih setuju menerima
keputusan KPU secara lapang
dada dan tidak perlu membawa
kasus sengketa Pilpres ke MK.
“Selisih suaranya delapan
juta lebih. Pengalaman saya di
MK, tidak akan bisa menang
kalau selisih suaranya sebesar
itu,” kata Mahfud yang juga
mengungkapkan Hatta sejalan
dengan pemikirannya.
Diungkapkan dia, saat rapat
ada tiga usulan yang muncul.
Usul pertama adalah menunggu
keputusan KPU dan menerima
secara apang dada.
Kedua, tetap menunggu
KPU mengumumkan, tapi setelah
itu menyatakan sikap
kalau tidak terima. Dan, usulan
ketiga adalah langsung menolak.
Usulan ini awalnya menuai
perdebatan, tapi akhirnya
disepakati.
Saat dikonfirmasi, Akbar
mengelak. Dia mengatakan sikap
Prabowo adalah kesepakatan
bersama. Akbar pun
menegaskan Mahfud menyetujui
sikap penolakan tersebut.
“Itu semuanya masukan
dari ahli hukum, rekomendasi
dari pakar hukum. Kami sudah
melaporkan kecurangan
ke Bawaslu, menuntut pemilihan
ulang, tetapi tidak dipenuhi
KPU. Jadi kami sepakat
menolak. Itu keputusan bersama,
bukan usulan dari saya
atau tim saya. Pak Mahfud juga
ikut membahas dan dia setuju,”
tegas Akbar.
Gugat ke MK
Mengenai langkah setelah
menolak, Direktur Hukum dan
Advokasi Tim Pemenangan
Prabowo-Hatta, Ahmad Yani
mengatakan kemungkinan
besar kubunya mengajukan
gugatan ke MK. “Sembilan puluh
persen, kami ke MK. Ini bukan
karena kami tidak siap menerima
kekalahan, tetapi bentuk
hak warga negara untuk
mengklarifikasi terkait persoalan
kecurangan dan penyimpangan
di pilpres,” ucap dia.
Menanggapi itu, Komisioner
Divisi Hukum KPU Idha
Budiarti mengatakan lembaganya
siap mempertanggungjawabkan
seluruh proses
pemilu.
“Kami tidak ragu dengan
keputusan yang sudah ditetapkan.
Kami sudah menyiapkan
pengacara,” tegasnya.
Idha mengatakan, gugatan
hanya bisa diajukan dalam
waktu 3x24 jam sejak keputusan
ditetapkan. Jadi, gugatan
harus sudah didaftarkan
maksimal pada Jumat (25/7)
malam besok. (tribunnews/
kps/tik/dtn)
kasitu, balas Garbus.
Kada usah hiran dan kada
usah bingung Bus ai, Palui tahu
samunyaan warung-warung
sakadup wadah makan
nang ikam masuki, ujar Tulamak
nang hanyar datang
umpat bapander. Bila kadada
bukti wan saksi sama wan
fitnah, sahut Garbus.
Kada usah takabur Bus ai,
karna satiap ikam tuntung
makan lalu kaluar.......... maka
Paluilah nang masuk mangganti
bakas kadudukan ikam
itu, sahut Tulamak.
Ada saksinya ujar Palui.
Satiap aku masuk mangganti
bakas kadudukan ikam itu
aku kada saurangan tapi pasti
badua wan Tulamak ujar Palui
mangalakak tatawa kada hakun
kalah karna sama-sama
tabuka rahasianya kada pamuasa.
(rep/ivd)