Banjarmasin Post Kamis, 24 Juli 2014

More documents

Recommendations

Info

16 Aspirasi Banjarmasin Post KAMIS 24 JULI 2014 TAJUK Cerita Manis Gratifikasi AKHIRNYA kasus gratifikasi yang menyeret mantan Bupati Tanahlaut Adriansyah dan Wali Kota Banjarmasin, Muhidin, tak berlanjut. Kejaksaan Tinggi Kalsel tidak meneruskan kasus yang sudah bergulir selama empat tahun, itu ke meja hijau. Langkah itu diambil menyusul beleid Kejaksaan Agung berupa Surat Ketetapan Pemberhentian Penuntutan (SKP2) atas publik figur tersebut. Ini, tentu sebuah kado menarik bagi Adriansyah dan Muhidin di bulan suci Ramadan. Bukan apa-apa, selama 4 tahun kasus gratifikasi tersebut seakan telah membatasi setiap ruang gerak keduanya dalam beraktivitas. Menjadi wajar memang setiap kasus hukum yang menimpa kepada siapa pun orangnya ataupun jabatannya, pastilah memiliki imbas bagi diri yang bersangkutan. Memang sudah seharusnya kasus gratifikasi Adriansyah dan Muhidin disikapi secara jelas; berlanjut atau tidak. Sejak kasus itu diangkat, dan sudah beberapa kali terjadi penggantian kepala kejaksaan tinggi, kasus itu seolah ‘berjalan di tempat’. Tidak jelas memang mengapa kasus itu harus begitu lama bisa terpendam di meja jaksa. Padahal, sejatinya penanganan kasus gratifikasi tidaklah jauh berbeda dengan kasuskasus hukum lainnya, khusus yang beraroma korupsi. Logika sederhananya, begitu ada dua alat bukti, kasus itu bisa langsung jalan. Nah, untuk kasus gratifikasi Adriansyah dan Muhidin malah dirasakan menjadi aneh. Aneh karena saban kali penggantian pucuk pimpinan di institusi Kejati Kalsel, kasus gratifikasi itu selalu diangkat sebagai komoditas oleh setiap pengampu kebijakan. Dan, lucunya, setelah itu tidak jelas lagi penanganannya. Publik tentu tidak ingin berprasangka yang bukan-bukan terhadap institusi kejaksaan dan juga petingginya selaku pengampu kebijakan. Faktanya, suka tidak suka, lambannya penanganan kasus gratifikasi itu telah melahirkan pandangan yang negatif publik terhadap kejaksaan. Karenanya kita pun tabik kepada kejaksaan yang kemudian menyetop cara pandang yang kurang bijak dari publik dengan terbitnya SKP2 atas kasus gratifikasi tersebut. Cukup beralasan bagi kejaksaan menghentikan kasus gratifikasi dengan berpegang pada putusan perkara perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap dengan objek dan barang Penerbit : PT Grafika Wangi Kalimantan SIUPP : SK Menpen No. 004/SK MENPEN/ SIUPP/A.7/1985 tgl 24 Oktober 1985 Sejak Tanggal : 2 Agustus 1971 Direktur Utama : Herman Darmo Pemimpin Redaksi: Yusran Pare Wakil: Harry Prihanto Redaktur Pelaksana: Dwie Sudarlan Manajer Peliputan: Elpianur Achmad Asisten Manajer Peliputan : R Hari Tri Widodo Manajer Produksi: M Taufik Redaktur Eksekutif: Muhammad Yamani (Banjarmasin Post/Online), Mulyadi Danu Saputra (Metro Banjar), Irhamsyah Safari (Serambi UmmaH), Manajer Redaksi: Irhamsyah Safari Wakil: Agus Rumpoko Redaktur: Sigit Rahmawan A, Syamsuddin, Alpri Widianjono, Kamardi, Mahmud M Siregar, Aya Sugianto, Sofyar Redhani, M Royan Naimi, Siti Hamsiah. Asisten: Sudarti , Halmien Thaha, Murhan, Anjar Wulandari, Ernawati,Idda Royani, Mohammad Choiruman, Budi Arif RH. Staf Redaksi: Umi Sriwahyuni, Eka Dinayanti, Hanani, Burhani Yunus, AM Ramadhani, Syaiful Anwar, Syaiful Akhyar, Khairil Rahim, Ibrahim Ashabirin, Sutransyah, Faturahman, Irfani Rahman, Jumadi, Edi Nugroho, Doni Usman, Mustain Khaitami (Kabiro), Hari Widodo, Ratino, M Risman Noor, Salmah, Rahmawandi, M Hasby Suhaily, Helriansyah, Didik Triomarsidi (Kabiro), Nia Kurniawan, Mukhtar Wahid, Rendy Nicko Ramandha, Restudia, Yayu Fathilal, Aprianto, Frans, Nurholis Huda, Man Hidayat, Reni Kurnia Wati Fotografer: Donny Sophandi, Kaspul Anwar. Tim Pracetak: Syuhada Rakhmani (Kepala), M Syahyuni, Aminuddin Yunus, Syaiful Bahri, Edi Susanto, Sri Martini, Kiki Amelia, Rahmadi, Ibnu Zulkarnain, Achmad Sabirin, Rahmadhani, Ahmad Radian, M Trino Rizkiannoor, M Denny Irwan Saputra. Biro Jakarta: Febby Mahendra Putra (Kepala), Domuara Ambarita, Murdjani, Antonius Bramantoro, Budi Prasetyo, Fikar W Eda, FX Ismanto, Johson Simandjuntak, Rahmat Hidayat, Yulis Sulistyawan, Choirul Arifin, Hendra Gunawan, Sugiyarto bukti yang sama. Artinya, kasus gratifikasi itu memang tidak lantas ujug-ujug dihentikan, setelah 4 tahun ‘terombang-ambing’ tidak ada kejelasan. Ada alasan dan dasar hukum yang benar-benar menjadi sandaran bagi kejaksaan memutuskan penghentian kasus gratifikasi. Namun, jujur saja, dari kasus gratifikasi menjadi catatan kurang baik bagi kejaksaan selama ini. Publik tentu sama sekali tidak ingin adanya perlakuan berbeda terhadap kasus-kasus istimewa seperti itu. Apa pun alasannya, setiap kasus yang bernuansa korupsi tetap harus diperlakukan sama dengan kasus lainnya. Sekadar dicamkan, setiap individu yang bermasalah dengan hukum, bukan resah lantaran sanksi yang bakal diterimanya, melainkan kepastian hukum itu sendiri. Publik tidak ingin kasus bansos yang kini tengah ditangani kejaksaan bernasib sama dengan kasus gratifikasi berada dalam ‘ruang tanpa arah’. Harus ada kepastian hukum yang jelas; siapa yang bersalah, dan harus menjalani sanksi hukum sesuai tidak pidana perbuatannya. Kalau memang tidak bersalah, katakan tidak bersalah sesuai aturan hukum. Sekali lagi, jangan menjadikan kasus bansos yang merugikan negara puluhan miliar rupiah itu sebagai ‘ruang sepi’ yang menguntungkan pihak-pihak tertentu. Seharusnya kejaksaan bisa belajar dari KPK yang nyaris tidak pernah mengendapkan kasus yang ditangani dalam waktu yang lama. Siapa yang terlibat apa pun jabatannya, apa pun kedudukannya, KPK tidak pernah peduli semuanya. Apa yang dilakukan KPK tidak lain tidak bukan adalah selain penegakan hukum, juga kepastian hukum terhadap setiap individu yang terlibat di dalam suatu kasus. Dengan begitu tidak perlu ada ‘ruang hampa’ yang malah melahirkan tafsiran-tafsiran negatif. Ending dari kasus gratifikasi yang melibatkan dua figur publik di Banua kita berakhir manis. Bagi Adriansyah yang sebentar lagi bakal berkantor di Senayan tidak lagi terbebani dengan kasus tersebut. Orang nomor satu di PDI Perjuangan Kalsel ini diharapkan bisa lebih ‘khusyuk’ melakukan kewajibannya mengemban amanah sebagai wakil rakyat Banua. Demikian pula Muhidin diharapkan bisa lebih atraktif dalam mengelola Kota Banjarmasin menjadi pusat dagang, industri dan hunian yang manusiawi. (*) SUARA REKAN Apresiasi Pelayanan yang Prima Homepage: http//www.banjarmasinpost.co.id Banjarmasin Post Group Penasihat Hukum: DR Masdari Tasmin SH MH SETELAH sukses mencetak hattrick, tiga kali berturut- turut dapat mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pemko Pontianak kembali menorehkan prestasi tingkat nasional. Kota Pontianak menempati posisi ketiga setelah Bali dan Padang dalam penilaian pelayanan publik yang dilakukan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) terhadap seluruh pemerintah daerah se-Indonesia. Bertempat di Rumah Dinas Wali Kota Pontianak, Minggu (20/7), Wali Kota Pontianak Sutarmidji menyerahkan sertifikat kepada 16 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang meraih predikat kepatuhan standar pelayanan publik dari Ombudsman RI. Menurut Sutarmidji, dari 22 SKPD di Pemkot, ada 16 yang masuk ke dalam zona hijau, artinya pelayanannya sudah prima. Sisanya, 6 SKPD masuk dalam zona kuning. Untuk diketahui, predikat WTP merupakan penilaian tertinggi yang diberikan oleh BPK RI berdasarkan hasil audit terhadap laporan keuangan Pemko Pontianak tahun 2013. Sebelumnya untuk hasil audit laporan keuangan tahun 2011 dan 2012, Kota Pontianak juga mendapat predikat WTP. Predikat WTP dari Kepala BPK RI Perwakilan Kalbar, Didi Budi Satrio diserahkan kepada Walikota Pontianak Sutarmidji, Senin (2/6/2014). Sebanyak 16 SKPD Pemko Pontianak yang masuk zona hijau tersebut di antaranya Unit Layanan Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Kepegawaian Daerah, Unit Layanan Kesatuan Bangsa dan Politik, Unit Rawat Jalan RSUD Sultan Syarif Mohammad Alkadrie, PDAM. Penghargaan tersebut diberikan atas kepatuhan instansi untuk menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Disebutkan dalam Pasal 3 ada empat tujuan UU tentang pelayanan publik. Pertama, terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, serta kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Kedua, terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik. Ketiga, terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Keempat, terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kota Pontianak patut berbangga lantaran memperoleh peringkat ketiga dari 22 daerah yang diobservasi. Sudah sepantasnya kita berikan apresiasi atas prestasi dan perhatian yang diberikan Wali Kota Pontianak Sutarmidji. Prestasi ini seyogyanya dapat terus dikembangkan serta ditingkatkan. Ke-16 SKPD tersebut diharapkan dapat menjadi contoh bagi instansi lain atau unit lain di lingkungan pemerintah daerah ini untuk bisa menerapkan pelayanan publik prima. Pelayanan prima, artinya pelayanan yang lebih cepat, biaya murah dan sistem kepengurusan perizinan tidak berbelit-belit. Aspek lainnya yang harus dipenuhi untuk menjalankan pelayanan publik yang prima, yaitu adanya sistem dan standar pelayanan yang diinformasikan ke publik dan masyarakat bisa mengaksesnya dengan mudah. Sistem informasi pelayanan publik tersebut harus diunggah ke website resmi milik Pemko Pontianak sebagai bentuk transparansi pelayanan sehingga masyarakat bisa mengaksesnya dengan mudah. Kepada seluruh SKPD di Pemko Pontianak selamat untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan dirasakan langsung oleh masyarakat. (*) e-mail : redaksi@banjarmasinpost.co.id Pemimpin Umum : HG (P) Rusdi Effendi AR Pendiri : Drs H J Djok Mentaya (1939-1994) Drs H Yustan Aziddin (1933-1995) HG (P) Rusdi Effendi AR Pemimpin Perusahaan: A Wahyu Indriyanta General Manager Percetakan: A Wahyu Indriyanta Asisten General Manager Percetakan : Suharyanto Wakil PP (Bidang Humas dan Promosi): M Fachmy Noor Manajer Iklan : Helda Annatasia (08115803012) Manajer Sirkulasi : Alamat: Gedung HJ Djok Mentaya, Jl AS Musyaffa No 16 Banjarmasin 70111, Telepon (0511) 3354370 Fax 4366123, 3353266, 3366303 Bagian Redaksi: Ext 402-405 ; Bagian Iklan: Ext. 113, 114 Bagian Sirkulasi: Ext. 116, 117 Pengaduan Langganan: 08115000117 (0511) 3352050 Biro Jakarta-Persda: Redaksi, Jl Pal Merah Selatan No 12 Lantai II Jakarta 10270, Telp (021) 5483008, 5480888 dan 5490666 Fax (021) 5495358 Perwakilan Surabaya: Jl Raya Jemursari 64 Surabaya, Telp (031) 8471096/ 843428, Fax (031) 8471163 Biro Banjarbaru: Jl Mister Cokrokusumo Kav 15-17 Widya Chandra Utama, Cempaka, Kota Banjarbaru Telp (0511) 4780355 Fax (0511) 4780356, Biro Palangka Raya: Jl RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya, Telp (0536) 3242922 Tarif Iklan: Display Umum: Hitam Putih (BW): Rp 22.500/mmk Berwarna (FC): Rp 45.000/mmk Display Halaman 1: Hitam Putih (BW): Rp 45.000/mmk Berwarna (FC): Rp 90.000/mmk Iklan kolom/Duka Cita: Hitam Putih (BW): Rp 15.000/mmk Berwarna (FC): Rp 30.000/mmk Iklan Kuping: (FC) Rp 100.000/mmk Iklan Baris: (FC) Rp 20.000/baris: (BW): Rp 15.000/baris Iklan Satu Kolom : (FC)Rp 30.000/mmk, (BW): Rp15.000/mmk Catatan: Harga belum termasuk PPN 10%. Harga Langganan: Rp 75.000/bln Percetakan: PT Grafika Wangi Kalimantan Alamat: Lianganggang Km 21 Landasan Ulin Selatan Banjarbaru Telepon (0511) 4705900-01 Isi di luar tanggung jawab percetakan Setiap artikel/tulisan/foto atau materi apa pun yang telah dimuat di harian “Banjarmasin Post” dapat diumumkan/dialihwujudkan kembali dalam format digital maupun nondigital yang tetap merupakan bagian dari harian “Banjarmasin Post”. WARTAWAN “BANJARMASIN POST GROUP” SELALU DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APA PUN DARI NARASUMBER. P emilu Presiden (Pilpres) sudah dilalui bersama. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai pemenang pemilu den menjadi presiden terpilih 2014-2019. Namun sayangnya capres Prabowo Subianto mengundurkan diri dari proses rekapitulasi dan menolak hasil pilpres. Meski penolakan itu tidak berimplikasi hukum apa pun, permainan ini diakhiri dengan kurang happy ending. Pilpres kali ini memang menegangkan. Perang urat syaraf antarkandidat begitu luar biasa. Antusiasme pemilih yang sangat tinggi benar-benar memulihkan kelumpuhan/kelelahan demokrasi seperti ditengarai sejumlah pengamat. Melalui hitung cepat lembaga-lembaga survei sudah dapat diketahui siapa yang menang dalam pilpres kali ini. Meski hasilnya dobel alias ganda, lembaga survei kredibel pasti lebih bisa dipercaya ketimbang yang abal-abal. Pilpres kali ini memiliki peran strategis dalam konsolidasi demokrasi. Presiden dan wakil presiden terpilih kali ini mempunyai peran penting melanjutkan proses reformasi atau stagnan dan kembali ke Orde Baru. Kenyataan rakyat lebih menghendaki sosok baru alias ingin ada perubahan. Harapan terhadap kedua pasang kandidat pun demikian membuncah. Rakyat pun terpecah antara pendukung status quo melanjutkan program presiden sebelumnya atau berganti nahkoda baru pemerintahan. Menurut sejumlah catatan, pilpres kali ini menjadi yang terburuk dalam sejarah, terutama dari sisi maraknya kampanye hitam dan lautan fitnah yang menimpa kedua pasang capres-cawapres yang berlaga. Kampanye hitam, fitnah dan cara-cara kotor dilakukan untuk membangun citra buruk pesaing dan mencitrakan positif calon lainnya. Karena calon yang dipoles terlalu banyak mengandung kelemahan, lawan perlu dicitrakan sangat buruk melalui berbagai cara baik kampanye hitam, fitnah. “Manusia jenius tidak membuat kesalahan. Kesalahan yang dibuatnya atas kemauannya sendiri dan merupakan portal-portal penemuan” Terbitnya sebuah media partisan bernama “Obor Rakyat” merupakan salah satu upaya melemahkan lawan dengan cara yang tidak terhormat. Dari pernyataan sejumlah tokoh pendukung pasangan capres, pilpres dicitrakan sebagai perang badar yang mengonotasikan perang suci atau membela agama. Tak pelak di beberapa tempat pilpres ini sedemikian mencekam. Ini menjadi pilpres pertama di era reformasi ketika persaingan kandidat, pendukung, tim sukses, tim bayangan demikian sengit. Setelah pengumuman resmi Komisi Pemilihan Umum 22 Juli kemarin pasti muncul sosok pemenang yang menjadi presiden dan wakil presiden lima tahun ke depan. Aroma persaingan demikian sengit, karena menjadi presiden dan wakil presiden terbukalah akses kekuasaan dan mengatur distribusi kesejahteraan bagi rakyat. Pilpres akan menghasilkan pemenang dan pihak yang kalah. Terhadap hasil pilpres rakyat harus dipersiapkan untuk siap menghadapi kekalahan dan kemenangan. Bagi pihak yang menang, tentu jauh lebih mudah menerima. Tidak demikian dengan pihak yang kalah. Mereka yang kalah harus menerima secara jantan dan bertanggung jawab. Sekarang semua sudah selesai. Tidak perlu lagi ada friksi apalagi sampai menggerakkan massa untuk membuat kerusuhan Harapan pada Presiden Terpilih JAMES JOYCE Siap Menang dan Kalah Oleh: Paulus Mujiran Mantan tim seleksi Panwaslu Provinsi Jawa Tengah yang tidak ada gunanya. Justru dalam situasi seperti ini mudah sekali dibaca siapa yang menjadi dalang kalau terjadi kerusuhan dan kekerasan. Mungkin akan sulit menggerakkan massa seperti halnya 1998, karena harga sembako dan BBM relatif stabil. Andai pasangan yang kalah akan menggerakkan massa dan beraksi anarkis pun sukar mendapat dukungan rakyat. Dalam aroma persaingan yang demikian sengit seperti sekarang ini kekalahan sering sulit diterima secara akal sehat. Kekalahan sering direspons dengan cara-cara yang tidak terhormat seperti mengamuk, merusak bahkan mencederai pihak-pihak yang lain. Yang sering terjadi di permukaan, kandidat yang berlaga dalam pilpres kali ini hanya dididik untuk mendukung salah satu pasangan namun lupa mendidik mereka untuk siap kalah. Deklarasi menang dan kalah jelang pilpres hanya di lapisan elite seperti pejabat pusat dan daerah, sementara di akar rumput gesekan yang timbul benar-benar nyata. Di akar rumput jauh tidak mudah dipersiapkan untuk menghadapi kemenangan dan kekalahan. Bagi yang menang tentu lebih mudah untuk menerima, sementara yang kalah sering bereaksi dengan cara yang kurang santun dan berlebihan. Frans Magnis Suseno dalam buku Etika Jawa (1996) memperkenalkan cara-cara orang Jawa menghadapi lawan. Antara lain ungkapan, “nglurug ranpa bala lan menang tanpa ngasorake” (menyerang tanpa pasukan dan menang dengan tidak merendahkan lawan). Falsafah itu mengandung makna kemenangan tidak perlu diraih dengan caracara yang hina dan nista seperti mengambinghitamkan lawan, menebar fitnah dan kampanye hitam. Kampanye hitam adalah upaya menutupi kelemahan sendiri dan melemparkannya ke pihak yang lain. Semakin banyak hal yang harus ditutupi, maka kampanye hitam dan fitnah yang dialamatkan ke lawan semakin banyak. Padahal dengan cara seperti itu akan semakin kelihatan belangnya. Mereka yang menang tidak perlu merendahkan lawan yang sudah kalah. Jadi kemenangan mesti diraih dengan cara-cara yang terhormat, bertanggung jawab dan santun. Perlu dicatat presiden dan wakil presiden terpilih harus menjadi presiden bagi pihak yang menang maupun kalah yang dulunya lawan. Dan pihak yang kalah tidak ada cara menolak presiden dan wakil presiden terpilih. Paling-paling dengan tidak memasang gambar pasangan itu di rumah. Ungkapan senada orang Jawa juga ada “menang ora umuk kalah ora ngamuk” (menang tidak sombong dan kalah tidak mengamuk). Kemenangan dan kekalahan merupakan keniscayaan dalam kontestasi yang memang hanya menyediakan kemenangan dan kekalahan. Para pendukung pasangan yang kalah tidak perlu mengamuk. Karena itu relevan manakala hasil pilpres disikapi dengan legawa, rendah hati. Siapa pun yang menang hendaknya didukung. Demikian juga yang kalah harus mampu menerima kenyataan. Pilihan rakyat tidak bisa diatur. Siapa yang hendak diberi mandat tergantung dari suara rakyat yang juga suara Tuhan. Pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti menyatakan sistem demokrasi merupakan sistem yang pejal dan mudah pecah. Namun, dalam pengalaman sejarah Indonesia tidak pernah hasil pemilu menimbulkan kerusuhan atau kekacauan. Meski demikian, tidak ada gunanya memperpanjang rasa permusuhan karena kontestasi sudah selesai. Perlawanan dari yang kalah pun akan sia-sia karena KPU didukung rakyat sudah memutuskan siapa yang jadi pemenang. Yang terpenting tidak ada mobilisasi dari lapisan elite. Capres Prabowo Subianto mestinya dengan legawa menerima kekalahan dan kesatria mengakui kalah sebagai negarawan. Dengan demikian akan menjadi teladan yang baik bagi anak-anak bangsa. Konstituen harus diberikan pengertian dan pendidikan politik agar tidak melakukan reaksi berlebihan menyikapi hasil Pilpres ini. (*) Tulisan Opini bisa dikirim ke email: redaksi@banjarmasinpost.co.id (Maksimal 1.000 karakter tanpa spasi). Sertakan nama, alamat lengkap, nomor telepon, nomor rekening dan fotokopi (KTP). Opini yang terbit akan kami berikan imbalan ke nomor rekening penulis. Terima kasih. Artikel yang masuk batas waktu pemuatannya maksimal dua minggu. Jangan Abaikan Kepentingan Masyarakat PILPRES 2014 telah selesai dilaksanakan. Hajatan lima tahunan tersebut memberikan arti sangat besar kepada bangsa Indonesia. Karena melalui pesta demokrasi tersebut, sekitar 185 juta jiwa yang mempunyai hak pilih dari 250 juta jiwa penduduk Indonesia, telah menentukan pemimpin lima tahun ke depan. Suka tidak suka, senang tidak senang itulah presiden republik Indonesia yang ketujuh yang berdaulat, sah dan harus kita hormati menjadi pemimpin seluruh rakyat Indonesia. Kita tidak boleh pesimis. Kita harus optimis bahwa presiden terpilih akan mampu membawa perubahan yang Ahmad Yuni SAg Wakamad MTsN Sungai Tabuk lebih baik di masa yang akan datang. Namun terlepas dari semua itu, presiden yang baru, program dan visi dam misi yang baru tentunya membawa harapan yang baru pula bagi masyarakat di republik yang kita cintai ini. Berbagai persoalan masih menghantui negeri yang kaya sumber daya alam ini, mulai dari kemiskinan, lapangan pekerjaan, pendidikan dan kesehatan, keamanan dan korupsi yang sudah mengakar kuat di negeri ini. Peliknya berbagai persoalan dinegeri tentunya menuntut pemimpin yang mau peduli, konsekuen dan konsisten untuk memperbaiki negeri ini. Kita tidak menginginkan presiden terpilih hanya mementingkan kelompok atau golongan tertentu, sehingga kepentingan masyarakat yang lebih besar terabaikan. Karena, apa pun pilihan rakyat pada pilpres tersebut, yang menjadi pemenang atau presiden adalah presiden seluruh rakyat indonesia. Di sisi lain presiden terpilih hendaknya betul-betul melaksanakan janjinya dan program serta visi serta misinya, jangan sekadar tulisan dan simbol untuk menarik simpati masyarakat yang pada akhirnya tak pernah terwujudkan. Yang terpenting adalah presiden terpilih mampu menciptakan suasana yang kondusif di negeri ini baik antaragama, golongan, suku, dan budaya dalam naungan Bhinneka Tunggal Eka, memberantas korupsi serta mampu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk mewujudkan semua itu, perlu kerja sama seluruh rakyat Indonesia. Presiden hanyalah seorang pelayan rakyat bukan penguasa, sehingga dengan semangat kebersamaan dan persatuan, serta kesatuan untuk menuntaskan berbagai permasalahan dan persoalan yang terjadi di negeri ini, insya Allah Bangsa Indonesia akan menjadi lebih baik dan bermartabat serta disegani di mata dunia. Aamin. (*) Jalankan Sesuai Hukum Allah PEMILIHAN Presiden 9 Juli 2014 sudah kita lalui. Bahkan, siapa yang memimpin negeri ini pun sudah kita ketahui yakni Joko Widodo dan wakilnya Jusuf Kalla. Sebelum pemilihan diadakan, setiap minggu debat capres-cawepres. Debat diadakan untuk mengetahui visi dan misi dari dua kandidat, serta penanganan kemorosatan di negeri ini. Harapan rakyat Indonesia kini sangat besar. Karena rakyat menginginkan perubahan nyata. Perubahan tidak hanya perekonomian, pendidikan, tapi semua aspek kehidupan. Siti Rahmah Warga Tabalong Bisakah itu terwujud dengan terpilihnya Jokowi-JK tersebut? Seluruh rakyat tentunya memberikan harapan kepada presiden terpilih. Setiap pesta demokrasi lima tahunan, harapan itu selalu sirna. Lalu kepada siapa kita berharap? Harapan itu hanya bisa terwujud dengan adanya seorang pemimpin yang menjalankan hukum-hukum Allah dalam wadah Daulah Khilafah Islamiyah, insya Allah. (*) Tema berikutnya: Palestina Dibombardir Israel Sampaikan komentar Anda maksimal 250 karakter secara santun ke redaksi@banjarmasinpost.co.id, disertai salinan kartu identitas diri dan foto (mohon jangan pasfoto). Kini, saatnya Anda bicara demi kebaikan bersama.
Banjarmasin Post KAMIS 24 JULI 2014 ambun Bungai 17 Kasi Pidum Purukcahu Tunggu Sanksi BANJARMASINPOST GROUP/FATURAHMAN JUAL EMAS - Mendekati Lebaran, warga Palangkaraya mulai mendatangi toko-toko emas yang ada di Pasar Besar Palangkaraya, untuk menjual emas. Fenomena ini biasa terjadi saat menjelang Lebaran. Sampah Jadi Bernilai Ekonomis KUALAKAPUAS, BPOST - Badan Lingkungan Hidup (BLH) Daerah Kapuas akan segera membangun bank sampah. Program ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya membuang dan memilah sampah. Bank sampah rencananya dibangun di Jalan Pemuda tahun ini, dan BLH sudah mendapatkan anggaran Rp 350 juta untuk bangunan fisiknya. Pembanguna dilakukan secara berkala, setelah gedung selesai terbangun barulah dilakukan pengusulan mengadaan peralatan. Warga dapat menjual sampah kering di bank sampah agar sampah yang dirasa tidak bermanfaat tersebut bisa bernilai ■ Dilaporkan karena Mengendapkan Perkara Penyewa Kios Bakal Diaudit ■ Pengelolaan Pasar Kahayan Belum Profesional PALANGKARAYA, BPOST - Keluhan sejumlah pedagang yang menempati bangunan Pasar Kahayan Baru di Jalan Tjilik Riwut kilometer 2 Palangkaraya, Kalimantan Tengah, direspons instansi terkait di Pemerintahan Kota Palangkaraya. Pasalnya, para pedagang mengeluhkan sepinya transaksi jual beli di pasar milik Pemko Palangkaraya itu, akibat minimnya penyewa kios yang berjualan di kawasan yang dibangun dengan biaya hingga Rp 22 miliar pinjaman Bank Dunia tersebut. Pedagang yang menempati bangunan yang dibangun sejak empat tahun silam ini, masih saja mengeluhkan minimnya pembeli di lokasi pasar tersebut. Padahal, bangunan pasar sudah permanen dan lokasinya strategis, karena berada di dalam kota dan ramai serta dekat jalan protokol trans kalimantan poros selatan. Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan (Ekobang) Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Palangkaraya, Kaspinoor, mengatakan sudah selayaknya semua penyewa kios dan gudang toko di pasar tersebut diaudit. Tujuannya, agar diketahui secara jelas siapa penyewa yang tidak mau buka usaha di pasar tersebut. “Ini penting, jika pengelolanya memang serius dalam menghidupkan pasar tersebut, karena jangan sampai akibat mereka yang sudah menyewa tetapi tidak mau membuka usahanya,” katanya, Rabu (23/7). Dampaknya, lanjut Kaspinoor, tentu pada sepinya transaksi di pasar tersebut, karena ketersediaan barang yang diperdagangkan minim atau tidak lengkap. Saya mengimbau dilakukan audit saja terhadap pemilik atau penyewa Pasien BPJS Kewalahan Tunggu Antrean WARGA sedang antre mendapat layanan pengobatan BPJS. PALANGKARAYA, BPOST - Warga yang ingin berobat di Rumah Sakit Doris Sylvanus Palangkaraya, Kalimantan Tengah, terutama yang menggunakan jasa Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS), mengeluhkan pelayanan dalam penggunaan kartu tersebut. Betapa tidak, antrean pasien yang menggunakan jasa ekonomis. “Untuk pengelolaannya akan bekerja sama dengan koperasi,” ujar Kepala Badan BLHD Kapuas, Saleh Makki, Rabu (23/7). Daur ulang sampah dilakukan oleh pihak ketiga, sembari menunggu bank sampah bisa beroperasional, BLH juga menyosialisasikan kepada masyarakat akan pemilihan sampah. Sampah kering dan basah, organik dan nonorganik harus benarbenar dipahami oleh masyarakat agar penjualan sampah pada bank sampah nantinya hisa berjalan dengan baik. Selain bernilai ekonomis, pengadaan bank sampah juga bisa mengurangi jumlah sampah yang dibuang di TPA, serta menjadu sumber pendapatan bagi BLH. Saleh berharap, program yang telah direncanakan ini bisa berjalan dengan baik dan bisa bermanfaat untuk masyarakat. Terpisah, Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas Pekerjaan Umum Kapuas, Rasidi, mengatakan mendukung akan rencana BLH yang akan membuat bank sampah. Diakuinya, Dinas PU yang sudah terlebih dulu membuat bank sampah diharapkan bisa bekerja sama untuk meningkatkan dayaguna sampah di Kapuas. “Tujuannya sama, untuk meningkatkan pemanfaatan sampah tidak ada salahnya jika bekerjasama,” ungkapnya. (nia) TRIBUNNEWS.COM tersebut harus menunggu berjam-jam untuk mendapatkan pelayanan, karena banyaknya pengguna kartu tersebut. Ini salah satunya, karena minimnya rumah sakit yang ada di Palangkaraya dan yang memberikan pelayanan penggunaan BPJS untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat tersebut. “Jika mengurus BPJS di Rumah Sakit Doris, menunggunya paling tidak dua jam baru bisa terlayani, karena pasien yang menggunakan kartu BP- JS itu, dalam sehari jumahnya ratusan orang, sehingga antreannya pun sangat panjang,” kata Budi, salah satu warga Palangkaraya, Rabu, (23/7). Dia dan rekannya di rumah sakit berharap, ada perbaikan “ Kita tunggu bagaimana sanksi dari Jamwas. Apapun keputusannya, itu yang akan dilaksanakan agar pelanggaran seperti itu tidak menjadi contoh buruk bagi jaksa yang lain M ROSKANEDI Kajati Kalteng “ pelayanan untuk pengguna BPJS saat ingin berobat atau mendapatkan perawatan pasien di rumah sakit milik Pemprov Kalteng tersebut. “Paling tidak harusnya ada rumah sakit lagi di Palangkaraya, sehingga pelayanan pengobatan tidak hanya terfokus pada RS Doris Sylvanus saja, karena semakin banyak rumah sakit tentu akan semakin baik pelayanannya,” katanya. Belum optimalnya pelayanan pasien di rumah sakit yang ada di Palangkaraya, Kalimantan Tengah tersebut, dinilai anggota Komisi III DPRD Kota Palangkaraya, Subandi, sebagai akibat minimnya rumah sakit yang ada di Ibu Kota Kalimantan Tengah ini. Menurutnya, RSUD Doris Sylvanus tidak hanya melayani pasien yang ada di Palangkaraya saja, tetapi juga melayani rujukan dari kabupaten lainnya. Sebab itu, sebut Subandi, sudah selayaknya Pemko Palangkaraya membangun sendiri rumah sakit untuk menambah rumah sakit yang ada, sehingga pelayanan pasien di rumah sakit bisa optimal dilakukan. “Tidak seperti yang terjadi saat ini, tumpukan pelayanan hanya terfokus di RSU Doris Sylvanus, jikapun ada rumah sakit lainnya tidak melayani BPJS, sehingga wajar saja pasien menumpuk di Doris Sylvanus,” ujarnya. Menanggapi masalah tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, Tiur Simatupang, mengakui begitu membeludaknya pelayanan di RS Doris Sylvanus Palangkaraya tersebut. Dia pun punya tanggungjawab untuk memperjuangkan pembangunan rumah sakit milik Pemko Palangkaraya. “Usulan pembangunan rumah sakit milik Pemko Palangkaraya itu, sudah masuk dalam program rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).Kami masih berusaha untuk segera membangunnya,” katanya. (tur) PALANGKARAYA, BPOST - Penertiban aparatur di lingkup kejaksaan, kini menjadi salah satu target Kejati Kalteng Roskanedi. Belum dua bulan bertugas, setidaknya sudah tiga oknum jaksa yang ‘dijewer’ karena dianggap melakukan pelanggaran disiplin. “Saat ini kami terus melakukan pembersihan terhadap oknum jaksa yang melaksanakan tugas tidak sebagaimana mestinya. Setelah Idulfitri, kami kembali akan melanjutkan penyelidikan atas laporan yan masuk,” ujar Roskanedi, Rabu (23/7). Di Kejati Kalteng, sebut dia, sampai Juli 2014 setidaknya sudah ada 16 laporan pengaduan masyarakat terhadap ulah oknum jaksa nakal di lingkup jajarannya. Dari jumlah tersebut, tujuh di antaranya telah diselesaikan, dan sembilan lainnya masih dalam penyelidikan. Dari tujuh laporan yang diselesaikan, tidak semua bisa mereka buktikan sehingga dihentikan penyelidikannya. Namun ada pula yang sudah berhasil diselesaikan, dan yang bersangkutan direkomendasi agar dijatuhi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Beberapa kasus yang dinyatakan telah diklarifikasi dan diindikasi ditemukan adanya pelangaran oleh oknum jaksa, antara lain seperti yang dilaporkan terhadap dua jaksa fungsional di Kejari Sampit dan Kasi Pidum Kejari Purukcahu. Dalam laporan pada 26 Februari 2014, dua oknum jaksa fungsional di Kejari Sampit, Yan Syafrudin dan Aan Syaeful Anwar, dilaporkan meminta uang kepada H Hasbullah sebesar Rp 50 juta. Sayang, tidak dijelaskan secara rinci maksud maupun kepentingan permintaan uang dimaksud. Pun dengan Heri Susanto, Kasi Pidum Kejari Purukcahu yang dilaporkan telah menerima uang Rp 25 juta untuk menghentikan sebuah perkara pidana, dengan cara menyimpan berkas perkara. “Dari hasil klarifikasi kami, kepada yang bersangkutan sudah disarankan agar dijatuhi hukuman disiplin. Sedangkan perkarannya sendiri sudah dilanjutkan agar disidangkan ke pengadilan setempat,” timpal Wakajati Kalteng, Sendjun Manullang. Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalteng, M Roskanedi, menegaskan secara prosedural sanski atas pelanggaran yang ditemukan terhadap oknum jaksa merupakan kewenangan Jamwas untuk menjatuhkannya. Dalam hal ini, pihaknya bertindak untuk mencari kebenaran atas laporan yang masuk. “Kita tunggu bagaimana sanksi dari Jamwas. Apapun keputusannya, itu yang akan dilaksanakan agar pelanggaran seperti itu tidak menjadi contoh buruk bagi jaksa yang lain,” kata Roskanedi. Di lingkup Kejati Kalteng, saat ini tercatat 182 jaksa dan 235 tenaga administrasi tata usaha. Dengan 14 kejari yang ada, jumlah ini dirasa masih kecil sehingga dalam penangan perkara seringkali lamban. (ami) kios dan guko yang ada di pasar itu dan pengelolaanya juga harus dilakukan oleh orang yang profesional. Terkait adanya kabar akan dilakukan pemutihan terhadap penyewa yang tidak aktif, Kaspinor mengatakan itu tak akan dilakukan kepada penyewa yang menunggak membayar sewa, apalagi jika penyewa adalah orang yang memang punya banyak modal. “Pembangunan pasar itu, menggunakan dana pinjaman Bank Dunia, itu tentu harus dikembalikan meski dengan cara mencicil. Pinjaman itu ada jangka waktu dan perjanjiannya, jangan sampai nantinya malah uang daerah untuk pembayaran tunggakan itu,” katanya lagi. Kepala Dinas Pasar dan Kebersihan Pemerintah Kota Palangkaraya, Aratuni D Djaban, mengakui memang masih banyak penyewa di kios dan toko di Pasar Kahayan yang belum membuka dan membayar tunggakan sewa. Dijelaskan, ada beberapa alternatif yang akan mereka lakukan untuk menanggulanginya, salah satunya merencanakan pemutihan dan melakukan audit terkait kepemilikan atau penyewa di pasar tersebut. Dia juga mengatakan, jika nantinya banyak yang tidak serius menyewa di sana, ke depannya akan dialihkan kepada penyewa lainnya yang memang serius. “Itu masih kami data lagi. Jika saatnya nanti akan kami lakukan termasuk memberikan sanksi kepada penyewa yang menunggak,” katanya lagi. (tur) Jadwal Imsyakiyah Untuk Kota Palangkaraya dan Sekitarnya Tanggal Imsyak Subuh Zuhur Ashar Maghrib Isya 24/7/14 04.00 04.10 11.32 14.56 17.34 18.46 2407/B17
Page 1 and 2: 32 RP 3.000 HALAMAN Banjarmasin DEM
Page 3 and 4: Banjarmasin Post KAMIS 24 JULI 2014
Page 15: Banjarmasin Post KAMIS 24 JULI 2014
Page 25 and 26: KAMIS 24 JULI 2014 25 DEMI KEADILAN
Page 31: ibun Suksesi Banjarmasin Post 32 KA

Banjarmasin Post Kamis, 24 Juli 2014

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?