Analisis Penyebab Kenaikan Harga Beras - Pusat Sosial Ekonomi ...

Analisis Kebijakan 1
Analisis Penyebab Kenaikan Harga Beras
Analisis Penyebab Kenaikan Harga Beras
Ada dua pendapat mengenai faktor penyebab kenaikan harga beras akhirakhir
ini yaitu : (1) stok beras berkurang; dan (2) kenaikan harga-harga umum
yang dipicu antara lain oleh kenaikan harga BBM. Proyeksi kondisi stok dilakukan
dengan pendekatan tidak langsung yaitu melalui produksi dan konsumsi,
sedangkan analisis dampak kenaikan harga BBM terhadap harga beras dilakukan
melalui asumsi bahwa kenaikan harga BBM akan berdampak terhadap harga
semua komoditas secara merata.
Proyeksi Stok Beras tahun 2006
Produksi padi tahun 2005 berdasarkana Angka Tetap (ATAP) BPS
sebesar 54,15 juta ton GKG meningkat sebesar 0,11% dibanding produksi tahun
2004 yang mencapai 54.09 juta ton GKG. Produksi padi tahun 2006 berdasarkan
Angka Ramalan II (ARAM-II) sebesar 54.75 juta ton GKG meningkat sebesar 1,11%
dibanding produksi tahun 2005. Peningkatan produksi tersebut masih lebih kecil
dibanding pertumbuhan penduduk yang diperkirakan mencapai 1,30%. Dengan
ditutupnya kran impor beras pada tahun 2005, maka kebutuhan konsumsi
penduduk jelas mengambil iron stock beras di masyarakat (petani, pedagang,
penggilingan, BULOG,dll), sehingga iron stock beras di masyarakat pada tahun
2005 diperkirakan berkurang. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya harga
beras di pasar yang terjadi sejak pertengahan tahun 2005 sampai awal panen
raya bulan Maret tahun 2006.
Hasil proyeksi dengan menggunakan model ekonometrik, menunjukkan
bahwa produksi padi tahun 2006 diperkirakan mencapai 54,98 juta ton (Gambar
1) masih lebih tinggi dari ARAM-II sebesar 54,75 juta ton. (Hasil proyeksi ini cukup
layak karena produksi padi menurut ATAP umumnya lebih tinggi dari ARAM. Dari
data 32 tahun terakhir hanya 5 tahun yang menunjukkan bahwa produksi ATAP
lebih kecil dari ARAM). Dengan menggunakan hasil proyeksi tersebut, maka
pertumbuhan produksi padi tahun 2006 diperkirakan sebesar 1,53% masih lebih
tinggi dibanding pertumbuhan penduduk sebesar 1,30%. Namun demikian,
proyeksi produksi padi sebesar 54,98 juta ton merupakan angka optimis kalau
tidak terjadi fenomena alam (kekeringan, banjir,gangguan OPT) yang lebih serius
dari kondisi normal.
Apabila kita mengambil kisaran pertumbuhan produksi padi tahun 2006
antara 1,11 – 1,53%, maka tambahan produksi padi tahun 2006 diperkirakan
hanya mampu memenuhi kebutuhan akibat pertumbuhan penduduk, bahkan
mungkin masih tidak mencukupi. Hal ini berarti tidak ada penambahan stok dari
produksi tahun 2006 sehingga stok beras tahun 2006 akan lebih kecil dibanding
tahun 2005. Kondisi tersebut perlu dihindari karena akan mengakselarasi
kenaikan harga beras di pasar dengan berbagai konsekuensinya. Salah satu upaya
yang dapat dilakukan adalah menambah stok dengan beras impor.
Pengaruh Stok dan Impor terhadap Harga beras

2
Bab V I. Analisis Kebijakan Pengembangan Komoditas dan Agribisnis
Analisis pengaruh impor dan stok terhadap perubahan harga beras
dilakukan secara bertahap, yaitu:
a. Melihat pengaruh surplus domestik (pemasukan dikurangi pengeluaran
beras produksi domestik di pasar Cipinang) dan beras Ex -impor terhadap
perubahan harga beras (Tabel 1). Dari Tabel tersebut ternyata pemasukan
beras impor (Ex-impor) berpengaruh negatif terhadap perubahan harga,
sedangkan surplus pasok tidak berpengaruh. Ini berarti bahwa bila
pemasukan beras impor semakin besar, maka kenaikan harga makin
rendah.
b. Melihat pengaruh surplus pasok tahun 2004 dan tahun 2005 serta Ex-impor
terhadap perubahan harga beras (Tabel 1). Dari tabel tersebut ternyata
beras Ex-impor dan surplus pasok tahun 2005 berpengaruh negatif
terhadap perubahan harga, sedangkan surplus pasok tahun 2004 tidak
berpengaruh.
c. Melihat pengaruh surplus pasok tahun 2005 serta beras Ex-impor terhadap
perubahan harga beras (Tabel 1). Dari tabel tersebut ternyata beras Eximpor
dan surplus pasok tahun 2005 berpengaruh negatif terhadap
perubahan harga. Surplus pasok tahun 2005 berpengaruh terhadap
perubahan harga karena pada tahun 2005 tidak ada beras ex-impor yang
masuk ke pasar Cipinang, sehingga surplus domestik yang berpengaruh.
Dengan demikian, pada saat tidak ada impor, maka surplus pasok sangat
besar peranannya dalam perubahan harga beras. Apabila terjadi defisit,
maka akan terjadi lonjakan harga dan sebaliknya. Dengan kata lain, jumlah
stok sangat penting dalam pengendalian harga.
Dampak Kenaikan Harga BBM terhadap Kenaikan Harga beras
Salah satu dampak kenaikan harga BBM adalah meningkatkan harga-harga
umum termasuk harga beras. Secara teoritis, dampak kenaikan harga BBM
terhadap kenaikan harga-harga komoditas bersifat menyeluruh dengan
persentase yang sama apabila tidak ada pengaruh lain yang mengikutinya.
Dengan kata lain, rasio harga antar komoditas akan tetap atau tidak mengalami
perubahan yang signifikan.
Harga-harga komoditas pertanian pasca kenaikan harga BBM mengalami
peningkatan yang cukup signifikan khususnya beras (Gambar 2.). Dari Gambar 2
juga terlihat bahwa kenaikan harga beras terjadi secara berlanjut sejak akhir
panen raya tahun 2005. Rasio harga komoditas pertanian lainnya terhadap harga
beras juga mengalami penurunan (Gambar 3 s/d Gambar 6) sejak akhir panen
raya tahun 2005, yang berarti bahwa harga beras meningkat lebih besar dari
peningkatan harga komoditas lainnya. Dengan kebijakan pelarangan impor beras
secara konsisten sejak akhir tahun 2004, maka harga beras sepenuhnya
ditentukan oleh pasokan produksi dan permintaan beras dalam negeri. Harga
akan meningkat apabila terjadi kekurangan pasokan produksi dalam negeri atau
peningkatan permintaan.
Penurunan rasio harga komoditas lain terhadap harga beras menunjukkan
bahwa kenaikan harga beras yang terjadi selama ini bukan semata-mata

Analisis Kebijakan 3
disebabkan oleh kenaikan harga BBM, tetapi disebabkan oleh menurunnya
pasokan beras yang disebabkan berkurangnya stok di masyarakat. Menurunnya
pasokan beras bukan disebabkan oleh penurunan produksi, tetapi disebabkan
oleh kenaikan produksi yang tidak sebanding dengan kenaikan permintaan.
Analisis di atas menunjukkan bahwa stok berpengaruh terhadap harga
beras, sehingga untuk mengendalikan kenaikan harga beras diperlukan upaya
penambahan stok. Kenaikan produksi beras dalam negeri tidak mampu
menambah stok, sehingga penambahan stok tersebut hanya dapat dilakukan
melalui impor beras. Dengan kata lain impor beras hanya dilakukan untuk
memperkuat stok beras nasional.
Diperkirakan stok beras di Bulog hanya sekitar 532.000 ton, lebih rendah
dibanding batas psikologis stok sebesar 1 juta ton (iron stock). Dengan jumlah
stok tersebut maka impor beras tahun 2006 perlu dibatasi hanya sekitar 500.000
ton saja.
Gambar 1. Proyeksi Produksi Padi Tahun 2006
60000000
50000000
Proyeksi = 54.98
ARAM-2 = 54.75
Actual
Smoothed
Forecast
Actual
Smoothed
Forecast
Padi
40000000
30000000
Smoothing Constants
Alpha (level): 1.161
Gamma (trend): 0.010
20000000
1973
1983
1993
2003
MAPE:
MAD:
MSD:
4
1414817
3.19E+12
Time

4
Bab V I. Analisis Kebijakan Pengembangan Komoditas dan Agribisnis
Tabel 1. Dugaan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Harga Beras
Koefisien Skenario I Skenario II Skenario III
Nilai Peluang Nilai Peluang Nilai Peluang
Intersep 52.81317 0.047363 69.220123 0.015958 67.1029 0.01311
Ex-Impor -0.00738 0.171149 -0.002168 0.724521
Surplus Domestik -0.00431 0.412684 0.003907 0.584512
DSurplus05Dom -0.020796 0.085217
DSurplus04Dom -0.005768 0.691514
-
0.00497 0.146746
-
0.01669 0.062749
Gambar 2. Harga Beras Eceran Medium, 2003 – 2006 (Rp/kg).
5000
4500
4000
3500
3000
2500
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agt
Sep
Okt
Nop
Des
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agt
Sep
Okt
Nop
Des
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Rp / kg
2003 2004 2005 2006
Bulan
Harga Beras
Jul
Agt
Sep
Okt
Nop
Des
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul

Analisis Kebijakan 5
Gambar 3. Rasio Harga Gula Pasir dan Minyak Goreng Terhadap
Harga Beras 2003 – 2006 (%).
205
185
165
(%)
145
125
105
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agt
Sep
Okt
Nop
Des
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agt
Sep
Okt
Nop
Des
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agt
Sep
Okt
Nop
Des
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
2003 2004 2005 2006
Bulan
Gula Pasir
Minyak Goreng
Gambar 4. Rasio Harga Jagung dan Kedele Terhadap
Harga Beras 2003 – 2006 (%).
165
75
155
70
145
65
135
60
(%)
(%)
125
55
115
50
105
45
95
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agt
Sep
Okt
Nop
Des
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agt
Sep
Okt
Nop
Des
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agt
Sep
Okt
Nop
Des
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
40
2003 2004 2005 2006
Bulan
Kedele
Jagung

6
Bab V I. Analisis Kebijakan Pengembangan Komoditas dan Agribisnis
Gambar 5. Rasio Daging Ayam dan Telur Terhadap
Harga Beras, 2003 – 2006 (%).
310
475
290
270
425
250
(%)
230
(%)
375
210
325
190
170
275
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agt
Sep
Okt
Nop
Des
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agt
Sep
Okt
Nop
Des
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agt
Sep
Okt
Nop
Des
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
150
2003 2004 2005 2006
Bulan
Daging Ayam
Telur
Gambar 6. Rasio Harga Daging Sapi Terhadap
Harga Beras, 2003 – 2006 (%).
1330
1280
1230
1180
(%)
1130
1080
1030
980
930
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agt
Sep
Okt
Nop
Des
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agt
Sep
Okt
Nop
Des
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agt
Sep
Okt
Nop
Des
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
2003 2004 2005 2006
Bulan
Daging Sapi

Analisis Kebijakan 7
Perkembangan Impor Beras Tahun 1980-2005
Secara umum produksi padi sawah di dalam negeri terus menunjukkan
peningkatan dari waktu ke waktu, namun laju pertumbuhannya cenderung
menurun, baik luas areal maupun produktivitas (Tabel 2). Akibat perlambatan
dalam laju pertumbuhan produksi ini, sementara laju pertumbuhan penduduk
relatif tetap, maka produksi padi di dalam negeri belum mampu mencukupi
kebutuhan konsumsi secara berkelanjutan. Dalam kondisi seperti ini, maka impor
beras merupakan suatu pilihan yang terpaksa diambil.
Secara historis kesenjangan antara tingkat produksi dalam negeri dan
kebutuhan konsumsi telah berlangsung sejak zaman orde lama , dan Indonesia
pernah mengalami sebagai salah satu importir beras terbesar didunia pada akhir
tahun 70-an. Seperti terlihat pada Gambar 7, selama kurun waktu 1994-2002
impor beras yang dilakukan Indonesia mencapai puncaknya, dengan jumlah impor
berkisar 1,88 - 11,71% dari total produksi beras di dalam negeri. Jumlah impor
beras mencapai puncaknya sebesar 5,77 juta ton pada tahun 1998, akibat krisis
ekonomi akut yang melanda Indonesia pada akhir tahun 1997.
Program peningkatan produksi padi yang dilakukan secara berkelanjutan
telah mampu menstabilkan produksi padi di dalam negeri, dan sejak tahun 2003
jumlah impor terus menunjukkan penurunan. Selama tahun 2004-2005 jumlah
impor beras Indonesia kurang dari 1% dari total produksi di dalam negeri.
Keberhasilan program peningkatan produksi padi disertai dengan kebijakan
pelarangan impor beras telah menurunkan impor beras yang hanya mencapai 236
ribu ton (0,44%) tahun 2004 dan 115 ribu ton (0,35) tahun 2005. Makin
transparannya proses pengambilan keputusan dalam kebijakan impor beras,
nampaknya juga telah berdampak pada penurunan jumlah impor tersebut.
Jumlah impor tersebut adalah yang resmi tercatat di Dirjen Bea dan
Cukai. Dalam prakteknya ialah impor ilegal diperkirakan masih berlanjut. Data
impor dari The Rice Report menunjukkan angka yang lebih tinggi sekitar 125 –
1309 ribu ton dibanding data resmi dari BPS. Selisih tersebut antara lain
menunjukkan volume beras ilegal.

8
Bab V I. Analisis Kebijakan Pengembangan Komoditas dan Agribisnis
Gambar 1. Persentase Besaran Impor Beras Indonesia Terhadap Total
Produksi Dalam Negeri, Tahun 1980-2006
20
15
Persentase Impor
10
5
0
1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
-5
Tahun

Analisis Kebijakan 9
Tabel 2. Perkembangan Luas Panen, Produksi dan Impor Beras Indonesia Tahun
1980-2005.
Tahun
Luas Panen
(000 ha)
Produktivitas
(ton/ha)
Produksi
(000 ton)
Beras
(000 ton)
Impor
(000 ton)
% Impor Thd
Produksi
1980 9.005 3,293 29.652 18.437 2.027 6,84
1981 9.382 3,493 32.774 20.369 525 1,60
1982 8.988 3,736 33.584 20.912 311 0,93
1983 9.162 3,853 35.303 21.903 1.172 3,32
1984 9.764 3,906 38.136 23.736 414 1,09
1985 9.902 3,942 39.033 24.316 34 0,09
1986 9.988 3,977 39.727 24.744 28 0,07
1987 9.923 4,039 40.078 24.970 55 0,14
1988 10.138 4,111 41.676 25.949 33 0,08
1989 10.521 4,251 44.726 26.437 41 0,09
1990 10.502 4,302 45.179 26.925 29 0,06
1991 10.282 4,346 44.688 26.615 178 0,40
1992 10.959 4,402 48.240 28.738 634 1,31
1993 11.013 4,375 48.181 28.750 - -
1994 10.734 4,345 46.642 27.789 876 1,88
1995 11.439 4,349 49.744 29.626 3.014 6,06
1996 11.570 4,417 51.102 30.458 1.090 2,13
1997 11.141 4,432 49.377 29.466 406 0,82
1998 11.730 4,197 49.237 28.419 5.765 11,71
1999 11.963 4,252 50.866 29.420 4.183 8,22
2000 11.793 4,340 51.179 30.045 1.513 2,96
2001 11.494 4,390 50.461 29.229 1.400 2,77
2002 11.521 4,469 51.490 29.431 3.100 6,02
2003 11.488 4,538 52.138 29.794 1.428 2,74
2004 11.923 4,536 54.088 30.909 236 0,44
2005 11.839 4,575 54.151 30.945 189 0,35
Sumber Data : BPS

10
Bab V I. Analisis Kebijakan Pengembangan Komoditas dan Agribisnis
Tabel 3. Perbandingan Volume Impor Beras Versi BPS dan The Rice Report
Tahun Impor Beras Versi BPS Impor Beras Versi Selisih
(000 ton) The Rice Report (000 ton)
1998 5.765 6.079 314
1999 4.183 4.183 0
2000 1.513 1.512 1
2001 1.400 1.385 -15
2002 3.100 3.740 640
2003 1.428 2.737 1.309
2004 236 634 398
2005 189 314 125
Konsumsi dan Sumber Perolehan Beras Untuk Rumah Tangga
Berdasarkan data Susenas, konsumsi beras secara langsung tingkat
rumahtangga menunjukkan trend penurunan, baik di perkotaan maupun di
pedesaan. Hal ini terjadi sebagai dampak peningkatan pendapatan masyarakat
dan terjadinya diversifikasi konsumsi pangan yang lebih luas. Penurunan konsumsi
beras di wilayah kota sekitar 5,3 persen per tahun, lebih besar daripada di
wilayah desa sebesar 2,3 persen per tahun (Tabel 4). Data ini belum termasuk
kebutuhan beras untuk industri, bibit dan kebutuhan lainnya. Apabila
memasukkan kebutuhan lainnya, maka secara total kebutuhan beras mencapai
139,15 kg/kapita/tahun.
Beras merupakan bahan pangan pokok di sebagian besar wilayah
indonesia yang ditunjukkan dengan tingkat partisipasi konsumsi yang mencapai
hampir 100 persen. Untuk rumahtangga dengan mata pencaharian utama di
sektor pertanian, tingkat partisipasi konsumsi lebih besar daripada rumahtangga
yang bekerja di sektor non pertanian. Beras yang dikonsumsi tersebut, dapat
berasal dari hasil produksi sendiri atau dari pembelian. Dengan demikian,
sebagian rumahtangga pedesaan berperan sebagai produsen padi dan sekaligus
sebagai konsumen beras.
Data SUSENAS menunjukan bahwa beras yang dikonsumsi rumahtangga
sebagian besar berasal dari pembelian (Tabel 5). Hal ini berlaku juga untuk
rumahtangga yang pekerjaan utamanya sektor pertanian, dengan persentase
beras yang dibeli 74,1 persen di kota dan 66,5 persen di desa. Rumahtangga
pertanian tersebut dapat dipastikan sebagian besar adalah rumahtangga yang
menanam padi karena menurut data Sensus Pertanian 2003, jumlah rumahtangga
yang menanam padi/palawija sekitar 70,8 persen.
Tingginya persentase beras yang dikonsumsi rumahtangga berasal dari
pembelian tidak secara otomatis menunjukkan bahwa rumahtangga tersebut
adalah net consumer beras. Data PATANAS dari tiga propinsi sentra produksi padi

Analisis Kebijakan 11
tahun 2004 menunjukkan bahwa bagi petani padi dengan basis agroekosistem
lahan sawah produksi padi yang dihasilkannya menunjukkan surplus sekitar 294,2
kg/kap/tahun (Tabel 6). Namun demikian, bagi rumahtangga tersebut sekitar
90,1 persen dari beras yang dikonsumsinya berasal dari pembelian. Apalagi bagi
petani di wilayah lahan kering yang memang tidak menanam padi, seluruh
kebutuhan berasnya harus dibeli.
Data-data diatas menunjukkan bahwa segera setelah panen petani
menjual sebagian besar atau seluruh padinya untuk memenuhi kebutuhan uang
tunai keluarga. Kemudian mereka membeli kebutuhan beras sehari-hari secara
bertahap sesuai dengan arus kas yang diperoleh dari pendapatan usahatani non
pasdi atau usaha non pertanian. Hal ini terutama sangat menonjol di daerah
yang berkembang sistem tebasan dimana petani menjual seluruh hasil panen
padinya yang masih berdiri di sawah. Faktor lain yang turut mendorong
kebiasaan tersebut adalah keterbatasan tenaga dan tempat penyimpanan padi,
disamping semakin mudahnya memperoleh beras di pasaran.
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa petani padi di pedesaan
umumnya masih net produser padi. Namun sebagian besar kebutuhan berasnya
tetap harus dibeli karena sebagian besar atau seluruh hasil panennya langsung
dijual. Berdasarkan kesimpulan tersebut maka tingkat dan stabilitas harga beras
perlu terus dikendalikan untuk menjamin akses masyarakat termasuk petani padi
terhadap beras.
Tabel 4. Perkembangan Konsumsi Beras Rumahtangga (Kg/kap/tahun)
Tahun Kota Desa
2002
2003
2004
2005
111,4
113,1
100,2
97,0
118,8
119,5
112,1
112,4
Laju (%/th) -5,3 -2,3
Sumber : Susenas diolah oleh BKP, Jakarta

12
Bab V I. Analisis Kebijakan Pengembangan Komoditas dan Agribisnis
Tabel 5. Sumber Perolehan Beras Rumahtangga (%).
Wilayah/
Rumah Tangga
Pertanian
Kota
Desa
Non Pertanian
Kota
Desa
Produksi Sendiri
25,9
33,5
21,0
27,1
Pembelian/pemberian
74,1
66,5
79,0
73,9
Sumber : Susenas, 2002
Tabel 6. Neraca Produksi-Konsumsi Beras pada Rumahtangga Pertanian di
Pedesaan
Uraian Lahan Sawah Lahan kering
Konsumsi (kg/kap/th)
Produksi (kg/kap/th)
Surplus/Defisit (kg/kap/th)
112,8
407,0
294,2
95,4
70,2
(25,2)
Beras yang dibeli (%)
Sumber : PATANAS, 2004 (diolah)
90,1
96,0
Dampak Kenaikan Harga Beras Terhadap Kemiskinan
Jumlah penduduk miskin, dihitung oleh BPS dengan menggunakan data
SUSENAS modul konsumsi. Penetapan garis kemiskinan dengan menggunakan
data tersebut didasarkan pada nilai pengeluaran minimum rumahtangga untuk
memenuhi kebutuhan konsumsi pangan sebesar 2100 kalori/kapita/hari dan
kebutuhan dasar non pangan seperti papan, sandang pendidikan transportasi dan
lainnya. Berkaitan dengan kebutuhan pangan, beras masih menyumbang ratarata
sekitar 27 persen dari pemenuhan kalori tersebut, walaupun persentasenya
terus menurun dari waktu ke waktu. Konsep diatas sejalan dengan konsep garis
kemiskinan yang disusun Prof. Sajogyo, yaitu pendapatan setara dengan 240 kg
beras/kapita/tahun di desa dan 360 kg/kapita/tahun di kota.
Dengan peran beras seperti itu maka fluktuasi harga beras secara
otomatis akan menentukan variasi jumlah penduduk dibawah garis kemiskinan
(penduduk miskin). Bila harga beras naik, maka kemampuan rumahtangga untuk
memenuhi kebutuhan kalori tersebut menurun, yang berarti bahwa jumlah

Analisis Kebijakan 13
penduduk dibawah garis kemiskinan bertambah. Perhitungan kuantitatif
menunjukkan bahwa setiap kenaikan harga beras sebesar 10 persen akan
meningkatkan jumlah penduduk miskin sebesar 1 persen atau sekitar 2 juta
orang. Dengan demikian, hal ini menekankan kembali tentang pentingnya
mempertahankan tingkat dan stabilitas harga beras, bukan hanya untuk
menjamin akses masyarakat terhadap konsumsi beras tetapi juga dalam rangka
penanggulangan kemiskinan.
Data BPS juga menunjukkan bahwa sekitar 55 persen dari penduduk yang
tergolong miskin di Indonesia memiliki mata pencaharian utama di sektor
pertanian. Dalam sektor pertanian, sekitar 75 persen dari jumlah rumahtangga
miskin bekerja di sub sektor tanaman pangan. Selanjutnya di sub sektor tanaman
pangan, 84 persen penduduk miskin merupakan buruh tani atau petani gurem
dengan luas pemilikan/penguasaan lahan kurang dari 1 hektar. Selain itu,
sebagian besar petani di sub sektor tanaman pangan adalah rumahtangga yang
bekerja pada usahatani padi. Berdasarkan fakta tersebut, maka sektor pertanian
pangan khususnya petani padi termasuk sebagai sasaran prioritas dalam
kebijakan penanggulangan kemiskinan.
Dengan mempertimbangkan peran beras tersebut, maka kebijakan
menaikan HPP gabah dan beras akan memberikan dampak ganda. Kenaikan HPP
gabah jelas berdampak positif tehadap peningkatan petani dari usahatani padi.
Namun demikian, dengan luas pemilikan lahan rumahtangga yang rata-rata hanya
0,3 hektar maka kenaikan harga gabah tersebut relatif kecil pengaruhnya
terhadap pendapatan total rumah tangga. Data PATANAS juga menunjukkan
bahwa pendapatan dari usahatani padi hanya menyumbang sekitar 20-30 persen
terhadap pendapatan total rumahtangga. Dengan demikian, peningkatan
pendapatan petani perlu dilakukan secara lebih luas meliputi usahatani non padi
maupun pengembangan kegiatan non pertanian.
Di pihak lain, kenaikan harga beras memiliki dampak yang kurang
menguntungkan bagi berbagai komponen masyarakat, yaitu: (a) rumahtangga
yang berstatus net consumer beras; (b) petani dengan status net producer,
namun sebagian besar kebutuhan berasnya dibeli; (c) dampaknya terhadap
peningkatan insiden kemiskinan.
Selain berdasarkan nilai pengeluaran, kriteria garis kemiskinan bisa juga
menggunakan nilai pendapatan. Bank Dunia menetapkan bahwa penduduk
disebut miskin bila pendapatan keluarga kurang dari US$ 2 per hari, dan sangat
miskin bila pendapatannya kurang dari US$ 1 per hari.